Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan presiden tentang pemindahan Ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bisa saja ditandatangani Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengaku hingga kini belum menandatangani beleid itu. "Belum. Bisa saya yang menandatangani, bisa saja presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Presiden Jokowi. Saat ini Kota Jakarta masih menyandang Ibu Kota Negara, meskipun Undang-Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Namun demikian, Ibu kota negara masih berkedudukan di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, berdasarkan pasal 63 UU tersebut. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terkoreksi dalam sehingga-2,14% pada perdagangan Rabu (5/6/2024) ke level 6.947, akibat tekanan aksi jual di sejumlah saham. Salah satunya terjadi pada saham PT Barito Renewables Enery Tbk (BREN) yang kembali mencatatkan auto reject bawah (ARB) setelah batal masuk FTSE Global Equity Index Series akibat diberlakukannya full call auction (FCA) pada saham tersebut. Terkait hal tersebut, para pelaku pasar berharap, bursa dapat mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan FCA.

"Pasar tampaknya dipengaruhi kebijakan papan pemantauan khusus dengan skema FCA, yang nama BREN merupakan salah satu emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus tersebut," kata Pilarmas. Selain itu, lanjut Pilarmas, keputusan FTSE Russel yang batal memasuki emiten tersebut dalam FTSE Global Equite Index periode Juni  2024 juga sangat memengaruhi pelaku pasar. Mengingat, BREN merupakan salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, sehingga pergerakannya memberikan pengaruh terhadap pergerakan  indeks saham. (Yetede)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengharapkan aktivitas ekspor dari dalam negeri terus meningkat. Pasalnya, ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat meningkatkan cadangan devisa  dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menuturkan, peran pelaku UKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti dari kontribusi UKM yang sebanyak 61% dari pendapatan PDB atau setara dengan Rp 9,5 miliar. "Saat ini ekosistem ekspor di Indonesia butuh dukungan dan dapat mengikuti kemajuan teknologi digital agar semakin kompetitif di global," papar Riyani. Berani mendunia ini merupakan wadah yang mengumpulkan para anggota di ekosistem ekspor Indonesia mulai dari stakeholder yang membidangi ekspor, perbankan, pelaku UKM, dan praktisi eksportir di indonesia.

Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata, investasi yang dibutuhkan adalah Rp 325 triliun untuk mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Menparekrat) Sandiaga Uno mengatakan, pada 2023 Indonesia mencatat realisasi investasi di sektor pariwisata sebesar US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp58,64 triliun. Namun, 80% dari investasi tersebut hanya terkonsentrasi pada hotel berbintang, restoran dan kafe, serta pusat kebugaran. "Kita sebetulnya membutuhkan investasi lebih dari US$ 15 miliar (Rp 244 triliun) hingga US$ 20 miliar (Rp325 miliar). Kita butuh lebih banyak investasi di ekosistem, termasuk pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis  masyarakat yang inklusif," ucap dia. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Awan mendung masih enggan beranjak dari pasar modal Tanah Air. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian muram dan kemarin kembali tersungkur ke bawah 7.000. Tak tanggung-tanggung, IHSG terjun bebas 2,14% dalam satu hari ke level 6.947,67, Rabu (5/6). Ada banyak faktor yang menekan perfoma indeks. Salah satu yang paling dominan adalah nilai tukar rupiah yang jeblok 0,41% ke Rp 16.287 per dolar Amerika Serikat (AS). Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, maju-mundurnya rencana bank sentral AS Federal Reserve dalam kebijakan suku bunga, membuat outflow asing masih terus terjadi. Hal ini juga membuat rupiah melemah di hadapan dollar AS. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus juga mengatakan, asing juga masih hengkang dari saham-saham perbankan big caps.

Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada juga menilai, pasar masih akan bergerak fluktuatif di bulan ini. Secara historis, IHSG di bulan Juni sejatinya punya kinerja lebih baik dari bulan sebelumnya. Beberapa katalis yang bisa menjadi harapan pembalikan arah IHSG ialah rilis dividen, dan membaiknya data makroekonomi. Kemarin, saham BREN kembali menyentuh batas bawah auto reject. Yang jadi masalah, saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga ikut-ikutan turun cukup dalam. Karena bobotnya juga besar terhadap IHSG, ketiga saham Prajogo Pengestu ini kompak menjadi laggard IHSG. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia. Budi Frensidy mengatakan, sejak BREN masuk ke papan pemantauan khusus, terjadi anomali dalam pergerakan di IHSG. Hitungan Budi, hingga akhir Juni nanti, sebenarnya IHSG masih bisa tetap berada di kisaran level 7.000. Tapi, karena BREN masih berada di papan pemantauan khusus, IHSG berpeluang ambrol ke level 6.500. Di tengah fluktuasi besar IHSG, Nico masih meyakini kalau strategi beli saham ketika koreksi masih akan lebih baik dibandingkan dengan membeli saat di pucuk.

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.