Perusahaan Umum Bulog telah merealisasikan impor beras hingga awal Juni 2024 mencapai 1,9 juta ton yang mayoritas didatangkan dari lima negara tetangga. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kelima negara itu adalah dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan dan Myanmar. Dia menyatakan realisasi impor beras itu dikebut setelah pengadaan beras dari panen raya berakhir. “Realisasi impor sekitar 1,9 juta ton, [sebagian] masih dalam perjalanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/6). Catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa kuota impor beras yang ditetapkan dalam neraca komoditas 2024 sebanyak 4,04 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta ton merupakan kuota impor beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara sekitar 400.000 ton merupakan kuota impor beras khusus. 

Namun, Bapanas mencatat realisasi impor hingga 2 Juni 2024 belum melampaui 50% dari persetujuan impor yang diterbitkan. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa realisasi impor beras memang baru sekitar 50%. Alasannya, panen raya juga dianggap memengaruhi pengadaan beras impor oleh Bulog. Dalam waktu dekat, ada sekitar 100.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu dipastikan masuk ke pelabuhan di wilayah non-sentra produksi beras. “Pada bulan Juni, setelah panen raya berakhir akan masuk sekitar 100.000 ton [beras],” ungkap Bayu. Data Perum Bulog per 2 Juni 2024 mencatat stok beras dikuasai 1,813 juta ton, dengan perincian 1,810 juta ton stok CBP, dan 51.607 ton beras komersial.

Peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Pulau Sulawesi mendorong Kalla Group untuk melakukan ekspansi dengan membuka dua pabrik aspal emulsi baru di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pembukaan dua pabrik di Kota Palu dan Kota Parepare itu dilakukan oleh anak usaha Kalla Group, yakni Kalla Aspal. Langkah ini juga sekaligus merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan aspal yang dianggap lebih kuat dan ramah lingkungan. Aspal emulsi merupakan aspal yang didiversikan ke dalam air dengan bantuan emulgator atau bahan pengemulsi dalam bentuk butiran yang sangat halus. Aspal ini sangat encer lewat pencampuran bahan bakar minyak. Chief Operation Officer (COO) Kalla Aspal Burhanuddin Lestim mengatakan bahwa dua pabrik baru itu telah mulai berproduksi pada tahun ini. Dia menjelaskan bahwa kapasitas masing-masing pabrik dapat menampung 3 ton aspal emulsi yang dapat menghasilkan 10 drum dari proses produksi selama kurang lebih 6 jam. Marketing & Operation General Manager Kalla Aspal Muhammad Sadar menambahkan, setelah dua kota tersebut, pihaknya masih akan melakukan ekspansi dengan membangun pabrik di wilayah lainnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo pada awal 2025.“Pembangunan jalan memang masih membutuhkan suplai aspal yang cukup besar,” katanya.

Berbagai upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024. Namun, sejumlah langkah pengendalian tak boleh berhenti lantaran adanya risiko cuaca ekstrem pada paruh kedua tahun ini yang berisiko mendorong laju inflasi ke level tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pun tetap masih mengetatkan kontrol terhadap harga komoditas di pasaran, meski telah sukses menekan lonjakan harga pangan pada Mei 2024 hingga terjadi deflasi bulanan 0,1%. Hal ini lantaran adanya ancaman kekeringan yang diproyeksi kembali melanda wilayah ini, yang diperkirakan dapat membuat harga komoditas pertanian kembali melambung tinggi. Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun ini, pihaknya berencana akan memberikan subsidi langsung ke pedagang atau distributor. 

Upaya ini, imbuhnya, merupakan bentuk pengendalian harga secara langsung ke masyarakat, sehingga harga komoditas yang bisa saja melambung sewaktu-waktu, diharapkan tidak terjadi di tingkat pedagang apabila subsidi ini diterapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHbun) Sulsel Imran Jausi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan antisipasi pengendalian harga dari sisi hulunya dengan optimalisasi lahan. Hal tersebut, imbuhnya, dilakukan guna meningkatkan siklus penanaman pada tahun ini. Pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 13.648 hektare (ha) berupa lahan rawa yang akan dioptimalisasi. 

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda wilayah ini pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024 bisa menjadi tantangan utama infl asi Sulsel. Kepala KPwBI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda menjelaskan bahwa apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka bisa memengaruhi produksi beberapa komoditas utama yang kerap menjadi penyumbang infl asi terbesar, seperti beras dan ikan bandeng. Selain itu, dia menilai bahwa perubahan suhu muka air secara ekstrem bisa memengaruhi produksi ikan bandeng. Padahal, ikan bandeng dan beras diketahui selalu menjadi penyumbang infl asi paling besar di wilayah ini. Artinya, jika produksi dua komoditas ini terhambat, maka infl asi Sulsel sulit terkendali. Oleh karena itu, Bank Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait dengan tantangan itu. Selain itu, KPwBI Sulsel juga merekomendasikan beberapa strategi terkait dengan keterjangkauan harga dengan pembentukan neraca pangan di seluruh kabupaten/kota, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), perluasan Mini Distribution Center (MDC), serta operasi pasar yang terstruktur, masif dan serentak.

Beberapa negara di luar Indonesia, memiliki strategi penyediaan perumahan rakyat yang menarik. Pemerintah Hong Kong pada 1935 sudah berencana membangun rumah murah secara masif. Namun dikarenakan adanya guncangan ekonomi, rencana tersebut tidak terlaksana. Momentum perubahan datang saat terjadi kebakaran besar di kawasan permukiman padat Shep Kip Mei pada 1953. Pemerintah Hong Kong kemudian menangkap kejadian itu sebagai kesempatan untuk melakukan penataan dengan memperkenalkan konsep rumah susun yang dikenal sebagai public housing. Sementara itu, Singapura mulai gencar membangun public housing pada 1960 dengan diawali oleh pembentukan Housing Development Board (HDB) yang dipayungi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Singapura. Empat tahun setelah HDB berdiri, Singapura berhasil membangun 31.317 unit public housing bagi warganya. Berkembangnya pasar public housing di Singapura juga menjadikan bunga cicilan kepemilikan juga sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 2,6%.

Realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 47,5 triliun dari total target investasi senilai Rp 100 triliun. Pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN mau tidak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN atau OIKN membuat pengusaha khawatir akan nasib megaproyek di Kaltim itu. Pemerintah diharapkan bisa menjawab keraguan tersebut dengan segera membereskan isu penting yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, Selasa (4/6) mengatakan, pergantian pimpinan di sebuah institusi sebenarnya hal yang dapat dipahami oleh investor.

Namun, pengunduran diri pucuk pimpinan OIKN secara mendadak mau tak mau memunculkan kebingungan dan kekhawatiran. Mensetneg Pratikno, Senin (3/6), menyatakan, Presiden Jokowi telah menerima pengunduran diri Bambang dan Dhony dari jabatannya di OIKN. Presiden juga telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri ATR Juli Antoni masing-masing sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Mundurnya Bambang dan Dhony menambah ketidakpastian di tengah masa transisi pemerintahan yang saat ini pun sudah membuat investor ragu-ragu dalam menanamkan modal.

Menurut Sanny, hal terpenting yang bisa dilakukan pemerintah adalah meyakinkan investor bahwa hal-hal yang selama ini menjadi kendala berinvestasi di IKN bisa cepat teratasi. Misalnya, isu seputar status dan jangka waktu atas hak kepemilikan dan pengelolaan lahan di IKN serta wilayah sekitarnya, juga isu seputar penyelesaian status tanah yang dimiliki masyarakat adat dan kepastian relokasi bagi masyarakat di IKN dan sekitarnya. ”Hal-hal itu penting agar tidak menjadi polemik. Asalkan pemerintah bisa menjelaskan dengan baik kepada publik, khususnya investor, itu dapat dipahami. Tentunya juga perlu ada kepastian atas kelanjutan proyek-proyek yang sudah dan akan berjalan pascatransisi pemerintahan nanti,” tutur Sanny. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin meminta semua pemangku kepentingan di Papua Selatan mengakselerasi pembangunan di wilayah tersebut. Dampak dari pemekaran wilayah harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Wapres di acara pencanangan pembangunan dan penandatanganan prasasti peletakan batu pertama sentra sarana dan prasarana Pemprov Papua Selatan, di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6). Wapres menyampaikan, semua pemangku kepentingan harus mengawal agar dampak dari pembentukan daerah otonom baru (DOB) bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah pun telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP), yang dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).

”Melalui BPP, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat,” kata Wapres. Papua Selatan merupakan satu dari empat DOB di Papua. Tiga DOB lainnya di Papua adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam acara yang dihadiri, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wapres Amin menuturkan, kehadiran Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Niugini akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah. Keberadaan DOB ini juga akan mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan. (Yoga)

Kejaksaan Agung, Selasa (4/6) melimpahkan dua tersangka korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2020 ke tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jaksel. Dalam menangani kasus ini, tim jaksa diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun. Dua tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan itu adalah Tamron alias Aon, beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV VIP dan Ahmad Albani manajer operasional tambang timah dari CV VIP dan PT MCM. Setidaknya masih ada 20 tersangka lainnya yang masih disidik di Kejagung. Dari proses penanganan kasus korupsi ini, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Mada Zaenur Rohman berpandangan, tim jaksa penuntut umum bisa menggunakan pasal tindak pidana korporasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian perekonomian negara pada kasus korupsi.

Apalagi, Kejagung telah menaksir nilainya mencapai Rp 300 triliun. Zaenur mengapresiasi kinerja Kejagung yang telah menerapkan pendekatan kerugian perekonomian negara dalam beberapa kasus korupsi seperti pembalakan liar yang melibatkan pengusaha Surya Darmadi, kasus impor minyak goreng, dan impor sandang ilegal. Namun, hasilnya berbeda-beda jika dilihat dari putusan persidangan. ”Bisa dikatakan, hasil (penuntutan jaksa) itu belum memuaskan. Sebab, pendekatan kerugian perekonomian negara itu belum digunakan oleh majelis hakim karena ada keterbatasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baku dalam menentukan kerugian perekonomian negara tersebut,” kata Zaenur, Selasa. (Yoga)

Pelaku industri gim di Tanah Air masih kesulitan bersaing dengan pengembang asing. Padahal, selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, peluang ekonomi dari industri gim ini masih sangat besar. Menurut data konsultan gim Newzoo, pasar gim Indonesia pada 2021 sebesar 1,74 miliar USD atau Rp 27,2 triliun. Pada saat bersamaan, jumlah pemain gim dalam negeri diprediksi 192,1 juta orang pada 2021. Namun, potensi itu masih didominasi industri gim asing, mencapai 99,5 persen (Kompas.id, 19/2/2024). Berdasarkan pendapat pelaku industri gim nasional, salah satu permasalahan utama yang butuh segera diatasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Mereka berharap, dunia pendidikan ikut menyiapkan lulusan yang siap bekerja.

Plt Direktur SMK di Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, Selasa (4/6) di Jakarta, mengatakan, daya dukung untuk industri gim Indonesia dapat disiapkan dari lulusan SMK. Kini, ada 4.100 SMK dengan sedikitnya 500.000 siswa dengan konsentrasi keahlian yang relevan dengan industri gim, seperti bidang multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan desain komunikasi visual. Ke depan, dia berharap, kepala sekolah dan industri memperkokoh kolaborasi ini. Lewat implementasi Kurikulum Merdeka, sekolah bisa kreatif menyusun kurikulum sesuai perminatan industri. ”Dengan pembelajaran terdiferensiasi, anak juga bisa dioptimalkan untuk mengembangkan minatnya di industri gim,” kata Wardani. (Yoga)

Ketidakpastian perekonomian meningkatkan persaingan bagi perusahaan dan pencari kerja, calon pekerja mesti meningkatkan kompetensinya. Akhir-akhir ini, kata ”ketidakpastian” makin sering terdengar, termasuk dampaknya. Ketidakpastian juga memengaruhi motivasi pekerja menghadapi masa depan. Dalam artikel di Linkedin (2024) disebutkan, ketidakpastian di masa depan membawa tantangan yang kompleks bagi organisasi untuk menjaga motivasi dan produktivitas pekerja. Di sisi lain, ketidakpastian menimbulkan risiko bagi calon pekerja. Sebab, calon pekerja mesti bersaing untuk memperoleh tempat di perusahaan yang efisien dan berkompetisi agar berhasil mengarungi dunia bisnis yang tak menentu. Persaingan ini dihadapi calon pekerja di berbagai tingkatan, termasuk pekerja pemula.

Hal ini tercermin dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 yang diolah Tim Jurnalisme Data Kompas (Kompas.id, 20/5/2024). Hasil olahan data itu menunjukkan, waktu tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapat pekerjaan semakin lama. Contohnya, lulusan beberapa jurusan dari rumpun ilmu komunikasi massa dan dokumentasi memerlukan waktu tunggu 18 hari pada 2017. Pada September 2021-Agustus 2022, waktu tunggu lebih panjang, menjadi 78 hari. Data Sakernas Agustus 2022 juga menunjukkan, 47,2 % lulusan perguruan tinggi berhasil memperoleh pekerjaan di sektor formal. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2017 yang 55,5 %.

Data BPS menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 4,82 % padaFebruari 2024. Artinya, ada 7,2 juta penganggur di Indonesia. Fakta-fakta itu berkelindan, menambah persoalan yang dihadapi pekerja pemula untuk bersaing memperoleh kesempatan menjadi pekerja formal. Mereka harus siap menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan calon pekerja pemula lain. Apalagi, semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan pengalaman tertentu bagi pekerja pemula. Calon pekerja bisa memiliki keahlian yang dibutuhkan industri dengan mengikuti jenjang pendidikan vokasi. Dengan catatan, tidak ada kesenjangan antara ilmu dan keterampilan yang diajarkan di pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Calon pekerja juga bisa menambah peng-alaman melalui kursus dan magang. (Yoga)

Menurut data Kemenkes RI, industri farmasi lokal mampu memenuhi permintaan domestik tanpa terlalu bergantung pada impor, yang sering kali rentan terhadap gangguan rantai pasokan internasional (Kemenkes RI, 2020). Dengan total kapasitas produksi 40 miliar tablet per tahun, Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri secara mandiri. Ini menunjukkan Indonesia sebenarnya tidak memerlukan investasi besar ataupun importasi obat jadi dari negara luar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan nasional (BPS Indonesia, 2021). Dengan kapasitas yang tinggi ini, Indonesia bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pengembangan produk baru.

Industri farmasi Indonesia berperan memberikan nilai tambah dalam pengembangan produk farmasi berbasis bahan baku alam, seperti fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat bahan alam Indonesia dari bahan herbal yang telah terbukti secara ilmiah punya khasiat terapeutik. Pemanfaatan fitofarmaka tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan baku obat kimiawi impor, tetapi juga memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara berkelanjutan serta berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari petani, produksi, distribusi, hingga penjualan. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang melimpah, Indonesia dapat mengembangkan produk-produk bioteknologi yang inovatif dan memiliki nilai tambah tinggi.

Misalnya, penelitian di bidang bioteknologi menghasilkan produk-produk baru seperti enzim, vaksin, dan antibiotik berbasis bahan alami. PP No 1010/2020 adalah salah satu regulasi penting yang mendukung pengembangan industri farmasi di Indonesia, yang menjadikan farmasi sebagai industri strategis. PP ini memberikan berbagai insentif dan dukungan ke perusahaan farmasi lokal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku obat dan peralatan produksi, serta insentif pajak untuk investasi di sektor ini. Melalui berbagai langkah dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. (Yoga)