Chandra Asri Group, ASECH, dan Jimbaran Hijau Resmikan Inovasi Showcase Nasional Jalan Aspal Plastik di Bali
Pro-Kontra Pembentukan Kementerian Haji
April, Laba Fintech Lending Anjlok 40%
Review FCA dan Kebijakan The Fed Kunci Keberhasilan IHSG
Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melanjutkan penurunan (-0,08%) pada Rabu (12/6/2024) ke level 6.850. Koreksi IHSG yang telah mencapai -5,81% sejak awal tahun ini (year to date/ytd), diharapkan terhenti apabila ada suntikan sentimen positif ke pasar seperti peninjauan ulang (review) kebijakan metode papan pemantauan khusus (full call auction/FCA) dan potensi penurunan suku bunga The Fed. Kedua sentimen ini bisa mengembalikan kepercayaan investor lokal dan asing untuk kembali masuk dan bertransaksi di pasar saham dalam negeri.
Analis Stocknow.id Abdul Haq mengungkapkan, tren baearish IHSG dimulai sejak kebijakan FCA diterapkan terhadap saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Hal ini menjadi sentimen pemberat bagi IHSG, dan menunjukkan bahwa investor kurang yakin terhadap kebijakan yang diterapkan oleh bursa saham BREN. "(IHSG berpotensi rebound) dengan adanya sentimen pendukung seperti BREN yang keluar dari papan pemantauan khusus (FCA) hingga capital inflow dari asing, yang disebabkan oleh peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia, pasca peninjauan ulang kebijakan FCA bursa," ujar Abdul. (Yetede)
Tiga Proyek Kereta Api di Tawarkan ke Investor
Kemenkominfo Janji Awasi dan Evaluasi Starlink
Legislasi Buruk di Pengujung Jabatan
Narasumber dalam Karya Jurnalistik Tidak Bisa Dipidanakan
Rupiah Tertekan, Ruang Fiskal Makin Sempit
Pemerintah perlu mencermati tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Jika rupiah semakin terpuruk, konsekuensinya anggaran belanja membengkak dan ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di saat yang sama, pemerintahan transisi sedang membutuhkan anggaran besar untuk memenuhi janji-janji politik. Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah kemarin ditutup di level Rp 16.297 per dolar AS. Angka ini sudah melorot 10% dalam setahun terakhir (year-on-year/yoy). Sudah mafhum, setiap pelemahan nilai tukar rupiah akan menyumbang defisit APBN, karena belanja negara jauh lebih tinggi ketimbang potensi pendapatannya. Mengacu sensitivitas ekonomi makro terhadap APBN, setiap rupiah melemah Rp 100 per dolar AS, maka belanja negara akan meningkat Rp 10,2 triliun. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menghitung, jika rupiah melemah dan menyentuh Rp 16.300 per dolar AS, maka mengakibatkan peningkatan belanja subsidi dan pembayaran utang hingga Rp 30 triliun.
"Ini berarti pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran Rp 30 triliun untuk menutupi peningkatan biaya yang disebabkan pelemahan nilai tukar tersebut," tutur dia, kemarin. Jika kenaikan beban bunga utang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan atau meredam pengeluaran lain, maka defisit APBN akan meningkat. Kondisi itu kian menekan anggaran karena penerimaan negara dari pajak juga masih seret. Kondisi pasar dan pengelolaan fiskal Indonesia juga disorot lembaga keuangan internasional Morgan Stanley, yang menurunkan rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. "Kami melihat ketidakpastian dalam arah kebijakan fiskal Indonesia di masa mendatang, serta pelemahan rupiah di tengah tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat," kata Morgan Stanley. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, Selasa (11/6) mengatakan, risiko pelemahan rupiah terhadap beban dan pengelolaan utang pemerintah akan tetap terkelola dengan baik.
Insentif Pajak Belum Optimal Dorong investasi
Pemerintah terus menebar insentif pajak kepada investor untuk memacu investasi di Indonesia. Salah satunya mengucurkan diskon pajak penghasilan (PPh) Badan, melalui insentif pajak tax holiday dan tax allowance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim insentif ini berhasil menghasilkan investasi dengan nilai jumbo. Misalnya pada periode 2018 hingga 2022, nilai tax holiday dan tax allowance yang dimanfaatkan mencapai Rp 20 triliun. Dengan nilai insentif itu, investasi yang berhasil diciptakan senilai Rp 370 triliun. "Dengan return on investment tertentu menghasilkan profit dan menghasilkan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi dari nilai tax holiday dan tax allowance yang diberikan," ujar Febrio di Komisi XI DPR RI, Senin (10/6).
"Jadi mengorbankan sesuatu untuk penerimaan negara dalam jangka pendek untuk menghasilkan investasi. Dan lewat investasi ini menghasilkan lapangan kerja, produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan perpajakan di kemudian hari," kata dia. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2018-2022 mencapai Rp 4.465 triliun. Nah, realisasi investasi yang dihasilkan oleh investor penikmat diskon pajak tersebut hanya 8,28% dari total investasi yang mengalir di dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sependapat bahwa diskon pajak tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah. Lantaran pemberian insentif ini belum mendorong PDB secara keseluruhan.Apalagi, pemberian insentif itu juga sudah tidak relevan lagi diberikan apabila konsensus pajak global diterapkan.









