Pemerintah Pelajari Investasi Beras di Kamboja
Bapanas masih akan mempelajari dan menjajaki terlebih dahulu rencana akuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Dengan memiliki pabrik di Kamboja, Indonesia bisa memiliki cadangan beras di luar negeri. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengaku Bapanas akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menjajaki dan kemudian merealisasikan rencana akuisisi itu. ”Hal itu bisa menjadi solusi saat Indonesia kekurangan beras dan kesulitan memperoleh beras impor serta ketika harga beras dunia mahal,” kata Arief saat menghadiri peresmian pabrik penggilingan padi modern PT Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Petani Sejahtera Nusantara (PSN) di Desa Kalensari, Indramayu, Jabar, Selasa (11/6).
Sebelumnya, seusai menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin lalu, Presiden Jokowi meminta Bulog mengakuisisi sumber-sumber beras di Kamboja. Presiden menyatakan, investasi Bulog di Kamboja diperlukan guna memberikan kepastian stok cadangan beras nasional dalam posisi aman. ”Daripada beli (impor beras), ya lebih bagus investasi,” kata Presiden. Selama ini Indonesia mendapatkan beras impor, salah satunya dari Kamboja. Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas Santosa mengatakan, pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta Bulog mengakuisisi perusahaan penggilingan beras di Kamboja. Dengan memiliki cadangan beras di luar negeri, pemerintah bisa dengan mudah mendatangkan beras itu pada saat terjadi kekurangan beras di dalam negeri. Jika tidak dibutuhkan, pemerintah bisa menjual beras tersebut di Kamboja atau negara lain. Kendati begitu, pemerintah tetap perlu memprioritaskan meningkatkan produksi dalam negeri. (Yoga)
Kecerdasan Buatan Dibutuhkan agar Kompetitif
Sebanyak 76 % dari 31.000 karyawan di 31 negara yang disurvei untuk laporan Work Trend Index 2024 mengungkapkan, mereka membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Mereka merasa kompetitif di pasar kerja ketika menguasai AI. Laporan tahunan yang dilakukan Microsoft dan LinkedIn itu dirilis pada Mei 2024. 31 negara yang disurvei berasal dari Amerika utara, Amerika Latin, Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Eropa. Sebanyak 69 % responden yang menyatakan membutuhkan keterampilan kecerdasan buatan supaya tetap kompetitif itu menyatakan, AI dapat membantu mereka dipromosikan lebih cepat.
Ada pula yang menyatakan, dengan memiliki keterampilan AI, peluang kerja mereka semakin luas.”Kecerdasan buatan generatif mendobrak batas karier. Semua profesi di semua sektor industri sekarang memerlukan keterampilan kecerdasan buatan. Karyawan dari level bawah ke atas juga membutuhkan kecerdasan buatan,” ujar Head of Sales and Emerging Markets LinkedIn Rohit Kalsy dalam konferensi pers paparan laporan Work Trend Index 2024, Selasa (11/6) di Jakarta. Tahun lalu LinkedIn menemukan jumlah pengguna LinkedIn secara global yang menambahkan AI buatan dalam profil mereka naik 142 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Mereka di antaranya berprofesi sebagai penulis, desainer, dan tenaga pemasaran. Rohit menambahkan, dari tahun 2016 hingga 2030 diperkirakan secara global terjadi perubahan permintaan keterampilan sampai 50 % di pasar kerja. Kemunculan AI generatif diperkirakan akan mempercepat perubahan ini. Managing Director LinkedIn untuk Asia Pasifik Feon Ang mengatakan, ”Sudah banyak pemimpin perusahaan di Asia Pasifik bersedia merekrut seseorang yang kurang berpengalaman dalam AI, tetapi memiliki kemauan untuk mengembangkan keterampilan di bidang itu. Hal ini menekankan urgensi dan pentingnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang AI. (Yoga)
Apakah Mungkin ”Two Full Time Jobs”?
“Saya mengerjakan dua pekerjaan penuh waktu sehari. Pekerjaan pertama mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore, setelah itu, saya bekerja di layanan pelanggan hingga pukul 10 malam. Saya bekerja dua kali lebih keras sekarang supaya bisa berhenti bekerja lebih awal. Tujuannya pensiun lebih dini, semoga bisa di usia 30 tahun,” ucap Jane (nama samaran) warga Kanada yang diwawancarai Business Insider mengenai dua pekerjaan penuh waktu. Diskusi tentang menjalankan dua pekerjaan dalam sehari atau two full time jobs sedang marak di banyak negara dan muncul di beberapa kanal media sosial, terutama di antara generasi Z. Penghasilan yang tak mencukupi yang berhadapan dengan pengeluaran yang makin membesar mengakibatkan sejumlah orang mulai berpikir untuk menjalankannya.
Jane melanjutkan ceritanya, “Saya menemukan gerakan FIRE (financial independence retire early atau kemandirian finansial dan pensiun lebih awal) di media sosial Reddit. Saya mendokumentasikan perjalanan FIRE saya di Tiktok. Saya ingin menunjukkan ada jalan berbeda untuk pensiun dibanding cara mereka yang memilih pensiun pada usia 65 tahun, dengan berinvestasi saya saat usia dua puluhan dan berharap itu membuahkan hasil tak lama kemudian. Saya ingin mandiri secara finansial dan pekerjaan hanya opsi saja. Dalam iklim ekonomi seperti ini, pensiun sepenuhnya dan tak menghasilkan uang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi, sangat mungkin saya bisa mengurangi umur pekerjaan saya”.
Salah satu situs yang memberikan saran untuk menjalankan dua pekerjaan dalam sehari adalah situs Indeed. Penulis di laman itu mengatakan, mengambil berbagai tanggung jawab yang datang dari banyak pekerjaan dapat mengubah keseimbangan kehidupan. Anda perlu memahami pilihan Anda dan meninjau cara untuk mengatur waktu. Anda perlu menentukan, apakah ini adalah pilihan yang tepat dan sesuai tujuan profesional Anda? Anda harus membuat jadwal terpisah dan memastikan bahwa jadwal keduanya tidak beririsan. Anda harus memastikan bahwa pekerjaan kedua itu sesuai dengan minat dan tujuan Anda. Pekerjaan kedua sebaiknya meningkatkan kemampuan Anda dan penting untuk masa depan Anda. Sebisa mungkin dua perusahaan tidak mensyaratkan baju yang aneh-aneh dan pekerjaan kedua juga lebih fleksibel. (Yoga)
Ekspor Udang ke AS Bakal Terkena Bea Masuk 6,3 Persen
Komoditas udang yang merupakan unggulan ekspor perikanan Indonesia terkena tuduhan praktik dumping di pasar AS. Akibatnya, ekspor udang akan terkena tarif bea masuk dumping 6,3 %. Bea masuk tambahan yang dikenakan itu bakal menghantam daya saing industri udang di Indonesia. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping udang Indonesia dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023 ke Departemen Perdagangan AS (USDOC) dan Komisi Perdagangan Internasional (ITC) AS.
Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk dumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping. Selain petisi antidumping, ASPA juga menyebut program subsidi pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang. Dengan demikian, perlu dikenai bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam. Namun, atas tudingan itu, Pemerintah Indonesia dapat membuktikan bahwa tidak ada subsidi terhadap industri udang nasional.
Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana mengemukakan, dalam proses investigasi, terdapat dua perusahaan eksportir asal Indonesia, yakni PT BMS dan PT FMS, yang menjadi responden wajib (mandatory respondent) dan terkena sampling dalam pengisian kuesioner dari Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS.
Hasil penetapan sementara (preliminary determination) antidumping yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS pada 23 Mei 2024 menunjukkan Indonesia melakukan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 sampai 31 Agustus 2023. Berdasar hasil sementara itu, PT FMS melakukan nilai dumping sebesar 6,3 %, sedang PT BMS nol %. ”Tarif bea masuk dumping sudah diberlakukan walau baru hasil penetapan sementara. Karena PT BMS mendapat (nilai dumping) nol %, seluruh perusahaan eksportir udang selain PT BMS akan dikenai bea masuk dumping sebesar 6,3 %,” kataErwin, Selasa (11/6). (Yoga)
Sri Mulyani: APBN Jangan Jadi Sumber Masalah
Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.
”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)
Penjual Ikan Kerisi di Pantai Burong Mandi, Bangka
Seorang ibu terlihat sedang membakar ikan kerisi (Nemipterus sp) di pinggir Pantai Burong Mandi, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, pada Hari Senin (10/6/2024). Ikan dijual dengan harga Rp 50.000 per kilogram saat musim panen pada Oktober-November dan naik hingga mencapai Rp 90.000 per kilogram di luar masa panen. (Yoga)
Dugaan Kartel di Balik Mahalnya Harga Tiket Kapal Batam-Singapura
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki dugaan kartel di balik kenaikan harga tiket kapal rute Batam-Singapura. Satu dari empat perusahaan mangkir saat dipanggil KPPU untuk membahas masalah itu di Batam, Kepri. Kakanwil I KP- PU, Ridho Pamungkas, Selasa (11/6) mengatakan, ada empat perusahaan yang mengelola kapal rute Batam-Singapura, yakni Majestic, Sindo, Batam Fast, dan Horizon. Semuanya berbasis di Singapura. KPPU menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan memanggil perusahaan kapal, asosiasi pengusaha, dan perwakilan pemda.
Dari empat perusahaan yang dipanggil, hanya pengelola Horizon yang mangkir hadir. ”Ketika mereka kami panggil, itu kesempatan mereka untuk membela diri. Kalau mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kami akan menggunakan bukti yang kami miliki,” kata Ridho. Harga tiket kapal Batam-Singapura naik sejak April 2022. Kini, tiket pergi-pulang untuk pemegang paspor negara lain Rp 915.000, naik tajam dari sebelumnya Rp 600.000. Untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, sebelumnya Rp 400.000. Ridho menyatakan, ada sejumlah keanehan dalam kenaikan harga tiket itu.
Pertama, soal harga yang melambung hampir dua kali lipat. Kedua, empat perusahaan kapal itu menerapkan harga yang sama persis. ”Arahnya memang ada dugaan kartel. Sekarang kami masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Jangan-jangan empat perusahaan ini melakukan pengaturan harga,” ujar Ridho. Saat FGD, perwakilan agen pelayaran Majestic Ferry, Victor, mengatakan, naiknya harga minyak dunia dan biaya pelabuhan menjadi faktor pendorong naiknya harga tiket. Dari harga tiket Rp 760.000 untuk pergi-pulang, perusahaan mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp 470.000. ”Itu belum termasuk (potongan) biaya operasional, seperti onderdil dan yang lain. Hitung-hitungan, sebenarnya keuntungan bisnis ini tidak besar,” ujar Victor. (Yoga)
Dari Mojokerto, Kobarkan Perang Melawan Judi Daring
Kasus polisi wanita membakar suaminya karena gajinya dihabiskan untuk bermain judi daring di Mojokerto bisa menjadi momentum menguatkan lagi komitmen pemberantasan penyakit masyarakat tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Sholehuddin, mengatakan, judi dalam bentuk luring dan daring (online) sama-sama merupakan tindak pidana. ”Perjudian diatur dalam KUHP, sedangkan judi online diatur dalam UU ITE,” ujar Sholehuddin, Selasa (11/6). Menurut Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia tersebut, perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP. Pemain judi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 25 juta. Adapun larangan judi daring tertuang, dalam Pasal 27 UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Ancaman hukuman bagi pelaku judi daring mencapai 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Aparat penegak hukum, yakni polisi, memiliki tugas, salah satunya menindak perjudian, yang dilakukan secara luring maupun daring. Polisi seharusnya menangkap dan memproses hukum pelaku perjudian agar jera dan tidak meresahkan masyarakat. Meski demikian, dalam kasus polisi wanita di Mojokerto yang membunuh suaminya terungkap bahwa suami tersebut sesama polisi yang justru terlibat dalam judi daring. ”Hal itu harus dipandang bahwa judi online ini sudah memapar banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum. Oleh karena itulah, komitmen kepolisian untuk memberantas judi, terutama judi online, harus diperkuat lagi,” ujarnya. (Yoga)
Warga Miskin Kota dan Sulitnya Akses Air Bersih
Dibandingkan dengan daerah lain di Jakarta, Jakut merupakan daerah yang paling banyak memiliki masalah terkait dengan penyediaan air bersih. Warga Kampung Kembang Lestari, Muara Baru, Jakut, Sugiarti, mengatakan, hingga saat ini sejumlah RT di wilayahnya masih belum menerima manfaat air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli Rp 600.000 per bulan. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan air tanah yang tak layak pakai. ”Saya terus menagih janji PAM Jaya agar air bersih masuk ke Kembang Lestari,” kata Sugiarti dalam Dialog Multipihak Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender dengan Pengakuan Kerja Layak, Perlindungan Sosial dan Akses Air Bersih bagi Perempuan di Jakut, Selasa (11/6).
Berbeda dengan Sugiarti, warga Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakut, Halimah, mengatakan, wilayahnya sudah memiliki fasilitas air perpipaan oleh pihak PAM Jaya. Akan tetapi, airnya tidak layak dikonsumsi. ”Airnya bau, berwarna coklat atau butek, dan asin. Banyak jentiknya juga. Jangankan diminum, dibuat sikat gigi saja mengerikan,” kata Halimah. Untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci, Halimah membeli air galon dan dari tukang gerobak air keliling yang sebulan menelan Rp 400.000. Di sisi lain, ia masih harus membayar untuk langganan air PAM Jaya.
”Saya mohon pemerintah memperhatikan persoalan air ini. Kami orang bawah hanya ingin memiliki air bersih. Kami merasa sudah miskin semakin dimiskinkan,” ujar Halimah. Upaya yang biasa warga lakukan adalah meminta air PAM Jaya di Kelurahan Lagoa, dengan mengalirkan air melalui selang panjang. Hanya saja, setiap keluarga di Rawa Badak harus mengeluarkan uang Rp 20.000 per jam demi mendapatkan kucuran air bersih. Berlatar kesulitan air bersih itu, sejak 2012, Halimah menjadi bagian dari Koalisi Warga Jakarta Menentang Privatisasi Air.
DKI Jakarta Hendri menyebut, saat ini Pemprov DKI tengah meningkatkan pasokan air bersih melalui instalasi pengolahan air (IPA) permanen atau stasioner dan pembangunan waduk serta embung. Dinas ini juga menyediakan IPA mobile. Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta menyediakan mobil tangki air untuk membantu daerah yang mengalami krisis air. Lalu, membuat waduk atau embung konservasi air tanah dan kebijakan terkait pengelolaan air bersih. ”Kami mendukung program layanan perpipaan air bersih Perumda PAM Jaya untuk mencapai layanan perpipaan 100 % pada tahun 2030,” ujar Hendri. Pihak Perumda PAM Jaya membidik target 77.000 sambungan pipa baru pada 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebab, baru 69 % warga Jakarta yang mendapatkan layanan air perpipaan. (Yoga)
Alarm Waspada Untuk Bursa Indonesia
Investor saham Tanah Air sedang suntuk. Harga saham rontok, sementara nilai transaksi perdagangan saham semakin sepi. Kemarin (11/6), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali merosot dan menyentuh level terendah sepanjang tahun ke posisi 6.855,69. Tekanan berat terhadap bursa saham dalam negeri datang dari sejumlah sentimen negatif dari dalam dan luar negeri. Berbagai angin buruk yang masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) inilah yang mengerem minat transaksi investor saham. Alhasil, nilai transaksi bursa hanya di kisaran Rp 8 triliun-Rp 9 triliun, turun sekitar 40% dari rata-rata nilai transaksi harian bursa yang berada di angka Rp 12 triliun. Nilai transaksi saham-saham LQ45 yang menjadi penggerak bursa juga menciut. Ambil contoh saham perbankan big caps, dan saham blue chip lainnya seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) serta PT Astra International Tbk (ASII). Morgan Stanley menilai, kebijakan fiskal Indonesia, seperti program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto, akan membebani keuangan negara secara signifikan.
Sementara prospek pendapatan Indonesia juga memburuk, sementara prospek kinerja emiten di Indonesia juga sedang melemah. Perubahan rekomendasi Morgan Stanley ini terjadi di saat indeks dolar AS mulai menguat menjelang rapat mengenai suku bunga yang digelar Federal Reserve (Fed) pada 12 Juni 2024, serta Rapat Gubernur Bank Indonesia pada pekan depan. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, yakni penurunan rating terhadap pasar modal Indonesia. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus mengatakan, selain menunggu keputusan suku bunga The Fed, investor melihat kinerja emiten di kuartal I-2024 cenderung di bawah ekspektasi. Dus, proyeksi Daniel, IHSG akan turun hingga 6.700-6.800 di akhir Juni 2024. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada juga sepakat, mekanisme FCA membuat pelaku pasar mengurangi transaksi, agar saham tak naik tinggi dan kena tato X. Alhasil, pergerakan IHSG pun lebih banyak disetir oleh sentimen psikologis pelaku pasar.









