Di tengah munculnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa transisi pemerintahan, disiplin fiscal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2025. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV DPD, Selasa (11/6) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan, APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran meredam guncangan.

”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN   tetap mesti dijaga. ”APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo. ”Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo),” ucapnya. Namun, ditengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiscal dan harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang. (Yoga)

Seorang ibu terlihat sedang membakar ikan kerisi (Nemipterus sp) di pinggir Pantai Burong Mandi, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, pada Hari Senin (10/6/2024). Ikan dijual dengan harga Rp 50.000 per kilogram saat musim panen pada Oktober-November dan naik hingga mencapai Rp 90.000 per kilogram di luar masa panen. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki dugaan kartel di balik kenaikan harga tiket kapal rute Batam-Singapura. Satu dari empat perusahaan mangkir saat dipanggil KPPU untuk membahas masalah itu di Batam, Kepri. Kakanwil I KP- PU, Ridho Pamungkas, Selasa (11/6) mengatakan, ada empat perusahaan yang mengelola kapal rute Batam-Singapura, yakni Majestic, Sindo, Batam Fast, dan Horizon. Semuanya berbasis di Singapura. KPPU menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan memanggil perusahaan kapal, asosiasi pengusaha, dan perwakilan pemda.

Dari empat perusahaan yang dipanggil, hanya pengelola Horizon yang mangkir hadir. ”Ketika mereka kami panggil, itu kesempatan mereka untuk membela diri. Kalau mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, kami akan menggunakan bukti yang kami miliki,” kata Ridho. Harga tiket kapal Batam-Singapura naik sejak April 2022. Kini, tiket pergi-pulang untuk pemegang paspor negara lain Rp 915.000, naik tajam dari sebelumnya Rp 600.000. Untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, sebelumnya Rp 400.000. Ridho menyatakan, ada sejumlah keanehan dalam kenaikan harga tiket itu.

Pertama, soal harga yang melambung hampir dua kali lipat. Kedua, empat perusahaan kapal itu menerapkan harga yang sama persis. ”Arahnya memang ada dugaan kartel. Sekarang kami masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Jangan-jangan empat perusahaan ini melakukan pengaturan harga,” ujar Ridho. Saat FGD, perwakilan agen pelayaran Majestic Ferry, Victor, mengatakan, naiknya harga minyak dunia dan biaya pelabuhan menjadi faktor pendorong naiknya harga tiket. Dari harga tiket Rp 760.000 untuk pergi-pulang, perusahaan mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp 470.000. ”Itu belum termasuk (potongan) biaya operasional, seperti onderdil dan yang lain. Hitung-hitungan, sebenarnya keuntungan bisnis ini tidak besar,” ujar Victor. (Yoga)

Kasus polisi wanita membakar suaminya karena gajinya dihabiskan untuk bermain judi daring di Mojokerto bisa menjadi momentum menguatkan lagi komitmen pemberantasan penyakit masyarakat tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Sholehuddin, mengatakan, judi dalam bentuk luring dan daring (online) sama-sama merupakan tindak pidana. ”Perjudian diatur dalam KUHP, sedangkan judi online diatur dalam UU ITE,” ujar Sholehuddin, Selasa (11/6). Menurut Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia tersebut, perjudian, diatur dalam Pasal 303 KUHP. Pemain judi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp 25 juta. Adapun larangan judi daring tertuang, dalam Pasal 27 UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Ancaman hukuman bagi pelaku judi daring mencapai 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Aparat penegak hukum, yakni polisi, memiliki tugas, salah satunya menindak perjudian, yang dilakukan secara luring maupun daring. Polisi seharusnya menangkap dan memproses hukum pelaku perjudian agar jera dan tidak meresahkan masyarakat. Meski demikian, dalam kasus polisi wanita di Mojokerto yang membunuh suaminya terungkap bahwa suami tersebut sesama polisi yang justru terlibat dalam judi daring. ”Hal itu harus dipandang bahwa judi online ini sudah memapar banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum. Oleh karena itulah, komitmen kepolisian untuk memberantas judi, terutama judi online, harus diperkuat lagi,” ujarnya. (Yoga)

Dibandingkan dengan daerah lain di Jakarta, Jakut merupakan daerah yang paling banyak memiliki masalah terkait dengan penyediaan air bersih. Warga Kampung Kembang Lestari, Muara Baru, Jakut, Sugiarti, mengatakan, hingga saat ini sejumlah RT di wilayahnya masih belum menerima manfaat air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli Rp 600.000 per bulan. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan air tanah yang tak layak pakai. ”Saya terus menagih janji PAM Jaya agar air bersih masuk ke Kembang Lestari,” kata Sugiarti dalam Dialog Multipihak Mengakhiri Ketimpangan Ekonomi dan Gender dengan Pengakuan Kerja Layak, Perlindungan Sosial dan Akses Air Bersih bagi Perempuan di Jakut, Selasa (11/6).

Berbeda dengan Sugiarti, warga Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakut, Halimah, mengatakan, wilayahnya sudah memiliki fasilitas air perpipaan oleh pihak PAM Jaya. Akan tetapi, airnya tidak layak dikonsumsi. ”Airnya bau, berwarna coklat atau butek, dan asin. Banyak jentiknya juga. Jangankan diminum, dibuat sikat gigi saja mengerikan,” kata Halimah. Untuk keperluan minum, mandi, dan mencuci, Halimah membeli air galon dan dari tukang gerobak air keliling yang sebulan menelan Rp 400.000. Di sisi lain, ia masih harus membayar untuk langganan air PAM Jaya.

”Saya mohon pemerintah memperhatikan persoalan air ini. Kami orang bawah hanya ingin memiliki air bersih. Kami merasa sudah miskin semakin dimiskinkan,” ujar Halimah. Upaya yang biasa warga lakukan adalah meminta air PAM Jaya di Kelurahan Lagoa, dengan mengalirkan air melalui selang panjang. Hanya saja, setiap keluarga di Rawa Badak harus mengeluarkan uang Rp 20.000 per jam demi mendapatkan kucuran air bersih. Berlatar kesulitan air bersih itu, sejak 2012, Halimah menjadi bagian dari Koalisi Warga Jakarta Menentang Privatisasi Air.

DKI Jakarta Hendri menyebut, saat ini Pemprov DKI tengah meningkatkan pasokan air bersih melalui instalasi pengolahan air (IPA) permanen atau stasioner dan pembangunan waduk serta embung. Dinas ini juga menyediakan IPA mobile. Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta menyediakan mobil tangki air untuk membantu daerah yang mengalami krisis air. Lalu, membuat waduk atau embung konservasi air tanah dan kebijakan terkait pengelolaan air bersih. ”Kami mendukung program layanan perpipaan air bersih Perumda PAM Jaya untuk mencapai layanan perpipaan 100 % pada tahun 2030,” ujar Hendri. Pihak Perumda PAM Jaya membidik target 77.000 sambungan pipa baru pada 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sebab, baru 69 % warga Jakarta yang mendapatkan layanan air perpipaan. (Yoga)

Investor saham Tanah Air sedang suntuk. Harga saham rontok, sementara nilai transaksi perdagangan saham semakin sepi. Kemarin (11/6), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali merosot dan menyentuh level terendah sepanjang tahun ke posisi 6.855,69. Tekanan berat terhadap bursa saham dalam negeri datang dari sejumlah sentimen negatif dari dalam dan luar negeri. Berbagai angin buruk yang masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) inilah yang mengerem minat transaksi investor saham. Alhasil, nilai transaksi bursa hanya di kisaran Rp 8 triliun-Rp 9 triliun, turun sekitar 40% dari rata-rata nilai transaksi harian bursa yang berada di angka Rp 12 triliun. Nilai transaksi saham-saham LQ45 yang menjadi penggerak bursa juga menciut. Ambil contoh saham perbankan big caps, dan saham blue chip lainnya seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) serta PT Astra International Tbk (ASII). Morgan Stanley menilai, kebijakan fiskal Indonesia, seperti program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto, akan membebani keuangan negara secara signifikan.

Sementara prospek pendapatan Indonesia juga memburuk, sementara prospek kinerja emiten di Indonesia juga sedang melemah. Perubahan rekomendasi Morgan Stanley ini terjadi di saat indeks dolar AS mulai menguat menjelang rapat mengenai suku bunga yang digelar Federal Reserve (Fed) pada 12 Juni 2024, serta Rapat Gubernur Bank Indonesia pada pekan depan. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, apa yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, yakni penurunan rating terhadap pasar modal Indonesia. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus mengatakan, selain menunggu keputusan suku bunga The Fed, investor melihat kinerja emiten di kuartal I-2024 cenderung di bawah ekspektasi. Dus, proyeksi Daniel, IHSG akan turun hingga 6.700-6.800 di akhir Juni 2024. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada juga sepakat, mekanisme FCA membuat pelaku pasar mengurangi transaksi, agar saham tak naik tinggi dan kena tato X. Alhasil, pergerakan IHSG pun lebih banyak disetir oleh sentimen psikologis pelaku pasar.

Mayoritas emiten telah merilis laporan keuangan kuartal I-2024. Hasilnya, sejumlah emiten di berbagai sektor industri berhasil membalikkan rugi menjadi laba bersih. Contoh emiten teknologi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK). Di kuartal I-2024, EMTK berhasil mendulang laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar Rp 259,39 miliar, dari sebelumnya rugi Rp 330,98 miliar di kuartal I-2023. Laba bersih EMTK disokong pertumbuhan pendapatan emiten ini di kuartal pertama jadi Rp 2,48 triliun, naik dari Rp 2,19 triliun di kuartal I-2023. Selain EMTK, emiten yang berhasil membalikkan kerugian menjadi laba adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Di sepanjang tiga bulan 2024, emiten nikel ini meraup keuntungan US$ 3,66 juta atau setara Rp 59,62 miliar, membalikkan kerugian sebesar US$ 7 juta atau sekitar Rp 114,03 miliar di periode yang sama tahun lalu. Tidak mau kalah, emiten tambang emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), membalikkan kerugian sebesar US$ 14,98 juta menjadi laba bersih US$ 2,23 juta di kuartal I-2024. Beberapa emiten tambang, kesehatan hingga konsumsi juga sukses melakukan hal serupa.

Research Analyst Stocknow.id, Emil Fajrizki mengamati, performa emiten yang mampu mengubah rugi jadi laba bersih, merupakan indikasi ada perbaikan strategi manajemen keuangan emiten. "Ada upaya perbaikan dari sisi pengelolaan biaya, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi proses bisnis," ungkap Emil kepada KONTAN, Selasa (11/6). Investment Consultant Reliance SekuritasIndonesia, Reza Priyambada sepakat, perbaikan bottom line memang menjadi indikasi penting untuk mengukur kinerja emiten. Namun, para pelaku pasar juga mesti mencermati indikator lain seperti pertumbuhan pendapatan, capaian laba kotor dan laba operasi. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menimpali, mayoritas emiten yang membalikkan rugi jadi laba di kuartal I-2024, mampu melakukan efisiensi biaya, sehingga mendongkrak profitabilitas. "Proyeksi kinerja emiten di kuartal dua ada peluang untuk kembali mencetak laba. Terutama jika mampu mempertahankan efesiensi cost dan pos beban lain," kata Sukarno. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto mengingatkan, capaian kinerja emiten tidak selalu sejalan dengan pergerakan harga sahamnya. Fundamental emiten menjadi faktor penting, namun bukan satu-satunya katalis penggerak harga saham.

Sejumlah emiten konstruksi berhasil menjaring kontrak baru di sepanjang tahun berjalan ini. Contohnya PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Pada Mei 2024, ADHI meraih perolehan kontrak baru sebesar Rp 9,4 triliun. Realisasi kontrak baru ini naik dibanding periode April 2024 yang sebesar Rp 6,3 triliun. Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta bilang, perolehan kontrak baru ADHI pada Mei 2024 didominasi oleh proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Total, ADHI mengerjakan total 24 proyek di IKN dengan nilai kontrak Rp 17,7 triliun. Di antaranya, proyek gedung istana wakil presiden dan jembatan pulau balang bentang pendek tahap II. Selain Adhi Karya, PT PP Tbk (PTPP) juga ketiban berkah IKN. Hingga Mei 2024, PTPP mencatat nilai kontrak baru senilai Rp 8,9 triliun. Salah satu perolehan nilai kontrak PTPP berasal dari proyek peningkatan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Beberapa proyek di kawasan IKN berhasil diselesaikan PTPP dengan progress 100%.

Antara lain, proyek penyiapan KIPP Fase 1, proyek penyiapan KIPP Fase 2, proyek dermaga logistik IKN, proyek jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat tahap 1. Berkah dari proyek IKN juga dipetik PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Per kemarin, WIKA telah mengantongi nilai kontrak Rp 11,05 triliun untuk proyek IKN. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya mengatakan, saat ini WIKA tengah mengerjakan sembilan proyek IKN. Analis PT Kanaka Hita Solvera (KHS) Andhika Cipta Labora mengatakan, proyek IKN tidak bisa mendongkrak kinerja emiten BUMN karya. Pasalnya, kinerja sejumlah emiten BUMN karya masih negatif. Di tahun ini, emiten BUMN karya masih akan terkena sentimen negatif karena masih tingginya suku bunga Bank Indonesia (BI). Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, dampak proyek IKN terhadap kinerja emiten BUMN karya masih bervariasi. Ini bergantung pada keterlibatannya para emiten dalam proyek IKN tersebut. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat, kinerja saham emiten BUMN karya masih fluktuatif seiring dengan kinerja keuangan yang  terus turun. Apalagi, emiten BUMN konstruksi banyak tersandung kasus korupsi. Arus kas juga masih negatif dan butuh restrukturisasi utang. 

Likuiditas perbankan semakin mengetat, di tengah tingginya suku bunga acuan. Pengetatan likuiditas tersebut diperkirakan berlanjut sepanjang suku bunga belum turun. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengakui bahwa likuiditas semakin mengetat, di saat permintaan kredit tumbuh semakin besar. Untuk menghadapi kondisi tersebut, bank pelat merah ini lebih memilih untuk mengerem pertumbuhan kredit saja. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, strategi ini diambil, sebagai upaya menghadapi era suku bunga tinggi yang bakal mendorong beban bunga. "Kami ingin menekan pertumbuhan kredit karena saat ini likuiditasnya mahal," ujar Nixon saat bertandang ke redaksi KONTAN, Jumat (31/5). Per Maret 2024, kredit BTN memang tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 14,8%. Sementara sejak awal tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan 10%-11%.

Nixon bilang, pihaknya akan menahan ekspansi ke depan agar pertumbuhan terjaga di kisaran target. Sementara itu, Direktur Distribution and Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN akan berupaya menjaga rasio LDR tahun ini di level  95%. Selain menahan laju ekspansi kredit, BTN akan berinovasi mendorong pertumbuhan DPK, terutama dari dana murah. Salah satu strategi BTN memacu dana murah adalah mewajibkan nasabah kredit atau debitur untuk melakukan transaksi di BTN beserta ekosistem bisnisnya. "Sehingga ini bisa memperkuat struktur pendanaan," kata Jasmin. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi juga mengakui ada pengetatan likuiditas  dan itu telah berimbas pada kenaikan biaya dana. Dia memperkirakan, pengetatan ini akan berlanjut karena tingginya suku bunga acuan BI masih bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Bank Sumsel Babel (BSB) juga mencatat pengetatan likuiditas. Per April 2024, LDR bank ini ada di level 84,08%, naik dari 79,21% pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Pemasaran BSB, Antonius Prabowo Argo mengatakan, kondisi ini membuat mereka perlu memaksimalkan ketersediaan instrumen yang likuid, sehingga dapat dicairkan dengan segera jika diperlukan.

Masih terbatasnya sistem angkutan perkotaan di Indonesia  menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu butuh strategi tepat dari pemerintah untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah meluncurkan layanan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembalian Layanan (Buy The Servive/BTS). Layanan tersebut diluncurkan dengan tujuan untuk menjawabnya tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Pada tahun ini layanan BTS kembali diteraokan di 10 kota yakni Palembang, SUrakarta, Yogyakarta, Makasar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surakarta. Namun demikian, ada beberapa wilayah yang pelayanannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat. (Yetede)