Impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pengendali harga nikel dunia makin dekat setelah salah satu produk hasil penghiliran di Tanah Air diperdagangkan di bursa komoditas global. DX-zwdx menjadi merek nikel olahan pertama dari Indonesia yang London Metal Exchange atau LME. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menyampaikan DX-zwdx telah diperdagangkan di LME saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, diperdagangkannya nikel dengan kemurnian minimal 99,8% yang diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energy di bursa komoditas global tersebut menjadi statement bahwa produk Tanah Air bisa bersaing dengan komoditas dari negara lain. Hal tersebut juga menjadi footprint dan pembuktian bahwa industri pertambangan nasional telah lebih baik. 

“Saya juga mau laporkan, pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita diignore. Dengan kita masuk, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia [adalah Indonesia]. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” katanya beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, LME merupakan bursa berjangka sekaligus opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Setidaknya ada 450 merek yang terdaftar dan diperdagangkan di LME dari 55 negara. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperdagangkan DX-zwdx juga menjadi pembuktian bahwa program penghiliran yang selama ini dikerjakan Indonesia berjalan baik. 

Pasalnya, kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel untuk kepentingan penghiliran di dalam negeri sedang digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). “Indonesia sedang menghadapi gugatan dari WTO atas pelarangan ekspor bijih nikel, hal ini [perdagangan DX-zwdx di LME] bisa dianggap sebagai pengakuan dunia atas keberhasilan program penghiliran tambang mineral di Indonesia,” kata Agus Tjahjana, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Industri Sektor ESDM. Apalagi, perusahaan yang memproduksi komoditas tersebut bakal mendapat dukungan logistik dan pergudangan dari LME, sehingga bisa meningkatkan daya tarik untuk mendapatkan pembiayaan investasi dan sumber keuangan lainnya. Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa DX-zwdx bisa memanfaatkan momentum sanksi yang diberikan kepada Rusia. DX-zwdx bisa menggantikan produk serupa dari Rusia yang untuk sementara tidak diperdagangkan di LME. Selain itu, menurutnya, perdagangan DX-zwdx di LME juga menjadi pengakuan terhadap produk nikel asal Indonesia melalui harga premium yang melekat. Bahkan, keberadaannya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pengendali harga nikel dunia. 

Rizqi menuturkan bahwa pihaknya saat ini Indonesia memiliki peran signifi kan dalam menentukan harga nikel global yang saat ini dipegang oleh negara Eropa dan China. “Kita bisa menjadi bagian dari penentu nickel market di dunia. Selama ini kan dikendalikan oleh Eropa dan China. Indonesia juga punya peran sekarang,” katanya saat dihubungi Bisnis. Penghiliran nikel diandalkan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar.Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melobi China untuk berinvestasi budi daya lobster di Indonesia.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan keputusannya untuk mencabut larangan ekspor benih lobster (benur) tidak serta-merta menghapus penyelundupan. Namun, dia membeberkan sejak ekspor benih lobster dilarang sekitar 3 tahun lalu setidaknya terdapat 500 juta—600 juta benih lobster yang diselundupkan secara rutin ke Vietnam. Bahkan, nilai benih lobster yang diselundupkan itu mencapai US$1,2 miliar. Menurutnya, keputusannya membuka keran ekspor benih lobster secara terbatas melalui Peraturan Menteri KP No.17/2024 juga berpeluang meningkatkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Sakti mengeklaim KKP tengah mengupayakan diplomasi ke sejumlah negara untuk menanamkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dengan China. Di sisi lain, Vietnam selama ini hampir seluruhnya mendapatkan benih lobster dari Indonesia secara ilegal. “BUMN China itu sudah melakukan survei di wilayah Kepulauan Riau,” jelasnya. 

Saat ini, dia menambahkan terdapat lima perusahaan asal Vietnam yang telah resmi membuka bisnis budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dilakukan di laut lepas antara Jembrana Bali dengan Banyuwangi Jawa Timur dengan target produksi sekitar 30 juta bibit per bulan. Saat ini, KKP juga mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 sebesar Rp4,47 triliun. Dalam rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan pagu indikatif belanja KKP tahun depan sebesar Rp6,23 triliun. Adapun, pagu indikatif belanja KKP pada 2025 sedikit lebih rendah dari pada pagu efektif belanja KKP 2024 sebesar Rp6,43 triliun.

Penyediaan air bersih di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dinilai dapat menjadi solusi baru untuk mengangkat derajat masyarakat lokal. Tak pelak, sejumlah pemerintah daerah tengah mengakselerasi proyek ini guna menuntaskan persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), misalnya, yang baru saja meresmikan fasilitas penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (11/6). Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1.727 warga desa tersebutDia mengatakan bahwa akses air bersih merupakan hal yang amat penting lantaran sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian kemiskinan. “Kunjungan saya ke sini pada Desember 2023 mengungkapkan kesulitan air yang dihadapi warga. Dengan tersedianya fasilitas ini, kita berharap akan ada penurunan signifi kan dalam tingkat kemiskinan,” ujarnya di Penajam, Selasa (11/6). 

Selain itu, Akmal juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah disediakan. “Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat,” katanya.Selain itu, dia pun menyoroti pentingnya kerja sama dengan PT PLN (Persero) guna menyelesaikan masalah listrik yang diperlukan untuk operasional fasilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa fasilitas tersebut menyerap anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kaltim. Selain penyediaan air bersih, imbuhnya, Pemprov Kaltim juga fokus pada rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi, sebagai bagian dari upaya mendukung kedaulatan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masih di Kabupaten Penajam Paser Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu juga telah meresmikan Bendungan Sepaku Semoi yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Kepala Negara mengatakan bahwa nantinya Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare (ha). Bendungan ini, imbuhnya, akan menjadi sumber air baku dan air minum di IKN Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya. Akselerasi penyediaan air bersih ini sejalan dengan target Pemprov Kaltim yang menginginkan agar wilayahnya bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024. Target itu diungkapkan Akmal Malik pada awal tahun ini. Upaya Pemprov Kaltim dalam hal menurunkan angka kemiskinan ekstrem sepanjang tahun lalu juga sempat memeroleh pujian dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kala itu, tim evaluator yang terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dan anggota lainnya menyampaikan apresiasi itu setelah mendengar laporan kinerja Akmal Malik selama tiga bulan pertama menjabat sebagai penjabat gubernur. Dari data yang disajikan, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu hanya 0,1% atau sekitar 3.910 jiwa. 

Pada kesempatan itu, Ahmad Husin Tambunan juga sempat menegaskan arahan Presiden Joko Widodo yaitu prioritas penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, angka infl asi, pelayanan publik/perizinan dan rumah sakit/pelayanan kesehatan. Pada perkembangan lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan bantuan air bersih ke warga Kelurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prabowo menjelaskan bahwa bantuan air bersih itu diberikan agar warga tidak lagi mengalami krisis air bersih dan bisa melakukan panen selama tiga kali dalam setahun sehingga tidak ada lagi kendala kekeringan. Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza mengemukakan bahwa program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunungkidul untuk melakukan panen sebanyak tiga kali dalam setahun. “Ini airnya bisa 15 liter per detik, jadi untuk mengaliri semua 82 tandon.”

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan penyitaan handphone dan catatan milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh penyidik, Senin (10/6), merupakan perintah pimpinan terkait dengan upaya pencarian Harun Masiku. Penyidik KPK menyita barang-barang milik Hasto dan stafnya saat pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020. Di sisi lain, Nawawi mempersilakan apabila pihak Hasto menyatakan keberatan atas upaya paksa itu melalui jalur etik ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK maupun praperadilan. Tim hukum Sekjen PDIPHasto Kristiyanto menyebut buku catatan yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi strategi pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Oleh sebab itu, pihak Hasto protes dan melaporkan penyidik KPK yang menyita barang-barangnya ke Dewas KPK. Laporan itu dimasukkan atas nama Kusnadi, staf Hasto, sebagai pelapor. Laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Dewas No. 2/2020.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)

Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata pada Mei 2024 di Rp 15.263 per kg. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (10/6) mengatakan, saat ini harga beras cenderung turun. Namun, jumlah kabupaten / kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 38 daerah menjadi 58 daerah.

Harga beras tersebut juga berpotensi naik kembali karena produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 turun. Berdasarkan hasil Kerangka SampelAreaBPS, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Pada Juni dan Juli 2024, produksinya diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan 3,73 juta ton. Jadi, ada potensi penurunan produksi padi 40-50 persen pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi. ”Untuk itu, pemerintah perlu bersiap-siap dan mengantisipasi potensi kenaikan harga beras,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.(Yoga)

Forum Air Dunia Ke-10 di Nusa Dua, Bali, 18-25 Mei 2024,telah berakhir. Mengambil tema ”Water for Shared Prosperity”, menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran bersama. Di akhir acara, Forum Air Dunia 2024 melahirkan tiga poin dalam deklarasinya. Pertama, mendirikan center of excellence untuk ketahanan air, terutama jika dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim. Kedua, mendorong pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil. Ketiga, mengusulkan Hari Danau Sedunia guna mengingatkan untuk melestarikan danau sebagai salah satu sumber air permukaan.

Dimana aspek kerja sama dalam bidang ilmu dan teknologi dalam pengelolaan air, perhatian khusus ke wilayah kepulauan (pulau-pulau kecil), serta kelestarian danau lebih ditekankan.Masalah ketersediaan air berputar sekitar distribusi volume air dengan standar kualitas tertentu yang tidak merata antarwaktu dan antarwilayah. Meski 70 % bumi terdiri atas air, hanya 3 % yang layak dikonsumsi.  Dari sudut pandang kuantitas, masalah yang dihadapi adalah ketersediaannya tidak merata antarwaktu dan antarwilayah. Saat musim hujan, air berlimpah.

Saat kemarau panjang, kita kekurangan air. Pun distribusi air yang memenuhi standar tidak merata dalam konteks kewilayahan. Masalah kesenjangan distribusi air menjadi lebih rumit ketika melibatkan pihak swasta. Sudah lama penduduk Indonesia menggantungkan pemenuhan air minum dengan membeli produk air minum dalam kemasan. 40 % penduduk Indonesia adalah konsumen air minum dalam kemasan, baik yang bermerek maupun isi ulang. Air adalah kehidupan. Kegiatan manusia dan perubahan iklim telah menjadi tantangan bagi pengelolaan air secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keadilan atas akses air juga perlu mendapat perhatian. Guna memenuhi kebutuhan air minum warga di daerah hilir, puluhan miliar liter air diambil dari sumber-sumber air permukaan dan akuifer di kawasan hulu (yang sebagian besar adalah daerah perdesaan) setiap tahun. Harus dipastikan bahwa kegiatan bisnis ini tidak menurunkan debit air di daerah hulu yang mengganggu pemenuhan kebutuhan air bagi warga di wilayah tersebut. Kebutuhan air warga wilayah hulu tidak hanya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan air di wilayah hulu juga untuk sektor pertanian, bukan sebagai mata pencarian mereka belaka, tetapi hasilnya juga menjadi sumber pasokan pangan nasional. (Yoga)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, naik 25 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan diklaim untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan 16 anggota DPD dari empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Namun, usulan kenaikan anggaran tersebut dipertanyakan dan masih akan dievaluasi kembali sebelum diteruskan ke Banggar DPR. Usulan tambahan anggaran DPD disampaikan Sekjen DPD Rahman Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu, Rahman memaparkan bahwa berdasarkan SK Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, pagu indikatif DPD tahun 2025 sebesar Rp 1,17 triliun, sama dengan pagu anggaran tahun 2024. Tapi, jumlah itu tidak mencukupi kebutuhan DPD tahun depan.

”Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 karena ada penambahan anggota DPD dari empat provinsi hasil pemekaran di Papua,” kata Rahman. Dari empat provinsi baru itu, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terdapat 16 anggota DPD. Dengan demikian, pada 2025, anggota DPD 2024-2029 berjumlah 152 orang, dari periode sebelumnya 136 orang. Untuk itu, diperlukan tambahan anggaran Rp 434 miliar sehingga total anggaran yang diajukan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik 25 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Beban anggaran yang makin berat memaksa Pemerintah Malaysia memangkas subsidi BBM, khususnya solar. Kebijakan itu diterapkan mulai Senin (10/6). Pemangkasan subsidi itu membuat harga solar menanjak lebih dari 50 %, dari 2,15 ringgit atau Rp 7.420 menjadi 3,35 ringgit atau Rp 11.561 per liter. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, meski tak populer, kebijakan itu dilakukan untuk menyelamatkan negara. ”Sebenarnya, semua PM (Malaysia) sebelumnya sudah menyepakati target subsidi tersebut.  Namun, tidak ada kemauan politik untuk melaksanakannya karena risiko yang ada. Namun, kami tidak punya pilihan lain,” kata Anwar yang juga Menkeu, dikutip Bernama.

Menkeu II Malaysia Datuk Seri Amir berujar, meski ada kenaikan, harga solar di Malaysia adalah harga terendah kedua setelah Brunei Darussalam. Di Brunei, harga solar 1,09 ringgit atau Rp 3.762 per liter. Di Singapura, menurut dia, harga solar 8,79 ringgit atau Rp 30.352 per liter. Di sejumlah negara ASEAN, menurut catatan Amir, harga solar sudah lebih dari 4 ringgit atau Rp 13.812 per liter. Di Indonesia, harga solar jenis Dexlite adalah Rp 14.550 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex adalah Rp 15.100 per liter.  Dua harga tersebut adalah harga jual di Pulau Jawa.

Keputusan menaikkan harga solar itu hanya akan berlaku di wilayah Semenanjung Malaysia. Wilayah Sabah dan Sarawak. Harga itu akan ditinjau setiap pekan agar selaras dengan harga pasaran. Amir menyebut, harga solar nonsubsidi tidak berlaku untuk nelayan, armada angkutan umum (termasuk bus sekolah), taksi, dan ambulans. Untuk kelompok petani dan nelayan, solar akan dijual dengan harga 1,65 ringgit per liter, sedang untuk angkutan umum darat 2,15 ringgit per liter. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga yang memenuhi syarat. (Yoga)

Pilkada langsung di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali. Namun, hingga kini, secara kumulatif, rapor kepala daerah di Indonesia masih terbilang sedang-sedang saja. Ketergantungan pemda pada kucuran dana dari pusat melalui dana transfer ke daerah masih sangat tinggi. Hanya sedikit kepala daerah yang berprestasi, memajukan daerah maupun menyejahterakan masyarakatnya. Tentu ini mengkhawatirkan dan perlu terus dicarikan solusinya. Salah satu faktornya adalah sulitnya mencari kepala daerah yang kreatif mengembangkan potensi daerahnya di mana SDA makin berkurang, penduduk bertambah, dan tantangan sosial-politik makin tinggi.

Memang ada sejumlah daerah, terutama di Indonesia timur, yang potensi SDA-nya belum tergali secara optimal. Semua itu membutuhkan pemimpin daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kuat, sekaligus mampu menegakkan demokrasi. Dasar desentralisasi di Indonesia tertuang dalam UU No 23/2014 tentang Pemda. Penyelenggaraan pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

UU ini mendorong terselenggaranya pemda yang mempraktikkan ”collaborative governance” yang berjiwa entrepreneur. Pemerintahan yang kolaboratif perlu dukungan untuk dipraktikkan karena tantangan pemerintahan (khususnya pemda) makin sulit. Namun, peluang untuk melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan makin terbuka dengan infrastruktur dan teknologi yang makin mumpuni. Konsep pemerintahan yang kolaboratif diyakini banyak ahli mampu meningkatkan performa pemda yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan sesuai tuntutan UU Pemda. Kolaborasi dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui interaksi formal dan informal dalam forum-forum tertentu.

Kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Jika kewirausahaan dipraktikkan dalam pemerintahan, maknanya adalah kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan APBD harus menjadi modal (capital) yang digunakan secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan SDA yang terbatas, pemda harus mengoptimalkan segala sumber daya dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Juga, hubungan pemda dan masyarakatnya harus semakin intens seiring dengan perkembangan infrastruktur komunikasi. (Yoga)