Kementerian Perdagangan (Kemedag) mencoba meningkatkan perdagangan dengan Turki dan Nigeria.  Langkah peningkatan bilateral tersebut dilakukan disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ke-3 Komite Perundingan Perdagangan Sistem Preferensi Perdagangan Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (Trade Preferential System-Organisation of Islamic Cooperation/TPS-OCI) dan Pertemuan Informal Menteri Perdagangan D-8. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10-11 Juni 2024 di Istambul, Turki.

Mendag Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan bilateral dengan menteri Perdagangan Turki Omer Bolet, mendorong dilanjutkannya perundingan Indonesia-Turkiye Comprehensive Economic Partnership (IT-CEPA) yang sempat tertunda selama 4 tahun. Dia mengatakan, dengan mempercepat IT-CEPA, maka berbagai kerja sama  dalam rangka meningkatkan perdagangan kedua negara juga bisa diakselerasi. "Indonesia mendorong untuk segera melakukan perundingan IT-CEPA Sebagaimana kesepakatan Presiden RI dan Presiden Turki," ujar Mendag. (Yetede)

Pemerintahan Republik Indonesia berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah politik ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai slogan pemilu Prabowo-Gibran tidak akan mungkin terwujud jika menggunakan cara konvensional. Sangat penting bagi presiden baru untuk memperkenalkan kabinet yang terdiri dari para ahli dan bukan perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping yang dijalankan oleh para profesional dengan integritas yang baik. Dengan perekonomian yang masih bergantung pada lahan dan sumber daya alam, seperti pertambangan mineral, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit, struktur dan formasi kabinet yang baru harus berfokus pada tiga tujuan strategis. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan melalui penerapan prinsip ‘polluters pay principle’ dan mendorong investasi dalam inisiatif ramah lingkungan. Kedua, penurunan emisi karbon, yaitu mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi hijau dan manufaktur. Ketiga, kelembagaan birokrasi yang efektif dan profesional, yaitu membangun Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan untuk memimpin penanganan perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Saat ini, dua produk utama yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan omzet ekspor negara. Pada 2023, batu bara dan minyak sawit memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14% dan 12% terhadap total omzet ekspor. Minyak sawit dianggap berkelanjutan dan terbarukan, tetapi masih dianggap menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan. 

Bekerja sama dengan organisasi konservasi atau perhutanan sosial, perusahaan batu bara dapat berinvestasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan menggunakan proses alami untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan berkolaborasi bersama penyedia solusi teknologi, seperti lembaga penelitian atau startup pra-komersial, perusahaan pertambangan batu bara dapat berinvestasi pada energi terbarukan, mengurangi penangkapan karbon atau proyek penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi karbon dan menjadi netral karbon, sekaligus mendorong sektor domestik sektor teknologi masih dalam tahap percontohan. Hal ini akan mempercepat transisi dari perekonomian berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, minyak kelapa sawit telah berhasil dikembangkan dari bahan mentah ekspor menjadi produk sampingan yang bernilai tambah, menyumbang sekitar 90% dari total ekspor. Ini model untuk mentransformasi industri dengan keterlibatan pemerintah yang minimal tetapi didukung oleh kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komitmen nasional dalam target penurunan emisi dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2009, yaitu sebesar 31% dengan usaha sendiri dan 43% dengan bantuan internasional.

Volatilitas tinggi di pasar saham menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh sejumlah bos emiten dan investor institusi pemegang saham pengendali untuk berbelanja saham guna mempertebal kepemilikan saham. Teranyar, PT Kreasi Jasa Persada (KJP) telah menyelesaikan pembelian saham PT Petrosea Tbk. (PTRO) sebesar 7,5% atau setara dengan 75,83 juta saham. Transaksi itu dilakukan pada harga Rp2.741 per saham, sehingga anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) merogoh kocek sebesar Rp207,86 miliar. Dalam keterbukaan informasi Selasa (11/6), Sekretaris Perusahaan CUAN Robertus Maylando Siahaya menyampaikan, kepemilikan saham perseroan dalam PTRO meningkat dari 34% menjadi 41,5% setelah transaksi tersebut. Robertus menyebutkan pembelian itu sejalan dengan rencana pengembangan usaha CUAN, yang secara umum bertujuan untuk menambah aset perseroan, sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan perseroan di masa mendatang. Langkah itu sejalan dengan aksi Prajogo Pangestu yang turun tangan untuk memborong saham PT Barito Renewables Tbk. (BREN). Pada Senin (10/6), Prajogo membeli 37,84 juta saham BREN di tengah tekanan jual akibat sahamnya masuk ke papan pemantauan khusus (PPK) dengan skema full call auction. Sejak masuk PPK pada 29 Mei 2024, saham BREN sudah merosot 46,2% dari level Rp11.250 ke level Rp6.050 hingga Jumat (7/6). Namun, saham BREN menguat 2 hari berturut-turut sebesar 9,92% pada Senin (10/6), dan 9,77% pada Selasa (11/6) setelah aksi borong bos Grup Barito Pacific itu. 

“Penambahan kepemilikan saham oleh Prajogo merupakan bentuk dari kepercayaan atas langkah-langkah strategis pengembangan dan ekspansi usaha yang telah dilakukan oleh Barito Renewables bersama anak usaha, Star Energy Geothermal dan Barito Wind Energy,” kata Corporate Secretary Barito Renewables Energy Merly dalam keterangan Resmi, Senin (10/6). Aksi pembelian saham juga dilakukan setidaknya oleh tiga direktur utama emiten lain. Mereka ialah Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. (MAHA) Yenny Hamidah Koean, dan Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) Hasmoro. Berdasarkan laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada BEI, Darmawan menyampaikan telah membeli 150.000 saham BMRI dengan harga pelaksanaan Rp5.900 per saham. Lewat transaksinya senilai Rp885 juta itu, total saham BMRI yang dikoleksi Darmawan meningkat menjadi 10,98 juta saham. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan upaya Prajogo Pangestu dengan mengintervensi pasar dapat menciptakan kepercayaan investor ke saham BREN. Menurutnya, aksi pembelian oleh bos emiten akan berdampak positif, sehingga investor yang sempat mengalami panic selling menjadi optimistis untuk menahan saham BREN.

Kadin Indonesia mengusulkan perlunya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045. “Bila target pertumbuhan ekonomi pada level 5% sulit rasanya keluar dari jebakan middle income trap. Perlu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%,” katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Selasa (11/6). White paper yang sedang disusun itu, lanjutnya, berosi usulan dan masukan dari dunia usaha mengenai kebijakan ekonomi untuk masa Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024—2029. “Kami juga ingin menyampaikan inisiatif sekaligus rencana-rencana Kadin untuk membuat yang namanya white paper kebijakan ekonomi yang berisi usulan dan masukan dari dunia usaha untuk menyukseskan pemerintah 2024—2029,” ujarnya. Arsjad menjelaskan bahwa white paper yang disusun telah melalui survei dan diskusi yang melibatkan pemangku kebijakan, investor, lembaga riset, hingga pemangku kepentingan. 

Pada paparannya, Arsjad menyampaikan juga peran Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode kepemimpinannya, Arsjad mengusung empat pilar, yaitu penguatan tulang punggung kesehatan, ekonomi nasional dan daerah, kewirausahaan dan kompetensi, serta organisasi dan regulasi internal. “Empat pilar tersebut diterjemahkan dalam 17 fokus prioritas peta jalan untuk menuju Indonesia Emas 2045. 17 fokus prioritas nasional ini untuk meningkatkan resiliensi, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan keberlanjutan,” ujarnya. “IKN menjadi simbol tidak terjadi lagi pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Jawa, tapi Indonesia. Supaya daerah tersebut bisa lebih maju, di mana pemerataan ekonomi bisa dilakukan,” tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan bahwa Kadin Indonesia merupakan organisasi dunia usaha yang berlandaskan Undang-Undang (UU) No. 1/1987.

Impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pengendali harga nikel dunia makin dekat setelah salah satu produk hasil penghiliran di Tanah Air diperdagangkan di bursa komoditas global. DX-zwdx menjadi merek nikel olahan pertama dari Indonesia yang London Metal Exchange atau LME. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menyampaikan DX-zwdx telah diperdagangkan di LME saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, diperdagangkannya nikel dengan kemurnian minimal 99,8% yang diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energy di bursa komoditas global tersebut menjadi statement bahwa produk Tanah Air bisa bersaing dengan komoditas dari negara lain. Hal tersebut juga menjadi footprint dan pembuktian bahwa industri pertambangan nasional telah lebih baik. 

“Saya juga mau laporkan, pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita diignore. Dengan kita masuk, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia [adalah Indonesia]. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” katanya beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, LME merupakan bursa berjangka sekaligus opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Setidaknya ada 450 merek yang terdaftar dan diperdagangkan di LME dari 55 negara. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperdagangkan DX-zwdx juga menjadi pembuktian bahwa program penghiliran yang selama ini dikerjakan Indonesia berjalan baik. 

Pasalnya, kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel untuk kepentingan penghiliran di dalam negeri sedang digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). “Indonesia sedang menghadapi gugatan dari WTO atas pelarangan ekspor bijih nikel, hal ini [perdagangan DX-zwdx di LME] bisa dianggap sebagai pengakuan dunia atas keberhasilan program penghiliran tambang mineral di Indonesia,” kata Agus Tjahjana, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Industri Sektor ESDM. Apalagi, perusahaan yang memproduksi komoditas tersebut bakal mendapat dukungan logistik dan pergudangan dari LME, sehingga bisa meningkatkan daya tarik untuk mendapatkan pembiayaan investasi dan sumber keuangan lainnya. Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa DX-zwdx bisa memanfaatkan momentum sanksi yang diberikan kepada Rusia. DX-zwdx bisa menggantikan produk serupa dari Rusia yang untuk sementara tidak diperdagangkan di LME. Selain itu, menurutnya, perdagangan DX-zwdx di LME juga menjadi pengakuan terhadap produk nikel asal Indonesia melalui harga premium yang melekat. Bahkan, keberadaannya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pengendali harga nikel dunia. 

Rizqi menuturkan bahwa pihaknya saat ini Indonesia memiliki peran signifi kan dalam menentukan harga nikel global yang saat ini dipegang oleh negara Eropa dan China. “Kita bisa menjadi bagian dari penentu nickel market di dunia. Selama ini kan dikendalikan oleh Eropa dan China. Indonesia juga punya peran sekarang,” katanya saat dihubungi Bisnis. Penghiliran nikel diandalkan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar.Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melobi China untuk berinvestasi budi daya lobster di Indonesia.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan keputusannya untuk mencabut larangan ekspor benih lobster (benur) tidak serta-merta menghapus penyelundupan. Namun, dia membeberkan sejak ekspor benih lobster dilarang sekitar 3 tahun lalu setidaknya terdapat 500 juta—600 juta benih lobster yang diselundupkan secara rutin ke Vietnam. Bahkan, nilai benih lobster yang diselundupkan itu mencapai US$1,2 miliar. Menurutnya, keputusannya membuka keran ekspor benih lobster secara terbatas melalui Peraturan Menteri KP No.17/2024 juga berpeluang meningkatkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Sakti mengeklaim KKP tengah mengupayakan diplomasi ke sejumlah negara untuk menanamkan investasi budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dengan China. Di sisi lain, Vietnam selama ini hampir seluruhnya mendapatkan benih lobster dari Indonesia secara ilegal. “BUMN China itu sudah melakukan survei di wilayah Kepulauan Riau,” jelasnya. 

Saat ini, dia menambahkan terdapat lima perusahaan asal Vietnam yang telah resmi membuka bisnis budi daya lobster di Indonesia. Salah satunya, dilakukan di laut lepas antara Jembrana Bali dengan Banyuwangi Jawa Timur dengan target produksi sekitar 30 juta bibit per bulan. Saat ini, KKP juga mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 sebesar Rp4,47 triliun. Dalam rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan pagu indikatif belanja KKP tahun depan sebesar Rp6,23 triliun. Adapun, pagu indikatif belanja KKP pada 2025 sedikit lebih rendah dari pada pagu efektif belanja KKP 2024 sebesar Rp6,43 triliun.

Penyediaan air bersih di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dinilai dapat menjadi solusi baru untuk mengangkat derajat masyarakat lokal. Tak pelak, sejumlah pemerintah daerah tengah mengakselerasi proyek ini guna menuntaskan persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), misalnya, yang baru saja meresmikan fasilitas penyediaan dan pengolahan air bersih di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (11/6). Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1.727 warga desa tersebutDia mengatakan bahwa akses air bersih merupakan hal yang amat penting lantaran sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian kemiskinan. “Kunjungan saya ke sini pada Desember 2023 mengungkapkan kesulitan air yang dihadapi warga. Dengan tersedianya fasilitas ini, kita berharap akan ada penurunan signifi kan dalam tingkat kemiskinan,” ujarnya di Penajam, Selasa (11/6). 

Selain itu, Akmal juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah disediakan. “Jangan sampai sudah dikasih, tapi tidak bisa menyiapkan listrik. Jangan sampai alat-alat di sini karatan tidak bermanfaat,” katanya.Selain itu, dia pun menyoroti pentingnya kerja sama dengan PT PLN (Persero) guna menyelesaikan masalah listrik yang diperlukan untuk operasional fasilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan bahwa fasilitas tersebut menyerap anggaran sebesar Rp4,5 miliar dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kaltim. Selain penyediaan air bersih, imbuhnya, Pemprov Kaltim juga fokus pada rehabilitasi Bendungan Babulu dan normalisasi irigasi, sebagai bagian dari upaya mendukung kedaulatan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masih di Kabupaten Penajam Paser Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu juga telah meresmikan Bendungan Sepaku Semoi yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Kepala Negara mengatakan bahwa nantinya Bendungan Sepaku Semoi memiliki kapasitas tampung mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare (ha). Bendungan ini, imbuhnya, akan menjadi sumber air baku dan air minum di IKN Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya. Akselerasi penyediaan air bersih ini sejalan dengan target Pemprov Kaltim yang menginginkan agar wilayahnya bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024. Target itu diungkapkan Akmal Malik pada awal tahun ini. Upaya Pemprov Kaltim dalam hal menurunkan angka kemiskinan ekstrem sepanjang tahun lalu juga sempat memeroleh pujian dari Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kala itu, tim evaluator yang terdiri dari Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dan anggota lainnya menyampaikan apresiasi itu setelah mendengar laporan kinerja Akmal Malik selama tiga bulan pertama menjabat sebagai penjabat gubernur. Dari data yang disajikan, persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu hanya 0,1% atau sekitar 3.910 jiwa. 

Pada kesempatan itu, Ahmad Husin Tambunan juga sempat menegaskan arahan Presiden Joko Widodo yaitu prioritas penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, angka infl asi, pelayanan publik/perizinan dan rumah sakit/pelayanan kesehatan. Pada perkembangan lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan bantuan air bersih ke warga Kelurahan Banyusoco, Playen, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Prabowo menjelaskan bahwa bantuan air bersih itu diberikan agar warga tidak lagi mengalami krisis air bersih dan bisa melakukan panen selama tiga kali dalam setahun sehingga tidak ada lagi kendala kekeringan. Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza mengemukakan bahwa program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunungkidul untuk melakukan panen sebanyak tiga kali dalam setahun. “Ini airnya bisa 15 liter per detik, jadi untuk mengaliri semua 82 tandon.”

Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan penyitaan handphone dan catatan milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh penyidik, Senin (10/6), merupakan perintah pimpinan terkait dengan upaya pencarian Harun Masiku. Penyidik KPK menyita barang-barang milik Hasto dan stafnya saat pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020. Di sisi lain, Nawawi mempersilakan apabila pihak Hasto menyatakan keberatan atas upaya paksa itu melalui jalur etik ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK maupun praperadilan. Tim hukum Sekjen PDIPHasto Kristiyanto menyebut buku catatan yang disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi strategi pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Oleh sebab itu, pihak Hasto protes dan melaporkan penyidik KPK yang menyita barang-barangnya ke Dewas KPK. Laporan itu dimasukkan atas nama Kusnadi, staf Hasto, sebagai pelapor. Laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Dewas No. 2/2020.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)

Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata pada Mei 2024 di Rp 15.263 per kg. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (10/6) mengatakan, saat ini harga beras cenderung turun. Namun, jumlah kabupaten / kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 38 daerah menjadi 58 daerah.

Harga beras tersebut juga berpotensi naik kembali karena produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 turun. Berdasarkan hasil Kerangka SampelAreaBPS, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Pada Juni dan Juli 2024, produksinya diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan 3,73 juta ton. Jadi, ada potensi penurunan produksi padi 40-50 persen pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi. ”Untuk itu, pemerintah perlu bersiap-siap dan mengantisipasi potensi kenaikan harga beras,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta.(Yoga)