Laju penjualan mobil di dalam negeri berpotensi terdongkrak pada tahun ini seiring dengan 55 merek otomotif terlibat dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS pada 18—28 Juli 2024. Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Rizwan Alamsjah mengatakan bahwa ke-55 merek otomotif yang ikut serta terdiri atas 31 merek kendaraan penumpang, empat kendaraan komersial, dan 20 merek sepeda motor. “Adanya banyak pemain baru membuat banyak cerita. Saya rasa banyak sekali hal yang menarik pengunjung,” katanya dalam konferensi pers GIIAS 2024 di Jakarta, Rabu (12/6). Dia memaparkan, sejumlah merek kendaraan penumpang yang ikut debut pada pameran tahun ini adalah Baic, BYD, GAC Aion, Jaecoo, Jetour, dan VinFast. Menurutnya, masih ada empat merek kendaraan komersial yang hadir, seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Trucks. Oleh karena itu, Rizwan optimistis penjualan mobil sepanjang tahun ini bisa menembus target 1,1 juta unit atau minimal setara dengan pencapaian pada 2023. Dia menegaskan, revisi target penjualan mobil di domestik belum dipertimbangkan lantaran pasar sudah mulai menunjukkan pemulihan pada Mei 2024. 

Apalagi, ada pameran GIIAS 2024 yang siap digelar pada 18—28 Juli 2024. “Kami mengharapkan pasar ini masih sangat potensial. Jangan cepat-cepat berubah dahulu. Optimistis dong,” katanya. Untuk penjualan ritel pada Mei 2024 juga menembus 72.137 unit atau meningkat 22,7% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 58.788 unit. Sayangnya, penjualan secara wholesales pada Januari—Mei 2024 hanya menembus 334.969 unit, atau anjlok 21% daripada periode yang sama 2023 sebanyak 423.771 unit. Penjualan ritel juga lesu dengan angka 361.698 unit atau turun 14,4% daripada Januari—Mei 2023 sebanyak 422.514 unit. Head of Public Relation JDI Fedy Dwi Parileksono mengatakan, BAIC akan membawa dua model pada pameran, yakni BJ 40 Plus dan BAIC X55 II yang bertarung dalam kelas SUV. BAIC juga segera memulai fasilitas perakitan atau completely knocked down (CKD) di Indonesia dari salah satu model yang akan dipamerkan dalam ajang GIIAS. Sementara itu, agen pemegang merek (APM) otomotif juga berharap penjualan mobil bisa meningkat dengan pameran GIIAS pada 18—28 Juli 2024. Sales & Marketing and After Sales Honda Prospect Motor (APM) Yusak Billy menyatakan, pasar otomotif pada kuartal II/2024 sudah kembali bergairah. Laju penjualan mobil Honda berpotensi melejit, sejalan dengan digelarnya GIIAS 2024.

Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono juga memandang pasar otomotif domestik masih penuh harapan di tengah lesunya penjualan hingga Mei 2024. Menurutnya, pameran GIIAS pada Juli 2024 bakal menggairahkan pasar domestik, termasuk bagi Daihatsu. Dia membenarkan pelemahan pasar otomotif sudah terjadi sejak kuartal I/2024, dengan koreksi sekitar 15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Toyota-Astra Motor (TAM) juga berharap pasar otomotif bisa bangkit pada pertengahan 2024. Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan, lesunya penjualan disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi makro, seperti tingginya suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate di level 6,25%, dan menyebabkan pengajuan kredit mobil menjadi lebih ketat.

Tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di dua wilayah kerja minyak dan gas bumi andalan memantik perhatian regulator. Terlebih, hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan. Aksi pemboran yang dilakukan secara masuk beberapa waktu belakangan ini belum cukup untuk memacu produksi minyak nasional. Pasalnya, program yang dikerjakan sejak 2021 itu baru berhasil menekan natural decline dari semula 5%—7% menjadi 1,1%—1,2% per tahun. Beragam upaya pun dilakukan agar produksi minyak nasional terus bisa bertambah di tengah peningkatan permintaan di dalam negeri. Per 7 Juni 2024, produksi minyak nasional tercatat mencapai 610.750 barel per hari, sedangkan target yang ditetapkan adalah 635.000 barel per hari. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sendiri mengaku telah memetakan beragam strategi untuk menyiasati produksi minyak. Untuk jangka pendek, lembaga tersebut bakal meningkatkan pemboran sumur pengembangan, workover, dan well services di lapangan yang sudah ada.“Untuk jangka menengah, percepatan temuan cadangan ke produksi, serta percepatan realisasi proyek EOR [enhanced oil recovery] menjadi fokus utama,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Rabu (12/6). Saat ini, SKK Migas terus menggandeng Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan pemboran secara masif untuk meningkatkan produksi minyak dari blok migas yang sudah dikelola sejak era kolonial itu. 

Hasilnya, produksi minyak di wilayah kerja itu bisa meningkat mencapai sekitar 162.000 barel per hari, dan menjadi blok migas penyumbang produksi minyak terbanyak di Indonesia. Selain itu, Pertamina Hulu Rokan juga mampu membor 413 sumur pada 2022, kemudian meningkat menjadi 497 sumur pada 2023. Tahun ini, perusahaan menargetkan mampu membor 575 sumur untuk menjaga level produksi minyaknya. Sayangnya hingga kini belum ada temuan cadangan minyak baru dengan jumlah signifikan di Blok Rokan, sehingga produksinya masih bergantung kepada cadangan lama. Hal tersebut juga berdampak kepada belum adanya peningkatan produksi yang signifi kan. Saat ini, Blok Cepu juga mengalami penurunan produksi alamiah sejak periode 2020—2022, sehingga SKK Migas dan KKKS mencoba menahan natural decline dengan melakukan high rate test atau uji produksi maksimal.Nantinya, SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang mengoperatori blok tersebut akan merealisasikan proyek Banyu Urip Infi ll Clastic atau BUIC. Targetnya, proyek tersebut mampu meningkatkan produksi sebanyak 16.000 barel per hari, dan mulai onstreampada Agustus tahun ini.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba memberikan stimulus melalui kebijakan insentif untuk menggairahkan kembali industri hulu migas nasional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi lebih menarik. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru. Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang diyakini mampu membuat kegiatan industri hulu migas lebih menarik dalam 3 tahun terakhir.Pertama, perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas yang mencakup split kontraktor bisa mencapai 50%, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, garansi bank lebih murah, dan jenis kebebasan memilih kontrak gross split atau cost recovery. Kedua, privilese eksplorasi, di mana KKKS dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan. 

Ketiga, insentif hulu migas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 199/2021 untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat, dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya. Ketergantungan Indonesia terhadap wilayah kerja migas yang sudah mature memang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mengejar target lifting. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai target lifting nasional akan sulit tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Blok Rokan dan Cepu. Alasannya, upaya untuk meningkatkan produksi di lapangan yang sudah tua bukan perkara mudah, dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Ekspor nonmigas asal Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Januari—April 2024 masih terkontraksi lantaran adanya berbagai tantangan global maupun domestik. Akan tetapi, performa ekspor batu bara wilayah ini pada kuartal II/2024 diyakini akan jauh lebih baik sejalan dengan tingginya permintaan dari negara-negara mitra. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan bahwa golongan barang dengan kode HS 27, bahan bakar mineral, termasuk di dalamnya batu bara mencatatkan nilai free on board (FOB) senilai US$5,84 miliar selama periode Januari—April 2024. Capaian ini terkontraksi 26,98% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang periode itu, bahan bakar mineral memiliki peran sebesar 80,29% terhadap total ekspor nonmigas Kaltim. Tak ayal, kontraksi itu turut berimbas pada penurunan total ekspor wilayah ini menjadi US$8,04 miliar pada periode Januari—April 2024, dari US$10,35 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulanan, total ekspor Kalimantan Timur pada April 2024 juga masih terkontraksi 4,61%. “Sektor andalan komoditas hasil tambang masih menjadi tulang punggung ekspor dengan kontribusi sebesar 72,75%, diikuti oleh hasil industri dan migas,” jelas Kepala BPS Kalimantan Timur Yusniar Juliana dalam keterangan resmin, Rabu (12/6).  

Akan tetapi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan bahwa kontraksi tersebut jauh lebih baik ketimbang kuartal IV/2023 yang anjlok 34,53% YoY. Dia memerinci bahwa ekspor nonmigas Kaltim pada April 2024 mencapai US$1,96 miliar, yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan total impor sebesar US$343,53 juta. “Meskipun terjadi penurunan nominal dari bulan sebelumnya, pertumbuhan ekspor nonmigas menunjukkan perbaikan, dengan kontraksi yang menurun dari -20,94% menjadi -11,13% katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (12/6). Di sisi lain, imbuhnya, impor minyak dan gas bumi pada bulan yang sama tercatat sebesar US$253 juta yang menunjukkan kontraksi yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

Adapun, Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Mei 2024 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa di tengah peningkatan ketidakpastian seiring dengan tingginya gejolak geopolitik global, ekspor hasil minyak dan gas bumi serta batu bara pada kuartal I/2024 tumbuh lebih tinggi dan mendorong kinerja ekspor migas dan nonmigas Kaltim. Laporan yang dipublikasikan pada Selasa (11/6) itu menunjukkan bahwa ekspor hasil minyak Kaltim pada kuartal I/2024 tumbuh sebesar 38,19%, lebih tinggi ketimbang kuartal IV/2023. Khusus untuk ekspor nonmigas pada kuartal I/2024, masih didominasi oleh batu bara yang juga mencatatkan perbaikan dari -34,53% YoY pada kuartal IV/2023 menjadi -24,24% YoY pada kuartal I/2024. Bank sentral juga memproyeksikan bahwa produksi batu bara pada 2024 akan meningkat sejalan dengan target wajib pasok domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara 2024 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 220 juta ton.

Persaingan dalam menyerap gabah hasil panen petani yang semakin ketat membuat ribuan penggilingan padi skala kecil gulung tikar. Penggilingan kecil ini rontok satu per satu karena kalah dari perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi pengolahan yang lebih mutakhir. Keberadaan penggilingan padi skala kecil yang tersebar di desa-desa turut menggerakkan perekonomian desa. Selain mnyediakan lapangan kerja, keberadaannya turut meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Kompas menemukan fakta tersebut pada periode Maret-Mei 2024 di sejumlah provinsi di Sumatera dan Jawa. Nurfuddin (43), pengelola penggilingan padi skala kecil di Desa Bumi Asih, Lampung Selatan, baru memproduksi beras lagi Maret 2024, itu pun sepekan sekali.

Penggilingan berkapasitas produksi 10 ton beras itu ”mati suri”   tiga bulan akibat tak punya modal untuk membeli gabah di harga tinggi. Dia juga kesulitan bersaing di pasar dalam menjual beras. Ia cuma mampu menghasilkan beras berkualitas medium yang baru habis seminggu setelah giling. Nurfuddin tidak akan pusing jika Perum Bulog mau membeli berasnya. Namun, standar mutu beras yang bisa diterima Bulog kian tinggi sehingga kualitas berasnya tidak masuk. Untuk menembus Bulog, Nurfuddin mesti memperbaiki penggilingannya agar kualitas produknya meningkat. ”Bukannya tak mau memperbaiki. Saya terbentur dana,” ucap Nurfuddin. Ia menilai, pemerintah belum memberikan solusi agar penggilingan kecil tidak bangkrut.

Bantuan yang diharapkan adalah agar pengusaha penggilingan kecil bisa mengakses pinjaman berbunga rendah guna memodernisasi mesin. Ferry Priyatna (58), pelaku usaha penggilingan di Indramayu, Jabar, bahkan terpaksa berhenti beroperasi sejak dua tahun lalu akibat kalah saing dengan penggilingan padi berskala besar. ”Mereka (produsen besar) berani beli gabah dengan harga tinggi. Kami jelas kalah,” kata Ferry yang kini menjadi perantara penjualan beras antarpedagang. Penggilingan padi milik Ferry di Kecamatan Widasari itu biasanya mempekerjakan 10-12 orang untuk proses produksi dalam menghasilkan beras. Setelah penggilingannya berhenti beroperasi, semua pekerja juga turut diberhentikan. Ferry mengakui, selain kalah modal dan teknologi dari penggilingan besar, harga jual beras yang tidak stabil juga turut memperburuk keadaan. (Yoga)

Suatu sore di pertengahan Maret 2024, seorang pedagang gabah mendatangi Ratnadi (47), pemilik penggilingan padi rakyat di Desa Jatireja, Subang, Jabar, membawa baki berisi padi dan menawarkan ke Ratnadi. ”Kok, beda dengan yang di video?” tanya Ratnadi kepada si calo. Menurut rencana, gabah itu akan diolah jadi beras IR, nama populer warga setempat, menyebut beras bahan pangan sehari-hari. Jelas ini bukan jenis beras ketan. Setelah mempertimbangkan mutu gabah dan situasi pasar, Ratnadi menolak membeli dan mengarahkan pria tadi ke pengolahan padi lain. Ayah tiga anak ini memilih menggiling gabah ketan karena tak kuat bersaing menggiling gabah untuk beras konsumsi.

Ia tak punya modal untuk membeli gabah dalam jumlah besar, apalagi jika terjadi kenaikan harga di pasaran. Sementara makin banyak penggilingan berteknologi mutakhir yang bisa menghasilkan beras lebih melimpah, tetapi harganya murah. Daripada babak belur bertahan di beras umum, ia beralih memproduksi beras ketan. Beruntung, Subang punya jenis ketan unggulan, yaitu ketan grendel. Karena produksi ketan, penggilingan Ratnadi yang berkapasitas produksi 15 ton beras sekali giling tetap beroperasi, tetapi hanya berkutat di ketan. (Yoga)

Penelusuran Kompas menemukan, instrumen pemerintah mengintervensi harga gabah maupun beras di tingkat petani belum berjalan efektif. Sebagian petani belum tahu ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.000 per kg per awal April 2024. BPS mencatat, masih ada kasus pembelian gabah petani di bawah HPP. HPP tersebut mengacu SK Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Surat itu berisi ketetapan HPP untuk GKP di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kg menjadi Rp 6.000 per kg. HPP untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg menjadi Rp 7.400 per kg. Aturan ini berlaku per 3 April sampai 30 Juni 2024.

Sebelum SK itu berakhir, Bapanas menetapkan HPP gabah kering panen Rp 6.000 per kg diberlakukan seterusnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Kendati demikian, masih banyak petani yang belum tahu. Rafaksi adalah pengurangan harga beli gabah ataupun beras petani yang memiliki kualitas di bawah standar mutu pemerintah. Tugiyo (56), petani di Kelurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta, terkejut HPP untuk GKP Rp 6.000 per kg (selama memenuhi syarat mutu). Pada pertengahan Mei 2024, di Tawangsari, harga pasaran GKP yang dipanen secara manual Rp 4.500 per kg. ”Harga beras saya tahu Rp 12.000 dari TV (televisi). Harga gabah, di TV tidak disebutkan,” ucap petani dengan 5.000-an meter persegi sawah itu. Pemerintah melalui Bapanas menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras. Di Pulau Jawa, beras medium dijual hingga Rp 12.500 per kg, sebelumnya harganya maksimal Rp 10.900 per kg.

Harga pasaran GKP sebesar Rp 4.000-Rp 4.500 per kg di Tawangsari, menurut petani lain, Rubino, hanya mengembalikan modal operasional bertani dan belum dapat laba. Adapun Rp 6.000 per kg di daerah itu merupakan harga pasaran GKG di tingkat petani. Padahal, di SK Bapanas No 167/2024, nilai HPP untuk GKP sudah mencapai Rp 6.000 per kg. Petani di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Masli (63), bahkan tidak tahu jika di Pandeglang ada gudang Bulog. Dengan harga pasaran GKP di Desa Citeureup Rp 5.000 per kg, Masli yang mengelola total 2 hektar sawah memperkirakan dirinya masih bisa mendapat untung. Ia juga yakin standar mutu GKP dengan kadar air maksimal 25 % dan kadar hampa 10 % bisa dipenuhi, dengan mengacu pada hasil panen. BPS mencatat, pada Mei 2024, secara nasional terdapat 11,89 % harga GKP di bawah HPP dari 159 titik observasi. Kasus itu naik dibanding  April 2024 yang sebesar 10,35 % dari 180 titik observasi. (Yoga)

Kecemasan melanda warga yang berurusan dengan beras, karena harganya dinilai belum stabil. Langkah yang tepat dibutuhkan agar tidak kelimpungan menghadapi ketidakpastian. Situasi ini dihadapi Hanto (46), pemilik Warteg Dadijaya, di Mampang Prapatan, Jaksel. Di tengah ketidakpastian harga beras, ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, pada Selasa (11/6). Hanto berusaha menjaga harga dagangannya stabil meski harga bahan-bahan pangan, termasuk beras, naik turun. ”Kalau bisa, jangan sampai kejadian harga beras naik,” kata pemilik warung asli Kota Tegal, Jateng itu.

Menurut dia, jika harga beras naik lagi, keuntungan yang bisa diambil dari usaha wartegnya akan turun. Dua tahun lalu, ia biasa membeli beras Rp 9.500-Rp 10.000 per liter (1 liter = 0,753 kg). Harga naik ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter pada awal tahun ini dan mencapai Rp 13.000 per liter bulan Februari. Kini, harga sudah menjinak, tetapi hanya kembali ke kisaran Rp 12.000-Rp 12.500 per liter. Keuntungan Hanto berkurang, karena ia menjaga pelanggan, sebab persaingan usaha warteg sudah ketat.

BPS menyebutkan, harga beras berpotensi naik lagi karena produksi padi pasca-puncak panen raya April-Mei 2024 turun. Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan, produksi padi setara gabah kering giling (GKG) pada April dan Mei 2024 sebanyak 9,23 juta ton dan 6,21 juta ton. Produksi Juni 2024 diperkirakan turun menjadi 3,49 juta ton dan pada Juli 3,73 juta ton. Artinya, produksi padi berpotensi turun 40-50 % pada Juni-Juli 2024 dibanding puncak panen raya padi (Kompas.id, 11/6/2024). (Yoga)

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)

Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Tapi harga beras berpotensi naik akibat penurunan produksi padi setelah puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berakhir. Berdasarkan data BPS, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pekan I-Juni 2024 sebesar Rp 15.125 per kg, turun 0,91 % dibanding harga rerata Mei 2024 di Rp 15.263 per kg (Kompas, 11/6/2024). Fenomena naik-turun harga ini tak menguntungkan petani, yang tak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung.

Mereka cenderung langsung menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah menjaga harga, dengan menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibanding instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, nilai tambah usaha tani padi tak lagi beredar di desa, malah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Kenyataannya penggilingan padi banyak yang tak beroperasi.

Ditambah hasil investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga pengucuran pupuk bersubsidi kemungkinan sudah bermasalah. Elite-elite di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu tepat. Usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang makin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang makin tak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total secara radikal agar menjadi kokoh dan bisa menopang kebutuhan pangan masa depan, selain melakukan diversifikasi pangan. (Yoga)