Group Astra melalui PT Astra Internasional Tbk (ASII) memperkokoh dominasi di industri otomotif Tanah Air dengan penguasaan pasar (market share) 58% di bulan Mei 2024, naik dari 55% di bulan sebelumnya. Kenaikan penjualan yang yang mencapai 54%, dan menjadi yang  tertinggi 2024 tersebut, memberi bahan bakar baru bagi pergerakan saham perseroan di lantai bursa. Terbukti, harga saham ASII kembali bangkit, dan diyakini bakal terus melaju hingga Rp 5.900.  Pada perdagangan Kamis (13/06/2024) saham ASII ditutup menguat +2,29% ke posisi Rp 4.460 . Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitry melihat bahwa pergerakan harga  saham ASII saat ini sudah mencerminkan sentimen negatif yang terjadi (price in). Di mana saham ASII telah turun -21,06% sejak awal tahun. "Kami mengulangi rekomondasi beli saham ASII dengan target harga Rp 5.900" kata Giovanni. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan revisi kontrak bagi hasil Gross Split sudah masuk tahap finalisasi. Salah satu poin revisi terkait bagi hasil (split) tambahan untuk kegiatan minyak dan gas bumi (migas) nonkonvensional (MNK). Pasalnya pengeboran MNK  menjadi harapan dalam mencapai target produksi minyak satu juta barel pada 2030. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan revisi kontrak gross split merupakan penyempurnaan yang mencakup penyederhanaan parameter kontrak dari 13 variabel menjadi 5 variabel. "Selain itu, ada juga split tambahan untuk migas nonkonvensional, ini penting sebagai stimulus MNK agar lebih bergairah," kata Ariana. (Yetede)

Kegalauan pasar tentang arah suku bunga kini terjawab dalam hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (13/6). Bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve kembali menahan tingkat suku bunga acuan di kisaran 5,25%-5,5%. Fed juga menegaskan sinyal suku bunga hanya akan dipangkas sekali pada tahun ini. Padahal sebelumnya, pelaku pasar memprediksikan ada tiga kali penurunan suku bunga tahun ini. Di awal perdagangan kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju di jalur hijau. IHSG baru berbalik arah ke zona merah sesaat sebelum tutup pasar, dengan koreksi 0,27% atau turun 18,53 poin ke level 6.831,56. Retail Analyst Maybank Sekuritas, Adi Wicaksono mengatakan, pasar nampaknya tak terlalu antusias merespons sikap The Fed karena sasaran inflasi di level 2% belum tercapai. Kepala Ekonom Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual menilai, arah kebijakan The Fed semakin jelas. Ini akan membawa sentimen positif terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Setali tiga uang, Kepala Ekonom Bank Mandiri , Andry Asmoro juga melihat potensi aliran masuk dana asing. Hal ini tentu akan memperkuat otot rupiah.

Bahkan, tak menutup kemungkinan rupiah menguat dan kembali ke bawah Rp 16.000, atau di kisaran Rp 15.813 per dolar AS pada akhir tahun ini. Lalu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) diperkirakan berada di kisaran 6,82%. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, sentimen global masih mendukung penguatan IHSG. Menurutnya, IHSG bisa berada di 7.350-7.460 pada akhir 2024. Target ini telah memperhitungkan penurunan suku bunga Fed sebanyak satu sampai dua kali. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penurunan suku bunga acuan The Fed diperkirakan terlaksana paling cepat pada September 2024, seiringan dengan membaiknya data CPI AS. Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy menilai, ada potensi angin segar yang berhembus ke pasar obligasi. Hanya saja untuk pasar saham, dana asing kemungkinan baru masuk di bulan depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar baru terkait akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance oleh investor asing. OJK menyebut, per Mei 2024, terdapat satu perusahaan pembiayaan yang telah selesai diakuisisi oleh investor dari China. "Selain itu, ada satu perusahaan pembiayaan lainnya sedang dalam proses penyelesaian akuisisi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman. Dia menerangkan, kedua perusahaan pembiayaan tersebut bergerak pada pembiayaan multiguna. Kinerja industri pembiayaan dalam negeri yang positif dinilai menjadi daya tarik tersendiri. Hingga April 2024, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance tumbuh 10,82% secara tahunan menjadi Rp 486,35 triliun. Di April, non performing financing (NPF) gross industri mencapai 2,82%, naik dari bulan sebelumnya di 2,45%.

Beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) transisi Pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, bakal berat. Belanja pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga (K/L), tahun depan berpotensi membengkak. Pasalnya, dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN 2025, sejumlah K/L mengajukan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang telah pemerintah tentukan. Bahkan, nilai usulan tambahan anggaran dari K/L tersebut tak tanggung-tanggung, nilainya sangat besar. Misalnya saja, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan usulan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,64 triliun.

Padahal, pagu indikatifnya juga sudah besar, mencapai Rp 104,67 triliun, meski lebih rendah dibanding 2024 sebesar Rp 117,41 triliun. Usulan tambahan anggaran ini sudah dapat restu dari Komisi II DPR pada awal pekan ini. Lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 29,8 triliun. Sementara pagu indikatif 2025 untuk Otoritas IKN sebesar Rp 505 miliar. Tak mau ketinggalan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan tambahan anggaran mencapai Rp 25 triliun.

Juga Kementerian Perhubungan yang mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 15,78 triliun. Usulan-usulan ini mayoritas direstui DPR. Sebab itu, ada risiko beban belanja negara tahun depan semakin besar, di tengah ruang fiskal yang terbatas. Sayang, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait ini. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan anggaran umumnya harus diikuti kemampuan K/L dalam mengeksekusi bujet tersebut. Kemampuan mengeksekusi tidak selalu dilihat dari sisi menghabiskan anggaran di akhir tahun berjalan, juga mempertimbangkan kesesuaian prinsip yang telah disepakati secara bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah menyusun RAPBN lebih efisien, dengan tidak mengorbankan defisit anggaran demi program pemerintahan lama dan baru. Ia mengusulkan, pemerintah hanya memasukkan belanja rutin saja seperti pendidikan.

Tantangan suku bunga tinggi, konflik geopolitik yang memanas, inflasi tinggi, tekanan nilai tukar rupiah, serta lesunya daya beli masyarakat masih membayangi prospek kinerja korporasi pada tahun ini. Namun, sejumlah korporasi tetap optimistis kinerja tahun ini bakal moncer seiring dengan upaya strategis yang mereka lakukan. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI Hery Gunardi mengatakan tantangan bagi industri perbankan datang dari tren suku bunga acuan yang tinggi. Faktanya, Bank Indonesia (BI) telah menaikan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 April 2024. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama kali sejak Oktober 2023. Dus, keputusan BI itu pun mengerek biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan. "Digitalisasi yang kuat ini bisa membantu bank untuk catching up customer, mendapatkan konsumen lebih banyak," katanya seusai menerima penghargaan sebagai CEO of the Year dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA), Kamis (13/6). 

Selain itu, imbuh Hery, BSI memperluas eksistensi lewat pembukaan cabang di luar negeri. Menurutnya, ekspansi global itu ditempuh guna meraup potensi pasar baru demi mendongkrak kinerja. BSI sudah memiliki cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang mengurus perizinan di Arab Saudi. Upaya strategis juga dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Direktur Operasional BJBR Tedi Setiawan mengatakan perseroan terus memacu kinerja kredit, sembari menjaga kualitas kredit setelah restrukturisasi kredit Covid-19 berakhir pada Maret 2024. Setali tiga uang, optimisme juga dikemukakan Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Prasetya Sayekti. Dia optimistis target penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dalam program PNM Mekaar sebanyak Rp74,3 triliun pada 2024 dapat dicapai.

Adapun dari sektor manufaktur, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) Irwan Hidayat menyoroti dampak penguatan dolar AS terhadap biaya produksi kemasan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi perseroan pada tahun ini. Namun menurut Irwan, SIDO terus gencar memacu kinerja bisnis dengan memperluas ekspor ke berbagai negara, inovatif mengembangkan produk, dan mengoptimalkan utilitas pabrik untuk mendongkrak kinerja perseroan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) Lukman Hakim juga meyakini perseroan mampu mengerek kinerja pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kemasan di sektor food and beverage (F&B). PBID sendiri merupakan salah satu produsen plastik di Indonesia. Dia menambahkan perseroan dapat mengantisipasi tantangan suku bunga tinggi karena rasio utang terhadap ekuitas PBID di bawah 20% dan perseroan memiliki EBITDA di atas Rp500 miliar. 

Oleh karena itu, PBID mengandalkan kas internal untuk modal kerja. Terlebih, belanja modal PBID tahun ini juga relatif kecil sekitar Rp50 miliar untuk perawatan mesin dan renovasi bangunan saja. Kepercayaan diri untuk melanjutkan ekspansi juga disampaikan oleh manajemen PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) atau Moratelindo. Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y. Bramani mengatakan perseroan fokus menggenjot ekspansi pada tahun ini. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022 Wimboh Santoso menyampaikan korporasi di Tanah Air perlu mencermati kondisi hyperinflation, suku bunga tinggi, serta konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Direktur Utama BSI meraih predikat CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2024. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkap kan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa BSI tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian syariah nasional dan internasional.“Syukur Alhamdulillah, dengan kepemimpinan dan kerja tim yang solid serta dukungan dari seluruh pihak, BSI dapat terus tumbuh dan berkembang,” ujar Hery. “Kehadiran BSI telah mendorong pangsa pasar perbankan syariah menjadi di atas 7%,” tambah Hery. Selain itu, BSI berhasil menembus jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dan bertekad untuk menjadi representasi perbankan syariah Indonesia di panggung global. Berdasarkan penutupan harga saham BSI dengan kode BRIS pada perdagangan Rabu (13/3), kapitalisasi pasar BSI mencapai Rp131,47 triliun atau setara US$8,44 miliar. 

Kinerja positif BSI juga tercermin dari perolehan laba sebesar Rp1,71 triliun pada kuartal I 2024, tumbuh 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp1,45 triliun. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2022, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan sangat ketat, mengingat banyaknya emiten yang memiliki kinerja luar biasa. Selain Wimboh Santoso, dewan juri Bisnis Indonesia Awards 2024 terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Periode 2014-2019 Mardiasmo, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008-2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Graika (JAG) Lulu Terianto. Untuk itu diperlukan kemampuan berupa ketangkasan bagi korporasi untuk bisa terus relevan dan bertumbuh di era ketidakpastian. Saat ini, kondisi hyperinflation dan suku bunga yang tinggi menjadi tekanan bagi sejumlah negara selain permasalahan geopolitik akibat konik.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.

Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.

Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.

Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.

Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.

Besarnya cadangan geotermal yang dimiliki Indonesia tidak serta-merta membuat pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik di dalam negeri optimal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kapasitas terpasang PLTP per akhir 2023 sebanyak 2.417,7 megawatt (MW). Jumlah tersebut masih kalah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sebanyak 6.784,2 MW, dan pembangkit listrik berbasis bioenergi 3.195,4 MW. Bahkan, dalam 4 tahun terakhir tidak ada penambahan kapasitas terpasang PLTP. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya geotermal sebanyak 23.765,5 MW atau sekitar 40% dari total cadangan dunia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia mencatat masih banyak tantangan yang mengadang dalam upaya mengoptimalkan potensi panas bumi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Riza Pasikki mengatakan, tingginya risiko dalam kegiatan eksplorasi hingga utilisasi geotermal membuat pemanfaatannya tidak sesemarak energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Selain itu, problem perizinan yang membutuhkan waktu lama disertai dengan besarnya pengeluaran pajak dan nonpajak yang harus dikeluarkan pengusaha ikut mengoreksi keekonomian bisnis geotermal. Alhasil, pengembangan geotermal di dalam negeri selalu meleset dari target, meskipun sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik base load dan tidak memiliki sifat intermiten seperti EBT lainnya. 

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah harus segera memformulasikan terobosan kebijakan agar bisa mempercepat pengembangan pengusahaa geotermal. Apalagi, kata dia, persoalan pengembangan dan pengusahaan geotermal di Indonesia relatif sama dengan negara lain. ReforMiner mencatat, sejumlah risiko yang harus dihadapi oleh pengembang dalam pengusahaan geotermal di Indonesia, yakni risiko kegagalan eksplorasi, risiko finansial akibat tata waktu dan struktur pasar dalam industri geotermal, hambatan regulasi dan tata kelola, kebutuhan modal awal yang cukup besar, durasi pengembangan relatif lama, dan lokasi geografi s sumber daya geotermal di daerah terpencil. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, DMGP tengah menjalankan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) yang berlangsung selama 5 tahun di proyek geotermal Cipanas. Selanjutnya, kata Agus, DMGP akan menyelesaikan izin usaha dan perizinan lingkungan.