Anies Baswedan siap bertarung dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta dalam ajang Pilkada 2024. Dia mendapatkan dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Anies, PKB Jakarta telah memulai terobosan baru dengan mendukungnya sebagai Cagub. “Ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan,” jelasnya, Kamis (13/6). Meskipun demikian, sosok Calon Wakil Gubernur yang akan disandingkan dengan Anies. Nama Kaesang Pangarep disebut-sebut berpeluang mendampingi Anies. Melihat dinamika itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wacana duet Anies Baswedan-Kaesang sangat mungkin terwujud. Oleh karena itu, Gerindra mendorong Ridwan Kamil maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jakarta 2024.

Hunter Biden (54) putra Presiden AS, Joe Biden, divonis bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api secara ilegal. Ia terancam penjara 25 tahun. Kasusnya menunjukkan tidak ada keistimewaan bagi anak presiden. Jangankan mendapat jabatan, bebas dari kasus hukum saja sulit. Juri Pengadilan Wilmington, kota kediaman keluarga Biden, memutuskan itu pada Selasa (11/6) siang atau Rabu dini hari WIB. ”Kami menghormati keputusan pengadilan,” kata Presiden Biden. Sebelumnya, ia menyatakan tak mengampuni Hunter jika telah divonis berkekuatan hukum tetap. Sebagai presiden, salah satu kewenangan Biden adalah mengampuni terpidana. Kasus Hunter kelanjutan penyelidikan catatan pajaknya oleh kantor pajak AS, IRS, karena ada kejanggalan. Di dalam penyelidikan itu, IRS menemukan bahwa Hunter memiliki pistol yang dibeli pada 2018.

Padahal, ketika penyelidikan dilakukan, Hunter tercatat sebagai pasien rehabilitasi narkoba. UU AS melarang pencandu alkohol atau narkotika memiliki senjata api. Hunter pun dilaporkan kepada polisi. Persidangannya dimulai pada 24 Mei 2024. Lalu, ia dinyatakan bersalah oleh juri. Ini pertama kali Hunter divonis bersalah sehingga pengamat hukum memperkirakan ada keringanan. Hakim belum memutuskan berapa lama Hunter harus dipenjara. Tim kuasa hukum Hunter mengatakan, mereka mengajukan banding. Jaksa Weiss menegaskan tidak ada seorang pun yang derajatnya lebih tinggi di mata hukum. Hunter sebagai orang dewasa memahami bahwa pilihannya salah dan mendatangkan konsekuensi hukum. (Yoga)

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jabar, Jateng, Jatim dan Banten, April hingga Juni 2024, menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya distribusi gabah melalui empat hingga lima pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kompas menyaksikan tawar-menawar perantara pabrik besar dan petani di Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (1/4). Perantara berinisial SR menawar Rp 5.300 per kg gabah kering panen (GKP) ke petani. Untuk memperlancar upayanya, ia mengatakan, harga GKP di penggilingan besar-sedang Rp 5.600 per kg. Padahal, harga sebenarnya Rp 5.700-Rp 5.800 per kg, merujuk aplikasi produsen beras yang menjadi mitra SR. SR beralasan butuh alokasi Rp 400 per kg dari harga GKP untuk biaya transportasi, tenaga, dan risiko penyusutan serta penolakan GKP. Dalam sehari, SR mendapat keuntungan bersih Rp 619.220 sekali pengiriman GKP ke penggilingan. Ia mengaku sehari bisa mengirim 10 kali. Artinya, keuntungannya Rp 6.192.200 per hari.

Kompas juga menemui DN, yang disebut SR sebagai makelar atau calo. DN berperan sebagai pihak yang menghubungkan SR dengan petani yang sawahnya siap panen. Biasanya, DN mendapat komisi Rp 50 per kg dari SR. Meski demikian, DN juga mengambil keuntungan dari petani Rp 100 per kg. Saat harga GKP di tingkat petani Rp 5.300 per kg, SR membeli gabah dari DN senilai Rp 5.350 per kg. Sementara uang yang diterima petani hanya Rp 5.200 per kg. ”Petani inginnya terima beres. Jadi saya yang mondar-mandir. Masalah harga tak jadi patokan, dari sini saya sampaikan ke petani,” ujar DN. Umumnya, rantai pasok gabah di Ngawi dimulai dari petani, makelar, tengkulak, hingga penggilingan padi skala besar. Namun, jalur distribusi seperti ini belum tentu berlaku untuk semua petani. Semakin banyak perantara yang terlibat membuat harga gabah di tingkat petani kian ditekan hingga keuntungan petani makin tipis.

JH (48), pemilik penggilingan padi skala kecil di Ngawi, kadang dirugikan, tetapi juga membutuhkan calo pada kondisi tertentu. Sebelum gabah petani masuk penggilingannya, ia harus melewati pencari lahan, makelar, dan penebas. Saking banyaknya calo, sesame calo bisa saling jual beli gabah petani. Ini yang membuatnya harus membeli gabah dengan harga lebih tinggi daripada ke petani langsung. Pencari lahan sawah berperan menginformasikan ke makelar di mana sawah yang siap panen. Makelar mencari penebas yang mau membeli hasil panen di lahan tersebut. Dari penebas, gabah akan ditawarkan kepada makelar lain atau langsung ke penggilingan padi. JH pernah membeli gabah basah ke perantara Rp 5.600 per kg, perantara itu membeli gabah dari petani Rp 5.000 per kg. Keuntungan perantara Rp 600 per kg tanpa modal apa pun. Dominannya peran perantara dalam rantai pasok gabah juga terjadi di Subang dan Indramayu, Jabar.

Setelah panen padi, perantara terlibat dalam penjualan gabah secara berjenjang, dari bandar (tengkulak), kemudian coordinator lapangan, dan calo lokasi. Adang, perantara gabah di Kecamatan Compreng, Subang, menjelaskan peran perantara yang menentukan perjalanan gabah dari petani hingga ke penggilingan padi. Bandar, manajer, dan supplier merupakan tangan pertama yang dijangkau pabrik. Istilah bandar untuk menyebut pengusaha penyalur gabah yang dengan modal sendiri terlebih dahulu menyerap gabah petani, lalu menjualnya ke penggilingan. Tanpa bergantung pada perantara, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari pendapatan sejumlah petani yang bermitra langsung dengan penggilingan padi besar. CH, petani asal Ngawi, menjual gabahnya Rp 5.600 per kg saat penggilingan padi menetapkan plafon GKP Rp 5.800 per kg. Selisih Rp 200 per kg digunakan untuk membayar jasa angkut dan transportasi. (Yoga)

Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Berdalih lowongan pekerjaan tidak sesuai kualifikasi pendidikan, banyak orang muda Korsel memilih menganggur. Mereka mengandalkan orangtua untuk hidup sehari-hari. Harian South China Morning Post, Selasa (11/6) menyebutkan, semakin banyak kakek-nenek di Korsel yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk cucu-cucu mereka. Inflasi yang tinggi membuat orangtua semakin sulit mengurus anak-anak mereka sendiri sehingga butuh bantuan kakek-nenek. Sementara, banyak orang muda menganggur atau tidak mampu mandiri. Layanan Informasi Ketenagakerjaan Korsel mencatat, pada 2020, 66 % warga Korsel berusia 25-34 tahun tinggal bersama orangtua atau hidupnya dibiayai orangtua meski ta tinggal serumah. Mereka disebut sebagai ”generasi kanguru,” mengacu pada anak kanguru yang terus tinggal di kantong induknya.

Harian The Korea Times, Kamis (6/6) menulis pada 2020, 73,4 % generasi kanguru tidak tamat kuliah dan 69,4 % di antaranya berasal dari Seoul dan sekitarnya, dan 66 % di antara mereka menganggur. Salah satunya Kim Young-joon (30) yang setiap hari ribut dengan orangtuanya karena perkara sepele. Pria yang lulus S-2 itu tersinggung setiap kali orangtuanya menasihati dia untuk mencari pekerjaan. Ia tidak mau bekerja karena lowongan kerja dianggap tidak sesuai pendidikannya. Kim mengatakan, dirinya bukan tidak mau bekerja. Namun, sekarang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak hingga bisa membuatnya mandiri secara finansial. Banyak orang muda tidak keluar dari rumah orangtuanya untuk hidup mandiri karena memang menganggur. (Yoga)

Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang. Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibanding 2022 di 3.600 ton. Secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahun hingga terakhir 12.944 ton pada 2022. Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.

Luas perkebunan lada di Bangka Belitung menyusut dalam 25 tahun terakhir. 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Pada 2008, menyusut menjadi 33.000 hektar. Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56 hektar pada 2012. Pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53.44 hektar. Ekspansi tambang timah menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024). Padahal Lada Bangka Belitung telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung. Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan.

Padahal, mereka ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah. Upaya mereka terkendala harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementan membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak termasuk lada. ”Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kg). Tanpa subsidi, harga urea Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan,” tutur Dulhadi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar, dimana saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kg. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg. (Yoga)

Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan angka tengkes atau stunting di Indonesia masih 21,5 %. cenderung stagnan dari tahun sebelumnya. Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono menuturkan, evaluasi masih dilakukan terkait capaian penurunan tengkes di Indonesia. Pasalnya, penurunan tengkes cenderung rendah. Dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi tengkes di Indonesia 21,5 %, hanya menurun 0,1 % dari tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

”Kita sedang evaluasi dan lakukan penimbangan serentak bulan ini di seluruh Indonesia. (Penimbangan) sudah mulai dari dua minggu lalu dan ini bisa menyatukan kenapa ini penurunan stunting-nya sedikit. Apakah karena ada faktor teknis pengukuran atau survei memang menunjukkan penurunannya rendah,” tutur Dante yang ditemui di sela acara diseminasi hasil SKI 2023 di Jakarta, Rabu (12/6). Hal tersebut sebelumnya disampaikan pula oleh Kepada BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui akhir April 2024 dalam Raker Kesehatan Nasional 2024.

Pemadanan data tengkes antara data dalam SKI 2023 dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) harus dilakukan. Sebab, ada selisih (gap) yang cukup signifikan di antara kedua data tersebut dalam capaian penurunan tengkes di daerah. Rendahnya capaian penurunan angka tengkes ini diakui Presiden Jokowi saat berkunjung ke Posyandu Wijaya Kusuma, Kebon Pedes, Bogor, Jabar, Selasa (11/6). ”Memang, kemarin turunnya hanya kecil 0,1 %.Tapi, apa pun, kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu, harus kita hargai,” ujar Jokowi. (Yoga)

Lanskap perumahan bersubsidi Vila Kencana Cikarang di Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/6/2024). Perumahan bersubsidi yang telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2017 tersebut, pada saat ini sebagian besar terlihat dalam keadaan tidak terawat karena tidak dihuni. Hal ini disebabkan banyak hal, mulai dari covid 19, kondisi ekonomi yang sulit dan lokasi perumahan yang dirasa kurang strategis bagi para calon pembeli. (Yoga)

Setelah prosesnya sempat menggantung cukup lama, pemerintah kembali membahas regulasi perlindungan pekerja gig dengan status kemitraan. Peraturan itu akan mengatur tentang pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi para pekerja mitra yang selama ini tidak terjamin karena adanya kekosongan hukum. Pekerja gig adalah tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas. Isu tentang pentingnya perlindungan pekerja gig berstatus mitra seperti pengemudi daring berbasis aplikasi atau ride hailing (ojol), mitra kurir lepas, dan pekerja gig lainnya, sebenarnya sudah mengemuka sejak lama. Seiring berkembangnya ekonomi digital, informalisasi kerja berkedok status kemitraan di sektor logistik dan transportasi daring kian marak. Namun, kekosongan hukum membuat pekerja gig selama ini rentan dieksploitasi.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Bidang Perekonomian Sumurung mengatakan, pemerintah mulai resmi menyusun regulasi perlindungan pekerja gig atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) pada layanan angkutan berbasis aplikasi sejak tahun 2023. Namun, prosesnya memang sempat terhenti karena Pemilu 2024. Saat itu, ada keinginan agar penyusunan regulasi itu tidak terkontaminasi oleh isu politik. Sekarang, setelah pemilu berakhir, pembahasan dimulai kembali. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah kembali ada pembahasan dan bisa berprogres lagi. Harapan kami, lebih cepat selesai lebih bagus, yang jelas prosesnya kembali berjalan,” kata Sumurung dalam diskusi Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM yang digelar Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/6). (Yoga)