Menjelang suksesi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe mencari utang untuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu terlihat membengkaknya nilai penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dipatok pemerintah pada tahun 2025. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai penerbitan SBN tersebut naik 42,2% jika dibanding dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun. Tak tanggung-tanggung, untuk menarik minat investor, pemerintah mematok yield atau imbal hasil SBN tinggi. Contoh, SBN dengan tenor 10 tahun, besaran yield dipatok 7,1% dalam RAPBN 2025. Target yield ini lebih tinggi dari outlook di APBN 2024 yang hanya 6,7%. Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto menilai, besaran target yield SBN tersebut lebih dipengaruhi oleh prediksi bahwa pemerintah akan melakukan penerbitan surat utang yang cukup tinggi pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar Rp 722,5 triliun surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo. 

Jika ditotal, pemerintah perlu untuk menggalang pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1.338,7 triliun untuk refinancing surat utang yang jatuh tempo maupun membiayai defisit anggaran baru. Masalahnya, lanjut dia, korporasi akan terbebani jika yield SBN 10 tahun di level 7,1% pada tahun 2025. Sebab, kupon obligasi korporasi biasanya memakai obligasi pemerintah sebagai benchmark. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, sentimen di pasar obligasi akan mixed tahun depan. Sentimen positif datang dari pemangkasan suku bunga. Sedang sentimen negatif dari suplai di pasar obligasi yang akan meningkat. Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga, yield SBN akan kembali turun. Dus, kata Josua, yield yang ideal di bawah 7%. "Sekitar 6,3%-6,6%," sebutnya. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menimpali, derasnya arus dana asing dan likuiditas yang masih baik, turut memberi efek terhadap pergerakan yield.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%. 

Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global. Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%. Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Sejumlah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menguat belakangan ini, sejalan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, indeks BUMN20 masih turun sebesar 1,87%, Rabu (21/8). Beberapa saham BUMN masih punya potensi upside dan valuasi yang menarik untuk dikoleksi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, memilih saham BUMN harus lebih selektif. Saat ini, tercatat masih lebih banyak saham yang masih menurun dibandingkan yang naik harganya. Namun, Budi menilai, kinerja indeks BUMN20 akan lebih positif pada semester kedua ini. Beberapa emiten konstituen penghuni indeks ini masih punya kinerja fundamental dan performa saham yang bagus. Misalnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, kinerja IDXBUMN20 sempat terhambat oleh koreksi saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang memiliki bobot besar di indeks ini. Namun, rencana penurunan suku bunga Federal Reserve, akan membuat kinerja saham BUMN lebih positif di sisa tahun ini. Target setoran BUMN ke pemerintah yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi gerak saham emiten BUMN. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dari laba tahun buku 2024 bisa mencapai Rp 85,5 triliun. Target ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 80,8 triliun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, beberapa saham BUMN20 masih layak beli. Di antaranya, saham BBRI dengan target harga Rp 5.500, BMRI Rp 7.350, BBNI Rp 5.525, TLKM Rp 3.750, dan PGAS Rp 1.660 per saham.

Prospek emiten yang bergelut di bisnis komoditas nikel masih loyo. Sejumlah tantangan masih menghalangi emiten nikel dalam memacu kinerja di tahun ini. Riset terbaru RHB Sekuritas Indonesia menurunkan rekomendasi sektor ini dari overweight menjadi netral. Tingginya tingkat persediaan beberapa logam dasar telah menimbulkan kekhawatiran tentang prospek yang tidak stabil. Terlebih, harga komoditas masih menunjukkan sentimen ketidakpastian. Harga nikel sempat menembus level US$ 20.000 per ton pada periode April-Mei, sebelum kembali melandai ke level US$ 16.000-US$ 17.000 per ton. Penurunan estimasi harga rata-rata nikel ini mempertimbangkan isu surplus persediaan, antusiasme terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang turun, hingga potensi penurunan pangsa pasar baterai berbasis nikel terhadap alternatif lainnya. 

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Arsita Budi Rizqi mengamini, outlook komoditas nikel pada semester II-2024 masih oversupply dan cenderung minim sentimen. Namun harga nikel yang masih bertahan di atas level US$ 16.550 per ton pada Agustus. Menjelang akhir tahun 2024, Arsita memprediksi, harga nikel akan menanjak di kisaran US$ 17.500 per ton. Sentimen terdekat yang dapat memengaruhi harga nikel adalah mulai masuk musim puncak produksi stainless steel pada September-Oktober 2024. Fauzan dan Wafi memprediksi, emiten nikel khususnya pemain smelter, akan lebih fokus pada risiko penurunan margin dan akan mengejar pertumbuhan laba bersih. Dus, para pelaku di sektor ini bakal menggenjot efisiensi biaya, khususnya energi, sambil berusaha meningkatkan output untuk mempertahankan pendapatan utama. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya melihat, permintaan EV bakal jadi katalis positif emiten nikel. Pendongkrak lain, datang dari tren kecerdasan buatan yang butuh lebih banyak produksi cip, serta efek pemangkasan suku bunga The Fed terhadap harga komoditas logam.

Melalui satu hari pembahasan, delapan fraksi di DPR dan pemerintah setuju terhadap revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hanya Fraksi PDI-P yang menyatakan tidak sependapat dan akan menyampaikan nota keberatan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (22/8) ini. Materi yang disepakati dalam pembahasan itu antara lain menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Selasa (20/8). Dalam pembahasan itu juga disepakati aturan syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Padahal, MK telah menegaskan penghitungan usia itu dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, revisi UU Pilkada yang digelar secara kilat di Kompleks Parlemen, menunjukkan pembangkangan terhadap nilai-nilai konstitusional, karena UUD 1945 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan, Indonesia telah memiliki MK selama 21 tahun. Artinya, sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang sudah dibatalkan MK tak dapat dihidupkan kembali. ”Karena itu, tindakan semacam itu (revisi UU Pilkada) berpotensi menimbulkan krisis konstitusional. Karena tidak ada ujungnya. Tidak ada kepastian hukum dan akan berakibat pada bagaimana legitimasi dari pilkada itu sendiri nantinya. Saya bayangkan, dari DPR nanti diundangkan, diuji lagi ke MK, dibatalkan lagi, diatur lagi. Siklusnya tidak berhenti,” kata Bayu. (Yoga)

Pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, didakwa membantu perwakilan PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis, untuk menampung uang yang diduga hasil korupsi dari tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Uang dikutip dari sejumlah perusahaan tambang berdasarkan perhitungan setiap ton timah yang dikeruk dan disamarkan seolah dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dakwaan terhadap Helena dibacakan di PengadilanTipikor Jakarta, Rabu (21/8) yang dipimpin hakim ketua Rianto Adam Pontoh. Selain Helena Lim, dua terdakwa lain di kasus timah, yakni Suparta dan Reza Andriansyah, juga dibacakan dakwaannya kemarin.

Sidang kedua terdakwa ini digelar terpisah dengan Helena yang didakwa memperkaya diri sendiri bersama Harvey hingga Rp 420 miliar, dan Helena memperoleh keuntungan Rp 900 juta. Helena juga didakwa memperkaya sejumlah orang dengan nilai Rp 325 juta hingga Rp 4,5 triliun per orang dan memperkaya lebih dari 375 mitra usaha tambang lebih dari Rp 10 triliun. Harvey juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Sidang dakwaan untuk Harvey sudah digelar pekan lalu. Helena juga didakwa ”mencuci” uang Harvey. Keuntungan dari pencucian uang digunakan untuk membeli rumah, ruko, dan satu bidang tanah di kawasan PIK, Jakut. Selain itu, untuk membeli sejumlah mobil mewah serta 29 tas bermerek terkenal. (Yoga)

Beban utang pemerintah semakin mengkhawatirkan. APBN telah menanggung utang jumbo di era kepemimpinan Jokowi dan berpotensi semakin ”disesaki” oleh utang di bawah rezim Prabowo Subianto. Beban utang yang semakin berat itu akan menggerus kualitas pembangunan. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai akhir Juli 2024, total utang (outstanding) pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun dan bisa bertambah lagi. Sesuai target APBN 2024, posisi utang pemerintah per akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 8.700 triliun. Menurut rencana anggaran dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintahan Prabowo akan menarik utang baru Rp 775,9 triliun.

Meningkat 40 % dari outlook pembiayaan utang pada APBN 2024 sebesar Rp 553,1 triliun. Sebanyak 82,8 % utang baru itu akan berbentuk obligasi atau surat berharga negara (SBN) dan 17,1 % dalam bentuk pinjaman (loan). Ekonom senior Faisal Basri memperkirakan, berdasar rencana utang yang sudah diatur dalam RAPBN 2025, total utang pemerintah akan meningkat menjadi Rp 9.460 triliun pada tahun depan. Angka tersebut bisa bertambah seiring kebutuhan mengakselerasi sejumlah program unggulan pemerintahan baru.

Sebagai perbandingan, pada 2014 ketika Jokowi baru mulai menjabat, total utang pemerintah hanya Rp 2.609 triliun. ”Utang pemerintah di era Jokowi sampai 2024 saja sudah naik 3,3 kali lipat dan tahun depan (di bawah Prabowo) akan bertambah lagi secara signifikan,” kata Faisal dalam diskusi publik yang digelar hibrida, Rabu (21/8/2024). Total outstanding utang yang tinggi itu otomatis berdampak pada pembayaran bunga utang yang mesti ditanggung APBN setiap tahunnya. Dalam satu dekade terakhir ini, beban pembayaran bunga utang telah meningkat drastis 274 %. Kenaikannya paling tinggi disbanding belanja lain di komponen belanja pemerintah pusat. (Yoga)

Di tengah pesatnya perkembangan inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), Indonesia diperkirakan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Pasifik, karena populasi penduduk dan pengguna jasa teknologi besar jumlahnya. Dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2019–2024, pemerintah menyebut, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mentransformasi struktur ekonomi dan bisnis. Peluang dan tantangan yang dihadapi negara, antara lain, penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin dan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia. Dalam ringkasan eksekutif Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyatakan, akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri, termasuk hilirisasi dan ekosistem industri kendaraan listrik; penguatan sektor jasa; penguatan reformasi structural untuk meningkatkan ease of doing business; serta memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Kendati demikian, dari hasil penelusuran, detail anggaran dan fokus kebijakan strategis khusus bidang TIK relatif tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, termasuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Pada bagian tugas kerja Kemenkominfo, khususnya, pembangunan infrastruktur TIK secara merata ke seluruh daerah selalu muncul di urutan teratas daftar kebijakan strategis kementerian. Tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 pada bagian Kemenkominfo, total anggaran pada 2020 Rp 7,9 triliun, naik menjadi Rp 23,4 triliun pada 2021, turun menjadi Rp 21,3 triliun pada 2022, dan kembali turun menjadi Rp 14,2 triliun pada 2023. Anggaran pada 2024 Rp 14 triliun. Pada 2024, 83,9 % anggaran Kemenkominfo dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya 16,1 % untuk mendukung prioritas lainnya, seperti pengelolaan infrastruktur TIK melalui menara pemancar 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) dan Satria-1.

Pada RAPBN 2025, rencana pagu anggaran Kemenkominfo turun menjadi Rp 7,7 triliun, 59,6 % untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya, untuk prioritas lain, di antaranya penguatan infrastruktur TIK dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, serta penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif. Kebijakan strategis ini dijanjikan berlanjut pada periode 2026–2029. Total anggaran infrastruktur lintas sektoral dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 400,3 triliun, mencakup anggaran untuk layanan dasar dan pangan, konektivitas dan transportasi, energi dan ketenaga listrikan, serta infrastruktur TIK. Anggaran infrastruktur TIK lagi-lagi terutama dipakai untuk operasional dan pemeliharaan satelit Satria-1. Alokasi berikutnya masih terkait pemerataan infrastruktur TIK, yakni penyediaan akses internet untuk layanan publik di 36.830 lokasi dan sistem penyiaran digital di enam lokasi. (Yoga)

Meskipun 70 % alat kesehatan masih impor, industri ini terus bertumbuh. Pada awal 2020 atau awal pandemi Covid-19, jumlah perusahaan alkes di Tanah Air 150 perusahaan. Pada 2024, naik hampir delapan kali lipat menjadi 1.199 perusahaan dalam waktu empat tahun terakhir. Pengembangan industri ini perlu terus didorong karena penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri diyakini bisa menurunkan biaya pengobatan pasien. Ketimbang alkes impor yang lebih mahal dan rentan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah, alkes produksi dalam negeri harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang tak jauh berbeda.

”Kami harapkan biaya pengobatan pasien bisa lebih terjangkau jika fasilitas kesehatan menggunakan alkes produksi dalam negeri. Ada biaya yang lebih efisien ketimbang penggunaan alat kesehatan impor. Kualitas produk dalam negeri pun tidak kalah dengan impor,” ujar Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam acara Health Connect di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (21/8). Ia menjelaskan, biaya alkes mencakup 30-50 % komponen biaya pengobatan pasien.

Harga alkes dalam negeri lebih terjangkau dibanding produk impor, karena produk lokal tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah. Alkes memang masih mendominasi pasar dalam negeri. Lucia memperkirakan penggunaan alkes dalam negeri baru 30 % dari total pasar, sisanya masih impor. Mengutip data Kemenkes, sampai Juni 2024, produk alkes impor mencapai 1.549 jenis, sementara produk alkes dalam negeri hanya 422 jenis. Izin edar impor alkes mencapai 54.127 izin, sementara izin edar alkes dalam negeri hanya 14.208 izin. (Yoga)

Pasar utama ekspor produk turunan kelapa sawit diperkirakan masih lemah hingga akhir tahun ini, yang berpotensi menyebabkan hak ekspor komoditas andalan utama Indonesia tersebut menumpuk lagi. Hak ekspor merupakan insentif pemerintah bagi para eksportir produk turunan sawit yang memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng rakyat. Dengan hak ekspor itu, mereka bisa mengekspor CPO dan turunan sebanyak empat kali volume penyaluran DMO. Mereka juga bisa memperoleh pengali ekspor dari pengemasan dan distribusi minyak goreng ke luar Jawa masing-masing 2-2,25 kali dan 1,3-1,65 kali. Hal itu merupakan amanat Pasal 11 Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Rabu (21/8) mengatakan, saat ini, hak ekspor CPO dan produk turunan 3,6 juta ton, berkurang cukup signifikan dari Maret 2024 di 5,58 juta ton. ”Ini berkat lonjakan ekspor produk turunan sawit pada Juni 2024. Namun, peningkatan ekspor tersebut tidak bertahan lama dan justru turun pada Juli 2024,” ujarnya. BPS mencatat, volume ekspor CPO tertinggi sepanjang Januari-Juli 2024 hanya terjadi pada Juni 2024, yakni 2,67 juta ton. Selain itu, kisaran volume ekspornya hanya 1,4 juta-1,8 juta ton. Pada Juli 2024, volume ekspor CPO dan produk turunan hanya 1,62 juta ton, turun 64,81 % secara bulanan.

”Jika kondisinya tetap sama hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekspor CPO RI bakal melambat dan bakal menyebabkan hak ekspor menumpuk lagi,” katanya. Pada Maret 2024, hak ekspor produk turunan sawit menumpuk hingga mencapai 5,58 juta ton atau setara 2,5 bulan kebutuhan ekspor komoditas-komoditas tersebut. Penumpukan itu terjadi lantaran pasar ekspor CPO melemah (Kompas, 13/3/2024). Kendati begitu, ekspor CPO RI masih berpeluang tumbuh hingga akhir tahun ini. Utamanya jika ada gangguan panen raya biji bunga matahari dan rapeseed di UE pada akhir Agustus-September 2024. (Yoga)