Sejumlah pihak bergerak menghentikan perundungan dan kekerasan dalam pendidikan kedokteran. Universitas Airlangga di Surabaya, Jatim, mengandalkan pakta integritas dan manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, bakal menerapkan sanksi tegas bagi pelaku. Dekan Fakultas Kedokteran Unair Budi Santoso menyatakan prihatin dengan kasus perundungan dan kekerasan yang menyebabkan seorang residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) bunuh diri. Mencegah hal serupa terjadi, Unair membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Di fakultas kedokteran universitas itu juga sudah ada gugus tugas terpadu dari mahasiswa dan dosen untuk pencegahan dan penanganan perundungan.

”Setiap peserta, dosen, rumah sakit, dan staf yang terlibat dalam PPDS harus menandatangani pakta integritas,” kata Budi atau Prof Bus di Surabaya, Selasa (20/8). Dokumen itu bernama Pakta Integritas Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Fakultas Kedokteran Unair, RSUD Dr Soetomo, RS Universitas Airlangga. Dekan, direktur RS, dosen, peserta, dan staf yang terlibat harus menandatangani pakta integritas dengan 39 butir tersebut. Pencegahan perundungan ada pada butir ke-35, yakni tidak melakukan segala bentuk perbuatan perundungan (bullying) berupa fisik, verbal, siber, atau nonfisik dan non-verbal. Butir ke-36 menyatakan tidak meminta peserta didik membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan.

Antara lain, berupa keperluan kurikuler ataupun ekstrakurikuler, seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olahraga dan seni, serta biaya seminar. Selain itu, publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, serta biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Butir terakhir atau ke-39 menyatakan bersedia menerima konsekuensi pemberian sanksi bila melanggar aturan berperilaku bagi sivitas akademika setelah melalui prosedur dalam regulasi Unair, RSUD Dr Soetomo, dan RS Unair. ”Sejauh ini, kami belum menemukan kasus atau pengaduan perundungan sehingga belum ada pihak yang dikenai sanksi. Kami tidak menoleransi perundungan, dan pelakunya akan dijatuhi sanksi,” ujar Budi. (Yoga)

Putusan MK mengenai syarat pencalonan dan syarat calon kepala daerah, yang dibacakan pada Selasa (20/8) berpotensi mengubah proses kandidasi calon kepala daerah yang dilakukan partai politik sejak beberapa bulan lalu. Ini karena ambang batas pencalonan kepala daerah turun lebih dari setengah, menjadi 6,5 % hingga 10 % suara sah di pemilu terakhir. Bahkan, parpol yang tidak punya kursi DPRD berhak mengajukan pasangan calon. Padahal, sebagian besar parpol sudah membentuk gerbong koalisi mengacu pada ketentuan ambang batas minimal 20 % kursi DPRD. Bahkan, Koalisi Indonesia Maju plus di Pemilihan Gubernur Jakarta telah memborong hampir semua parpol dan mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono. Penegasan MK terkait syarat usia calon membuat sebagian kandidat yang telah direkomendasikan parpol berpotensi tidak memenuhi syarat.

Tak terkecuali putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang telah direkomendasi Partai Nasdem untuk maju sebagai wagub Jateng mendampingi Ahmad Luthfi. Kaesang belum cukup umur karena usianya saat pendaftaran calon kepala daerah, 27-29 Agustus mendatang, belum mencapai 30 tahun. Syarat usia Tahapan pencalonan kepala daerah yang dimulai sejak Januari 2024 dipenuhi ketidakpastian. Sejumlah elemen masyarakat mengajukan permohonan tafsir mengenai syarat usia pencalonan setelah MA mengabulkan uji materi yang diajukan Partai Garuda. Dalam putusannya, MA menggeser penghitungan usia calon kepala daerah (30 tahun untuk calon gubernur-wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota) dari saat ditetapkan sebagai pasangan calon menjadi saat dilantik.

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 membuka peluang bagi Kaesang yang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 melenggang masuk ke bursa kontestasi calon kepala daerah. Sejumlah pihak akhirnya menguji konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (2) Huruf e UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahkan, tercatat, ada enam permohonan serupa terkait titik penghitungan syarat usia yang diajukan kepada MK. Pada saat hampir bersamaan, Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan uji materi ambang batas pencalonan kepala daerah. Untuk pertama kali, MK menggelar sidang pengujian usia minimal calon kepala daerah pada 12 Juli. Lalu, sidang kedua yang menjadi sidang terakhir sebelum putusan digelar pada 25 Juli. MK memutus perkara itu seminggu sebelum pendaftaran calon dibuka KPU. (Yoga)

Tiga bulan jelang pemungutan suara Pilkada 2024, Presiden Jokowi menaikkan insentif bagi jajaran KPU hingga 50 %. Kendati dianggap wajar, kenaikan insentif itu rentan menimbulkan politik balas budi dan konflik kepentingan. Keputusan untuk menaikkan insentif bagi jajaran KPU disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8). Salah satu pertimbangannya adalah insentif KPU belum pernah naik sejak tahun 2014. Padahal, jajaran KPU telah bekerja keras menyelesaikan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan baik.

Bahkan, ketika tahapan Pemilu 2024 belum sepenuhnya berakhir, KPU sudah dihadapkan tahapan Pilkada 2024 yang mulai dilaksanakan akhir Februari lalu. ”Alhamdulillah, kemarin sudah saya tanda tangani.Formula kenaikannya sederhana, hitung-hitung,  kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya 50 %,” kata Presiden. Selama ini, jajaran KPU menerima insentif berupa tunjangan kinerja pegawai dan uang kehormatan bagi pimpinan KPU. Berdasar Perpres No 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekjen KPU, tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 1 senilai Rp 1,5 juta dan tertinggi di kelas jabatan 17 senilai Rp 19,3 juta.

Insentif bagi komisioner KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Perpres No 11 Tahun 2016, yang mengatur besaran uang kehormatan untuk ketua KPU RI Rp 43,1 juta dan anggota Rp 39,9 juta. Uang kehormatan untuk ketua KPU provinsi Rp 20 juta dan anggota Rp 18,5 juta, uang kehormatan ketua KPU kabupaten/kota Rp 12,8 juta dan anggota Rp 11,5 juta. Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan, KPU sudah mengusulkan kenaikan insentif sejak 2022. Namun, Presiden baru memutuskan kenaikan insentif pada tahun ini. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan kembali memecahkan rekor terbaru pada Selasa (20/8). Penguatan bersama bursa saham global menunjukkan optimism pasar pada penurunan suku bunga September mendatang. IHSG yang sehari sebelumnya melonjak ke level 7.466 melanjutkan pertumbuhan pada awal perdagangan hari ini hingga menembus level 7.500. Penguatan itu ditopang kenaikan harga saham di indeks keuangan, bahan baku, dan konsumer siklikal. Investor tercatat melakukan pembelian bersih senilai Rp 353 miliar, awal pekan ini. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai, pergerakan IHSG masih berada di fase kenaikan.

Hal tersebut sejalan dengan laporan teknikal mereka yang memprediksi IHSG akan menguji level 7.513 jika berhasil melewati harga 7.488. ”Ke depan, kami perkirakan penguatan IHSG relatif terbatas dan rawan terkoreksi,” katanya hari ini. Pengamat pasar modal, Lanjar Nafi, mengatakan, IHSG di level 7.500 belum sepenuhnya terdorong dari saham-saham berkapitalisasi besar. Peningkatan ini lebih dipengaruhi kenyamanan investor akan masa depan arah suku bunga BI dan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Sentimen positif dalam negeri lainnya juga dipicu RAPBN 2025 yang diumumkan pekan lalu.

Dengan RAPBN antara yang ada, Lanjar menilai, peralihan presiden di Oktober besok diperkirakan terjadi lebih terukur. Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam analisisnya mencatat, sejumlah bursa global mengalami penguatan di akhir perdagangan kemarin, Senin (19/8). Indeks di pasar saham AS menguat, seperti Dow Jones menguat 0,58 % ke 40.896,53 dan indeks S&P 500 naik 0,97 % ke 5.608,25. Indeks pasar modal Eropa juga mengalami tren kenaikan. Bursa CAC Perancis naik 0,70 % ke 7.502,01 dan DAX Jerman tumbuh 0,54 % ke 1.8421,69. ”Optimisme investor tinggi karena mereka mengantisipasi potensi pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve dengan pidato kunci Kepala The Fed Jerome Powell di Simposium Jackson Hole,” ujarnya. (Yoga)

Program sejuta rumah dicanangkan Presiden Jokowi pada 29 April 2015 di Jateng. Targetnya, pembangunan rumah mencapai 1 juta unit per tahun sampai 2030. Realisasi dari klaim pemerintah selama periode 2015-2023 sebanyak 9.206.379 unit. Sementara realisasi Januari-Juli 2024 mencapai 617.622 unit atau 59,2 3 % dari target. Jumlah ini meliputi pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 484.119 unit dan non-MBR 133.503 unit di seluruh Indonesia. Pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 484.119 unit dikerjakan sejumlah pemangku kepentingan. Terbanyak dikerjakan Kementerian PUPR, yakni 121.738 unit. Sementara kementerian dan lembaga negara lain 8.345 unit, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) 72.582 unit dan pemda 11.898 unit.

Ada pula rumah yang dibangun pengembang non-fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 266.086 unit, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa perumahan sejumlah 66 unit, dan masyarakat sebanyak 3.404 unit. Sementara realisasi pembangunan rumah non-MBR sebanyak 133.503 unit dikerjakan oleh pengembang 129.745 unit dan masyarakat 3.758 unit. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, tujuan program sejuta rumah perlu diluruskan agar program perumahan lebih tepat sasaran dalam pemerintahan periode 2024-2029. Apalagi, jika presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengusung program 3 juta rumah per tahun yang lebih ambisius. Program sejuta rumah awalnya didorong untuk mengatasi kekurangan (backlog) rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, program itu dinilai salah sasaran karena memasukkan pembangunan rumah non-MBR yang bukan sasaran program pemerintah. Perluasan kategori program sejuta rumah itu disinyalir agar data realisasi menjangkau lebih banyak pembangunan rumah, termasuk pembangunan perumahan yang bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, tak semua jumlah realisasi pembangunan yang diklaim pemerintah adalah perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah, sasaran awal program. Kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia, menurut Indonesia Property Watch, mencapai 9,9 juta unit. Upaya mengatasinya perlu keberpihakan pembiayaan, dukungan kelembagaan, dan bank tanah. Orkestrasi dana abadi perumahan diperlukan dengan menyempurnakan peran Tapera dan kelembagaan lainnya yang mengurusi pembiayaan perumahan. (Yoga)

Minyak goreng kita memasuki babak baru. Minyak goreng curah bakal digeser minyak goreng kemasan. Harga minyak yang digemari pelaku UMKM itu pun tak lagi diatur pemerintah. Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR) mengawali babak baru itu. Regulasi yang diundangkan 14 Agustus 2024 itu menyempurnakan Permendag No 49/2022 tentang Tata Kelola MGR. Misi dasar kedua regulasi itu sama, yakni menjalankan program MGR. Program penyediaan minyak goreng harga terjangkau itu bertujuan untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng di dalam negeri tanpa subsidi, dengan mewajibkan para eksportir produk turunan kelapa sawit memasok kebutuhan pasar domestik minyak goreng.

Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan domestic market obligation (DMO). Pemenuhan DMO minyak goreng menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor. Imbalannya, mereka bakal mendapatkan hak pengali ekspor atas pemenuhan DMO, pengemasan minyak goreng, dan pendistribusian di daerah-daerah luar Jawa. Dalam peraturan baru, pemerintah mencoret minyak goreng curah dari program MGR. Pemerintah menyerah kan pembentukan harga minyak goreng curah ke pasar alias tidak lagi mengatur harga eceran tertinggi atau HET-nya.

Kini, para eksportir produk turunan kelapa sawit hanya diwajibkan menyediakan minyak goreng dalam kemasan bermerek Minyakita, yang merupakan merek dagang minyak goreng milik pemerintah. Target DMO bulanan yang harus terpenuhi sebesar 250.000 ton atau lebih rendah dari sebelumnya, 300.000 ton. Bentuk kemasannya dapat berupa botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Pemerintah membanderol HET Minyakita Rp 15.700 per liter atau lebih tinggi dari HET sebelumnya, Rp 14.000 per liter. (Yoga)

Pasar e-groceries ngeri-ngeri sedap. Sejumlah pemain penyedia platform tumbang. Namun, peluang pasarnya masih terbuka lebar. Mereka yang masih berikhtiar terus memperluas jaringan mitra-mitranya. Salah satunya dengan pedagang-pedagang di pasar tradisional. E-groceries adalah layanan belanja barang kebutuhan sehari-hari secara daring, meliputi pemesanan, pengiriman, sekaligus pembayarannya. Titipku, misalnya, tengah menargetkan bisa masuk ke 1.000 pasar tradisional dalam jangka waktu lima tahun. Target itu akan menyasar pasar-pasar di kota besar luar Jabodetabek, seperti Bandung, Palembang, dan Pontianak.

”Potensi pasar grocery di Indonesia itu sesuai riset BPS dan Euromonitor sekitar 150 miliar USD dan 70 % di antaranya ada di pasar tra disional,” kata CEO Titipku Henri Suhardja saat peluncuran Impact Report 2024 di Jakarta, Senin (19/8). Henri optimistis popularitas pasar tradisional sebagai tujuan berbelanja masih tinggi di kalangan masyarakat. Sejak masuk ke Jakarta pada 2020 hingga 31 Juli 2024, Titipku sudah bermitra dengan 150 pasar di Jabodetabek dengan total pedagang mencapai 10.000 pedagang. Henri mengatakan, pada awal Titipku diperkenalkan, tidak mudah bagi pedagang pasar tradisional segera percaya pada jasa yang dikembangkan Titipku.

Yaitu menghubungkan secara daring antara konsumen yang suka titip belanja di pasar tradisional dan orang-orang yang suka belanja dan mau bekerja sebagai yang membelanjakan. Sejak 2021, Titipku membukukan nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) tahunan yang naik 12 kali lipat. Pendapatan tahunan naik 40 kali lipat. Perbandingan pendapatan dan GTV meningkat empat kali lipat. Henri mengklaim, pedagang pasar yang bergabung dalam ekosistem Titipku meraup kenaikan omzet 3-7 kali lipat. Dengan pencapaian ini, Henri optimistis, nasib pasar tradisional tidak akan mati. (Yoga)

Destinasi superprioritas dan destinasi pariwisata prioritas (DSP) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya dalam lima tahun terakhir. Program ini diadakan guna meningkatkan kontribusi pariwisata bagi perekonomian Indonesia. DSP terdiri atas lima daerah yang digarap untuk menjadi ”Bali baru”, yaitu Danau Toba (Sumut), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Likupang (Sulut) dan Borobudur (Jateng). Pengembangan ini diharap-kan mengangkat kualitas destinasi berstandar kelas dunia. Menparekraf Sandiaga Uno menuturkan ada lima DSP yang direncanakan dituntaskan hingga Oktober 2024. Semua wilayah tersebut telah menjadi ikon pariwisata.

”Pemerintah ke depan, tentunya menteri yang ditunjuk (di bidang pariwisata), yang akan menentukan arahnya. Namun, kami sudah bangun koridor bahwa pariwisata harus berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah ke depan tinggal mengimplementasikan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya,” ujar Sandiaga dalam konferensi pers mingguan di Jakarta, Senin (19/8). Dalam pemerintahan selanjutnya, prinsip yang dipegang ada pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Lima DSP dan 10 DPP yang masuk dalam rencana tersebut perlu diikuti sehingga masih menjadi fokus agenda pemerintah ke depan.

Dalam laporan kerja dan anggaran RAPBN 2025, sejumlah hambatan masih ditemui dalam pengembangan DSP. Destinasi unggulan Danau Toba, Boro budur, dan Labuan Bajo tekendala menarik investor karena infrastruktur yang belum mendukung. Badan Pelaksana Otorita tak berwenang membangun infrastruktur dasar, seperti jaringan air bersih, listrik, instalasi pengolahan air limbah, dan jalan dalam kawasan. Akibatnya, investor mempertimbangkan realisasi untuk berinvestasi pada lahan otorita. Tidak hanya itu, pembangunan di kawasan otorita terhambat karena persoalan lahan pada masyarakat belum tuntas. Pembebasan lahan perlu dilakukan dengan memberi santunan dana ganti untung ke masyarakat pada zona otorita. (Yoga)

Sudah delapan tahun, Sumaindra Jarwadi (31) yang akrab disapa Indra, menjadi pengacara yang mendampingi kelompok masyarakat rentan tanpa bantuan hukum. Pikiran, tenaga, dan waktunya tercurah tanpa imbalan materi. Di LBH Bandar Lampung, Indra tak sendiri, ada lima pengacara dan empat anggota staf di bawah koordinasinya. Mereka menghidupkan denyut organisasi yang berdiri 28 tahun lalu itu. LBH Bandar Lampung memang mengabdikan diri untuk memberikan bantuan hukum struktural. Penanganan kasus tak hanya dilihat dari sisi hukumnya semata, tetapi juga pada situasi ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Organisasi ini menyasar kelompok masyarakat miskin, marjinal, dan berhadapan dengan kekuasaan, baik pemerintahan maupun modal.

Sumaindra bukan dari keluarga berada. Ayahnya petani, sedang ibunya buruh cuci untuk membantu ekonomi keluarga. Suatu kali, ibunya dituduh mencuri. Saat itu, ia masih duduk di bangku kelas III atau IV SD. Meski kasus itu tak sampai ke proses hukum, tuduhan terhadap ibu kandungnya membuat Sumaindra menemukan jalan yang kini dilalui, yaitu memilih jurusan hukum saat kuliah, kemudian menjadi pengacara. Lebih spesifik lagi, pengacara bagi warga miskin dan terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun pemilik modal. Berkaca dari pengalaman masa kecil dan suka duka mendampingi warga, ia sampai pada kesimpulan bahwa kemiskinan membuat orang-orang tersebut kadang menjadi tertuduh, menyandang label negatif, bahkan tanpa berbuat apa pun.

”Begitulah polanya. Orang miskin mudah dibegitukan (dituduh melakukan kejahatan),” katanya. Indra mengenal LBH Bandar Lampung sejak 2013, saat masih menjadi mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Unila  dengan biaya penuh dari kampus, sementara biaya hidup dan tempat tinggal mengandalkan kemampuan sendiri, sebelum akhirnya tinggal di kantor LBH. Pada 2017, ia bekerja penuh di LBH setelah menyelesaikan studinya hingga pada akhirnya diberi tanggung jawab menjadi Direktur LBH Bandar Lampung pada 2021. Ia bertanggung jawab mengatur seluruh manajemen kantor, baik manajemen pemberian layanan bantuan hukum maupun pendampingan, termasuk hingga ke basis-basis masyarakat yang didampingi.

Ia juga memikirkan pengelolaan pendanaan kantor. Pengacara dan staf LBH Bandar Lampung tak menerima gaji. Hanya ada sesekali uang transportasi, itu pun tak rutin seperti layaknya di kantor atau perusahaan. Meski ancaman langsung belum pernah dihadapi, Indra pernah dilaporkan ke polisi saat mendampingi warga Malang Sari, Lampung. Berkaitan dengan risiko-risiko itu, Indra mengatakan, dirinya dan barangkali kawan-kawannya bukannya tak punya rasa takut. Terutama jika ada ancaman-ancaman. Namun, ia kemudian mengingatkan kembali bahwa posisi dirinya adalah sebagai pendamping masyarakat yang tingkat intimidasi atau bahkan kriminalisasinya lebih intens dibanding dirinya. (Yoga)

Tak semata karena El Nino yang tahun lalu menyebabkan kekeringan disebagian besar wilayah sentra padi di Tanah Air, kemerosotan produksi beras yang terus berlanjut juga dipicu oleh  alih fungsi lahan sawah secara masif dan akses petani terhadap pupuk yang justru mengecil. Untuk itu, penyelesaian terhadap dua problem struktural ini harus menjadi perhatian secara serius, agar ketahanan pangan nasional bisa terwujud. Data Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) menyebutkan, bahwa tahun 2013 terdapat 7,75 juta ha lahan sawah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah itu menjadi 7,1 juta ha atau sekitar 650 ribu ha. Bila penyusutan terus terjadi, lahan sawah diperkirakan bakal habis dalam 38 tahun ke depan. (Yetede)