Penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di beberapa lapangan minyak dan gas bumi seakan melunturkan optimisme terhadap prospek sektor tersebut. Tahun depan, pemerintah hanya menargetkan lifting minyak 600.000 barel per hari, lebih rendah dari 2024 yang dipatok 635.000 barel per hari. Penurunan alami produksi minyak dan gas bumi membuat pemerintah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah pada tahun 2025. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa penurunan target tersebut disebabkan oleh lapangan-lapangan tua yang mengalami penurunan produksi drastis. Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi, seperti di Blok Cepu, masih dilakukan untuk mengejar target. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk iklim investasi hulu migas yang kurang atraktif, yang juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Upaya perbaikan segera diharapkan untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor migas nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan empat orang tersangka di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kasus kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiar-to, mengatakan keempat tersangka tersebut berinisial IP, MYH, HMAC, dan A. 

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Tessa Mahardhika Sugiar-to, juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa para tersangka terdiri dari tiga pejabat negara dan satu pihak swasta. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan proses hukum dan terus menerapkan prinsip transparansi dan integritas. 

Kasus ini berawal dari kebutuhan ASDP untuk menambah armada penyeberangan yang meningkat pesat, dan meskipun ada kasus hukum, ASDP tetap menjaga layanan penyeberangan di seluruh Nusantara. Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harry MAC, menjelaskan bahwa akuisisi Jembatan Nusantara berhasil meningkatkan pendapatan dan armada kapal, serta pangsa pasar ASDP.

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.

Pemerintah bakal menggali lebih dalam lagi potensi pajak tahun depan. Rencana itu tecermin dari target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 yang senilai Rp 2.490,9 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,28% dibandingkan outlook APBN 2024 sebesar Rp 2.218,4 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat paling dominan, yakni setara 83,12% total target pendapatan negara 2025 yang mencapai Rp 2.996,9 triliun. Adapun porsi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 505,4 triliun atau 16,86% total target pendapatan negara 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah merancang target penerimaan negara dalam RAPBN 2025. "Penerimaan negara akan naik 6,4% dari target tahun 2024 dengan rasio pajak 2025 sebesar 12,32%," jelas dia dalam konferensi pers, Jumat (16/8). Dari total target penerimaan perpajakan 2025 yang sebesar Rp 2.490,9 triliun, porsi setoran pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 1.209,3 triliun. Sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) akan menyumbang Rp 945,12 triliun.

Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan, target penerimaan perpajakan tersebut sudah memperhitungkan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengonfirmasi bahwa tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan tarif ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% kurang tepat. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melambat, yakni di level 5,05% pada kuartal II-2024. "Pertumbuhan ekonomi memang masih 5%, tapi itu lebih rendah dibandingkan kuartal I-2024 yaitu 5,11%," kata dia, Jumat (16/8). Jika dilihat dalam jangka pendek, menurut Eko, kenaikan tarif PPN 12% dapat mendongkrak penerimaan pajak. Namun dalam jangka panjang, minimal dalam tempo satu tahun, justru hal itu berisiko menurunkan penerimaan negara. Hal itu disebabkan kenaikan PPN 12% akan berdampak pada semua produk.

Volatilitas rupiah tidak menyurutkan penyaluran kredit valuta asing (valas) perbankan selama semester I-2024. Juni lalu, kurs rupiah di pasar spot sempat melemah hingga Rp 16.450 per dollar AS. Jumat lalu, rupiah sudah menguat ke Rp 15.693 lagi. Peningkatan kredit valas juga dicatatkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan, kredit valas BNI tumbuh 15,88% secara tahunan pada semester I-2024. "Pelemahan rupiah tidak mengurangi minat debitur BNI untuk memanfaatkan fasilitas kredit valas, porsi kredit valas saat ini 20%-23% dari total kredit BNI," ujar Okki, Jumat (16/8). Okki memproyeksikan permintaan kredit valas akan tetap stabil pada sektor industri tertentu, yang memang memiliki pendapatan atau pengeluaran dalam valas alias untuk natural hedging.

Selain itu, suku bunga kredit valas relatif lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga rupiah. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mengalami peningkatan kredit valas 8,86% secara tahunan menjadi Rp 44 triliun pada semester I-2024. EVP Corporate & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan, jumlah tersebut setara 5,3% dari total portofolio pembiayaan. CEO Citibank Indonesia (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan, penyaluran kredit valas Citi Indonesia di semester I-2024 tercatat sebesar Rp 31,94 triliun, menurun dari periode sama tahun lalu Rp 43,25 triliun. "Permintaan kredit valas turun karena tren diferensiasi The Fed dengan BI rate, ada tendensi permintaannya lebih banyak di rupiah. Kalau bunga turun, kredit valas akan naik," ujar dia.

Efektivitas penyaluran subsidi BBM masih akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Apalagi, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 394,3 triliun, melampaui alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, di Rp 334,8 triliun. Catatan Kompas, subsidi BBM diberikan pada solar dan minyak tanah. Sementara kompensasi BBM adalah pada pertalite. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria siapa saja yang berhak membeli pertalite. Dengan demikian, mobil mewah pun masih bisa mengantre pembelian pertalite di SPBU.

Sementara, subsidi elpiji 3 kg, yang sejatinya untuk warga miskin, ternyata masih bisa dibeli oleh kalangan mampu. Upaya pengendalian baru sebatas keharusan mendaftarkan NIK di tingkat pangkalan (subpenyalur). Tapi, elpiji 3 kg umumnya juga dapat dibeli di tingkat pengecer/warung.  Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, berpendapat, adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pemerintah masih bakal memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas, khususnya BBM.

Namun, ”kebocoran” subsidi-kompensasi masih berpotensi terjadi. ”Perlu upaya untuk membatasinya. Perlu upaya serius agar BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, agar ketidaktepatsasaran tersebut tak membesar,” ujar Fahmy, Minggu (18/8). Regulasi pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dinilai mendesak. Penerapan kebijakan, terutama pada pertalite, baru bisa dilakukan jika ada payung hukum yang mengaturnya. Revisi Pepres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BB yang telah lama direncanakan hingga kini belum juga terbit. (Yoga)

Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Petugas terlihat sedang menunjukkan uang koin yang ditukarkan warga pada Festival Rupiah Berdaulat Indonesia 2024 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2024). Festival itu adalah upaya Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya rupiah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol kedaulatan negara. (Yoga)

Menjadi perempuan buruh pabrik di kota-kota besar, termasuk Jakarta dan sekitarnya, tidak mudah. Upah minimum Jakarta mungkin lebih tinggi dari daerah lain, Rp 5 juta per bulan, tapi, biaya hidup tak kalah besar. Bagi pekerja perempuan dengan anak di bawah lima tahun, masalah kian pelik. Mereka harus memastikan pengasuhan dan pendidikan anak yang berkualitas. Saat ini, persoalan utamanya adalah sulitnya mengakses fasilitas pengasuhan anak pada jam kerja atau daycare yang ramah anak sekaligus terjangkau biayanya. Ini dialami Sri Rahmawati, buruh pabrik garmen di Cilincing, Jakut. Saat anaknya berumur 1,5 bulan, Sri yang aktif sebagai pengurus basis Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) harus sudah kembali bekerja.Ia pun menitipkan bayinya ke tetangga selama setahun, sampai anaknya mulai bisa jalan.

”Ketika anak saya mulai bisa jalan, tetangga saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia yang saya duga tidak mengerti pola pengasuhan memberi anak saya minuman instan. Ini yang saya tahu belakangan ketika anak saya masuk usia satu tahun dan harus dirawat 17 hari di RS karena gangguan pencernaan,” ujar Sri saat berkunjung bersama sejumlah buruh perempuan ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (16/8). Koordinator Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Siti Eni, menceritakan, buruh perempuan yang bekerja di pabrik manufaktur susah membawa anak ikut bekerja. Apalagi jika buruh tersebut adalah operator mesin. Pilihan paling gampang dan terjangkau biayanya adalah kepada tetangga terdekat.

”Buruh perempuan di pabrik manufaktur memang bisa memakai ruang laktasi, tetapi ruangannya terbatas. Kalau harus dititipkan, berarti harus mencari daycare yang ramah anak dan ramah kantong. Pernah ada kasus seorang buruh perempuan sudah menitipkan susu untuk bekal si anak, tetapi oleh pengasuh daycare dijual lagi dan kami menduga pengasuh tersebut diupah murah sehingga terdesak melakukan perbuatan itu,” paparnya. Ada pula kisah buruh perempuan yang harus berganti-ganti tempat menitipkan anak karena mencari orang yang bisa mengasuh anak dengan baik. Persoalan utamanya ialah buruh perempuan di pabrik-pabrik rata-rata pendapatannya pas-pasan. Sementara tempat pengasuhan anak yang memadai dan ”ramah kantong buruh” susah ditemukan. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan budidaya kerang coklat untuk bahan baku pakan lobster. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengemukakan, salah satu tantangan dalam budidaya lobster adalah ketersediaan dan rantai pasok pakan. Inovasi terus dilakukan untuk penyediaan pakan lobster yang cukup dari aspek jumlah dan kualitas guna mendukung produksi yang maksimal. Kerang coklat (Mytilopsis adamsi) memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan menunjang tumbuh kembang lobster sehingga produksi budidaya lobster diharapkan meningkat.

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dinilai telah berhasil menguasai teknologi pembenihan dan pembesaran kerang coklat. ”Pakan dari kerang coklat terbukti meningkatkan laju pertumbuhan dan produksi dalam budidaya  lobster,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8). Inovasi teknologi BPBL Lombok, yaitu budidaya kerang coklat sebagai pakan lobster, diharapkan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas lobster sehingga Indonesia menjadi produsen lobster dunia. Keunggulan kerang coklat adalah pertumbuhannya cepat dan mudah dibudidayakan. Merujuk beberapa referensi, kerang coklat sangat toleran terhadap salinitas hingga 15-25 bagian per seribu (ppt) atau perairan payau.

Selain itu, kerang coklat tidak dikonsumsi manusia sehingga pengembangannya bisa fokus untuk pakan lobster. Pengembangan kerang coklat akan diarahkan ke wilayah yang dekat dengan sentra budidaya lobster. Pertumbuhan kerang coklat yang sangat cepat harus dikendalikan dengan memanen kerang coklat tersebut untuk pakan lobster. ”Sangat berharga sekali jika 1 ekor benih bisa menjadi lobster dewasa berkualitas. Oleh karena itu, kami berharap teknologi budidaya kerang coklat di BPBL Lombok dapat diaplikasikan di sentra-sentra budidaya lobster, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran lobster,” kata Tb Haeru. (Yoga)