Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program ketahanan pangan dan  menjadikan sebagai prioritas  dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp124,4 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 108,8 triliun. Diharapkan, ketersediaan pangan dalam program tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan bukan impor. Anggaran ketahanan pangan di RAPBN 2024 diigunakan bagi kegiatan praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen.

Praproduksi mencakup bantuan alat tangkap ikan 20 ribu unit, subsidi pupuk 8,5-9,5 juta ton, alat dan mesin pertanian (alsintan) 1.012 unit, benih ikan 131,6 juta hektar, benih pangan 2.267 hektare, KUR Pertanian/alsintan, serta subsidi resi udang. Produksi berupa food estate di tiga lokasi (Kalteng, Sumut, NTT), cetak sawah 250 ha, pengembangan kawasan padi 485 ribu ha dan jagung 250 ribu ha, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu ha, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian 1 juta ha. (Yetede)

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan efisiensi proses transisi pemerintahan dinilai sebagai langkah positif. Karenanya keputusan Presiden Joko Widodo yang diambil di akhir periode kedua  pemerintahan itu berpotensi menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian maupun iklim berusaha di Indonesia. Penunjukkan Roslan Reoslani sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, diperkirakan akan direspons positif oleh investor dan pasar. Apalagi, Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang memilki pemahaman mendalam tentang iklim investasi di Indonesia. "Tentunya menjalin relasi yang baik (juga) dengan pelaku usaha," ujar Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Sedangkan penunjukkan Bahlil Lahdahlia sebagai menteri ESDM- sebelumnya adalah menteri investasi/kepala BKPM-dianggap memiliki pengalaman yang relevan untuk meningkatkan investasi, terutama untuk proyek-proyek strategis sektor energi. (Yetede)

OJK terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan penanganan penyelematan pemegang polis secara secara komprehensif. Hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis hingga hak-hak pemegang polis dapat  lebih terjamin di IFG Life. "OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat ini," kata kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan dan Komunikasi OJK. (Yetede)

Implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership (IUAE-CEPA) sejak tahun 2023 merugikan industri petrokimia nasional. Sebab, perjanjian kerja sama perdagangan itu bakal memicu banjir impor produk petrokimia UEA di pasar domestik. Saat ini, merujuk IUAE-CEPA, tarif bea masuk (BM) impor petrokimia dari UEA sudah turun menjadi 2%. Bahkan tarif BM ini akan turun lagi menjadi 0% pada 2026. Hal yang patut diwaspadai, pada 2026, pabrik-pabrik baru petromikia di UEA bertambah masif, karena kapasitas produksi terpasang naik signifikan. Hal ini perlu dicegah melalui revisi perjanjian atau minimal penetapan batasan volume impor yang diizinkan. (Yetede)

Pada 2024, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini dinilai memiliki potensi yang besar dalam mendorong laju investasi. "Bayangkan begitu banyak pulau di Indonesia belum tersentuh, masih memiliki potensi yang begitu besar tetapi tidak diketahui oleh investor, kata Founder Indonesia  Tourism Investor Club (ITIC) Teguh Anantawikrama. Dia menerangkan, banyak investor asing yang sangat antusias untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan negara tetangga sangat agresif  ingin berinvestasi di Indonesia, tetapi memang belum menemukan partner yang tepat dan belum menemukan informasi yang tepat. Berkaca dari itu, Teguh mempunyai cita-cita  memiliki club (ITIC) untuk para investor dalam mendorong pariwisata Tanah Air. (Yetede)

Bakauheni Harvour City (BHC), proyek pengembangan kawasan sekaligus yang dikelola PT ASDP Indonesia ferry (Persero), siap menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di lampung. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), BHC bertujuan mengubah kawasan Pelabuhan Bakauheni menjadi destinasi wisata terintergrasi dan pusat ekonomi baru yang akan memacu perkembangan wilayah tersebut. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyampaikan bahwa BHC akan memanfaatkan  posisi strategis Pelabuhan Bakauheni sebagai gerbang utama antara Pulau Jawa dan Sumatera. "BHC dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan, memperkuat konektivitas  pariwisata domestik, dan meningkatkan kunjungan wisatawan," kata Shelvy. Proyek ini tidak hanya mengusung konsep pengembangan pariwisata semata, tetapi juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya. Dengan integrasi  yang matang antara sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan, BHC diproyeksikan  dapat memberikan multiplier effect yang kuat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan investasi lokal maupun internasional. (Yetede)

Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog mempercepat proses kedatangan beras impor  yang sudah terkontrak maksimal akhir Oktober 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya agar cadangan beras pemerintah (CPB) pada akhir tahun ini di level 2 juta ton. Dengan stok sebesar itu, situasi perberasan awal 2025 diharapkan tetap kondusif, baik dari sisi harga maupun pasokan. Total kontrak pembelian beras impor oleh Bulog per 18 Agustus 2024 mencapai 2,92 juta ton dengan 304 ribu ton di antaranya sisa atau kelanjutan (carry over) 2023. Dalam surat badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) bernomor 526/TS.03.03/8/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 tantangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024, Bapanas menginstruksikan empat hal kepada Bulog. Pertama, percepatan realisasi penyelengaraan CPP sesuai target yang sudah ditetapkan. Kedua, mempercepat realisasi pengadaan  tambahan CPB dalam negeri 600 ribu ton. Ketiga, mempercepat proses kedatangan CPB dari luar negeri yang sudah dilakukan pembelian maksimal akhir Oktober 2024. Keempat, stok CPB akhir 2024 sebesar 2 juta ton. Bapanas juga meminta penyelenggaraan CPP itu menerapkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan  yang baik (Yetede)

Dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri penting. Perubahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan menjaga kepercayaan investor. Menteri baru yang dilantik termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Meskipun masa jabatan mereka singkat, mereka berkomitmen untuk mencapai target kementerian masing-masing.

Bahlil Lahadalia, kini Menteri ESDM, menyatakan bahwa fokusnya adalah meningkatkan lifting minyak dan mengurangi impor melalui hilirisasi LPG. Rosan, sebagai Menteri Investasi, optimis bisa mencapai target investasi Rp1.650 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, Supratman diberi arahan oleh Presiden untuk melakukan reformasi hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya transisi pemerintahan yang baik. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai masa jabatan singkat menteri baru tidak akan membawa perubahan regulasi yang signifikan. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memastikan kelanjutan program-program pembangunan pemerintah di masa transisi menuju pemerintahan baru.

Kurang dari 100 hari sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan merombak tujuh posisi penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi. Perombakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjaga stabilitas politik dan kebijakan di masa perubahan tersebut.

Reshuffle yang dilakukan jelang transisi pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses peralihan, serta memberikan sinyal positif kepada publik dan investor terkait kelanjutan program pemerintahan. Tokoh penting yang terlibat dalam transisi ini adalah Presiden Jokowi, yang mengambil langkah reshuffle untuk mengupayakan sinergi antara pemerintah lama dan yang baru, serta memastikan visi dan misi pemerintahan berikutnya dapat berjalan efektif.

Namun, keputusan reshuffle ini juga memicu berbagai polemik, terutama terkait dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kecermatan dan transparansi diperlukan agar perombakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengganggu stabilitas dan kontinuitas kebijakan.

Manajer investasi kini memiliki peluang untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini memungkinkan mereka, yang sebelumnya hanya terbatas pada bank dan asuransi jiwa, untuk mendirikan DPLK. CEO STAR Asset Management, Hanif Mantiq, menyebutkan bahwa potensi bisnis DPLK cukup besar, terutama karena manajer investasi sudah berpengalaman dalam mengelola dana masyarakat melalui KPD dan reksa dana.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh manajer investasi dalam mengelola DPLK adalah biaya operasional yang tinggi dan batas minimal dana kelolaan sebesar Rp25 triliun yang ditetapkan oleh OJK. Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menyebutkan bahwa batasan dana kelolaan ini terlalu tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, melihat masuknya manajer investasi ke bisnis DPLK sebagai peluang untuk meningkatkan persaingan, inovasi produk, dan kualitas layanan di industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menyatakan bahwa aturan turunan dari UU P2SK masih dinantikan, terutama mengenai batas minimal AUM untuk memastikan kemampuan manajer investasi dalam mendukung pertumbuhan industri DPLK. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarif Yunus, menyebutkan bahwa skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mengalami pergeseran menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang dinilai lebih adil dan prospektif untuk masa depan DPLK.