Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog mempercepat proses kedatangan beras impor  yang sudah terkontrak maksimal akhir Oktober 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya agar cadangan beras pemerintah (CPB) pada akhir tahun ini di level 2 juta ton. Dengan stok sebesar itu, situasi perberasan awal 2025 diharapkan tetap kondusif, baik dari sisi harga maupun pasokan. Total kontrak pembelian beras impor oleh Bulog per 18 Agustus 2024 mencapai 2,92 juta ton dengan 304 ribu ton di antaranya sisa atau kelanjutan (carry over) 2023. Dalam surat badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) bernomor 526/TS.03.03/8/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 tantangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024, Bapanas menginstruksikan empat hal kepada Bulog. Pertama, percepatan realisasi penyelengaraan CPP sesuai target yang sudah ditetapkan. Kedua, mempercepat realisasi pengadaan  tambahan CPB dalam negeri 600 ribu ton. Ketiga, mempercepat proses kedatangan CPB dari luar negeri yang sudah dilakukan pembelian maksimal akhir Oktober 2024. Keempat, stok CPB akhir 2024 sebesar 2 juta ton. Bapanas juga meminta penyelenggaraan CPP itu menerapkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan  yang baik (Yetede)

Dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri penting. Perubahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan menjaga kepercayaan investor. Menteri baru yang dilantik termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Meskipun masa jabatan mereka singkat, mereka berkomitmen untuk mencapai target kementerian masing-masing.

Bahlil Lahadalia, kini Menteri ESDM, menyatakan bahwa fokusnya adalah meningkatkan lifting minyak dan mengurangi impor melalui hilirisasi LPG. Rosan, sebagai Menteri Investasi, optimis bisa mencapai target investasi Rp1.650 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, Supratman diberi arahan oleh Presiden untuk melakukan reformasi hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya transisi pemerintahan yang baik. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai masa jabatan singkat menteri baru tidak akan membawa perubahan regulasi yang signifikan. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memastikan kelanjutan program-program pembangunan pemerintah di masa transisi menuju pemerintahan baru.

Kurang dari 100 hari sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan merombak tujuh posisi penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi. Perombakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjaga stabilitas politik dan kebijakan di masa perubahan tersebut.

Reshuffle yang dilakukan jelang transisi pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses peralihan, serta memberikan sinyal positif kepada publik dan investor terkait kelanjutan program pemerintahan. Tokoh penting yang terlibat dalam transisi ini adalah Presiden Jokowi, yang mengambil langkah reshuffle untuk mengupayakan sinergi antara pemerintah lama dan yang baru, serta memastikan visi dan misi pemerintahan berikutnya dapat berjalan efektif.

Namun, keputusan reshuffle ini juga memicu berbagai polemik, terutama terkait dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kecermatan dan transparansi diperlukan agar perombakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengganggu stabilitas dan kontinuitas kebijakan.

Manajer investasi kini memiliki peluang untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini memungkinkan mereka, yang sebelumnya hanya terbatas pada bank dan asuransi jiwa, untuk mendirikan DPLK. CEO STAR Asset Management, Hanif Mantiq, menyebutkan bahwa potensi bisnis DPLK cukup besar, terutama karena manajer investasi sudah berpengalaman dalam mengelola dana masyarakat melalui KPD dan reksa dana.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh manajer investasi dalam mengelola DPLK adalah biaya operasional yang tinggi dan batas minimal dana kelolaan sebesar Rp25 triliun yang ditetapkan oleh OJK. Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menyebutkan bahwa batasan dana kelolaan ini terlalu tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, melihat masuknya manajer investasi ke bisnis DPLK sebagai peluang untuk meningkatkan persaingan, inovasi produk, dan kualitas layanan di industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menyatakan bahwa aturan turunan dari UU P2SK masih dinantikan, terutama mengenai batas minimal AUM untuk memastikan kemampuan manajer investasi dalam mendukung pertumbuhan industri DPLK. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarif Yunus, menyebutkan bahwa skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mengalami pergeseran menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang dinilai lebih adil dan prospektif untuk masa depan DPLK.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) bagi investor yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa waktu penerbitan HGB yang biasanya memakan waktu 15 hingga 30 hari, akan dipangkas menjadi hanya 11 hari untuk memberikan kepastian dan mendorong realisasi investasi di IKN.

Suyus menjelaskan percepatan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. ATR/BPN juga telah menyiapkan petunjuk teknis terkait percepatan penerbitan HGB. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan proses cepat ini kepada para investor di IKN, sehingga setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, HGB dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 11 hari. Hingga saat ini, terdapat 55 investor yang telah berinvestasi di IKN, dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, dan teknologi.

Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mendaki hingga menembus level tertinggi baru (all time high). IHSG menutup perdagangan Senin (19/8) dengan penguatan 0,47% ke level 7.466,83. Saat IHSG berfluktuasi dalam gerak menanjak, saham-saham lapis kedua (second liners) ikut terkerek naik. Tercermin dari laju indeks yang banyak dihuni oleh saham lapis kedua, seperti indeks papan pengembangan (development board) yang sudah naik 6,53% secara year to date. Sebagai perbandingan, per akhir Juni 2024, return saham di papan ini masih minus 1,14%. Sedangkan, indeks SMC Liquid dan SMC Composite berhasil memangkas ketertinggalan. Pada akhir Juni, SMC Liquid ada di posisi -7,01%, sedangkan SMC Composite -8,75%. Saat ini, penurunan kedua indeks itu berkurang menjadi -3,17% dan -2,46%. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana mengamati, saham-saham lapis kedua cenderung menjadi pilihan saat IHSG berfluktuasi kencang. Ketika IHSG bergerak naik bahkan sampai menembus all time high , sebagian saham lapis kedua ikut terangkat. Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, Fath Aliansyah sepakat, saham lapis kedua terutama yang menjadi konstituen indeks SMC berpotensi bergerak naik. Apalagi ketika IHSG lanjut menanjak yang diiringi dengan dana asing ( capital inflow ) yang terus mengalir. 

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memberikan catatan, ketika sentimen lebih kondusif untuk mendorong IHSG, capital inflow akan lebih banyak mengalir ke saham lapis pertama atau blue chip . Namun saham lapis kedua bukan berarti kehilangan sentimen pendongkrak. Sementara itu, Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus menyoroti, biasanya saham-saham lapis kedua akan melaju setelah tren naik saham blue chip . Dus, ketika saham blue chip mengalami koreksi akibat jenuh beli, saham lapis kedua akan menjadi alternatif.Dengan begitu, saham lapis kedua masih berpotensi melanjutkan penguatan. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto sepakat, saham lapis kedua masih menarik dan tetap layak menjadi pilihan pelaku pasar ketika IHSG menanjak seperti saat ini. Secara fundamental dan valuasi, Hendra memberi rekomendasi buy SMRA, SCMA, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan PT Panin Financial Tbk (PNLF). Target harga masing-masing Rp 695, Rp 164, Rp 2.400, dan Rp 410 per saham.

Potensi return reksadana offshore berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) diramal tetap positif, kendati dolar AS masih melemah. Prospek reksadana offshore disokong ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dan pemilu AS. CEO Star Asset Management (Star AM) Hanif Mantiq mengatakan, bursa saham AS berpeluang menguat karena ada pemilu AS. Secara historis, bursa AS cenderung bergerak positif pada tahun pemilu dan setahun setelahnya. Bursa saham AS telah menguat sekitar 83% sejak awal berdiri tahun 1928. Dengan rata-rata penguatan 11% dalam 23 pemilu. Lalu, setahun setelah pemilu 2016, bursa AS menguat 20%. 

Sedangkan pada pemilu terakhir di tahun 2020, bursa AS naik 40%. "Kami memperkirakan, ada penguatan 7%-10% sampai akhir tahun, dengan potensi penguatan lanjutan 15%-20% dalam kurun 12 bulan setelah pemilu AS November 2024," kata Hanif, akhir pekan lalu. Per 31 Juli 2023, reksadana saham STAR Global Sharia mencetak return 1 tahun 10,2%, dan return ytd 8,2%. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM), Eri Kusnadi mengatakan, sentimen penurunan suku bunga acuan serta data ketenagakerjaan AS cenderung memberikan pengaruh positif bagi pasar saham AS. Samuel Kesuma, Chief Investment Officer, Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) justru menyoroti reksadana offshore yang fokus investasi di Asia. Reksadana offshore Asia akan memberi return lebih positif akibat dari pelemahan dolar AS.

Realistis dan penuh kewaspadaan. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan RAPBN 2025, yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tecermin dari target asumsi dasar ekonomi makro yang cukup moderat, dengan kebijakan fiskal yang sedikit sempit. Apalagi, pada saat bersamaan Prabowo memiliki aneka program tambahan yang membutuhkan dana cukup besar. Di sisi lain, potensi penerimaan negara sedikit menantang sehingga butuh ekstensifikasi dan intensifikasi guna menguatkan modal fiskal. Berpijak pada data dan kondisi tersebut, peluang pemerintahan baru untuk menyusun APBN Perubahan pun cukup terbuka.

Pemerintah rupanya memilih tak muluk-muluk dalam menetapkan sejumlah target ekonomi tahun depan. Buktinya, sejumlah asumsi ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 lebih mencerminkan sikap realistis ketimbang ambisius. Pemerintah menetapkan target ekonomi yang realistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menghadapi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Program-program besar seperti makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mendapat alokasi dana yang jauh dari kebutuhan, sehingga pemerintahan baru Prabowo-Gibran mungkin perlu melakukan penyesuaian fiskal di awal masa jabatan mereka. Namun, mereka juga akan menghadapi tantangan seperti beban utang yang tinggi dan penerimaan negara yang sulit ditingkatkan. Adaptasi dan kebijakan yang cermat dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci bagi pemerintah baru dalam menghadapi dinamika global dan domestik.