Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) bagi investor yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa waktu penerbitan HGB yang biasanya memakan waktu 15 hingga 30 hari, akan dipangkas menjadi hanya 11 hari untuk memberikan kepastian dan mendorong realisasi investasi di IKN.

Suyus menjelaskan percepatan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. ATR/BPN juga telah menyiapkan petunjuk teknis terkait percepatan penerbitan HGB. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan proses cepat ini kepada para investor di IKN, sehingga setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, HGB dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 11 hari. Hingga saat ini, terdapat 55 investor yang telah berinvestasi di IKN, dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, dan teknologi.

Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mendaki hingga menembus level tertinggi baru (all time high). IHSG menutup perdagangan Senin (19/8) dengan penguatan 0,47% ke level 7.466,83. Saat IHSG berfluktuasi dalam gerak menanjak, saham-saham lapis kedua (second liners) ikut terkerek naik. Tercermin dari laju indeks yang banyak dihuni oleh saham lapis kedua, seperti indeks papan pengembangan (development board) yang sudah naik 6,53% secara year to date. Sebagai perbandingan, per akhir Juni 2024, return saham di papan ini masih minus 1,14%. Sedangkan, indeks SMC Liquid dan SMC Composite berhasil memangkas ketertinggalan. Pada akhir Juni, SMC Liquid ada di posisi -7,01%, sedangkan SMC Composite -8,75%. Saat ini, penurunan kedua indeks itu berkurang menjadi -3,17% dan -2,46%. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana mengamati, saham-saham lapis kedua cenderung menjadi pilihan saat IHSG berfluktuasi kencang. Ketika IHSG bergerak naik bahkan sampai menembus all time high , sebagian saham lapis kedua ikut terangkat. Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, Fath Aliansyah sepakat, saham lapis kedua terutama yang menjadi konstituen indeks SMC berpotensi bergerak naik. Apalagi ketika IHSG lanjut menanjak yang diiringi dengan dana asing ( capital inflow ) yang terus mengalir. 

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memberikan catatan, ketika sentimen lebih kondusif untuk mendorong IHSG, capital inflow akan lebih banyak mengalir ke saham lapis pertama atau blue chip . Namun saham lapis kedua bukan berarti kehilangan sentimen pendongkrak. Sementara itu, Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus menyoroti, biasanya saham-saham lapis kedua akan melaju setelah tren naik saham blue chip . Dus, ketika saham blue chip mengalami koreksi akibat jenuh beli, saham lapis kedua akan menjadi alternatif.Dengan begitu, saham lapis kedua masih berpotensi melanjutkan penguatan. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto sepakat, saham lapis kedua masih menarik dan tetap layak menjadi pilihan pelaku pasar ketika IHSG menanjak seperti saat ini. Secara fundamental dan valuasi, Hendra memberi rekomendasi buy SMRA, SCMA, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan PT Panin Financial Tbk (PNLF). Target harga masing-masing Rp 695, Rp 164, Rp 2.400, dan Rp 410 per saham.

Potensi return reksadana offshore berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) diramal tetap positif, kendati dolar AS masih melemah. Prospek reksadana offshore disokong ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dan pemilu AS. CEO Star Asset Management (Star AM) Hanif Mantiq mengatakan, bursa saham AS berpeluang menguat karena ada pemilu AS. Secara historis, bursa AS cenderung bergerak positif pada tahun pemilu dan setahun setelahnya. Bursa saham AS telah menguat sekitar 83% sejak awal berdiri tahun 1928. Dengan rata-rata penguatan 11% dalam 23 pemilu. Lalu, setahun setelah pemilu 2016, bursa AS menguat 20%. 

Sedangkan pada pemilu terakhir di tahun 2020, bursa AS naik 40%. "Kami memperkirakan, ada penguatan 7%-10% sampai akhir tahun, dengan potensi penguatan lanjutan 15%-20% dalam kurun 12 bulan setelah pemilu AS November 2024," kata Hanif, akhir pekan lalu. Per 31 Juli 2023, reksadana saham STAR Global Sharia mencetak return 1 tahun 10,2%, dan return ytd 8,2%. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM), Eri Kusnadi mengatakan, sentimen penurunan suku bunga acuan serta data ketenagakerjaan AS cenderung memberikan pengaruh positif bagi pasar saham AS. Samuel Kesuma, Chief Investment Officer, Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) justru menyoroti reksadana offshore yang fokus investasi di Asia. Reksadana offshore Asia akan memberi return lebih positif akibat dari pelemahan dolar AS.

Realistis dan penuh kewaspadaan. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan RAPBN 2025, yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tecermin dari target asumsi dasar ekonomi makro yang cukup moderat, dengan kebijakan fiskal yang sedikit sempit. Apalagi, pada saat bersamaan Prabowo memiliki aneka program tambahan yang membutuhkan dana cukup besar. Di sisi lain, potensi penerimaan negara sedikit menantang sehingga butuh ekstensifikasi dan intensifikasi guna menguatkan modal fiskal. Berpijak pada data dan kondisi tersebut, peluang pemerintahan baru untuk menyusun APBN Perubahan pun cukup terbuka.

Pemerintah rupanya memilih tak muluk-muluk dalam menetapkan sejumlah target ekonomi tahun depan. Buktinya, sejumlah asumsi ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 lebih mencerminkan sikap realistis ketimbang ambisius. Pemerintah menetapkan target ekonomi yang realistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menghadapi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Program-program besar seperti makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mendapat alokasi dana yang jauh dari kebutuhan, sehingga pemerintahan baru Prabowo-Gibran mungkin perlu melakukan penyesuaian fiskal di awal masa jabatan mereka. Namun, mereka juga akan menghadapi tantangan seperti beban utang yang tinggi dan penerimaan negara yang sulit ditingkatkan. Adaptasi dan kebijakan yang cermat dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci bagi pemerintah baru dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Penurunan produksi secara alamiah atau natural decline di beberapa lapangan minyak dan gas bumi seakan melunturkan optimisme terhadap prospek sektor tersebut. Tahun depan, pemerintah hanya menargetkan lifting minyak 600.000 barel per hari, lebih rendah dari 2024 yang dipatok 635.000 barel per hari. Penurunan alami produksi minyak dan gas bumi membuat pemerintah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah pada tahun 2025. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa penurunan target tersebut disebabkan oleh lapangan-lapangan tua yang mengalami penurunan produksi drastis. Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi, seperti di Blok Cepu, masih dilakukan untuk mengejar target. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk iklim investasi hulu migas yang kurang atraktif, yang juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Upaya perbaikan segera diharapkan untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor migas nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan empat orang tersangka di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kasus kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiar-to, mengatakan keempat tersangka tersebut berinisial IP, MYH, HMAC, dan A. 

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Tessa Mahardhika Sugiar-to, juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa para tersangka terdiri dari tiga pejabat negara dan satu pihak swasta. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan proses hukum dan terus menerapkan prinsip transparansi dan integritas. 

Kasus ini berawal dari kebutuhan ASDP untuk menambah armada penyeberangan yang meningkat pesat, dan meskipun ada kasus hukum, ASDP tetap menjaga layanan penyeberangan di seluruh Nusantara. Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harry MAC, menjelaskan bahwa akuisisi Jembatan Nusantara berhasil meningkatkan pendapatan dan armada kapal, serta pangsa pasar ASDP.

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.

Pemerintah bakal menggali lebih dalam lagi potensi pajak tahun depan. Rencana itu tecermin dari target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 yang senilai Rp 2.490,9 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,28% dibandingkan outlook APBN 2024 sebesar Rp 2.218,4 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat paling dominan, yakni setara 83,12% total target pendapatan negara 2025 yang mencapai Rp 2.996,9 triliun. Adapun porsi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 505,4 triliun atau 16,86% total target pendapatan negara 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah merancang target penerimaan negara dalam RAPBN 2025. "Penerimaan negara akan naik 6,4% dari target tahun 2024 dengan rasio pajak 2025 sebesar 12,32%," jelas dia dalam konferensi pers, Jumat (16/8). Dari total target penerimaan perpajakan 2025 yang sebesar Rp 2.490,9 triliun, porsi setoran pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 1.209,3 triliun. Sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) akan menyumbang Rp 945,12 triliun.

Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan, target penerimaan perpajakan tersebut sudah memperhitungkan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengonfirmasi bahwa tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan tarif ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% kurang tepat. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melambat, yakni di level 5,05% pada kuartal II-2024. "Pertumbuhan ekonomi memang masih 5%, tapi itu lebih rendah dibandingkan kuartal I-2024 yaitu 5,11%," kata dia, Jumat (16/8). Jika dilihat dalam jangka pendek, menurut Eko, kenaikan tarif PPN 12% dapat mendongkrak penerimaan pajak. Namun dalam jangka panjang, minimal dalam tempo satu tahun, justru hal itu berisiko menurunkan penerimaan negara. Hal itu disebabkan kenaikan PPN 12% akan berdampak pada semua produk.