Volatilitas rupiah tidak menyurutkan penyaluran kredit valuta asing (valas) perbankan selama semester I-2024. Juni lalu, kurs rupiah di pasar spot sempat melemah hingga Rp 16.450 per dollar AS. Jumat lalu, rupiah sudah menguat ke Rp 15.693 lagi. Peningkatan kredit valas juga dicatatkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan, kredit valas BNI tumbuh 15,88% secara tahunan pada semester I-2024. "Pelemahan rupiah tidak mengurangi minat debitur BNI untuk memanfaatkan fasilitas kredit valas, porsi kredit valas saat ini 20%-23% dari total kredit BNI," ujar Okki, Jumat (16/8). Okki memproyeksikan permintaan kredit valas akan tetap stabil pada sektor industri tertentu, yang memang memiliki pendapatan atau pengeluaran dalam valas alias untuk natural hedging.

Selain itu, suku bunga kredit valas relatif lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga rupiah. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mengalami peningkatan kredit valas 8,86% secara tahunan menjadi Rp 44 triliun pada semester I-2024. EVP Corporate & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan, jumlah tersebut setara 5,3% dari total portofolio pembiayaan. CEO Citibank Indonesia (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan, penyaluran kredit valas Citi Indonesia di semester I-2024 tercatat sebesar Rp 31,94 triliun, menurun dari periode sama tahun lalu Rp 43,25 triliun. "Permintaan kredit valas turun karena tren diferensiasi The Fed dengan BI rate, ada tendensi permintaannya lebih banyak di rupiah. Kalau bunga turun, kredit valas akan naik," ujar dia.

Efektivitas penyaluran subsidi BBM masih akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Apalagi, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 394,3 triliun, melampaui alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, di Rp 334,8 triliun. Catatan Kompas, subsidi BBM diberikan pada solar dan minyak tanah. Sementara kompensasi BBM adalah pada pertalite. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria siapa saja yang berhak membeli pertalite. Dengan demikian, mobil mewah pun masih bisa mengantre pembelian pertalite di SPBU.

Sementara, subsidi elpiji 3 kg, yang sejatinya untuk warga miskin, ternyata masih bisa dibeli oleh kalangan mampu. Upaya pengendalian baru sebatas keharusan mendaftarkan NIK di tingkat pangkalan (subpenyalur). Tapi, elpiji 3 kg umumnya juga dapat dibeli di tingkat pengecer/warung.  Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, berpendapat, adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pemerintah masih bakal memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas, khususnya BBM.

Namun, ”kebocoran” subsidi-kompensasi masih berpotensi terjadi. ”Perlu upaya untuk membatasinya. Perlu upaya serius agar BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, agar ketidaktepatsasaran tersebut tak membesar,” ujar Fahmy, Minggu (18/8). Regulasi pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dinilai mendesak. Penerapan kebijakan, terutama pada pertalite, baru bisa dilakukan jika ada payung hukum yang mengaturnya. Revisi Pepres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BB yang telah lama direncanakan hingga kini belum juga terbit. (Yoga)

Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Petugas terlihat sedang menunjukkan uang koin yang ditukarkan warga pada Festival Rupiah Berdaulat Indonesia 2024 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2024). Festival itu adalah upaya Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya rupiah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol kedaulatan negara. (Yoga)

Menjadi perempuan buruh pabrik di kota-kota besar, termasuk Jakarta dan sekitarnya, tidak mudah. Upah minimum Jakarta mungkin lebih tinggi dari daerah lain, Rp 5 juta per bulan, tapi, biaya hidup tak kalah besar. Bagi pekerja perempuan dengan anak di bawah lima tahun, masalah kian pelik. Mereka harus memastikan pengasuhan dan pendidikan anak yang berkualitas. Saat ini, persoalan utamanya adalah sulitnya mengakses fasilitas pengasuhan anak pada jam kerja atau daycare yang ramah anak sekaligus terjangkau biayanya. Ini dialami Sri Rahmawati, buruh pabrik garmen di Cilincing, Jakut. Saat anaknya berumur 1,5 bulan, Sri yang aktif sebagai pengurus basis Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) harus sudah kembali bekerja.Ia pun menitipkan bayinya ke tetangga selama setahun, sampai anaknya mulai bisa jalan.

”Ketika anak saya mulai bisa jalan, tetangga saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia yang saya duga tidak mengerti pola pengasuhan memberi anak saya minuman instan. Ini yang saya tahu belakangan ketika anak saya masuk usia satu tahun dan harus dirawat 17 hari di RS karena gangguan pencernaan,” ujar Sri saat berkunjung bersama sejumlah buruh perempuan ke Menara Kompas, Jakarta, Jumat (16/8). Koordinator Departemen Perjuangan Buruh Perempuan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Siti Eni, menceritakan, buruh perempuan yang bekerja di pabrik manufaktur susah membawa anak ikut bekerja. Apalagi jika buruh tersebut adalah operator mesin. Pilihan paling gampang dan terjangkau biayanya adalah kepada tetangga terdekat.

”Buruh perempuan di pabrik manufaktur memang bisa memakai ruang laktasi, tetapi ruangannya terbatas. Kalau harus dititipkan, berarti harus mencari daycare yang ramah anak dan ramah kantong. Pernah ada kasus seorang buruh perempuan sudah menitipkan susu untuk bekal si anak, tetapi oleh pengasuh daycare dijual lagi dan kami menduga pengasuh tersebut diupah murah sehingga terdesak melakukan perbuatan itu,” paparnya. Ada pula kisah buruh perempuan yang harus berganti-ganti tempat menitipkan anak karena mencari orang yang bisa mengasuh anak dengan baik. Persoalan utamanya ialah buruh perempuan di pabrik-pabrik rata-rata pendapatannya pas-pasan. Sementara tempat pengasuhan anak yang memadai dan ”ramah kantong buruh” susah ditemukan. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan budidaya kerang coklat untuk bahan baku pakan lobster. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengemukakan, salah satu tantangan dalam budidaya lobster adalah ketersediaan dan rantai pasok pakan. Inovasi terus dilakukan untuk penyediaan pakan lobster yang cukup dari aspek jumlah dan kualitas guna mendukung produksi yang maksimal. Kerang coklat (Mytilopsis adamsi) memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan menunjang tumbuh kembang lobster sehingga produksi budidaya lobster diharapkan meningkat.

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dinilai telah berhasil menguasai teknologi pembenihan dan pembesaran kerang coklat. ”Pakan dari kerang coklat terbukti meningkatkan laju pertumbuhan dan produksi dalam budidaya  lobster,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8). Inovasi teknologi BPBL Lombok, yaitu budidaya kerang coklat sebagai pakan lobster, diharapkan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas lobster sehingga Indonesia menjadi produsen lobster dunia. Keunggulan kerang coklat adalah pertumbuhannya cepat dan mudah dibudidayakan. Merujuk beberapa referensi, kerang coklat sangat toleran terhadap salinitas hingga 15-25 bagian per seribu (ppt) atau perairan payau.

Selain itu, kerang coklat tidak dikonsumsi manusia sehingga pengembangannya bisa fokus untuk pakan lobster. Pengembangan kerang coklat akan diarahkan ke wilayah yang dekat dengan sentra budidaya lobster. Pertumbuhan kerang coklat yang sangat cepat harus dikendalikan dengan memanen kerang coklat tersebut untuk pakan lobster. ”Sangat berharga sekali jika 1 ekor benih bisa menjadi lobster dewasa berkualitas. Oleh karena itu, kami berharap teknologi budidaya kerang coklat di BPBL Lombok dapat diaplikasikan di sentra-sentra budidaya lobster, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran lobster,” kata Tb Haeru. (Yoga)

Memperingati Hari Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia tak semata-mata soal merdeka dari penjajahan kolonial. Arti merdeka juga luas, termasuk kemandirian ekonomi. Apa tantangan dan harapan ”merdeka” secara ekonomi bagi warga? Burhanudin (46) pengusaha roti di Kabupaten Anambas, mengatakan, “Untuk mengajukan KUR masih sulit. Padahal, saya butuh bantuan modal untuk pengembangan usaha, yaitu roti rumahan, meski penjualannya cukup tinggi. Kesulitan mendapat pinjaman modal usaha dari salah satu bank milik negara saya alami kendati sudah mengagunkan sertifikat rumah. Saya harap pemerintah membantu kami dengan memerdekakan rakyat lewat kemudahan penyaluran kredit.

Untuk mendapat akses pengembangan bisnis, sebenarnya mudah. Pemerintah sering membuat seminar-seminar, misalnya tata cara mendaftarkan usaha ke BPOM. Namun, terkadang informasinya terpisah-pisah dan tidak menyeluruh sehingga kami sebagai pelaku UMKM kesulitan menyelesaikan proses di BPOM. Harapannya, pemerintah aktif membimbing kami tak hanya sampai tahap tertentu, tapi benar-benar sampai UMKM ’naik kelas’, ujar Fairuz Lutfi (32), pemilik Abu Salam Kebab, Bogor.

Aan (47) pedagang warung nasi asal Kuningan, Jabar, mengatakan, “Sudah tiga tahun buka warung nasi, alhamdulillah lancar, pengunjung cukup ramai. Tapi, saya sering nombok buat modal belanja. Sebenarnya banyak yang nawarin pinjaman modal usaha, biasanya dari bank keliling. Tapi, saya enggak mau, takut bunganya tinggi, enggak sanggup bayar. Harapan saya harga (pangan) cepat diturunin. Sekarang, pada mahal, harga-harga seperti cabai, beras, telur naik jauh. Kalau (harga pangan) lebih murah, muter uang (jadi modal usaha) sehari-hari bisa lebih mudah. (Yoga)

Pesatnya perkembangan industri teknologi digital membuka peluang bekerja dengan berbagai macam orang di belahan dunia mana pun. Teknologi memungkinkan orang bekerja dari jarah jauh, bahkan lintas negara, dengan tetap terhubung secara unit. Zain Fathoni (33) warga Yogyakarta, mengambil tawaran bekerja jarak jauh (remote worker atau work from anywhere/WFA) sebagai senior front-end engineer perusahaan AS yang bergerak di bidang software as a service atau perangkat lunak untuk layanan e-dagang. Keputusan ini ia ambil setelah 10 tahun bekerja kantoran sebagai karyawan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Jakarta dan Singapura. Empat bulan sudah ia melakoni pekerjaan barunya. Profesi ini memungkinkan Zain bekerja dari Yogyakarta.

Mengejar fleksibilitas dan keseimbangan hidup, antara bekerja dan tetap memiliki waktu berkualitas bersama keluarga, menjadi pertimbangan saat memutuskan mengambil pekerjaan ini. Lewat model bekerja jarak jauh, Zain bisa tetap memantau anaknya yang home schooling sambil bekerja. Ia juga tetap dapat mengerjakan tugas pekerjaan sembari mengajak anaknya liburan. ”Memang, ketika saya masih bekerja sebagai karyawan di Jakarta lalu pindah ke Singapura, saya sudah berpikir untuk bekerja jarak jauh dari Indonesia. Tapi lumayan susah menemukan perusahaan yang benar-benar mau menerima karyawan full remote,” ujarnya, Kamis (15/8) di Jakarta.

Perbedaan waktu membuat Zain harus pandai mengatur jam kerja. Meski demikian, dia tetap menikmatinya. Dia menilai lebih baik menyiasati waktu bekerja jarak jauh supaya tetap bisa menghasilkan output pekerjaan yang optimal ketimbang bermacet-macet di jalanan pergi-pulang kantor setiap hari. Dua pekan sekali, perusahaan membuat sistem agar karyawan yang bekerja jarak jauh, tetapi beda tim, tetap terkoneksi sehingga saling kenal. Perusahaan juga menggelar ”kopi darat” karyawan di satu kota di satu negara. Tidak semua pengembang (developer), menurut Zain, mampu bekerja jarak jauh, apalagi untuk perusahaan di luar negeri. Selain teknik, keterampilan berkomunikasi, berkoordinasi, dan membangun jejaring pertemanan amat perlu dikuasai. (Yoga)

Perilaku belanja masyarakat pelan-pelan berubah. Troli, tas belanja, dan impulsive buying di ritel modern bisa menjadi indikator. Perkembangan teknologi dan pelemahan daya beli menjadi penyebab. Transformasi belanja masyarakat dari luring ke daring pertama kali terjadi di Inggris pada 1979. Waktu itu, Michael Aldrich dari Redifon Computers menyambungkan televisi berwarna dengan computer yang mampu memproses transaksi secara real time melalui kabel telepon. Setelah ia memasarkan sistem belanja daring itu pada 1980, belanja daring menyebar ke sejumlah negara lain. Salah satunya untuk memasarkan mobil di Perancis. Pada 1992, muncul toko buku daring pertama Book Stacks Unlimited yang dibuat Charles Stack, yang berkembang menjadi Books.com.

Dua tahun kemudian, Jeff Bezos membuat situs Amazon.com. Toko-toko daring terus tumbuh seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pelan-pelan kemajuan perdagangan secara elektronik (e-dagang) itu mengubah perilaku belanja masyarakat. Pandemi Covid-19 yang muncul pada akhir 2019 semakin mempercepat masyarakat mengadopsi belanja daring. Pascapandemi, masyarakat makin akrab dengan belanja daring, bahkan memadukan dengan belanja luring. Di tengah kondisi itu, ritel modern mulai kehilangan sesuatu yang berharga. Di sisi lain, ritel modern mulai menemukan jalan bisnis yang mampu mengakomodasi perubahan perilaku belanja masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Rabu (14/8) menuturkan, dalam satu dekade terakhir, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan adu troli di pusat-pusat perbelanjaan. Dulu, rerata keluarga yang berbelanja di hipermarket atau supermarket mengambil 2-4 troli. Setiap anggota keluarga, minimal ayah dan ibu, berkeliling mencari kebutuhan masing-masing. Setelah itu, mereka berkumpul di kasir atau area dekat kasir untuk membayar aneka barang belanjaan. ”Kami menyebutnya silaturahmi troli keluarga,” ujar Roy dalam Gambir Trade Talk #15 bertajuk ”Transformasi Ritel Modern di Era Digitalisasi: Peluang dan Tantangan” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan di Jakarta, Rabu (14/8).

Roy juga mengisahkan, 60 % dari seluruh belanjaan di troli mereka merupakan barang-barang yang tidak masuk dalam daftar rencana belanja. Peritel kerap menyebutnya sebagai barang-barang hasil impulsive buying atau pembelian spontan. ”Impulsive buying inilah yang dahulu menopang kinerja ritel. Sekarang, impulsive buying dan adu troli mulai pudar. Konsumen mulai belanja sesuai kebutuhan,” katanya. Bahkan, mulai banyak orang yang datang ke mal tidak untuk berbelanja. Mereka hanya sekadar melihat produk, kemudian membelinya secara daring karena lebih murah atau ada promo yang sangat menarik. Banyak pengunjung mal juga lebih memilih sekadar bersantai. Mereka bisa berjam-jam di mal untuk makan, ngopi, menonton bioskop, dan menikmati wahana permainan. (Yoga)

Tergiur harga jual teripang yang mahal, nelayan tradisional NTT nekat mengarungi lautan selama puluhan hari hingga perairan Australia. Risiko ditahan aparat keamanan Australia karena penangkapan ikan secara ilegal hingga nyawa melayang di perairan menjadi taruhannya. Satu kapal motor berukuran sekitar 20 gros ton baru menuntaskan pelayaran 48 jam dari perairan Australia. Kapal sandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau, Kupang, NTT, Sabtu (3/8) petang. Kapal mengangkut berbagai hasil laut. Seorang anak buah kapal (ABK) turun memantau situasi sekeliling.

Ada kapal cepat polisi berlabuh 80 meter dari situ, tapi tak tampak ada petugas yang berjaga. Sejurus kemudian, beberapa boks berisi teripang (Holothuroidea) dikeluarkan dari kapal, dimasukkan ke dalam mobil, lalu dibawa pergi. ”Kebanyakan teripang koro,” tutur ABK, yang enggan disebutkan namanya, demi keamanan .Teripang diambil dari laut Australia yang berjarak di atas 125 mil laut atau 231,5 km dari Kupang. Mereka menyelam dan mengambilnya di dasar laut pada kedalaman hingga 40 meter. Alat bantu yang digunakan hanyalah kompresor yang menyalurkan udara melalui selang saat nelayan menyelam ke dasar laut.

Dengan bantuan kompresor, mereka bisa bertahan hingga tiga jam di dasar laut, tergantung pasokan udara yang tersedia dalam kompresor. Cara ini berbahaya. ”Bulan lalu ada satu penyelam dari kapal lain meninggal karena keracunan udara kompresor,” kata nelayan tersebut. Hingga Minggu (18/8), banyak nelayan Indonesia mengincar teripang di laut Australia. Mereka tetap berlayar meski harus menghadapi risiko gelombang hingga 4 meter. Gelombang tinggi berlangsung dari Mei hingga Oktober. Dalam satu pelayaran, nelayan berada di tengah laut paling sedikit 20 hari. Dengan ukuran kapal 20 GT, ada risiko kapal karam dihantam gelombang.

Belum lagi jika ditangkap petugas Australia, kapal ditahan dan awaknya diproses hukum, kemudian dideportasi ke Indonesia. Kapal dibakar dan semua barang dimusnahkan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTT menyebutn, sepanjang tahun 2024 hingga akhir Juli lalu, ada 32 nelayan NTT yang ditangkap aparat Australia. Setiap tahun, rata-rata lebih dari 100 nelayan Indonesia terbukti melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. ”Pelaku illegal fishing ini membuat negara kita malu. Kami pusing urus mereka. Sulit menghentikan mereka,” kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Stefania Tunga Boro. (Yoga)