Bagi Tomy, kemeriahan upacara peringatan HUT - RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara tak membuatnya ikut euforia. warga Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, itu masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan proyek IKN. Lahan milik Tomy masuk wilayah aset dalam pengendalian (ADP) di ibu kota baru ini. "Masih banyak yang belum dibayar padahal sudah menandatangani harga penilaian," ucapnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Ada pula warga yang sudah menunggu dana ganti rugi selama dua tahun. Tomy menghitung masih ada 30 orang yang belum mendapat dana ganti rugi lahan IKN. Padahal pemberian dana ganti rugi tahap I seharusnya rampung pada awal 2024. Itu belum termasuk warga yang lahannya masuk kawasan pembangunan IKN tahap II yang baru dimulai pada 2025.

Di sisi lain, banyak rumah warga yang tertutup debu tebal akibat terkena dampak pembangunan IKN, hingga tak bisa lagi ditempati. Dana ganti rugi, menurut Tomy, tak cukup untuk membeli rumah baru. Mungkin bisa untuk membeli lahan, tapi tidak bisa buat membangun rumah lagi. Anggota Staf Kebijakan dan Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kaltim, Dede Wahyudi, mengatakan masalah lahan masih menjadi sumber nestapa bagi warga di kawasan IKN. Pembangunan IKN terus menggerus wilayah masyarakat adat setempat. Belum adanya perlindungan hukum membuat posisi masyarakat adat lemah dan rentan terusir dari wilayah adat mereka.

Warga yang berkeberatan atas skema ganti rugi yang ditawarkan pemerintah diminta membuat permohonan gugatan. Namun, kata Dede, warga Penajam Paser Utara pesimis tuntutan mereka akan didengar. Ditambah sampai saat ini masyarakat masih sulit memperoleh legalitas lahan mereka. Untuk mendaftarkan tanah mereka ke BPN, masyarakat adat harus mendapat persetujuan Otorita IKN. Adapun pembangunan sejumlah fasilitas di IKN dikebut demi menggelar upacara kemerdekaan. Kementerian Keuangan membeberkan, anggaran pergelaran upacara kemerdekaan RI mencapai Rp 87 miliar, naik 64,5 % dibanding dana perayaan 17 Agustus di Jakarta pada 2023 yang sebesar Rp 53 miliar. (Yetede)

Dirut Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, (Teddy) mengatakan pemerataan akses telekomunikasi sejalan dengan rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024 mengenai program transformasi digital, termasuk program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil seperti Pulau Berhala. "Tantangan konektivitas semakin meningkat dan perubahan pola penggunaan internet, mendorong Mitratel untuk terus berinovasi dan memperluas layanannya," ujarnya. Pulau Berhala adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. TNI AL menempatkan pasukan Marinir untuk menjaga Pulau Berhala yang tergabung dalam satgas pengamanan pulau terluar.

Mitratel memberikan akses internet di Pulau Berhala berupa perangkat antena repeater dan solar panel system. “Infrastruktur komunikasi yang dibangun Mitratel dapat digunakan untuk menunjang kegiatan telekomunikasi bagi anggota TNI AL yang bertugas dalam pengamanan dan pertahanan wilayah Indonesia,” kata Teddy. Dia mengatakan Mitratel memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui penyediaan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan digital lebih luas. "Akses internet yang disediakan Mitratel di Pulau Berhala merupakan dukungan untuk memperlancar tugas aparat TNI yang menjaga kedaulatan NKRI. Akses internet juga memberi fasilitas kepada para anggota Satgas dalam memenuhi kebutuhan silaturahmi dengan sanak dan keluarga yang terpisah demi tugas yang mulia tersebut," ucapnya.

Teddy berharap Mitratel dapat terus mendukung dalam memajukan daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal) di seluruh wilayah Indonesia melalui akses layanan telekomunikasi andal dan berkualitas tinggi. "Layanan telekomunikasi yang handal dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di daerah 3T untuk mengakses informasi, pendidikan dan layanan kesehatan," ujarnya. Keberadaan Mitratel juga diharapkan dapat memberi dampak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teddy mengatakan penyediaan konektivitas dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mendukung perluasan akses telekomunikasi. (Yetede)

Di tengah protes deras publik terhadap pembahasan revisi UU krusial di DPR, Tubagus Hasanuddin yakin kolega-koleganya di Badan Legislatif (Baleg) tak akan melanjutkan pembahasan dalam sisa satu bulan masa tugas DPR periode 2019-2024. Politikus PDI-P itu merujuk keputusan rapat Baleg DPR, Selasa, 6 Agustus 2024. Keputusan Baleg itu berisi kesepakatan bahwa semua RUU ataupun rancangan revisi UU yang masih dalam tahap pembahasan hingga saat ini akan dilanjutkan pembahasannya dan diserahkan (carry over) kepada DPR periode 2024-2029. "Sehingga pada akhir masa bakti ini DPR tak akan membahas undang-undang apa pun," kata Hasanuddin pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Saat ini DPR tengah membahas sejumlah RUU, sebagian di antaranya merupakan usul inisiatif anggota Dewan yang baru muncul dalam tiga bulan terakhir. Misalnya revisi UU TNI, revisi UU Polri, revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden, dan revisi UU Kementerian Negara. Baleg belum memulai pembahasan keempat revisi UU tersebut karena menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari Presiden. Berdasarkan dokumen rapat Baleg pada 6 Agustus 2024, ada 18 RUU yang sedang dalam tahap pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR. Lalu 93 RUU akan memasuki pembahasan tingkat I, empat RUU di tahap harmonisasi di Baleg, serta 17 RUU di tahap penyusunan di DPR. (Yetede)

Setelah melalui proses pembangunan yang kurang dari lima tahun saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menyelesaikan mega proyeknya yakni pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur. "Smelter lembaga single line terbesar di dunia senilai hampir Rp 60 triliun ini kami persembahkan dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan RI," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Tony memastikan semuanya on the track, sesuai rencana. Pada 27 Juni sudah mulai dinyalakan  mesin yang akan memakan waktu 6-10 minggu. "Sekarang sudah tersambung semua, pemanasan sudah stabil, sudah dimaintain di 800 derajat. Diharapkan di bulan ketiga Agustus ini, sudah mulai feeding konsentrat. Kami berharap nanti saat Presiden meresmikan pada Minggu ke-4 bulan Agustus sudah memproduksi katoda tembaga," jelas Tony. (Yetede)

Indonesia memasuki usia 79 tahun. Liku-liku perjalanan untuk menjadi bangsa yang lebih baik terus dilalui. Suka duka, baik dan buruk, harapan serta tantangan menjadi warna perjalanan guna  menjadikan bangsa Indonesia lebih besar lagi. Bukan perjalanan yang mudah, namun bangsa ini telah terbukti memiliki jiwa dan semangat yang besar untuk tidak hanya melangkah tapi juga berlari. Mimpi, harapan dan cita-cita trus disematkan  bangsa Indonesia. Indonesia Emas adalah harapan sekaligus cita-cita yang direngkuh. Bukan sekarang. Bangsa ini ingin pada usia kemerdekaan menyentuh 100 tahun atau tepatnya 2045 menjadi negara maju dengan Visi Indonesia Emas 2045. (Yetede)

Memasuki usia 79 tahun pada 17 Agustus 2024, Republik Indonesia masih bergelut dengan sampah plastik yang mencemari laut. Segala jurus dilontarkan untuk memerangi limbah itu. Tak hanya pemerintah pusat, langkah itu melibatkan pemerintah daerah BUMN, masyarakat hingga komunitas  internasional. Maklum, masalahnya limbah plastik di laut juga persoalan yang berimbas kepada iklim global. Pada 2018, pemerintah berkomitmen mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025, melalui pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali limbah padat, yang dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Sampai dengan akhir 2022, telah terjadi penurunan 35% dari tingkat pada 2018, yang menunjukkan kemajuan baik, tetapi sekaligus memperlihatkan perlunya percepatan kemajuan baik, tetapi sekaligus memperlihatkan perlunya mempercepat reformasi untuk mencapai target 70%. (Yetede)

Indonesia sangat membutuhkan akselerasi penyediaan sumber daya manusia unggul yang menguasai teknologi digital atau talenta digital guna menopang momentum transformasi  dan pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030. Saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), baru mampu mendidik sekitar 200 ribuan dari kebutuhan 600 ribuan talenta digital setiap tahun pada 2015-2030. Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah, swasta, dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar target kebutuhan talenta tersebut bisa terpenuhi dan tak diisi banyak tenaga kerja asing, serta makin memuluskan realisasi target pertumbuhan ekonomi digital nasional? Studi Bank Dunia dan McKinsey memproyeksikan, Indonesia butuh sekitar  9 juta talenta digital pada 2015-2030. Sehingga, Indonesia idealnya mendidik 562.500-600 ribu talenta digital setiap tahun hingga 2030. (Yetede)

Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, pemerintah telah mencanangkan strategi transformasi ekonomi dengan  menetapkan sejumlah arah pembangunan mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, hingga urban and inclusive economy. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendifinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan , dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Pada tahun ini, tema kebijakan fiskal adalah mempercepat  transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, APBN diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. (Yetede)

Sektor manufaktur diramal kembali bergeliat. Salah satu indikasinya adalah kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal pada bulan lalu. Tak ayal, harapan bahwa manufaktur domestik keluar dari zona kontraksi pun meninggi, meskipun sejumlah pelaku usaha mengaku masih berhati-hati mengerek produksi.

Kenaikan impor bahan baku dan barang modal di bulan Juli 2024 menunjukkan adanya optimisme dalam sektor manufaktur Indonesia, yang diramalkan akan kembali bangkit dari zona kontraksi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa peningkatan ini mencerminkan keyakinan pengusaha terhadap kondisi ekonomi dalam jangka menengah. 

Sementara itu, sejumlah ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede juga menyatakan optimisme mereka terhadap prospek manufaktur, meskipun ada beberapa pelaku usaha yang tetap berhati-hati. Namun, lonjakan impor ini juga menimbulkan risiko terhadap neraca perdagangan dan pasar valuta asing, seperti yang diingatkan oleh ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet.

Pemerintah telah menargetkan produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari dapat tercapai pada 2030. Ekspektasi itu sejatinya relatif terukur mengingat cadangan gas nasional yang memang melimpah, kendati masih banyak masalah yang lebih dahulu mesti dituntaskan.

Pemerintah optimis mencapai target produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030, didorong oleh potensi besar dari cadangan gas nasional dan proyek-proyek besar seperti Geng North, Gandang Gendalo, dan Andaman. Namun, meskipun produksi gas telah menunjukkan tren kenaikan, berbagai tantangan klasik seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur yang tidak terintegrasi, dan fluktuasi harga energi global masih menjadi hambatan utama. Pengembangan lapangan gas baru membutuhkan integritas, transparansi, dan kerja sama strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab tantangan ini dan meningkatkan daya saing industri demi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat.