Bisnis pinjaman online di Tanah Air kedatangan banyak pemodal asal luar negeri. Potensi pasar yang besar, diikuti dengan berbagai regulasi pendukung menjadi magnet para pemilik dana asing untuk masuk ke sektor usaha ini. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2024, pemberi pinjaman teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending yang berasal dari luar negeri saat ini sebanyak 739 rekening atau melonjak hingga 195% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 250. Peningkatan itu berdampak pada tumbuhnya outstanding pinjaman hingga 13,23% menjadi Rp11,82 triliun.

Bisnis pinjaman online di Indonesia terus menarik minat investor asing, terlihat dari peningkatan jumlah rekening pemberi pinjaman asing yang signifikan. Berdasarkan data OJK per Juni 2024, jumlah rekening pemberi pinjaman asing di sektor teknologi finansial P2P lending meningkat 195% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan outstanding pinjaman mencapai Rp11,82 triliun. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut pertumbuhan sektor ini, terutama dalam pembiayaan UMKM dan ultra mikro, sebagai faktor pendorong masuknya investor asing. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi sektor ini meliputi maraknya pinjaman online ilegal, kredit macet, dan persyaratan modal minimum. Upaya kolaboratif antara pemerintah, OJK, dan pelaku usaha diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memastikan industri ini tumbuh dengan sehat.

Sejumlah besar pencapaian di bidang literasi dan inklusi keuangan menjadi prestasi yang patut dibanggakan selama satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, tingkat inklusi dan literasi ini belum merata di semua produk keuangan. Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mencapai banyak prestasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan selama satu dekade terakhir. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90% di tahun 2024, karena hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru menunjukkan tingkat inklusi baru mencapai 75,02%. 

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, menekankan bahwa meski pencapaian literasi keuangan sudah memuaskan, masih diperlukan upaya ekstra keras untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan, di antara kelompok remaja, lansia, dan masyarakat dengan pendidikan rendah. Pengamat seperti Nailul Huda dan Irvan Rahardjo juga mengkritik rendahnya literasi dan inklusi di sektor non-bank serta asuransi, menyoroti bahwa peningkatan literasi perlu menjadi fokus, termasuk melalui integrasi ke dalam kurikulum pendidikan dasar.

Otoritas energi nasional memastikan bakal memudahkan badan usaha yang ingin menyalurkan bahan bakar aviasi di dalam negeri dengan merevisi aturan yang selama ini dianggap menjadi ‘pengganjal’. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana, berencana mempermudah badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam bisnis penyediaan bahan bakar aviasi di Indonesia. Langkah ini akan dilakukan dengan merevisi regulasi yang selama ini dianggap membatasi persaingan dalam penyaluran bahan bakar aviasi di bandara-bandara. Meski peluang sudah dibuka sejak 2008, implementasinya masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Contoh sebelumnya adalah kehadiran Shell Aviation di pasar avtur Indonesia yang berakhir pada 2009, menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan persaingan yang sehat di sektor ini.

Tersengat euforia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengukir rekor penutupan tertinggi baru di level 7.436,04 pada penutupan perdagangan Rabu (14/8). Sejumlah indikator ekonomi dalam negeri yang kurang meyakinkan, serta penurunan kinerja emiten saham pada semester I-2024 membuat laju pasar saham masih rentan goyah di masa mendatang. Pada penutupan perdagangan saham kemarin, IHSG naik 1,08% sejalan dengan arah mayoritas bursa saham dunia yang memang kompak menghijau. Hanya Shanghai Composite Index dan Hang Seng yang berada di zona merah.

Dari dalam negeri, satu-satunya faktor yang bisa dianggap sebagai pendorong indeks adalah rupiah yang terus menguat dan menjauhi level Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Dari AS, data terbaru menunjukkan indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) pada Juli naik 0,2% secara bulanan. Sementara secara tahunan, CPI tumbuh sebesar 2,9%. Sejumlah analis melihat, melesatnya IHSG dalam beberapa hari terakhir didorong euforia oleh sentimen perbaikan ekonomi global, terutama di AS. Rupiah juga menguat karena melemahnya dolar AS. Pukul 23.21 WIB semalam indeks dolar turun 0,08% ke 102,48. Dalam sebulan, indeks dolar melorot 1,21%.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mencermati, penguatan IHSG belakangan ini ditopang data inflasi AS. Inflasi AS tahunan diprediksi menurun dari sebelumnya 3% menjadi 2,9%. Penurunan suku bunga AS akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian dan IHSG. Nico memprediksi, IHSG akan bergerak di 7.350-7.460 pada akhir 2024. "Jika 7.460 terpenuhi, level psikologis IHSG di 7.500. Bila konsisten berada di atas level itu, IHSG berpotensi ke 7.640," imbuh Nico. 

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan juga menilai saham perbankan menjadi primadona investor. Selain BBRI, BMRI, dan BBNI yang berpotensi menjadi tulang punggung laju IHSG, ada BBCA yang bisa menopang pergerakan IHSG. Porsi kapitalisasi pasar empat bank besar itu mencapai 22% total kapitalisasi pasar. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat, prospek cerah masih menaungi saham trio bank pelat merah ke depan. Kemarin, saham BBRI, BMRI dan BBNI jadi mesin pendorong utama penguatan IHSG.

Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk menyehatkan perekonomian semakin berat. Lihat saja, sejumlah indikator makro memperlihatkan perekonomian Indonesia melambat. Pada Juni 2024, pertumbuhan ekonomi tersendat menjadi 5,05% year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan Juni 2023 di level 5,17% yoy. Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, terus melorot. Di saat yang sama, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa industri terus membesar. Berdasarkan Laporan LPEM FEB UI, pada 2023, konsumsi kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah 82,3% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Dari sini, calon kelas menengah menyumbang 45,5% dan kelas menengah berkontribusi 36,8%. Ini menandai peningkatan dari 2014, di mana kelompok ini masing-masing menyumbang 41,8% dan 34,7% dari konsumsi. "Penurunan ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah, yang mencerminkan potensi penurunan daya beli mereka," ujar Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, belum lama ini. 

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, kunci mengatasi pelemahan daya beli masyarakat menengah adalah lapangan pekerjaan. Hal ini karena pelemahan daya beli masyarakat terjadi karena banyak kelompok menengah kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan. "Kapasitas produksi industri turun, investasi menurun. Jadi, kalau ingin menciptakan lapangan kerja, hidupkan industri. Ciptakan pekerjaan baru untuk mengganti pekerjaan yang hilang," ujar dia, kemarin. Menurut Sunarsip, isu penurunan daya beli jangan dijadikan alasan untuk pemerintah jor-joran menyalurkan bantuan sosial (bansos). Hal ini karena penyaluran bansos bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara itu, Dekan FEB UI Teguh Dartanto menyarankan pemerintah mempercepat realisasi dan distribusi anggaran pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai kegiatan. Selain itu, program padat karya musiman (baik melalui program kementerian maupun dana desa) di masa musim kemarau dapat dilakukan untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Musim pembagian dividen belum berakhir hingga memasuki semester dua tahun ini. Dalam waktu dekat, masih ada beberapa emiten yang siap membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Contohnya PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR). Emiten pelayaran ini akan membayarkan dividen interim sebesar Rp 32,75 miliar pada 28 Agustus 2024. Setiap pemegang saham SMDR akan memperoleh dividen Rp 2 per saham. Meski nilainya mini, dividen SMDR menambah catatan positif pembagian dividen emiten di sepanjang tahun ini. Sektor keuangan dan perbankan menjadi pembagi dividen terbesar senilai Rp 58,24 triliun. Angka ini naik dari 2023 sebesar Rp 50,57 triliun. Data KSEI tersebut bersifat nett alias sudah dipotong pajak. Data itu hanya mencakup pembagian dividen scripless. 

"Keseluruhan, sektor keuangan dan perbankan yang paling aktif dalam memberikan imbal hasil signifikan bagi perekonomian Indonesia," kata Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, belum lama ini.  Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas, Handiman Soetoyo berpendapat, sejauh ini cukup banyak emiten yang sudah membagikan dividen dengan porsi 60% hingga nyaris 100% dari perolehan laba semester I-2024. Dalam catatannya, dividen interim yang sudah diumumkan baru mencapai Rp 4,3 triliun. Padahal, total dividen interim di sepanjang 2023 nilainya Rp 65 triliun. Dus, kata Handiman, masih banyak emiten yang berpotensi menyebar dividen interim. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus memproyeksi, ada peluang sektor perbankan akan kembali menebar dividen jumbo. Ini mengingat kinerja emiten perbankan positif hingga pertengahan tahun 2024. Nico melihat, seiring pembagian dividen, emiten dengan nilai mini menarik. Seperti dividen PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT Prima Global Logistik Tbk (PPGL), PT Pam Mineral Tbk (NICL) dan PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA).

Memasuki semester II-2024, harga komoditas batubara global kembali memanas. Merujuk Tradingeconomics , tren harga batubara kembali menanjak sejak memasuki akhir bulan Juli dan kini menuju level US$ 150 per ton. Pada Rabu (14/8), harga batubara naik tipis 0,10% ke posisi US$ 146,90 per ton. Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas, Inav Haria Chandra mengamati, penguatan harga batubara dalam sebulan terakhir, ditopang permintaan energi substitusi. Tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang kembali memanas menyebabkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan suplai gas alam. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa sepakat, kebutuhan batubara di China berpotensi memicu kenaikan harga batubara. 

"Harga batubara berpeluang melanjutkan kenaikan seiring potensi La Nina, yang bisa mengganggu pasokan global," kata Heru, kemarin. Analis RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mencermati, penyebab utama penurunan kinerja mayoritas emiten lantaran harga rata-rata batubara lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Wafi memprediksi, kenaikan harga batubara akan memperbaiki kinerja emiten dibanding semester pertama. Apalagi, para emiten sudah bisa menggenjot produksi batubara pada semester dua ini usai mengantongi izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas sepakat, sentimen yang mengiringi saat ini cenderung mendorong kenaikan harga batubara. Pertumbuhan permintaan listrik di negara-negara ekonomi utama turut jadi faktor penting konsumsi batubara global akan relatif stabil di 2024.

Potensi besar panas bumi terdapat di Dataran Tinggi Dieng, Jateng. Di balik uap kawah dan telaga belerang yang menghiasi plato Dieng, ada potensi bencana yang bisa mengancam jiwa makhluk hidup dan manusia hanya bisa menduga dan memprediksi aktivitasnya dengan mengandalkan peralatan yang ada, termasuk di sekitar Kawah Sileri, Dieng. Rangkaian alat yang terdiri dari instrumen seismik dan kamera pengawas menjadi penyuplai data untuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM. ”Lewat kemajuan teknologi, kami bisa mengumpulkan data lebih banyak. Tidak hanya untuk mitigasi, tetapi juga kebutuhan lain terkait potensi yang ada di kawah-kawah Dieng,” ujar Surip, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dieng PVMBG.

Selain memantau konsentrasi karbon monoksida, gas beracun yang tidak berbau dan tak berasa, alat itu juga merekam berbagai data, termasuk potensi panas bumi di dalamnya. Kepala PVMBG Hadi Wijaya menguatkan pendapat itu. Data aktivitas gunung api yang digunakan untuk sektor lain adalah wujud dari kerja sama lintas sektor. Salah satu potensi yang terus dipantau adalah panas bumi yang menjadi potensi energi baru dan terbarukan (EBT). Penyelidik bumi madya Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi di Badan Geologi, Nurhadi, menjelaskan, energi panas bumi di Dieng lebih dari 200 megawatt elektrik (MWe). Energi hijau dari Dieng ini hanyalah satu dari ribuan titik panas bumi yang tersebar dari penjuru negeri.

Indonesia memiliki potensi besar karena dilewati rangkaian gunung api yang disebut Cincin Api (Ring of Fire). Aktivitas vulkanik dari gunung api ini menghasilkan uap yang bisa diproses menjadi energi. Selain aktivitas vulkanik, keberadaan panas bumi ini juga ditemukan di sejumlah sesar aktif tektonik. Berdasarkan catatan Badan Geologi, potensi panas bumi yang telah dipetakan hingga Desember 2023 mencapai 362 lokasi. Tempat-tempat itu menghasilkan energi hingga 23,5 gigawatt. Energi panas bumi yang dipanen di Pulau Jawa menjadi yang terbanyak dengan 1.267 MWe. Energi ini berasal dari tujuh pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Penggunaan energi panas bumi untuk listrik di Indonesia masih didominasi untuk sistem Jamali (Jawa, Madura, dan Bali).

Pemanfaatan ini sejalan dengan target Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060. Suplai energi yang stabil dari panas bumi bisa menjadi opsi sumber listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Energi hijau dari perut bumi ini tidak terpengaruh cuaca, seperti pada energi surya dan angin, atau musim kemarau, seperti energi air. Panas bumi memerlukan dana tak sedikit. Biaya yang dibutuhkan untuk satu kali pengeboran eksplorasi 7 juta USD. ”Ini yang membuat perusahaan masih berpikir dalam melakukan pengeboran. EBT ini masih high risk dan high cost. Namun, biasanya teknologi akan diperbarui dan akan mencapai harga yang cocok sehingga pemanfaatan energi ini bisa dilakukan lebih optimal,” tuturnya. (Yoga)

Harvey Moeis dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus PT Timah Tbk. Pasalnya, Harvey disebut menerima Rp 420 miliar bersama Helena Lim. Dalam sidang pembacaan surat dakwaan terhadap dirinya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Ardito Muwardi menyebut, Harvey menerima biaya pengamanan dari beberapa perusahaan smelter, yakni dari PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa, melalui Helena Lim. Harvey disebut sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin.

”Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidaknya Rp 420 miliar,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/8). Tim jaksa dalam dakwaannya menyebut, meski bukan pengurus PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis yang merupakan satu dari 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, disebut mewakili perusahaan tersebut untuk bernegosiasi dengan direksi PT Timah Tbk dalam rangka pembelian bijih timah yang didapatkan dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Harvey juga disebut sebagai teman Suparta, Dirut PT Refined Bangka Tin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman berpandangan, Harvey Moeis bukanlah penerima manfaat terbesar dalam praktik pengelolaan timah yang kini menjadi kasus korupsi. Sebab, dalam kasus itu, Harvey hanyalah perwakilan dari PT Refined Bangka Tin. ”Justru orang bernama RBS ini yang tidak muncul dalam dakwaan Harvey Moeis. Bahkan, menurut saya, RBS harus didakwa bersama-sama karena dialah pemilik keuntungan sesungguhnya,” tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, sosok bernama RBS tersebut ikut dalam pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk bersama dengan Harvey Moeis. Bahkan, sosok RBS tersebut diduga yang di awal menyediakan modal untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sosok tersebut jugalah yang menerima keuntungan besar dari praktik itu. Boyamin mengaku kecewa dengan proses hukum dalam kasus timah karena sosok yang diduga menjadi otak di balik praktik ini malah tidak dijerat hukum. Oleh karena itu, Boyamin berencana untuk mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan. (Yoga)

Kelas menengah Indonesia makin rapuh, dihantui PHK dan masalah keluarga yang menggerogoti keuangan dan kesehatan mentalnya. Laporan jurnalisme data harian Kompas pada awal pekan ini memaparkan bahwa gangguan kesehatan mental telah bergeser dari pekerja kelas bawah ke kelas menengah. Berdasar analisis data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2017 dan 2022, pergeseran ini dipengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja formal, PHK dan peningkatan angka pengangguran. Pada 2022, sebanyak 49 % pekerja kelas menengah merasakan gangguan kesehatan mental level tinggi. Sesuai Sakernas, definisi gangguan itu adalah pekerja dengan gangguan emosional/perilaku, mengingat/berkonsentrasi, serta mengurus diri dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi.

Analisis data berbeda berdasarkan Susenas BPS tahun 2022 menunjukkan 1,7 juta warga yang tinggal bersama keluarga utuh mengalami tekanan. Jumlah itu setara 58,6 % dari 2,9 juta orang yang mengalami stres di Indonesia. Hasil analisis data mikro Sakernas dan Susenas tersebut mempertebal fakta bahwa kelas menengah tidak baik-baik saja. Laporan Kompas, yang juga berdasarkan data Susenas 2022, menunjukkan jumlah kelas menengah merosot menjadi 52 juta orang pada 2023 dari 60 juta orang pada 2018. Kini, calon kelas menengah mendominasi dengan jumlah separuh populasi di Indonesia, karena daya beli calon kelas menengah dan kelas menengah menurun dipicu pekerjaan tidak layak berupah rendah, cenderung stagnan, serta minim kepastian kerja.

Di luar itu, ternyata ada faktor masalah keluarga yang ikut merongrong. Keluarga tidak harmonis karena berbagai sebab, termasuk karena tekanan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan anggotanya tertekan. Angka 1,7 juta jiwa terlihat kecil dibanding 280 juta penduduk Indonesia. Namun, jumlah itu mungkin baru seujung kecil dari bongkahan besar masalah gangguan kesehatan mental di Indonesia. Padahal, keluarga adalah fondasi negara. Ketika keluarga tak berfungsi baik hingga kesehatan mental anggotanya terganggu, negara bisa goyah. Dibutuhkan sejumlah intervensi kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. (Yoga)