Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menerangkan, perlu ada perbaikan dari sisi ketersediaan (suppply) dan pemintaan (demand) didalam negeri, sehingga bisa memacu kembali Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur ke level ekspansi. Perbaikan tersebut bisa dilakukan  melalui pemberian insentif  fiskal, penerapan suku bunga acuan yag tak membebani pelaku industri yang dikeluarkan oleh lembaga moneter, serta regulasi yang berkelanjutan (sustainable). "Karena kalau kita lihat studi dari Apindo itu melihat bahwa untuk scaling up bisnis butuh waktu 5-10 menit. Artinya dibutuhkan sebuah sustainable  regulasi, sehingga dunia usaha itu bisa mengikuti regulasi yang ada dan mereka bisa naik kelas dengan baik sebelum regulasi itu berubah-ubah," kata dia. (Yetede)

Melemahnya daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas dengan bebas di masyarakat, membuat pertumbuhan ritel lesu atau melambat pada tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menerangkan, pada semester pertama, pertumbuhan sekitar 4,8 hingga 4,9%. Namun, untuk semester kedua, kemungkinan akan stagnasi. "Penyebabnya adalah terjadi deflasi karena masyarakat mengurangi konsumsi akibat pertumbuhan pendapatan lebih rendah dari fluktuasi harga bahan pokok dan pemutusan hubungan kerja," ucap dia. Dia menerangkan, suku bunga acuan yang tidak turun memperburuk kondisi yang ada. Perlambatan transaksi pada kuartal kedua akan berlanjut pada kuartal ketiga tahun ini. Bertahannya suku bunga acuan sebesar 6,25% akan membuat masyarakat menahan  konsumsi untuk menyesuaikan peningkatan angsuran kredit. (Yetede)

Kekeringan akibat El Nino 2023 membuat sektor pangan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kelimpungan. Panen padi di Indonesia tahun lalu turun 3,95 juta ton atau 17,54 % lebih rendah dibanding pada 2022. Situasi ini mengerek inflasi sektor pangan Indonesia ke angka tertinggi se-Asia Tenggara. Situasi kekeringan bisa menjadi lebih parah di masa depan. Studi terbaru memprediksi Jawa berisiko mengalami penurunan hujan tahunan secara signifikan dibanding kondisi saat ini. Penurunan ini berkisar rata-rata 10 % hingga 2060 dan 16,2 % hingga akhir abad ini. Perubahan tersebut dapat berdampak pada 73 % total penduduk Jawa atau lebih dari 100 juta jiwa.

Prediksi ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa dunia membiarkan pelepasan emisi sangat banyak dan terus meningkat tanpa dibarengi upaya pengurangan. Situasi ini sepatutnya menjadi catatan pemerintah Indonesia dan dunia untuk terus meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim semaksimal mungkin. Pada akhir abad ke-21, riset menaksir hari tanpa hujan di Pulau Jawa secara berturut-turut meningkat sebesar 18,6-34,6 % dibanding pada saat ini. Ancaman kekeringan lebih besar terjadi di dataran rendah. Kabupaten-kabupaten di sepanjang pesisir utara Jawa, dari Serang hingga Madura, dapat mengalami penurunan curah hujan hingga 37 % (Yetede)

Di hadapan Presiden Jokowi, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga tuntas. Dia memastikan dana untuk proyek tersebut tersedia. "Saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," tuturnya di Istana Garuda IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin, 12 Agustus 2024. Janji Prabowo melanjutkan pembangunan IKN menghadapi tantangan lantaran terbatasnya anggaran negara. Pemerintahan Prabowo tahun depan punya beban membayar utang jatuh tempo Rp 800 triliun dengan bunga utang Rp 400 triliun.

Totalnya hampir separuh target penerimaan pajak dalam RAPBN 2025 di Rp 2.548,3 triliun. Pengeluaran wajib lainnya adalah belanja pegawai dan barang yang anggarannya lebih dari Rp 850 triliun. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas yang sudah melandai dalam beberapa tahun terakhir kini melonjak tinggi. Alokasi dana dari APBN untuk pembangunan IKN tahun depan hanya tersisa Rp 15,4 triliun. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun untuk membangun IKN, hanya 20 % yang bisa diambil dari APBN atau Rp 90,4 triliun. Sementara, anggaran untuk IKN dari 2022-2024 sudah menghabiskan Rp 75 triliun.

Alokasi dari APBN untuk IKN pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 27 triliun pada 2023. Pagu anggaran untuk IKN dari APBN tahun ini yang ditetapkan Juli, melesat ke angka Rp 42,5 triliun, naik dari pagu awal Januari 2024 di Rp 40,6 triliun. Dengan sisa dana Rp 15,4 triliun untuk tahun depan, anggaran IKN dari APBN diperkirakan tidak cukup. Sebab, masih ada proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang belum rampung. Kuota tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menggarap area 1A KIPP dengan luas 2.800 hektare. Sementara, luas total KIPP mencapai 6.617 hektare. "Kuota pembiayaan dari APBN sebesar 20 % dari total proyek itu pasti terlewati," kata Direktur Next Policy Yusuf Wibisono. (Yetede)

Sanksi denda kepada Perum Bulog akibat tertahannya peti kemas berisi beras di sejumlah pelabuhan mengungkap kembali persoalan lama, yaitu karut-marutnya tata kelola impor beras itu. Bukan sekadar persoalan teknis bongkar-muat, tertahannya peti kemas tersebut merupakan buntut perencanaan impor yang tak matang hingga ada indikasi penyelewengan dalam prosesnya. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat terdapat 1.600 peti kemas berisi 490 ribu ton beras impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari laporan petugas pabean kepada Kemenperin, barang-barang itu merupakan bagian dari 26.415 peti kemas yang tertahan di pelabuhan akibat melanggar aturan impor.

Akibatnya, Bulog terkena demurrage Rp 350 miliar karena peti kemas itu tertahan sejak awal tahun. Demurrage adalah denda yang harus dibayar pemilik barang pada pemilik peti kemas dan pelabuhan karena melewati batas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan. Bulog berdalih, keterlambatan bongkar-muat akibat masalah teknis, dari keterlambatan kapal hingga masalah cuaca dan hari libur. Namun, menurut laporan pabean, peti kemas berisi beras impor itu tertahan karena masalah dokumen impor. KPK juga tengah menyelisik persoalan ini setelah menerima aduan dari lembaga yang menyebut tertahannya beras impor di pelabuhan berhubungan dengan dugaan proses pengadaan dari Vietnam yang bermasalah, karena penggelembungan harga.

Persoalan ini tak terjadi seandainya Bulog memiliki proses perencanaan hingga teknis pengadaan beras impor yang baik. Demurrage menjadi beban tambahan pengadaan beras yang ditanggung Bulog dan menjadi kerugian negara. Terutama karena beras impor tersebut akan dijadikan cadangan beras pemerintah untuk program penstabilan harga. Masalah serupa mungkin terulang karena Bulog akan mengimpor beras untuk menutup kekurangan produksi 4 juta ton akhir tahun ini. Di luar perbaikan tata kelola, penegak hukum serius mengusut persoalan pengadaan beras impor yang berkali-kali terjadi. Jangan memberi ruang pada kesalahan atau penyelewengan, seperti suap dan korupsi, dalam tata kelola komoditas pangan yang bakal merugikan negara serta membebani masyarakat. (Yetede)

Saat masih memimpin Partai Golkar, Airlangga Hartarto telah memberi dukungan kepada para calon kepala daerah. Di tingkat provinsi, Golkar telah memberi rekomendasi kepada calon Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan dii pilkada Jabar, Golkar mendukung calon dari Gerindra, Dedi Mulyadi. Untuk pilkada Jatim, Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan untuk pilkada Jakarta, Golkar mendukung kadernya, Ridwan Kamil. Para analis politik mengatakan peta politik Golkar dalam pilkada berpeluang berubah setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro mengatakan hal ini disebabkan referensi politik Airlangga kemungkinan bisa berbeda dengan ketua umum baru nanti.

Menurut Agung, perubahan signifikan ada kemungkinan akan terjadi pada wilayah yang strategis, misalnya, pemilihan Gubernur Banten dan DKI Jakarta. Agung mengatakan Ketua Umum Golkar yang baru bisa saja mengubah rekomendasi terhadap bakal calon yang akan diusung. Rekomendasi Golkar untuk Airin Rachmi Diany di Banten bisa terancam gagal apabila ketua umum baru memiliki preferensi politik yang berbeda. Selain rekomendasi di pilkada Banten, kans Ridwan Kamil yang digadang-gadang didampingi oleh Suswono dari PKS di pilkada Jakarta bisa pupus. “Bisa saja berubah kalau preferensi ketua umumnya ingin Ridwan Kamil-Kaesang, misalkan,” kata Agung, Rabu, 14 Agustus 2024. (Yetede)

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah menghadapi tantangan berat, terutama terkait rendahnya daya saing sektor ini dibandingkan dengan negara-negara penghasil migas lainnya. Berdasarkan data IHS Markit, Indonesia berada di posisi 9 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam hal daya tarik investasi di sektor hulu migas. Bahkan, di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar.

Industri hulu migas Indonesia mengalami penurunan daya tarik investasi, terlihat dari rendahnya posisi dalam peringkat regional dan global. Beberapa kontraktor, seperti Mubadala Energy, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas, berencana melepas sebagian hak partisipasi di wilayah kerja mereka untuk berbagi risiko. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi dan tata kelola yang menjadi perhatian utama investor. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif bagi kontraktor. Namun, upaya ini perlu lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan minat investor dalam mengelola potensi energi di Indonesia.

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penetrasi produk furnitur asal Indonesia di negara tujuan ekspor baru guna menyiasati pelemahan permintaan yang terjadi di pasar tradisional produk nasional. Kementerian Perindustrian mengaku bakal menyusun strategi yang berfokus kepada lima hal, yaitu fasilitasi keter-sediaan bahan baku; fasilitasi ketersediaan SDM terampil; fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar; fasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk; serta fasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi. Selain itu, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri furnitur, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan berupa tax allowance, serta kemudahan prosedur ekspor produk hilir dan impor bahan baku atau bahan penolong. “Semua program tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Selasa (13/8).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika, telah mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar global produk furnitur domestik. Dengan fokus pada fasilitasi bahan baku, pengembangan sumber daya manusia terampil, ekspansi pasar, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui insentif perpajakan dan kemudahan prosedur ekspor-impor, sektor furnitur menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah dua tahun mengalami kontraksi. Upaya ini juga didukung oleh partisipasi aktif dalam pameran internasional seperti IndexPlus Delhi 2024 dan pemanfaatan peluang di pasar non-tradisional seperti India, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri furnitur Indonesia di kancah global.

Maskapai Batik Air (Lion Air Group) secara resmi membuka rute penerbangan Padang—Kuala Lumpur sejak 12 Agustus 2024. Rute penerbangan internasional ini menambah pilihan penumpang menggunakan maskapai untuk datang ke Sumatra Barat dan sebaliknya. Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro, berharap bahwa rute penerbangan baru ini dapat mengakomodir kebutuhan perjalanan internasional masyarakat Sumbar yang ingin bepergian ke Malaysia, dan sebaliknya wisatawan dari Malaysia bisa dengan mudah untuk datang ke Ranah Minang.

Batik Air telah membuka rute penerbangan internasional Padang—Kuala Lumpur untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan masyarakat Sumatra Barat ke Malaysia dan mendukung kedatangan wisatawan Malaysia ke Ranah Minang. Menurut Danang Mandala Prihantoro dari Batik Air, rute ini menawarkan perjalanan yang cepat dan nyaman, dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Batik Air juga menyediakan koneksi penerbangan yang luas dari Kuala Lumpur ke berbagai destinasi internasional lainnya, seperti Arab Saudi, Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia, menjadikan rute ini strategis untuk para pelancong.