Bank Indonesia (BI) masih mengawasi pasar valuta asing (valas) dengan ketat. Yang terbaru, di awal pekan ini, BI bersama Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan delapan bank menyepakati pengembangan Central Counterparty (CCP). CCP akan beroperasi di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, CCP dibentuk untuk pengembangan infrastruktur transaksi repo hingga derivatif. Menurut Destry, selama ini di pasar derivatif ada fragmentasi. Maksudnya, BI melihat hanya segelintir bank yang aktif bertransaksi di pasar uang. "Padahal bank lain punya peluang melakukan hal yang sama. Hanya saja tidak terlalu aktif, jadi agak sulit saat mau transaksi repo ataupun derivatif lainnya," kata Destry ke KONTAN, kemarin. 

Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services BPD Jawa Timur (Bank Jatim) menyebut, berbagai instrumen pengelolaan valas dari BI berpotensi meningkatkan likuiditas valas perbankan. "Dampak pada likuiditas tergantung pada desain instrumen, kondisi pasar dan kapasitas perbankan dalam memanfaatkan instrumen tersebut," kata Edi, kemarin. "Sejauh ini masih aman. Cadangan devisa bisa dilihat masih tinggi," ujar Destry. Hingga Juli 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai US$ 145,4 miliar, naik dari Juni 2024 sebesar US$ 140,2 miliar. Aliran dana asing masuk ke dalam negeri saat ini memang cukup besar. Kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) per 12 Agustus berada di level tertinggi sejak Februari 2024, mencapai Rp 823,2 triliun. Simpanan dalam bentuk valas juga masih tumbuh dua digit. Menilik data BI, per Juni 2024, simpanan dalam bentuk valas mencapai Rp 1.331 triliun, naik 19,55% secara tahunan. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, getolnya BI menerbitkan berbagai instrumen pengendali pasar valas mulai menstabilkan dan menguatkan nilai tukar rupiah. Sepekan terakhir, misalnya, rupiah menguat ke kisaran Rp 15.900-an per dolar AS.

Laju penerimaan pajak hingga awal paruh kedua tahun ini melambat. Per akhir Juli, realisasinya baru melampaui separuh target, bahkan menurun dibandingkan periode sama tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 senilai Rp 1.045,32 triliun. Angka ini setara 52,56% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Namun jumlah itu turun 5,8% year on year (yoy). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak sebenarnya tertekan sejak Maret 2024. Adapun pada Januari dan Februari 2024 penerimaan pajak masih positif. "Cerita saya sampai Juni kemarin kebanyakan pajak mengalami tekanan sebetulnya bukan dari Januari, tekanan mulai terlihat pada Maret, April, Mei," ujar dia, kemarin. Kontraksi penerimaan pajak masih disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) baik migas maupun nonmigas. Penerimaan PPh migas tercatat Rp 39,32 triliun atau secara bruto turun 13,21% yoy. 

Sementara penerimaan PPh nonmigas senilai Rp 593,76 triliun atau secara bruto turun 3,04% yoy. Penurunan PPh nomigas sejalan dengan kontraksi setoran PPh badan sebesar 33,5% yoy menjadi Rp 191,85 triliun, karena penurunan harga komoditas. Padahal jenis pajak ini berkontribusi cukup besar, yakni 18,4%. Sejalan dengan kontraksi penerimaan pajak secara total, pendapatan negara per akhir Juli juga menurun 4,3% yoy menjadi Rp 1.545,4 triliun. Realisasi itu setara 55,1% dari target APBN 2024. Sebaliknya, kinerja belanja negara pada akhir Juli 2024 tumbuh 12,2% yoy menjadi Rp 1.638,8 triliun, setara 49,3 dari target APBN 2024. Pengamat Perpajakan Center of Indonesia Taxation analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti kinerja penerimaan PPN dalam negeri yang masih mencatatkan kontraksi. Meski demikian, kata dia, berdasarkan data setoran PPN secara bulanan, kontraksi Juli 2024 membaik. Dia menilai pemerintah perlu menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan. "Dengan risiko politik yang ada, kenaikan tarif PPN pasti akan riuh sekali," kata Fajry, kemarin.

Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali dikocok ulang. Dalam peninjauan MSCI Indonesia, ada lima saham yang masuk kategori MSCI Small Cap Indexes. Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang tadinya menempati MSCI Global Standard Indexes, turun kelas ke kategori MSCI Small Cap Indexes List. Di saat bersamaan, MCSI juga memasukkan empat saham lainnya, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Daftar baru MSCI ini mulai efektif pada 2 September 2024. Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengatakan, masuknya kelima emiten ini ke dalam MSCI Small Cap Index menjadi kabar positif yang umumnya memberikan katalis terhadap saham-saham bersangkutan.

Biasanya, akan ada arus masuk dana asing atau capital inflow pada saham-saham ini karena manager investasi dan investor asing acap menyesuaikan kembali alias melakukan rebalancing portofolio mereka. Martha Christina, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan, dari sisi fundamental, ANTM dan INCO tak terlalu menarik ketimbang emiten lainnya. Ini lantaran kedua saham tersebut masih tersengat sentimen penurunan harga komoditas nikel. Nah, yang menarik adalah masuknya WIKA ke indeks MSCI. Emiten pelat merah itu belum menerbitkan kinerja keuangan semester pertama. Tapi di kuartal I-2024, WIKA masih merugi. Namun, yang membuat WIKA masuk MSCI adalah karena sahamnya likuid dan kapitalisasi pasar terbesar di sektornya. MSCI Indonesia Small Cap Index sendiri terdiri dari 47 saham dengan kapitalisasi pasar kecil, dan mengkaver 14% pasar Indonesia.

Memasuki semester II-2024, sederet emiten menggelar aksi korporasi melalui anak usaha. Aksi ini ditempuh melalui akuisisi, pendirian anak usaha baru, hingga pembentukan usaha patungan alias joint venture (JV). Terbaru, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) bersama PT Bangun Daya Utama mendirikan dua usaha patungan pada 12 Agustus 2024. Keduanya adalah PT Pembangkit Energi Terbarukan (PET) dan PT Mandiri Energi Terbarukan (MET). Direktur Utama Bukaka Teknik Utama Irsal Kamarudin bilang, PET dan MET diharapkan bisa mendongkrak pendapatan BUKK. PT Indika Energy Tbk (INDY) juga kembali membuat entitas usaha baru untuk memperkuat diversifikasi bisnis non-batubara. Anak usaha INDY mendirikan PT Kalista Biru Nusantara, yang bergerak di bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Selain BUKK, PT Soechi Lines Tbk (SOCI) juga menggelar ekspansi dengan mendirikan dua anak usaha bidang pelayaran di luar negeri. SOCI mendirikan Glory Shipping Maritime Pte. Ltd. yang berlokasi di Singapura, serta Global Ocean Lines Ltd. yang berkedudukan di Marshall Islands.

Sementara itu, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) lewat anak usahanya, PT Global Chemindo Megatrading bersama dengan Lian SGP Holding Pte Ltd mendirikan PT Livzon Pharma Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri bahan farmasi aktif, dengan investasi awal sebesar Rp 650 miliar. Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah mengamati, aksi emiten melalui anak usaha ini lebih ditujukan untuk strategi jangka panjang. Sebagai pendongkrak pendapatan maupun efisiensi bisnis grup emiten . Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi melihat, emiten tambang batubara yang rajin menggelar aksi korporasi melalui anak usaha, bertujuan untuk diversifikasi. Harapannya, bisa meningkatkan porsi pendapatan dari bisnis non-batubara.

Fenomena penipuan berkedok akun bisnis hotel palsu di Google terjadi masif di sejumlah daerah. Pelaku mengubah informasi data profil akun bisnis di Google atau Google Business Profile demi memperdaya konsumen yang hendak memesan kamar hotel. Pemalsuan data profil akun bisnis di Google terjadi terhadap ratusan hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Selama ini, akun bisnis hotel berada pada platform terbuka yang bisa diakses siapa saja dan belum ada verifikasi. Alhasil, celah ini dimanfaatkan pelaku untuk mengubah data akun bisnis guna menjebak korban.

”(Ada) Pihak tertentu melakukan perubahan nomor kontak, nomor telepon (hotel), yang jadi semacam phishing,” ujar Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, Senin (12/8). Ketika mencari rujukan hotel melalui mesin pencari Google, konsumen akan menemukan informasi, seperti foto, nomor telepon, alamat, dan ulasan. Pelaku merubah nomor kontak hotel serta alamat ke kontak pelaku. Saat konsumen menghubungi untuk pemesanan kamar, pelaku akan mengarahkan transaksi via platform Whatsapp (WA) dengan nomor rekening atas nama pribadi. Alih-alih pemesanan hotel berhasil, uang tersebut justru akan masuk ke rekening milik pribadi. Hingga Senin, data PHRI menunjukkan, penipuan itu berimbas pada 156 hotel di Jateng, Jatim (92), Sumbar (60), Sulteng (18), dan Lampung (8).

Di DIY, sejumlah 120 hotel, penginapan, dan homestay juga dilaporkan terdampak pemalsuan. Perwakilan PHRI Jateng, Yantie Yulianti, mengatakan, dari 156 hotel yang terdampak, ada 10 hotel yang melaporkan bahwa konsumen telah mengirimkan sejumlah uang. Meski jumlah kerugian dinilai tak besar, kejahatan ini telah memakan korban. Beragam cara pengumuman serta peringatan perihal kasus ini juga disebarkan melalui akun media sosial tiap hotel. Harapannya, masyarakat dapat lebih sadar dan berhati-hati dalam bertransaksi. Masyarakat juga dapat memesan kamar hotel melalui agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Perubahan informasi pada akun Google hotel tak berpengaruh pada pelayanan di OTA. (Yoga)

Rumor mengenai perombakan kabinet, yang muncul beberapa bulan terakhir, kembali menguat. Presiden Jokowi menegaskan, dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet seandainya hal itu memang diperlukan. ”Ya, kalau diperlukan. Saya, udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan perombakan kabinet, di IKN, Kaltim, Selasa (13/8). Dari kabar yang beredar, politikus Partai Nasdem dan PDI-P dikabarkan akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju. 

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menegaskan, persoalan mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8) malam merupakan urusan internal Partai Golkar. ”Urusan Pak Airlangga itu, urusan internal partai. Di partai ada proses dan mekanisme, silakan ditanyakan pada Golkar, kepada Pak Airlangga. Di sini juga ada Golkar, Pak Dito, jangan saya mencampuri urusan partai,” kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, posisi Airlangga tetap aman sebagai Menko Perekonomian. Saat dikonfirmasi pada Selasa malam terkait kemungkinan adanya perombakan pada Rabu ini, Mensetneg Pratikno menjawab, ”Tidak ada, Mas.”

Rabu (14/8) sore sekitar pukul 16.00, Presiden hanya akan memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 orang di Istana Negara Jakarta. Meski demikian, berembus rumor bahwa sejumlah menteri akan diganti. Salah satunya Menkumham Yasonna Laoly. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus, Selasa (13/8), mengaku mendengar rumor perombakan kabinet itu berbulan-bulan lalu. Bahkan, rumornya, selain menyasar Yasonna, perombakan kabinet juga menyasar kader PDI-P yang lain, yakni Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Yoga)

BPS (5/8) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 sebesar 5,05 % secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024 lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan II- 2023, di 5,17 %. Kedua angka ini memberi gambaran, ekonomi nasional sedang mengalami perlambatan, dimana pertumbuhan masih memiliki arah positif, tapi tidak setinggi periode sebelumnya. Secara spasial, kue ekonomi nasional lebih dari separuh (57,04 %) masih disumbang Pulau Jawa yang pada triwulan II-2024 tumbuh 4,92 % (yoy).

Pulau Sumatera kedua (22,08 %) dengan pertumbuhan ekonomi 4,48 %. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu memberi dampak yang senapas pada tingkat kemiskinan. Keragaman angka pertumbuhan ekonomi secara spasial antarprovinsi maupun antarpulau memberi gambaran adanya disparitas ekonomi nasional. Namun, jika ditelaah lagi pada angka pertumbuhan yang dihasilkan setiap pulau, terlihat adanya sinyal konvergensi. Sumber pertumbuhan tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa, tetapi telah menyasar ke daerah timur.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I tahun ini mencapai 5,08 %, melampaui pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19 pada kurun waktu yang sama. Pertumbuhan semester I-2019 tercatat 5,06 %. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan nasional konsisten mengalami penurunan, sejak Maret 2021 hingga Maret 2024. Angka kemiskinan Maret 2024 yang mencapai 9,03 % juga lebih rendah dibanding sebelum pandemi, di 9,41 %. (per Maret 2019). (Yoga)

Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 menyisakan masalah. Sejumlah calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia terancam gagal mewujudkan mimpi mereka melanjutkan studi. Sementara para pelajar yang tengah menjalani studi dengan beasiswa dari pemerintah turut resah. Calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Azizi Al Majid, Selasa (13/8) mengungkapkan, dirinya mendaftar ke laman BPI sejak 30 Mei 2024. Ia mendapatkan pengumuman lolos seleksi administrasi pada 10 Juni. Setelah itu, terjadi peretasan PDNS pada 20 Juni 2024 yang mengacaukan sistem daring sebagian besar instansi pemerintahan. Sebanyak 47 layanan Kemendikbudristek, termasuk beasiswa, juga terdampak. Azizi dihubungi Kemendikbudristek untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni wawancara daring pada 23 Juni.

Setelah wawancara, Sudah tiga kali ia mengunggah berkas administrasi pendaftaran dan belum ada kabar lebih lanjut. ”Sampai sekarang tak ada update sama sekali soal kapan atau kejelasan sebenarnya apa terjadi. Padahal, sebentar lagi September, harus bersiap ke Belanda. Bisa dikatakan hampir gagal berangkat. Kami juga bingung,” kata Azizi. Azizi telah mengeluarkan uang 500 euro (Rp 8,7 juta) untuk membayar biaya deposit yang diminta universitas tujuan sebagai uang jaminan setelah pelamar dinyatakan diterima. Uang deposit terancam hangus karena ketidakpastian dari pemerintah, sementara Azizi masih menunggu tanpa kepastian di Bandung. Padahal, harapannya pada program beasiswa dari pemerintah ini sangat besar untuk membantu mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi S-2 di bidang seni ke Design Academy Eindhoven, Belanda.

Dia memohon pemerintah segera memberikan kepastian agar para calon penerima bisa menyusun rencana lanjutan jika berhasil ataupun belum bisa menerima beasiswa.Taufiq Effendi, yang tengah menerima BPI S-3 di Queen’s University Belfast, Irlandia Utara, juga mengungkapkan sudah dua bulan terakhir tidak mendapatkan uang biaya hidup. Padahal, dalam kontrak, mereka tidak boleh mengambil pekerjaan sampingan. Keterlambatan pencairan biaya hidup ini memengaruhi studi dan keluarga mereka, terlebih tidak sedikit yang membawa serta keluarganya ke luar negeri. Dia berharap, pemerintah segera mengungkap akar permasalahannya dan mencarikan solusi. ”Yang cair baru tunjangan keluarga, yang 25 % living allowance yang besar belum, sudah telat dua bulan dan sudah ramai di sini dari beberapa bulan lalu,” kata Taufiq.

Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Anton Rahmadi mengatakan, data calon penerima dan penerima BPI sempat hilang karena terdampak peretasan PDNS. Sistem tersebut telah pulih pada 8 Juli 2024, tapi penerima dan calon penerima BPI tetap harus mengunggah ulang berkas administrasinya ke sistem. Proses sudah memakan dua bulan sampai sekarang sehingga para calon penerima harus menunggu waktu pengumuman. Pihaknya telah berkomunikasi dengan para penerima bahwa pihaknya tengah berupaya menyelesaikan proses tersebut agar mereka tetap bisa melanjutkan studi. ”Dalam satu-dua hari ini pengumuman (akan keluar). Setelah pengumuman, kami akan konfirmasi ulang untuk surat komitmen ke penerima beasiswa dan hubungi per surat ke kampusnya,” kata Anton, Selasa (1/8). (Yoga)

Pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 mengalami peningkatan Rp 1,9 triliun, untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru menjelang pemindahan tahap pertama ASN ke IKN tahun ini. Berdasar data Kemenkeu, pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 awalnya Rp 40,6 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun di pertengahan jalan. Artinya, ada kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sampai 31 Juli 2024, total realisasi anggaran IKN yang sudah dibelanjakan adalah Rp 11,2 triliun atau 26,4 % dari pagu Rp 42,5 triliun tersebut. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas sejumlah infrastruktur di IKN.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa titik wilayah yang memerlukan penguatan kualitas, seperti bangunan dan jalan tol. Selain untuk memperbaiki kualitas bangunan dan jalan tol, pemerintah juga menambah anggaran untuk mengebut pemindahan ASN tahap pertama yang dimulai tahun ini. Isa menjelaskan, ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki untuk mendukung keseharian para ASN. ”Ada perbaikan sekolah, pasar, dan puskemas di sekitar IKN. Upaya meningkatkan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengantisipasi pemindahan beberapa ASN yang dimulai tahun ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita di gedung Kemekeu, Jakarta, Selasa (13/8). Realisasi anggaran IKN dibagi dua kluster, yaitu kluster infrastruktur dan non-infrastruktur.

Sampai akhir Juli 2024, realisasi belanja kluster infrastruktur Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu dibelanjakan untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN. Juga pembangunan tower rusun khusus ASN, rumah tapak menteri dan RS IKN. Anggaran tersebut juga dipakai untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara VVIP IKN. Pemerintah juga telah membelanjakan anggaran untuk menata dan menyempurnakan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan pengendalian banjir IKN.  Realisasi anggaran untuk kluster non-infrastruktur adalah Rp 2,2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun, yang sudah dibelanjakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan IKN serta promosi dan sosialisasi IKN. (Yoga)

Proyek-proyek properti di IKN yang semula tertahan kini mulai bergeliat. Beberapa pengembang menilai mulai ada kepastian pembangunan di IKN, sejalan dengan janji pemerintahan mendatang untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Peletakan batu pertama atau ground breaking proyek properti di IKN berlanjut. Pada 12 Agustus 2024, terdapat empat proyek yang dilakukan ground breaking sebagai penanda dimulainya investasi senilai Rp 4,9 triliun itu. Tiga di antaranya proyek properti, meliputi proyek kawasan campuran (mixed use) milik PT Intiland Development Tbk, Swiss-Bel hotel berkonsep bangunan hijau yang dibangun PT Hotel Papua Internasional.

Serta proyek hotel dan Nusantara International Convention Center yang dibangun Grup Royal Golden Eagle Hotel. Bank BCA juga membangun kantor cabang untuk pusat layanan keuangan modern. Anggota Satgas IKN Kadin Indonesia, Rusmin Lawin, berpendapat, pengusaha domestik dan asing semakin yakin terhadap perkembangan IKN dengan melihat perkembangan nyata di wilayah itu dan komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN. Hingga kini, hampir seluruh jenis proyek properti sudah siap mengisi IKN, antara lain perumahan, hotel, kantor, apartemen, dan mal. Hal itu dinilai positif.

”Pengusaha domestik dan asing makin percaya dengan IKN,” katanya, Selasa (13/8). Pembangunan kota baru membutuhkan waktu hingga 20 tahun, seperti pembangunan kota-kota mandiri di Indonesia yang digarap swasta, tapi, pembangunan IKN dipimpin langsung oleh pemerintah sehingga bisa lebih cepat dari target. Dicontohkan, pembangunan Sejong City, Korsel, yang merupakan ibu kota administratif dan kompleks pemerintahan, bisa selesai dibangun dalam 10 tahun. Theresia Rustandi, Presdir PT Inti Kolaborasi Nusantara, selaku entitas yang mempersiapkan proyek Intiland di IKN, mengungkapkan, terdapat tiga proyek unggulan yang akan digarap di kawasan IKN.

Meliputi kawasan mixed use Grand Whiz Nusantara di lahan 0,72 hektar yang mengintegrasikan fasilitas hotel, 50 unit serviced apartment, perkantoran, area ritel, pusat olahraga, serta fasilitas makanan dan minuman. Proyek kedua adalah Nusantara Quarter, pengembangan kawasan transit-oriented development (TOD) pada lahan seluas 6,7 ha yang mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan area komersial dengan akses transportasi publik. Pengembangan ketiga adalah kawasan perumahan dengan fasilitas lapangan golf bernama Royale Nusantara Golf Resort & Residence seluas 200 ha. Proyeksi awal nilai investasi untuk ketiga proyek yang dikembangkan berkisar Rp 2,6 triliun-Rp 3 triliun. (Yoga)