Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk menyehatkan perekonomian semakin berat. Lihat saja, sejumlah indikator makro memperlihatkan perekonomian Indonesia melambat. Pada Juni 2024, pertumbuhan ekonomi tersendat menjadi 5,05% year-on-year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan Juni 2023 di level 5,17% yoy. Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, terus melorot. Di saat yang sama, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa industri terus membesar. Berdasarkan Laporan LPEM FEB UI, pada 2023, konsumsi kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah 82,3% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Dari sini, calon kelas menengah menyumbang 45,5% dan kelas menengah berkontribusi 36,8%. Ini menandai peningkatan dari 2014, di mana kelompok ini masing-masing menyumbang 41,8% dan 34,7% dari konsumsi. "Penurunan ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah, yang mencerminkan potensi penurunan daya beli mereka," ujar Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, belum lama ini. 

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, kunci mengatasi pelemahan daya beli masyarakat menengah adalah lapangan pekerjaan. Hal ini karena pelemahan daya beli masyarakat terjadi karena banyak kelompok menengah kehilangan pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan. "Kapasitas produksi industri turun, investasi menurun. Jadi, kalau ingin menciptakan lapangan kerja, hidupkan industri. Ciptakan pekerjaan baru untuk mengganti pekerjaan yang hilang," ujar dia, kemarin. Menurut Sunarsip, isu penurunan daya beli jangan dijadikan alasan untuk pemerintah jor-joran menyalurkan bantuan sosial (bansos). Hal ini karena penyaluran bansos bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara itu, Dekan FEB UI Teguh Dartanto menyarankan pemerintah mempercepat realisasi dan distribusi anggaran pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai kegiatan. Selain itu, program padat karya musiman (baik melalui program kementerian maupun dana desa) di masa musim kemarau dapat dilakukan untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Musim pembagian dividen belum berakhir hingga memasuki semester dua tahun ini. Dalam waktu dekat, masih ada beberapa emiten yang siap membagikan dividen interim kepada para pemegang saham. Contohnya PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR). Emiten pelayaran ini akan membayarkan dividen interim sebesar Rp 32,75 miliar pada 28 Agustus 2024. Setiap pemegang saham SMDR akan memperoleh dividen Rp 2 per saham. Meski nilainya mini, dividen SMDR menambah catatan positif pembagian dividen emiten di sepanjang tahun ini. Sektor keuangan dan perbankan menjadi pembagi dividen terbesar senilai Rp 58,24 triliun. Angka ini naik dari 2023 sebesar Rp 50,57 triliun. Data KSEI tersebut bersifat nett alias sudah dipotong pajak. Data itu hanya mencakup pembagian dividen scripless. 

"Keseluruhan, sektor keuangan dan perbankan yang paling aktif dalam memberikan imbal hasil signifikan bagi perekonomian Indonesia," kata Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, belum lama ini.  Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas, Handiman Soetoyo berpendapat, sejauh ini cukup banyak emiten yang sudah membagikan dividen dengan porsi 60% hingga nyaris 100% dari perolehan laba semester I-2024. Dalam catatannya, dividen interim yang sudah diumumkan baru mencapai Rp 4,3 triliun. Padahal, total dividen interim di sepanjang 2023 nilainya Rp 65 triliun. Dus, kata Handiman, masih banyak emiten yang berpotensi menyebar dividen interim. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus memproyeksi, ada peluang sektor perbankan akan kembali menebar dividen jumbo. Ini mengingat kinerja emiten perbankan positif hingga pertengahan tahun 2024. Nico melihat, seiring pembagian dividen, emiten dengan nilai mini menarik. Seperti dividen PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT Prima Global Logistik Tbk (PPGL), PT Pam Mineral Tbk (NICL) dan PT Armada Berjaya Trans Tbk (JAYA).

Memasuki semester II-2024, harga komoditas batubara global kembali memanas. Merujuk Tradingeconomics , tren harga batubara kembali menanjak sejak memasuki akhir bulan Juli dan kini menuju level US$ 150 per ton. Pada Rabu (14/8), harga batubara naik tipis 0,10% ke posisi US$ 146,90 per ton. Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas, Inav Haria Chandra mengamati, penguatan harga batubara dalam sebulan terakhir, ditopang permintaan energi substitusi. Tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang kembali memanas menyebabkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan suplai gas alam. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa sepakat, kebutuhan batubara di China berpotensi memicu kenaikan harga batubara. 

"Harga batubara berpeluang melanjutkan kenaikan seiring potensi La Nina, yang bisa mengganggu pasokan global," kata Heru, kemarin. Analis RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mencermati, penyebab utama penurunan kinerja mayoritas emiten lantaran harga rata-rata batubara lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Wafi memprediksi, kenaikan harga batubara akan memperbaiki kinerja emiten dibanding semester pertama. Apalagi, para emiten sudah bisa menggenjot produksi batubara pada semester dua ini usai mengantongi izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas sepakat, sentimen yang mengiringi saat ini cenderung mendorong kenaikan harga batubara. Pertumbuhan permintaan listrik di negara-negara ekonomi utama turut jadi faktor penting konsumsi batubara global akan relatif stabil di 2024.

Potensi besar panas bumi terdapat di Dataran Tinggi Dieng, Jateng. Di balik uap kawah dan telaga belerang yang menghiasi plato Dieng, ada potensi bencana yang bisa mengancam jiwa makhluk hidup dan manusia hanya bisa menduga dan memprediksi aktivitasnya dengan mengandalkan peralatan yang ada, termasuk di sekitar Kawah Sileri, Dieng. Rangkaian alat yang terdiri dari instrumen seismik dan kamera pengawas menjadi penyuplai data untuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM. ”Lewat kemajuan teknologi, kami bisa mengumpulkan data lebih banyak. Tidak hanya untuk mitigasi, tetapi juga kebutuhan lain terkait potensi yang ada di kawah-kawah Dieng,” ujar Surip, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dieng PVMBG.

Selain memantau konsentrasi karbon monoksida, gas beracun yang tidak berbau dan tak berasa, alat itu juga merekam berbagai data, termasuk potensi panas bumi di dalamnya. Kepala PVMBG Hadi Wijaya menguatkan pendapat itu. Data aktivitas gunung api yang digunakan untuk sektor lain adalah wujud dari kerja sama lintas sektor. Salah satu potensi yang terus dipantau adalah panas bumi yang menjadi potensi energi baru dan terbarukan (EBT). Penyelidik bumi madya Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi di Badan Geologi, Nurhadi, menjelaskan, energi panas bumi di Dieng lebih dari 200 megawatt elektrik (MWe). Energi hijau dari Dieng ini hanyalah satu dari ribuan titik panas bumi yang tersebar dari penjuru negeri.

Indonesia memiliki potensi besar karena dilewati rangkaian gunung api yang disebut Cincin Api (Ring of Fire). Aktivitas vulkanik dari gunung api ini menghasilkan uap yang bisa diproses menjadi energi. Selain aktivitas vulkanik, keberadaan panas bumi ini juga ditemukan di sejumlah sesar aktif tektonik. Berdasarkan catatan Badan Geologi, potensi panas bumi yang telah dipetakan hingga Desember 2023 mencapai 362 lokasi. Tempat-tempat itu menghasilkan energi hingga 23,5 gigawatt. Energi panas bumi yang dipanen di Pulau Jawa menjadi yang terbanyak dengan 1.267 MWe. Energi ini berasal dari tujuh pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Penggunaan energi panas bumi untuk listrik di Indonesia masih didominasi untuk sistem Jamali (Jawa, Madura, dan Bali).

Pemanfaatan ini sejalan dengan target Indonesia bebas emisi karbon pada tahun 2060. Suplai energi yang stabil dari panas bumi bisa menjadi opsi sumber listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Energi hijau dari perut bumi ini tidak terpengaruh cuaca, seperti pada energi surya dan angin, atau musim kemarau, seperti energi air. Panas bumi memerlukan dana tak sedikit. Biaya yang dibutuhkan untuk satu kali pengeboran eksplorasi 7 juta USD. ”Ini yang membuat perusahaan masih berpikir dalam melakukan pengeboran. EBT ini masih high risk dan high cost. Namun, biasanya teknologi akan diperbarui dan akan mencapai harga yang cocok sehingga pemanfaatan energi ini bisa dilakukan lebih optimal,” tuturnya. (Yoga)

Harvey Moeis dijerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus PT Timah Tbk. Pasalnya, Harvey disebut menerima Rp 420 miliar bersama Helena Lim. Dalam sidang pembacaan surat dakwaan terhadap dirinya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Ardito Muwardi menyebut, Harvey menerima biaya pengamanan dari beberapa perusahaan smelter, yakni dari PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa, melalui Helena Lim. Harvey disebut sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin.

”Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena setidaknya Rp 420 miliar,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/8). Tim jaksa dalam dakwaannya menyebut, meski bukan pengurus PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis yang merupakan satu dari 22 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, disebut mewakili perusahaan tersebut untuk bernegosiasi dengan direksi PT Timah Tbk dalam rangka pembelian bijih timah yang didapatkan dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Harvey juga disebut sebagai teman Suparta, Dirut PT Refined Bangka Tin.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman berpandangan, Harvey Moeis bukanlah penerima manfaat terbesar dalam praktik pengelolaan timah yang kini menjadi kasus korupsi. Sebab, dalam kasus itu, Harvey hanyalah perwakilan dari PT Refined Bangka Tin. ”Justru orang bernama RBS ini yang tidak muncul dalam dakwaan Harvey Moeis. Bahkan, menurut saya, RBS harus didakwa bersama-sama karena dialah pemilik keuntungan sesungguhnya,” tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, sosok bernama RBS tersebut ikut dalam pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk bersama dengan Harvey Moeis. Bahkan, sosok RBS tersebut diduga yang di awal menyediakan modal untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sosok tersebut jugalah yang menerima keuntungan besar dari praktik itu. Boyamin mengaku kecewa dengan proses hukum dalam kasus timah karena sosok yang diduga menjadi otak di balik praktik ini malah tidak dijerat hukum. Oleh karena itu, Boyamin berencana untuk mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan. (Yoga)

Kelas menengah Indonesia makin rapuh, dihantui PHK dan masalah keluarga yang menggerogoti keuangan dan kesehatan mentalnya. Laporan jurnalisme data harian Kompas pada awal pekan ini memaparkan bahwa gangguan kesehatan mental telah bergeser dari pekerja kelas bawah ke kelas menengah. Berdasar analisis data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2017 dan 2022, pergeseran ini dipengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja formal, PHK dan peningkatan angka pengangguran. Pada 2022, sebanyak 49 % pekerja kelas menengah merasakan gangguan kesehatan mental level tinggi. Sesuai Sakernas, definisi gangguan itu adalah pekerja dengan gangguan emosional/perilaku, mengingat/berkonsentrasi, serta mengurus diri dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi.

Analisis data berbeda berdasarkan Susenas BPS tahun 2022 menunjukkan 1,7 juta warga yang tinggal bersama keluarga utuh mengalami tekanan. Jumlah itu setara 58,6 % dari 2,9 juta orang yang mengalami stres di Indonesia. Hasil analisis data mikro Sakernas dan Susenas tersebut mempertebal fakta bahwa kelas menengah tidak baik-baik saja. Laporan Kompas, yang juga berdasarkan data Susenas 2022, menunjukkan jumlah kelas menengah merosot menjadi 52 juta orang pada 2023 dari 60 juta orang pada 2018. Kini, calon kelas menengah mendominasi dengan jumlah separuh populasi di Indonesia, karena daya beli calon kelas menengah dan kelas menengah menurun dipicu pekerjaan tidak layak berupah rendah, cenderung stagnan, serta minim kepastian kerja.

Di luar itu, ternyata ada faktor masalah keluarga yang ikut merongrong. Keluarga tidak harmonis karena berbagai sebab, termasuk karena tekanan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan anggotanya tertekan. Angka 1,7 juta jiwa terlihat kecil dibanding 280 juta penduduk Indonesia. Namun, jumlah itu mungkin baru seujung kecil dari bongkahan besar masalah gangguan kesehatan mental di Indonesia. Padahal, keluarga adalah fondasi negara. Ketika keluarga tak berfungsi baik hingga kesehatan mental anggotanya terganggu, negara bisa goyah. Dibutuhkan sejumlah intervensi kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. (Yoga)

Kinerja ritel modern tengah tergerus pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Kondisi itu menjadi beban bagi para peritel modern di tengah tantangan perubahan perilaku belanja konsumen di era perkembangan teknologi digital. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan kinerja ritel modern semester I-2024 hanya tumbuh 4,8-4,9 % secara tahunan. Pada semester II-2024, pertumbuhannya diperkirakan stagnan, bahkan berpotensi turun. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, Rabu (14/8) mengatakan, perlambatan pertumbuhan kinerja ritel pada 2024 dipengaruhi pelemahan daya beli serta peredaran barang ilegal dan bekas. Lesunya daya beli masyarakat itu terlihat dari sejumlah indikator.

Salah satunya adalah deflasi yang terjadi tiga bulan beruntun. Dari data BPS, Indonesia mengalami deflasi pada Mei, Juni, dan Juli 2024 masing-masing 0,03 %, 0,08 %, dan 0,18 %. Menurut Roy, deflasi tersebut lebih mencerminkan penurunan permintaan, bukan kelebihan penawaran. Permintaan turun lantaran banyak pekerja yang mengalami PHK, yakni sekitar 30.000 orang sejak awal 2024. Selain itu, jumlah pekerja informal juga semakin bertambah. ”Mereka yang di-PHK tidak akan memprioritas belanja makanan dan minuman ketimbang belanja lainnya. Para pekerja informal juga kurang lebih sama,” katanya dalam Gambir Trade Talk #15 bertajuk ”Transformasi Ritel Modern di Era Digitalisasi: Peluang dan Tantangan” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan, Rabu, di Jakarta.

”Selain deflasi, pelemahan daya beli juga terindikasi dari tergerusnya tabungan kelas menengah. Tidak mengherankan jika muncul istilah mantab atau makan tabungan,” kata Roy. Di samping lesunya daya beli, Roy juga menyebutkan peredaran barang ilegal dan bekas turut menggerus kinerja ritel modern. Barang-barang impor tersebut masuk ke Indonesia tanpa terpantau dengan baik. Barang-barang itu juga dijual dengan harga relatif murah, baik secara daring maupun luring. Aprindo berharap ada penguatan daya beli, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan perdagangan barang-barang ilegal dan pakaian bekas agar tidak merugikan pelaku usaha dalam negeri. (Yoga)

Saham beberapa sektor industri di pasar modal diyakini akan tumbuh positif di semester II-2024. Pelaku pasar percaya diri, sentimen penurunan suku bunga akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan tercatat di bursa. Senior Portofolio Manager Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Samuel Kesuma dalam webinar, Rabu (14/8) membaca ada tiga sektor saham yang akan memiliki kinerja lebih positif di paruh kedua tahun ini dibanding sebelumnya. Sektor itu adalah telekomunikasi, keuangan, dan konsumer. Hal ini dimungkinkan jika prediksi penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, Federal Reserve, terjadi sesuai ekspektasi di September 2024.

Suku bunga acuan AS sejak Juli 2023 hingga Agustus 2024 bertengger di level 5,5 %. Kebijakan di AS akan menjadi katalis seiring tren normalisasi inflasi dan penurunan suku bunga di banyak negara pascapandemi. ”Sektor telekomunikasi cukup stabil secara pendapatan. Kalau suku bunga turun, saham-saham ini akan mengalami apresiasi. Kedua, sektor keuangan yang likuiditasnya akan terbantu penurunan suku bunga. Sektor konsumer juga karena perusahaan yang mengalami tekanan nilai tukar rupiah akan membaik,” katanya. Penurunan suku bunga AS menjadi salah satu faktor yang menguatkan nilai tukar rupiah terhadap USD.

Dari data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Rabu, rupiah menguat 2,6 % ke Rp 15.691 per USD dari Rp 16.100 pada pekan sebelumnya. Ekspektasi pelonggaran moneter AS juga membuat investor asing kembali ke Indonesia setelah melakukan penjualan 2 miliar USD di semester I-2024. Per Juli, investasi 400 juta USD telah kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Per 14 Agustus, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melejit ke level 7.400, tertinggi selama tiga bulan terakhir. MAMI, kata Samuel, memproyeksikan IHSG akan tumbuh hingga 7.800 di akhir tahun. (Yoga)

Pemerintah mengkaji dimasukkannya menu ikan dalam paket pangan, termasuk program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan mendatang. Di samping harganya terjangkau, produk ikan memiliki kandungan protein tinggi untuk menangkal kekurangan gizi dan tengkes (stunting). Usulan dimasukkannya menu ikan dalam paket pangan kini tengah dibahas KKP serta Bapanas. Paket pangan itu juga mencakup program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan yang bakal direalisasikan presiden dan wapres terpilih Prabowo dan Gibran. Dalam simulasi gerakan makan bergizi gratis, besaran dana program makan bergizi gratis sebesar Rp 17.500 per porsi, sudah termasuk susu.

Uji coba makan bergizi gratis telah diselenggarakan di beberapa daerah, antara lain di Tangerang, Banten, pada 5-9 Agustus 2024. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistyo mengemukakan, usulan menu ikan dalam paket pangan telah disambut baik oleh Bapanas dan menurut rencana diterapkan mulai tahun ini di 175 lokasi dengan penyediaan makan 50-70 kali bagi 7.000 peserta didik. Produk perikanan yang diusulkan ke dalam menu makan bergizi gratis berupa ikan segar beku, ikan olahan, dan fortifikasi hidrolisat protein ikan (HPI). Komoditas ikan yang potensial untuk menu makan bergizi gratis adalah hasil laut, seperti ikan kembung, layang, dan ikan tongkol kecil (deho).

Selain itu, ada pula ikan hasil budidaya, seperti lele, nila, dan patin. Harga ikan tersebut di kisaran Rp 15.000-Rp 25.000 per kg yang berisi 5-6 ikan. Produk ikan yang disajikan akan mengutamakan sumber daya ikan lokal yang ada di wilayah itu sehingga harga bisa lebih ekonomis dan pasokan lebih stabil. Harga ikan dinilai masih lebih murah dibanding ayam yang sekitar Rp 25.000 per kg dan jauh lebih murah ketimbang daging yang harganya menembus Rp 90.000 per kg. ”Jika harga paket makan bergizi gratis dipatok Rp 17.500 per paket, masyarakat masih bisa mendapatkan lauk ikan goreng utuh ketimbang secuil daging,” kata Budi di Jakarta, Rabu (14/8). (Yoga)

Banyak warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara rela jika mesti angkat kaki. Namun, perjalanan hidup mereka masih dilanda ketidakpastian. Perlu ada jaminan keamanan bagi warga kalau IKN bakal benar-benar menyejahterakan. Rabu (14/8) siang, puluhan warga duduk mengantre. Mereka hendak menerima ganti rugi lahan, tanaman, dan bangunan yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan seksi 6B, salah satu proyek IKN. Seorang anggota TNI mewakili Komandan Koramil Sepaku yang tidak bisa hadir dalam kegiatan di aula Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, itu.

”Bapak-Ibu, uang ganti rugi lahan ini uang panas. Kesannya banyak, tetapi bisa cepat habis,” kata pria berseragam loreng hijau tersebut. Ia mengimbau agar uang ganti rugi digunakan untuk membeli lahan kembali, tidak dibelikan barang mewah yang konsumtif. Ia juga bilang, jangan sampai bapak-bapak ambil kesempatan cari istri baru. Tim dari Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan petugas lain lanjut memanggil nama-nama warga penerima ganti rugi lahan. Ciya Sandio (53), warga Kelurahan Pemaluan, duduk di kursi belakang. Ia bercerita, rumah dan kebunnya terkena pembangunan jalan untuk IKN tersebut.

Ia melihat tetangganya langsung membeli mobil ratusan juta rupiah setelah dapat uang ganti rugi.  Ketimbang punya mobil baru, dia berencana membangun rumah anyar di lahan keluarga di Pemaluan. Dia enggan terlalu lama menumpang di rumah mertua. Namun, ia galau karena lahan bakal rumah baru itu berdekatan dengan Sungai Pemaluan. Pemerintah sedang memproses pembangunan proyek pengendalian banjir dan normalisasi sungai di area tersebut. Ia khawatir di kemudian hari lahan keluarganya terdampak lagi pembangunan lain di sana. Janji pemerataan melalui IKN ditunggu semua kalangan. Namun, sebelum itu terwujud, keberlanjutan hidup orang di sekitarnya perlu dipastikan agar bisa menenangkan semua kalangan. (Yoga)