Maraknya Penipuan Berkedok Akun Bisnis Hotel di Google
Fenomena penipuan berkedok akun bisnis hotel palsu di Google terjadi masif di sejumlah daerah. Pelaku mengubah informasi data profil akun bisnis di Google atau Google Business Profile demi memperdaya konsumen yang hendak memesan kamar hotel. Pemalsuan data profil akun bisnis di Google terjadi terhadap ratusan hotel anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Selama ini, akun bisnis hotel berada pada platform terbuka yang bisa diakses siapa saja dan belum ada verifikasi. Alhasil, celah ini dimanfaatkan pelaku untuk mengubah data akun bisnis guna menjebak korban.
”(Ada) Pihak tertentu melakukan perubahan nomor kontak, nomor telepon (hotel), yang jadi semacam phishing,” ujar Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, Senin (12/8). Ketika mencari rujukan hotel melalui mesin pencari Google, konsumen akan menemukan informasi, seperti foto, nomor telepon, alamat, dan ulasan. Pelaku merubah nomor kontak hotel serta alamat ke kontak pelaku. Saat konsumen menghubungi untuk pemesanan kamar, pelaku akan mengarahkan transaksi via platform Whatsapp (WA) dengan nomor rekening atas nama pribadi. Alih-alih pemesanan hotel berhasil, uang tersebut justru akan masuk ke rekening milik pribadi. Hingga Senin, data PHRI menunjukkan, penipuan itu berimbas pada 156 hotel di Jateng, Jatim (92), Sumbar (60), Sulteng (18), dan Lampung (8).
Di DIY, sejumlah 120 hotel, penginapan, dan homestay juga dilaporkan terdampak pemalsuan. Perwakilan PHRI Jateng, Yantie Yulianti, mengatakan, dari 156 hotel yang terdampak, ada 10 hotel yang melaporkan bahwa konsumen telah mengirimkan sejumlah uang. Meski jumlah kerugian dinilai tak besar, kejahatan ini telah memakan korban. Beragam cara pengumuman serta peringatan perihal kasus ini juga disebarkan melalui akun media sosial tiap hotel. Harapannya, masyarakat dapat lebih sadar dan berhati-hati dalam bertransaksi. Masyarakat juga dapat memesan kamar hotel melalui agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Perubahan informasi pada akun Google hotel tak berpengaruh pada pelayanan di OTA. (Yoga)
Sinyal Perombakan Kabinet
Rumor mengenai perombakan kabinet, yang muncul beberapa bulan terakhir, kembali menguat. Presiden Jokowi menegaskan, dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet seandainya hal itu memang diperlukan. ”Ya, kalau diperlukan. Saya, udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan perombakan kabinet, di IKN, Kaltim, Selasa (13/8). Dari kabar yang beredar, politikus Partai Nasdem dan PDI-P dikabarkan akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menegaskan, persoalan mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8) malam merupakan urusan internal Partai Golkar. ”Urusan Pak Airlangga itu, urusan internal partai. Di partai ada proses dan mekanisme, silakan ditanyakan pada Golkar, kepada Pak Airlangga. Di sini juga ada Golkar, Pak Dito, jangan saya mencampuri urusan partai,” kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, posisi Airlangga tetap aman sebagai Menko Perekonomian. Saat dikonfirmasi pada Selasa malam terkait kemungkinan adanya perombakan pada Rabu ini, Mensetneg Pratikno menjawab, ”Tidak ada, Mas.”
Rabu (14/8) sore sekitar pukul 16.00, Presiden hanya akan memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 orang di Istana Negara Jakarta. Meski demikian, berembus rumor bahwa sejumlah menteri akan diganti. Salah satunya Menkumham Yasonna Laoly. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus, Selasa (13/8), mengaku mendengar rumor perombakan kabinet itu berbulan-bulan lalu. Bahkan, rumornya, selain menyasar Yasonna, perombakan kabinet juga menyasar kader PDI-P yang lain, yakni Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Yoga)
Perlambatan Ekonomi
BPS (5/8) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 sebesar 5,05 % secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024 lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan II- 2023, di 5,17 %. Kedua angka ini memberi gambaran, ekonomi nasional sedang mengalami perlambatan, dimana pertumbuhan masih memiliki arah positif, tapi tidak setinggi periode sebelumnya. Secara spasial, kue ekonomi nasional lebih dari separuh (57,04 %) masih disumbang Pulau Jawa yang pada triwulan II-2024 tumbuh 4,92 % (yoy).
Pulau Sumatera kedua (22,08 %) dengan pertumbuhan ekonomi 4,48 %. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu memberi dampak yang senapas pada tingkat kemiskinan. Keragaman angka pertumbuhan ekonomi secara spasial antarprovinsi maupun antarpulau memberi gambaran adanya disparitas ekonomi nasional. Namun, jika ditelaah lagi pada angka pertumbuhan yang dihasilkan setiap pulau, terlihat adanya sinyal konvergensi. Sumber pertumbuhan tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa, tetapi telah menyasar ke daerah timur.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I tahun ini mencapai 5,08 %, melampaui pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19 pada kurun waktu yang sama. Pertumbuhan semester I-2019 tercatat 5,06 %. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan nasional konsisten mengalami penurunan, sejak Maret 2021 hingga Maret 2024. Angka kemiskinan Maret 2024 yang mencapai 9,03 % juga lebih rendah dibanding sebelum pandemi, di 9,41 %. (per Maret 2019). (Yoga)
Pengumuman dan Pencairan Beasiswa Pendidikan Indonesia
Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 menyisakan masalah. Sejumlah calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia terancam gagal mewujudkan mimpi mereka melanjutkan studi. Sementara para pelajar yang tengah menjalani studi dengan beasiswa dari pemerintah turut resah. Calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Azizi Al Majid, Selasa (13/8) mengungkapkan, dirinya mendaftar ke laman BPI sejak 30 Mei 2024. Ia mendapatkan pengumuman lolos seleksi administrasi pada 10 Juni. Setelah itu, terjadi peretasan PDNS pada 20 Juni 2024 yang mengacaukan sistem daring sebagian besar instansi pemerintahan. Sebanyak 47 layanan Kemendikbudristek, termasuk beasiswa, juga terdampak. Azizi dihubungi Kemendikbudristek untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni wawancara daring pada 23 Juni.
Setelah wawancara, Sudah tiga kali ia mengunggah berkas administrasi pendaftaran dan belum ada kabar lebih lanjut. ”Sampai sekarang tak ada update sama sekali soal kapan atau kejelasan sebenarnya apa terjadi. Padahal, sebentar lagi September, harus bersiap ke Belanda. Bisa dikatakan hampir gagal berangkat. Kami juga bingung,” kata Azizi. Azizi telah mengeluarkan uang 500 euro (Rp 8,7 juta) untuk membayar biaya deposit yang diminta universitas tujuan sebagai uang jaminan setelah pelamar dinyatakan diterima. Uang deposit terancam hangus karena ketidakpastian dari pemerintah, sementara Azizi masih menunggu tanpa kepastian di Bandung. Padahal, harapannya pada program beasiswa dari pemerintah ini sangat besar untuk membantu mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi S-2 di bidang seni ke Design Academy Eindhoven, Belanda.
Dia memohon pemerintah segera memberikan kepastian agar para calon penerima bisa menyusun rencana lanjutan jika berhasil ataupun belum bisa menerima beasiswa.Taufiq Effendi, yang tengah menerima BPI S-3 di Queen’s University Belfast, Irlandia Utara, juga mengungkapkan sudah dua bulan terakhir tidak mendapatkan uang biaya hidup. Padahal, dalam kontrak, mereka tidak boleh mengambil pekerjaan sampingan. Keterlambatan pencairan biaya hidup ini memengaruhi studi dan keluarga mereka, terlebih tidak sedikit yang membawa serta keluarganya ke luar negeri. Dia berharap, pemerintah segera mengungkap akar permasalahannya dan mencarikan solusi. ”Yang cair baru tunjangan keluarga, yang 25 % living allowance yang besar belum, sudah telat dua bulan dan sudah ramai di sini dari beberapa bulan lalu,” kata Taufiq.
Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Anton Rahmadi mengatakan, data calon penerima dan penerima BPI sempat hilang karena terdampak peretasan PDNS. Sistem tersebut telah pulih pada 8 Juli 2024, tapi penerima dan calon penerima BPI tetap harus mengunggah ulang berkas administrasinya ke sistem. Proses sudah memakan dua bulan sampai sekarang sehingga para calon penerima harus menunggu waktu pengumuman. Pihaknya telah berkomunikasi dengan para penerima bahwa pihaknya tengah berupaya menyelesaikan proses tersebut agar mereka tetap bisa melanjutkan studi. ”Dalam satu-dua hari ini pengumuman (akan keluar). Setelah pengumuman, kami akan konfirmasi ulang untuk surat komitmen ke penerima beasiswa dan hubungi per surat ke kampusnya,” kata Anton, Selasa (1/8). (Yoga)
Naiknya Anggaran IKN
Pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 mengalami peningkatan Rp 1,9 triliun, untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru menjelang pemindahan tahap pertama ASN ke IKN tahun ini. Berdasar data Kemenkeu, pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 awalnya Rp 40,6 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun di pertengahan jalan. Artinya, ada kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sampai 31 Juli 2024, total realisasi anggaran IKN yang sudah dibelanjakan adalah Rp 11,2 triliun atau 26,4 % dari pagu Rp 42,5 triliun tersebut. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas sejumlah infrastruktur di IKN.
Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa titik wilayah yang memerlukan penguatan kualitas, seperti bangunan dan jalan tol. Selain untuk memperbaiki kualitas bangunan dan jalan tol, pemerintah juga menambah anggaran untuk mengebut pemindahan ASN tahap pertama yang dimulai tahun ini. Isa menjelaskan, ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki untuk mendukung keseharian para ASN. ”Ada perbaikan sekolah, pasar, dan puskemas di sekitar IKN. Upaya meningkatkan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengantisipasi pemindahan beberapa ASN yang dimulai tahun ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita di gedung Kemekeu, Jakarta, Selasa (13/8). Realisasi anggaran IKN dibagi dua kluster, yaitu kluster infrastruktur dan non-infrastruktur.
Sampai akhir Juli 2024, realisasi belanja kluster infrastruktur Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu dibelanjakan untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN. Juga pembangunan tower rusun khusus ASN, rumah tapak menteri dan RS IKN. Anggaran tersebut juga dipakai untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara VVIP IKN. Pemerintah juga telah membelanjakan anggaran untuk menata dan menyempurnakan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan pengendalian banjir IKN. Realisasi anggaran untuk kluster non-infrastruktur adalah Rp 2,2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun, yang sudah dibelanjakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan IKN serta promosi dan sosialisasi IKN. (Yoga)
Pengembang Mulai Melirik IKN
Proyek-proyek properti di IKN yang semula tertahan kini mulai bergeliat. Beberapa pengembang menilai mulai ada kepastian pembangunan di IKN, sejalan dengan janji pemerintahan mendatang untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Peletakan batu pertama atau ground breaking proyek properti di IKN berlanjut. Pada 12 Agustus 2024, terdapat empat proyek yang dilakukan ground breaking sebagai penanda dimulainya investasi senilai Rp 4,9 triliun itu. Tiga di antaranya proyek properti, meliputi proyek kawasan campuran (mixed use) milik PT Intiland Development Tbk, Swiss-Bel hotel berkonsep bangunan hijau yang dibangun PT Hotel Papua Internasional.
Serta proyek hotel dan Nusantara International Convention Center yang dibangun Grup Royal Golden Eagle Hotel. Bank BCA juga membangun kantor cabang untuk pusat layanan keuangan modern. Anggota Satgas IKN Kadin Indonesia, Rusmin Lawin, berpendapat, pengusaha domestik dan asing semakin yakin terhadap perkembangan IKN dengan melihat perkembangan nyata di wilayah itu dan komitmen presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN. Hingga kini, hampir seluruh jenis proyek properti sudah siap mengisi IKN, antara lain perumahan, hotel, kantor, apartemen, dan mal. Hal itu dinilai positif.
”Pengusaha domestik dan asing makin percaya dengan IKN,” katanya, Selasa (13/8). Pembangunan kota baru membutuhkan waktu hingga 20 tahun, seperti pembangunan kota-kota mandiri di Indonesia yang digarap swasta, tapi, pembangunan IKN dipimpin langsung oleh pemerintah sehingga bisa lebih cepat dari target. Dicontohkan, pembangunan Sejong City, Korsel, yang merupakan ibu kota administratif dan kompleks pemerintahan, bisa selesai dibangun dalam 10 tahun. Theresia Rustandi, Presdir PT Inti Kolaborasi Nusantara, selaku entitas yang mempersiapkan proyek Intiland di IKN, mengungkapkan, terdapat tiga proyek unggulan yang akan digarap di kawasan IKN.
Meliputi kawasan mixed use Grand Whiz Nusantara di lahan 0,72 hektar yang mengintegrasikan fasilitas hotel, 50 unit serviced apartment, perkantoran, area ritel, pusat olahraga, serta fasilitas makanan dan minuman. Proyek kedua adalah Nusantara Quarter, pengembangan kawasan transit-oriented development (TOD) pada lahan seluas 6,7 ha yang mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan area komersial dengan akses transportasi publik. Pengembangan ketiga adalah kawasan perumahan dengan fasilitas lapangan golf bernama Royale Nusantara Golf Resort & Residence seluas 200 ha. Proyeksi awal nilai investasi untuk ketiga proyek yang dikembangkan berkisar Rp 2,6 triliun-Rp 3 triliun. (Yoga)
Politik di Pasar Modal
Tahun politik masih berlangsung di Indonesia. Setelah pemilu berlalu, bursa kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota mulai semarak jelang pengujung tahun. Calon peserta pilkada atau mulai menampakkan diri ke publik dari berbagai kalangan, tidak ketinggalan pelaku pasar modal. Ridwan Kamil, Politikus Partai Golkar, yang dijagokan bertarung di Pilkada Jakarta, tampil dalam acara apresiasi nasabah Sinarmas Sekuritas Services di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (9/8). Emil menjadi pembicara acara bincang-bincang bertema ”Indonesia Emas 2045” di tengah makan malam gala yang dihadiri investor ritel dan institusi, pemangku kebijakan di sektor keuangan, serta karyawan dan pejabat perusahaan Grup Sinarmas yang didirikan konglomerat Eka Tjipta Widjaja.
Berbicara sebagai Gubernur Jabar 2018-2023 bersama anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Gandi Sulistiyanto Soeherman, Emil menyampaikan pandangannya tentang Indonesia dua dekade ke depan. Ia mengemukakan strategi peningkatan SDM, pendewasaan berdemokrasi, adaptasi teknologi, hilirisasi, hingga isu keberlanjutan lingkungan. Yang menonjol dari kehadiran Emil di acara yang mendatangkan legenda film laga asal Hong Kong, Jackie Chan, itu adalah adanya suara kampanye. Dari Wantimpres hingga pembawa acara mendukung Emil yang telah ditetapkan Koalisi Indonesia Maju, koalisi pemenang Pilpres 2024, sebagai calon gubernur Jakarta. Agenda serupa pernah terjadi pada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dua minggu sebelum hari-H Pilpres 2004 pada 14 Februari, Prabowo hadir sebagai bintang tamu di acara Trimegah Sekuritas Indonesia, di Jakarta, Rabu (31/1). Prabowo menyampaikan gagasan ekonominya ke depan. Ia juga bercerita pengalaman gagalnya saat berinvestasi di pasar modal Eropa. Acara bertajuk Trimegah Political and Economic Outlook 2024 itu dihadiri lebih dari 1.500 nasabah dan relasi perusahaan. Hadir pula tokoh dan menteri pendukung Prabowo, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, eks Mendag M Lutfi, dan pengusaha nasional Garibaldi Thohir. Gaya kampanye politik lewat diskusi atau presentasi menyangkut isu ekonomi mampu menggaet investor pasar modal, yang jumlah entitas dan asetnya terus meningkat.
Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Juni2024 mencatat, jumlah investor pasar modal tembus 13 juta entitas, jauh berkembang dari tahun pemilu sebelumnya pada 2019, di 2,4 juta entitas dan tahun 2014, di 364.500 entitas Dari 13 juta investor sampai semester I-2024, 0,33 % adalah investor institusi, seperti perusahaan, manajemen reksa dana, dana pensiun, dan asuransi. Mereka menguasai kelolaan aset sa ham, obligasi, serta reksa dana terbesar hingga Rp 6.595,15 triliun, 99 % dari total investor pemilik single investor identification (SID) di pasar modal adalah investor individu Indonesia yang menguasai aset sejumlah Rp 1.200,49 triliun. Berdasar penghasilan, 16 % investor individu menguasai 68 % aset tersebut. Mereka adalah investor berpenghasilan Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 500 juta. Masuknya agenda politik di panggung pasar modal bisa dijelaskan dengan realita bahwa pemilik kapital atau kekayaan banyak beraliansi dalam politik negara. (Yoga)
Layanan Terindikasi Judi Daring di BRI Ditutup
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menepis tudingan Kemenkominfo mengenai indikasi pemanfaatan layanan sistem pembayaran untuk aktivitas perjudian, melalui internet banking web BRI, telah ditutup pada 28 Februari 2023. Sebelumnya, Kemenkominfo melalui keterangan resmi, Jumat (9/8) menyatakan akan menjatuhkan sanksi pencabutan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (PSE) 21 penyelenggara jasa pembayaran (PJP) yang terlibat dalam judi daring. Para PJP yang masuk dalam daftar diminta menyerahkan hasil audit layanan sistem elektronik paling lambat tujuh hari kerja setelah surat peringatan diterima.
BRI termasuk dalam daftar PJP yang terindikasi dimanfaatkan untuk aktivitas perjudian, yaitu internet banking website. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menepis tudingan tersebut. Ia mengatakan, BRI tidak memfasilitasi transaksi judi online pada semua kanalnya dan turut aktif memberantas judi online dengan memblokir rekening yang terindikasi terkait judi online. ”Channel layanan internet banking web BRI (yang disebut siaran pers tersebut) telah ditutup sejak 28 Februari 2023 dan telah dilaporkan pada otoritas terkait. BRI berkomitmen melaporkan ke otoritas jika terdapat rekening yang terdeteksi terkait dengan transaksi judi daring dan segera melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya secara tertulis, Selasa (13/8).
BRI terus memperkuat sistem internal untuk memerangi judi daring di Indonesia dengan menerapkan risk based approach, dalam kebijakan maupun sistem terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ini sekaligus melindungi BRI dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online. BRI juga melakukan enhanced due diligence (EDD), yaitu proses yang lebih mendalam dari customer due diligence (CDD) yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan. BRI juga melakukan web crawling ke berbagai situs judi daring untuk melakukan pendataan. ”Apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, tampilan situs judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening,” katanya. Sejak Juli 2023 hingga Juni 2024, BRI menemukan 1.049 rekening yang teridentifikasi terkait judi daring sekaligus ditindaklanjuti dengan pemblokiran. (Yoga)
Kasus dugaan korupsi lelang tender pengadaan barang dan jasa di ULP
Kejaksaan Negeri Bandung menahan seorang pegawai negeri sipil berinisial RA di Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kota Bandung terkait kasus dugaan korupsi lelang tender pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024. Pegawai itu diduga menerima uang dari calon peserta lelang hingga Rp 200 juta. ”RA terungkap dirinya diduga menerima uang Rp 200 juta dari pengusaha sebagai calon peserta lelang secara tunai dan rekening bank,” kata Kasi Intel Kejari Bandung Wawan Setiawan, Selasa (13/8). Wawan mengatakan, RA menerima gratifikasi hingga Rp 200 juta sebagai imbalan atas bantuan data informasi 14 tender yang disediakan Pemkot Bandung pada 2024.
Dimana RA berperan sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Bandung, yang bertugas menetapkan penyedia tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Modus dalam kasus ini, RA memberikan data terkait tender yang meliputi dokumen desain teknis bangunan, rancangan anggaran belanja, dan harga perkiraan sendiri. Pemberian data informasi ini untuk menguntungkan calon peserta lelang yang akan mengikuti tender proyek pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah. ”Para pengusaha yang merupakan calon penyedia tender terindikasi dipaksa untuk membeli data yang diberikan RA.
Dari temuan kami, para pengusaha menyetorkan uang dengan nilai yang bervariasi dari Rp 7 juta hingga Rp 90 juta,” ungkap Wawan. RA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Bandung. RA dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal 11 UU No 20/2021 mengatur soal tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara, sedangkan Pasal 12 E mengenai penerimaan gratifikasi dengan unsur paksaan. Akibat perbuatannya, RA terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. (Yoga)









