Sanksi denda kepada Perum Bulog akibat tertahannya peti kemas berisi beras di sejumlah pelabuhan mengungkap kembali persoalan lama, yaitu karut-marutnya tata kelola impor beras itu. Bukan sekadar persoalan teknis bongkar-muat, tertahannya peti kemas tersebut merupakan buntut perencanaan impor yang tak matang hingga ada indikasi penyelewengan dalam prosesnya. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat terdapat 1.600 peti kemas berisi 490 ribu ton beras impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari laporan petugas pabean kepada Kemenperin, barang-barang itu merupakan bagian dari 26.415 peti kemas yang tertahan di pelabuhan akibat melanggar aturan impor.

Akibatnya, Bulog terkena demurrage Rp 350 miliar karena peti kemas itu tertahan sejak awal tahun. Demurrage adalah denda yang harus dibayar pemilik barang pada pemilik peti kemas dan pelabuhan karena melewati batas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan. Bulog berdalih, keterlambatan bongkar-muat akibat masalah teknis, dari keterlambatan kapal hingga masalah cuaca dan hari libur. Namun, menurut laporan pabean, peti kemas berisi beras impor itu tertahan karena masalah dokumen impor. KPK juga tengah menyelisik persoalan ini setelah menerima aduan dari lembaga yang menyebut tertahannya beras impor di pelabuhan berhubungan dengan dugaan proses pengadaan dari Vietnam yang bermasalah, karena penggelembungan harga.

Persoalan ini tak terjadi seandainya Bulog memiliki proses perencanaan hingga teknis pengadaan beras impor yang baik. Demurrage menjadi beban tambahan pengadaan beras yang ditanggung Bulog dan menjadi kerugian negara. Terutama karena beras impor tersebut akan dijadikan cadangan beras pemerintah untuk program penstabilan harga. Masalah serupa mungkin terulang karena Bulog akan mengimpor beras untuk menutup kekurangan produksi 4 juta ton akhir tahun ini. Di luar perbaikan tata kelola, penegak hukum serius mengusut persoalan pengadaan beras impor yang berkali-kali terjadi. Jangan memberi ruang pada kesalahan atau penyelewengan, seperti suap dan korupsi, dalam tata kelola komoditas pangan yang bakal merugikan negara serta membebani masyarakat. (Yetede)

Saat masih memimpin Partai Golkar, Airlangga Hartarto telah memberi dukungan kepada para calon kepala daerah. Di tingkat provinsi, Golkar telah memberi rekomendasi kepada calon Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan dii pilkada Jabar, Golkar mendukung calon dari Gerindra, Dedi Mulyadi. Untuk pilkada Jatim, Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan untuk pilkada Jakarta, Golkar mendukung kadernya, Ridwan Kamil. Para analis politik mengatakan peta politik Golkar dalam pilkada berpeluang berubah setelah Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro mengatakan hal ini disebabkan referensi politik Airlangga kemungkinan bisa berbeda dengan ketua umum baru nanti.

Menurut Agung, perubahan signifikan ada kemungkinan akan terjadi pada wilayah yang strategis, misalnya, pemilihan Gubernur Banten dan DKI Jakarta. Agung mengatakan Ketua Umum Golkar yang baru bisa saja mengubah rekomendasi terhadap bakal calon yang akan diusung. Rekomendasi Golkar untuk Airin Rachmi Diany di Banten bisa terancam gagal apabila ketua umum baru memiliki preferensi politik yang berbeda. Selain rekomendasi di pilkada Banten, kans Ridwan Kamil yang digadang-gadang didampingi oleh Suswono dari PKS di pilkada Jakarta bisa pupus. “Bisa saja berubah kalau preferensi ketua umumnya ingin Ridwan Kamil-Kaesang, misalkan,” kata Agung, Rabu, 14 Agustus 2024. (Yetede)

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah menghadapi tantangan berat, terutama terkait rendahnya daya saing sektor ini dibandingkan dengan negara-negara penghasil migas lainnya. Berdasarkan data IHS Markit, Indonesia berada di posisi 9 dari 14 negara di Asia Pasifik dalam hal daya tarik investasi di sektor hulu migas. Bahkan, di ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Myanmar.

Industri hulu migas Indonesia mengalami penurunan daya tarik investasi, terlihat dari rendahnya posisi dalam peringkat regional dan global. Beberapa kontraktor, seperti Mubadala Energy, Pertamina Hulu Energi, dan Petronas, berencana melepas sebagian hak partisipasi di wilayah kerja mereka untuk berbagi risiko. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi dan tata kelola yang menjadi perhatian utama investor. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif bagi kontraktor. Namun, upaya ini perlu lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan minat investor dalam mengelola potensi energi di Indonesia.

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan penetrasi produk furnitur asal Indonesia di negara tujuan ekspor baru guna menyiasati pelemahan permintaan yang terjadi di pasar tradisional produk nasional. Kementerian Perindustrian mengaku bakal menyusun strategi yang berfokus kepada lima hal, yaitu fasilitasi keter-sediaan bahan baku; fasilitasi ketersediaan SDM terampil; fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar; fasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk; serta fasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi. Selain itu, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri furnitur, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan berupa tax allowance, serta kemudahan prosedur ekspor produk hilir dan impor bahan baku atau bahan penolong. “Semua program tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Selasa (13/8).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika, telah mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar global produk furnitur domestik. Dengan fokus pada fasilitasi bahan baku, pengembangan sumber daya manusia terampil, ekspansi pasar, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui insentif perpajakan dan kemudahan prosedur ekspor-impor, sektor furnitur menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah dua tahun mengalami kontraksi. Upaya ini juga didukung oleh partisipasi aktif dalam pameran internasional seperti IndexPlus Delhi 2024 dan pemanfaatan peluang di pasar non-tradisional seperti India, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri furnitur Indonesia di kancah global.

Maskapai Batik Air (Lion Air Group) secara resmi membuka rute penerbangan Padang—Kuala Lumpur sejak 12 Agustus 2024. Rute penerbangan internasional ini menambah pilihan penumpang menggunakan maskapai untuk datang ke Sumatra Barat dan sebaliknya. Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro, berharap bahwa rute penerbangan baru ini dapat mengakomodir kebutuhan perjalanan internasional masyarakat Sumbar yang ingin bepergian ke Malaysia, dan sebaliknya wisatawan dari Malaysia bisa dengan mudah untuk datang ke Ranah Minang.

Batik Air telah membuka rute penerbangan internasional Padang—Kuala Lumpur untuk memfasilitasi kebutuhan perjalanan masyarakat Sumatra Barat ke Malaysia dan mendukung kedatangan wisatawan Malaysia ke Ranah Minang. Menurut Danang Mandala Prihantoro dari Batik Air, rute ini menawarkan perjalanan yang cepat dan nyaman, dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Batik Air juga menyediakan koneksi penerbangan yang luas dari Kuala Lumpur ke berbagai destinasi internasional lainnya, seperti Arab Saudi, Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia, menjadikan rute ini strategis untuk para pelancong.

Bank Indonesia (BI) masih mengawasi pasar valuta asing (valas) dengan ketat. Yang terbaru, di awal pekan ini, BI bersama Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan delapan bank menyepakati pengembangan Central Counterparty (CCP). CCP akan beroperasi di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, CCP dibentuk untuk pengembangan infrastruktur transaksi repo hingga derivatif. Menurut Destry, selama ini di pasar derivatif ada fragmentasi. Maksudnya, BI melihat hanya segelintir bank yang aktif bertransaksi di pasar uang. "Padahal bank lain punya peluang melakukan hal yang sama. Hanya saja tidak terlalu aktif, jadi agak sulit saat mau transaksi repo ataupun derivatif lainnya," kata Destry ke KONTAN, kemarin. 

Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services BPD Jawa Timur (Bank Jatim) menyebut, berbagai instrumen pengelolaan valas dari BI berpotensi meningkatkan likuiditas valas perbankan. "Dampak pada likuiditas tergantung pada desain instrumen, kondisi pasar dan kapasitas perbankan dalam memanfaatkan instrumen tersebut," kata Edi, kemarin. "Sejauh ini masih aman. Cadangan devisa bisa dilihat masih tinggi," ujar Destry. Hingga Juli 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai US$ 145,4 miliar, naik dari Juni 2024 sebesar US$ 140,2 miliar. Aliran dana asing masuk ke dalam negeri saat ini memang cukup besar. Kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) per 12 Agustus berada di level tertinggi sejak Februari 2024, mencapai Rp 823,2 triliun. Simpanan dalam bentuk valas juga masih tumbuh dua digit. Menilik data BI, per Juni 2024, simpanan dalam bentuk valas mencapai Rp 1.331 triliun, naik 19,55% secara tahunan. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, getolnya BI menerbitkan berbagai instrumen pengendali pasar valas mulai menstabilkan dan menguatkan nilai tukar rupiah. Sepekan terakhir, misalnya, rupiah menguat ke kisaran Rp 15.900-an per dolar AS.

Laju penerimaan pajak hingga awal paruh kedua tahun ini melambat. Per akhir Juli, realisasinya baru melampaui separuh target, bahkan menurun dibandingkan periode sama tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 senilai Rp 1.045,32 triliun. Angka ini setara 52,56% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Namun jumlah itu turun 5,8% year on year (yoy). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak sebenarnya tertekan sejak Maret 2024. Adapun pada Januari dan Februari 2024 penerimaan pajak masih positif. "Cerita saya sampai Juni kemarin kebanyakan pajak mengalami tekanan sebetulnya bukan dari Januari, tekanan mulai terlihat pada Maret, April, Mei," ujar dia, kemarin. Kontraksi penerimaan pajak masih disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) baik migas maupun nonmigas. Penerimaan PPh migas tercatat Rp 39,32 triliun atau secara bruto turun 13,21% yoy. 

Sementara penerimaan PPh nonmigas senilai Rp 593,76 triliun atau secara bruto turun 3,04% yoy. Penurunan PPh nomigas sejalan dengan kontraksi setoran PPh badan sebesar 33,5% yoy menjadi Rp 191,85 triliun, karena penurunan harga komoditas. Padahal jenis pajak ini berkontribusi cukup besar, yakni 18,4%. Sejalan dengan kontraksi penerimaan pajak secara total, pendapatan negara per akhir Juli juga menurun 4,3% yoy menjadi Rp 1.545,4 triliun. Realisasi itu setara 55,1% dari target APBN 2024. Sebaliknya, kinerja belanja negara pada akhir Juli 2024 tumbuh 12,2% yoy menjadi Rp 1.638,8 triliun, setara 49,3 dari target APBN 2024. Pengamat Perpajakan Center of Indonesia Taxation analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti kinerja penerimaan PPN dalam negeri yang masih mencatatkan kontraksi. Meski demikian, kata dia, berdasarkan data setoran PPN secara bulanan, kontraksi Juli 2024 membaik. Dia menilai pemerintah perlu menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan. "Dengan risiko politik yang ada, kenaikan tarif PPN pasti akan riuh sekali," kata Fajry, kemarin.

Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) kembali dikocok ulang. Dalam peninjauan MSCI Indonesia, ada lima saham yang masuk kategori MSCI Small Cap Indexes. Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang tadinya menempati MSCI Global Standard Indexes, turun kelas ke kategori MSCI Small Cap Indexes List. Di saat bersamaan, MCSI juga memasukkan empat saham lainnya, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), PT MD Pictures Tbk (FILM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Daftar baru MSCI ini mulai efektif pada 2 September 2024. Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengatakan, masuknya kelima emiten ini ke dalam MSCI Small Cap Index menjadi kabar positif yang umumnya memberikan katalis terhadap saham-saham bersangkutan.

Biasanya, akan ada arus masuk dana asing atau capital inflow pada saham-saham ini karena manager investasi dan investor asing acap menyesuaikan kembali alias melakukan rebalancing portofolio mereka. Martha Christina, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas mengatakan, dari sisi fundamental, ANTM dan INCO tak terlalu menarik ketimbang emiten lainnya. Ini lantaran kedua saham tersebut masih tersengat sentimen penurunan harga komoditas nikel. Nah, yang menarik adalah masuknya WIKA ke indeks MSCI. Emiten pelat merah itu belum menerbitkan kinerja keuangan semester pertama. Tapi di kuartal I-2024, WIKA masih merugi. Namun, yang membuat WIKA masuk MSCI adalah karena sahamnya likuid dan kapitalisasi pasar terbesar di sektornya. MSCI Indonesia Small Cap Index sendiri terdiri dari 47 saham dengan kapitalisasi pasar kecil, dan mengkaver 14% pasar Indonesia.

Memasuki semester II-2024, sederet emiten menggelar aksi korporasi melalui anak usaha. Aksi ini ditempuh melalui akuisisi, pendirian anak usaha baru, hingga pembentukan usaha patungan alias joint venture (JV). Terbaru, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) bersama PT Bangun Daya Utama mendirikan dua usaha patungan pada 12 Agustus 2024. Keduanya adalah PT Pembangkit Energi Terbarukan (PET) dan PT Mandiri Energi Terbarukan (MET). Direktur Utama Bukaka Teknik Utama Irsal Kamarudin bilang, PET dan MET diharapkan bisa mendongkrak pendapatan BUKK. PT Indika Energy Tbk (INDY) juga kembali membuat entitas usaha baru untuk memperkuat diversifikasi bisnis non-batubara. Anak usaha INDY mendirikan PT Kalista Biru Nusantara, yang bergerak di bidang penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Selain BUKK, PT Soechi Lines Tbk (SOCI) juga menggelar ekspansi dengan mendirikan dua anak usaha bidang pelayaran di luar negeri. SOCI mendirikan Glory Shipping Maritime Pte. Ltd. yang berlokasi di Singapura, serta Global Ocean Lines Ltd. yang berkedudukan di Marshall Islands.

Sementara itu, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) lewat anak usahanya, PT Global Chemindo Megatrading bersama dengan Lian SGP Holding Pte Ltd mendirikan PT Livzon Pharma Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang industri bahan farmasi aktif, dengan investasi awal sebesar Rp 650 miliar. Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah mengamati, aksi emiten melalui anak usaha ini lebih ditujukan untuk strategi jangka panjang. Sebagai pendongkrak pendapatan maupun efisiensi bisnis grup emiten . Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi melihat, emiten tambang batubara yang rajin menggelar aksi korporasi melalui anak usaha, bertujuan untuk diversifikasi. Harapannya, bisa meningkatkan porsi pendapatan dari bisnis non-batubara.