Gonjang-ganjing Partai di Ujung Kekuasaan Jokowi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Presiden Joko Widodo berniat merebut partai itu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia mendengar cerita itu dari seorang mantan menteri. Ia pun mengungkit pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar beberapa waktu lalu sebagai bagian dari cawe-cawe Istana. "Melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut itu benar," ujarnya. Cawe-cawe Jokowi terhadap lingkup internal partai politik, menurut Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, dilakukan karena ia sedang menyiapkan diri untuk bisa melawan setelah tak lagi menjadi presiden.
Di sisi lain, Jokowi memiliki kepentingan untuk menjaga anak-anaknya dari serangan politik. Ray menilai Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih dan Kaesang Pangarep menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atas bantuan Jokowi sebagai presiden. Mereka tak memiliki kekuatan politik sendiri. Bila Jokowi tak punya status, posisi keduanya bisa terancam. "Ketakutan ini wajar karena Jokowi memiliki banyak orang yang dikecewakan," kata Ray. Dalam kekhawatiran itu, Jokowi berupaya mengendalikan partai-partai tetap berada di tangannya meski sudah tak lagi menjadi presiden. Caranya, menggunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi mereka. "Kasus Airlangga sudah menjadi bukti keberhasilan penggunaan instrumen hukum itu," ucap Ray.
Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan campur tangan Istana di tubuh partai merupakan pola untuk mengendalikan pertarungan kekuasaan dan perburuan rente. Menurut Arif, partai-partai tidak berani melawan karena mereka tidak bersih dari belitan kasus hukum. Hal ini mempermudah penggunaan instrumen penegakan hukum demi penundukan politik. Di sisi lain, partai-partai tidak ingin kehilangan akses terhadap patronase negara. Para elite partai tetap berusaha menjadi bagian dari pemerintahan. "Kendati untuk mendapat itu partai harus kehilangan otonomi organisasi,” ujarnya. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023