Tingkat Pengangguran Tinggi
Anggaran IKN Menurun
Dana Korupsi Harvey Moeis
Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pilkada
Industri Perbankan Berhasil Meraup Laba Bersih Sebesar Rp 126,52 Triliun
Pertumbuhan Kredit Konsumer
Saham BREN Bergerak Positif
Solusi Lain selain Menghentikan Penjualan Mobil ICE
Nusantara Mulai Berbenah
Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.
Berburu Investor untuk IKN
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Prabowo menekankan prioritasnya pada pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, salah satu tantangan utama adalah anggaran besar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan ini.
Prabowo menyatakan, “Dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini,” menggarisbawahi pentingnya kehadiran investor untuk mendukung proyek IKN. Meskipun beberapa investor telah menunjukkan minat, jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan.
Regulasi terbaru, seperti PP No. 29/2024 dan Keppres No. 25/2024, dirancang untuk memudahkan proses investasi di IKN. Namun, pragmatisme tetap menjadi panduan utama bagi para investor yang memerlukan jaminan lebih dalam hal infrastruktur, stabilitas sosial-politik, dan konsistensi regulasi sebelum melakukan investasi besar. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menjaga komitmennya agar proyek IKN tetap berkelanjutan dan menjadi wujud pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.









