Kalangan pengusaha membutuhkan kepastian hukum dan politik dalam menjalankan bisnis dan berkontribusi ke ekonomi. Itu sebabnya, kondisi politik yang memanas belakangan ini sangat disayangkan, lantaran bisa menimbulkan keraguan dunia usaha untuk berekspansi, berinvestasi, hingga memacu produksi. Banyak kalangan khawatir,  kembali panasnya politik nasional malah akan kontraproduktif ke ekonomi. Pengusaha dan konsumen akan wait and see, seperti yang terjadi pada Pilpres Februari 2024, sehingga roda ekonomi tidak berputar. Sebagai catatan, motor utama pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 bukanlah konsumsi rumah tangga, melainkan belanja parpol dan pemerintah yang naik tajam. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di periode itu masih di bawah 5%, yang terus berlanjut sampai kuartal II. Adapun mesin pertumbuhan ekonomi kuartal II adalah investasi. (Yetede)

The Fed tampak sudah memastikan bahwa suku bunga acuan akan diturunkan pada pertemuan kebijakan September 2024. Sebagaimana pandangan yang berkembang belakangan ini, bank sentral Amerika Serikat tersebut menyatakan aktivitas ekonomi akan terganggu jika suku bunga terlalu lama dipertahakan di level tinggi. Risalah hasil pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada 30-31 Juli 2024 menyebutkan, sebagian besar pejabat The Fed mengatakan bahwa langkah penurunan suku bunga mungkin diambil pada pertemuan 17-18 September 2024. Risalah yang dirilis pada Rabu (21/08/2024) pada setempat itu juga bahkan memperlihatkan ada beberapa pembuat kebijakan yang bersedia mulai memangkas suku bunga pada pertemuan di akhir Juli tersebut. Tapi FOMC memutuskan untuk mempertahankan fed funds rate dikisaran 5,25%-5,50%. (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan limited review laporan keuangan semester I-2024 sebagai bagian dari rencana bisnis bank (RBB) tahun ini untuk melakukan aksi korporasi. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, publikasi laporan keuangan saat ini dalam bentuk limited review masih sesuai dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 37/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan. Review laporang keuangan tersebut juga dilakukan oleh KAP Rintis Jumadi dan Rekan bagian global dari PWC. "Pelaksanaan aksi limited review laporan keuangan ini adalah bagian dari aksi korporasi, bertujuan untuk memperkuat anak perusahaan kami, dan tentunya masuk dalam bisnis bank tahun ini," ujar Novita. (Yetede)

Nasib skema power wheeling di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia. Skema ini akan dibahas pemerintah dengan  DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Penyusunan RUU EBET ditargetkan rampung paling lambat akhir September 2024. Power Wheeling merupakan  skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN. Artiannya pengembangan listrik swasta dapat menggunakan  jaringan transmisi  tersebut untuk mendistribusikan daya langsung ke pelanggan. Adapun mekanisme  yang berlaku saat ini yakni PLN membeli daya yang dihasilkan produsen listrik dan kemudian mendistribusikan ke pelanggan. Dalam rapat perdana dengan jajaran ESDM pada Selasa (20/8/2024), Bahlil mendorong agar rancangan EBET segera disahkan. Namun belum ada pembahasan detil mengenai power wheeling. Pasalnya, hal itu akan diulas lebih mendalam pada rapat berikutnya. (Yetede)

Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat beberapa waktu terakhir, kini menghadapi tantangan serius dari kondisi politik dalam negeri yang mulai memanas. Polemik peraturan Pilkada antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan DPR yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di masyarakat, turut menyeret turun IHSG hingga 65,92 poin atau 0,87% ke level 7.488. Ini menunjukkan stabilitas politik sangat krusial bagi keberlangsungan pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia. Founder Stocknow.id Hendra Whardana mengingatkan bahwa stabilitas politik menjadi perhatian utama dalam menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Dalam beberapa bulan terakhir, aliran dana asing masuk ke pasar  saham Indonesia, terutama di sektor perbankan, menunjukkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. (Yetede)

Meskipun mengalami koreksi pada perdagangan Kamis, 22 Agustus, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali menguat di sisa tahun 2024. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) di level 7.554,59. Penurunan sebesar 0,87% yang terjadi pada Kamis ini disebabkan oleh aksi ambil untung dan situasi politik yang memanas, terkait demonstrasi besar-besaran menolak pengesahan RUU Pilkada. Namun, para pelaku pasar tetap optimistis bahwa tren positif IHSG akan berlanjut, didorong oleh masuknya aliran dana investor asing.

Menurut Satria Sambijantoro, Head of Research Bahana Sekuritas, "Aksi beli investor asing ke pasar saham Indonesia berpotensi berlanjut karena masih banyak katalis positif." Ia menambahkan bahwa meskipun IHSG sempat tertekan akibat demonstrasi, stabilitas politik Indonesia dinilai masih lebih kondusif dibandingkan negara-negara lain.

Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, menambahkan bahwa IHSG masih dapat reli dan mencapai level 7.800-8.000. Menurutnya, "Masuknya arus modal asing membuat pasar percaya diri sehingga IHSG kerap mencapai rekor baru."

Sementara itu, Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, juga melihat peluang akumulasi saham oleh investor asing yang masih terbuka, dengan target IHSG mencapai 7.640-7.720 di akhir tahun 2024.

Pasar saham Indonesia mencapai rekor tertinggi pada penutupan perdagangan Rabu, 21 Agustus, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.554,59. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami penguatan, menunjukkan stabilitas ekonomi. Namun, euforia ini hanya berlangsung sementara. Aksi massa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjadi pada hari berikutnya mengakibatkan IHSG turun 1,11% ke level 7.470. Aksi ini merupakan respon terhadap keputusan DPR yang dianggap melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Keputusan DPR yang tidak sejalan dengan putusan MK dianggap sebagai "bentuk pembangkangan terhadap konstitusi" dan memicu reaksi massa yang meluas. Aksi ini juga berdampak pada psikologi pasar, di mana investor khawatir bahwa ketidakstabilan politik dapat mengganggu perekonomian negara.

Stabilitas politik untuk menarik investasi. Jika tatanan politik dan ekonomi yang demokratis dipertahankan, kepercayaan publik terhadap perekonomian akan terus tumbuh. Namun, jika hukum dan konstitusi terus diabaikan, ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan pada sistem.