Berbagai elemen masyarakat akan tetap mengawal putusan MK dan pembatalan pembahasan RUU Pilkada. Gelombang aksi masyarakat bukan tidak mungkin kembali terjadi jika pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mematuhi putusan MK dalam Pilkada 2024 tidak dilaksanakan. Pada Kamis (22/8), unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu untuk menuntut DPR mematuhi Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 dan No70/ PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan titik penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah. Mereka juga mendesak DPR menghentikan pengesahan RUU Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang telah diputuskan oleh MK.

Selain di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, unjuk rasa, juga terjadi di depan Gedung DPRD Jateng di Semarang; Titik Nol Kilometer Yogyakarta; Gedung DPRD Jabar di Bandung; Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim; dan Kantor DPRD Kota Malang, Jatim. Unjuk rasa serupa juga digelar di depan Kantor DPRD Sultra di Kendari; Balai Kota Surakarta di Jateng; Kampus Universitas Mulawarman di Samarinda, Kaltim; DPRD Sumbar di Padang; dan DPRD Sulsel di Makassar. Di Jakarta, tidak lama setelah pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan RUU Pilkada batal disahkan dan pendaftaran Pilkada 2024 mengikuti putusan MK, pengunjuk rasa di depan Gedung DPR mulai beranjak membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB. (Yoga)

Seiring pulihnya kepercayaan bisnis secara bertahap, iklim investasi di sektor properti diharapkan kian pulih. Subsektor perumahan, pusat data, dan kawasan industri dinilai masih menjadi unggulan pertumbuhan sektor properti. Berdasar data Kementerian Investasi, selama semester I (Januari-Juni) 2024, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran merealisasikan investasi sebesar Rp 62,9 triliun. Dari jumlah itu, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 36,6 triliun dan penanaman modal asing Rp 26,3 triliun. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menduduki peringkat keempat sektor dengan realisasi terbanyak.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, investor properti selektif dalam memilih aset. Ini berkaitan dengan kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kuadran siklus properti, sejumlah subsektor properti baru dalam tahapan mulai pulih. Meski demikian, beberapa subsektor sudah bangkit lebih dulu, seperti kawasan industri, perumahan, pusat data, dan hotel. Salah satu pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Selain itu, potensi imbal hasil dari investasi properti. Semakin besar pasarnya, minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi.

Investasi di sektor perumahan dan pusat data dinilai paling berpotensi tumbuh. Investor antara lain membidik pusat data di kawasan dalam kota yang telah dilengkapi infrastruktur. Kendala yang muncul adalah ketersediaan jaringan listrik berkapasitas besar. ”Kendalanya lebih ke suplai tenaga listrik berkapasitas megawatt. Sebenarnya banyak permintaan pembangunan pusat data di dalam kota, tapi kebutuhan listrik menjadi kendala utama,” ujar Ferry, Kamis (22/8). Sementara, gedung perkantoran yang kosong tetap dilirik investor untuk diakuisisi. Beberapa gedung perkantoran yang beralih kepemilikan merupakan gedung grade A di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta. Sepanjang semester I-2024, setidaknya ada akuisisi kepemilikan 3-4 gedung perkantoran. (Yoga)

Isu ketidakpastian hukum pascaputusan MK dan revisi UU Pilkada memicu keresahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Para pengusaha memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat merusak keyakinan investor dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional, terutama di tengah situasi politik yang memanas. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, Kamis (22/8) di Jakarta, mengatakan, isu ketidakpastian hukum yang terjadi pascaputusan MK dan revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berdampak pada iklim berusaha di Tanah Air. Apalagi, saat ini isu ketidakpastian hukum itu telah menyulut keresahan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, penyelenggaraan pilkada yang kondusif dibutuhkan sebagai syarat menjaga keyakinan investor dan kepercayaan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dan elite partai politik diharapkan bisa menjaga kondusivitas situasi dan tidak menambah ketidakpastian hukum. ”Isu ketidakpastian hukum ini harus dijawab bersama karena ini bisa menyangkut kondisi dunia usaha juga nantinya. Ini menyangkut tingkat kepercayaan dari investor terhadap pasar keuangan kita dan kondisi ekonomi kita.

Kami sangat berharap elite politik bisa menjaga situasi kondusif,” kata Sarman. Ia mengingatkan, saat ini sedang banyak tekanan ekonomi yang mesti dihadapi pelaku usaha. Keresahan kondisi sosial dan politik di dalam negeri serta ketidakpastian hukum dikhawatirkan hanya akan menambah tekanan terhadap ekonomi. ”Jakarta ini kota jasa, kota dagang. Kalau sampai isu ini menyulut aksi unjuk rasa terhadap isu UU Pilkada ini mengganggu aktivitas ekonomi Jakarta, ekonomi nasional juga akan terganggu. Jadi, kami berharap marilah elite politik bersama menjaga kondusivitas Indonesia dan jalannya pilkada,” kata Sarman. (Yoga)

Para siswa tingkat SMA terlihat menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024), untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya di kalangan pelajar, diluncurkan oleh OJK . Acara tersebut mengangkat tema ”Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045”. Dimana kegiatan ini sekaligus untuk memperingati Hari Indonesia Menabung 2024. (Yoga)

Sesuai isi Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, porsi belanja lain-lain dalam komponen Belanja Pemerintah Pusat tahun depan adalah Rp 631,8 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Besarnya alokasi belanja lain-lain berpotensi menimbulkan risiko banyak pos belanja yang tidak transparan dan tidak diungkap secara detail kepada publik. Pada tahun 2020, realisasi belanja lain-lain hanya Rp 120 triliun, turun menjadi Rp 79,7 triliun pada 2021, naik menjadi Rp 404,3 triliun (2022), turun lagi ke Rp 225 triliun (2023), dan Rp 355,4 triliun pada Outlook 2024. Dalam RAPBN 2025, belanja lain-lain itu bahkan menduduki porsi belanja terbesar di antara komponen belanja pemerintah pusat lainnya.

Alokasinya mencapai 23,5 % dari total alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Rp 2.693,2 triliun. Belanja lain-lain itu melebihi belanja modal yang hanya Rp 190,6 triliun, belanja pegawai Rp 513,2 triliun, dan belanja bansos Rp 152,6 triliun. Bahkan, melampaui pembayaran bunga utang yang tiga tahun terakhir ini paling tinggi dalam belanja pemerintah pusat dan dialokasikan Rp 552,8 triliun dalam RAPBN 2025. Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 tidak menjelaskan secara rinci jenis kebutuhan apa saja yang dicakup dalam pos belanja lain-lain tersebut. Namun, mengutip laman resmi Kemenkeu, belanja lain-lain umumnya dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Kemenkeu, Wahyu Utomo Kamis (22/8). menjelaskan, belanja lain-lain digunakan untuk kebutuhan pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Setiap tahun, pemerintah membayarkan kompensasi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan pasokan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Ada pula kebutuhan anggaran cadangan, seperti untuk pangan, bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya yang diperkirakan bisa terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Dalam RAPBN 2025, jumlah alokasi untuk belanja lain-lain meningkat signifikan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. (Yoga)

Kebutuhan transisi energi dari bahan bakar fosil ke pembangkit energi baru dan terbarukan meningkatkan kebutuhan baterai di seluruh dunia. Untuk itu, dunia perlu mengembangkan teknologi, investasi, serta kebijakan untuk meningkatkan produksi baterai yang berkelanjutan. Baterai berkapasitas besar dan dapat diisi ulang dibutuhkan untuk transisi itu. Sejauh ini, dunia mengandalkan baterai dengan teknologi Litium-ion (Li-ion) yang telah dikembangkan 30 tahun lalu, menggantikan baterai timbal-asam yang ditemukan abad ke-19. Shirley Meng, profesor Pritzker School of Molecular Engineering The University of Chicago, mengungkapkan, saat ini dunia sudah mampu memproduksi 1 terawatt jam (TWh) baterai Li-ion per tahun.

Kapasitas tersebut cukup untuk memberi daya pada jaringan listrik AS selama satu jam. ”Kapasitas baterai yang dapat kita produksi baru 1 % dari kebutuhan 200 hingga 300 terawatt jam agar transisi energi terjadi,” tuturnya dalam presentasinya di acara ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABTC) ke-2 di Singapura, Rabu (21/8). Sejauh ini, negara-negara Asia, seperti China, Jepang, dan Korsel, menjadi kontributor terbesar dalam produksi baterai tersebut.  adapun, material penghasil daya di baterai diambil dari berbagai belahan dunia.

Seperti litium, sebagai elektron baterai, yang banyak berasal dari China, Australia, dan beberapa negara Amerika Latin. Bahan katoda baterai, nikel, kobalt, dan mangan yang salah satunya banyak di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar, setiap negara, perlu menghitung kebutuhan masing-masing dan strategi untuk mengembangkan alternatif baterai. AS, kata Shirley, kini mengembangkan natrium yang dianggap sebagai alternatif litium. ”Jika Anda menginginkan teknologi baterai lain yang dapat mencapai kapasitas terawatt-jam dalam waktu kurang dari 20 tahun, Anda harus memiliki kimia alternatif,” ujarnya. (Yoga)

Perusahaan teknologi raksasa Meta menyebutkan, setiap hari terdapat 600 juta percakapan antara konsumen dan lembaga bisnis dalam aplikasi pesan instan Whatsapp secara global. Percakapan pribadi dengan lembaga bisnis ternyata membuat konsumen lebih nyaman dan lebih terikat secara emosi sehingga meningkatkan relasi mereka. Vice President of Southeast Asia and Emerging Market Meta Benjamin Joe menyampaikan, di Indonesia, 88 % pengguna individu Whatsapp aktif mengirim pesan kepada pemilik bisnis melalui aplikasi tersebut setidaknya sekali dalam seminggu, layaknya berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Konsumen dengan santai, tetapi cepat dan mudah bisa berkirim pesan kepada pemilik bisnis untuk menyampaikan keluhan layanan, pertanyaan seputar produk/jasa, dan cara transaksi jual-beli barang.

”Di antara aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel pintar, aplikasi pesan instan telah menjadi aplikasi  utama,” ujar Benjamin di sela-sela acara Indonesia Whatsapp Business Summit 2024, Kamis (22/8). Berdasarkan survei yang dilakukan Kantar dan didukung Meta, diketahui 89 % warganet Indonesia menganggap mengirim pesan kepada pemilik bisnis lewat aplikasi pesan instan sebagai metode komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Sebanyak 83 % lebih percaya kepada pemilik bisnis jika mereka dapat berkomunikasi dengan berkirim pesan. Survei itu dilakukan pada 6.513 pengguna internet di 13 negara, termasuk Indonesia pada Maret 2024. Dari hasil temuan tersebut, dia meyakini mengirim pesan, antara lain pesan percakapan bisnis melalui aplikasi pesan instan telah menjadi bagian integral dalam hidup masyarakat di dunia.

Indonesia Country Director Meta Peter Lydian menyebutkan, ada revolusi percakapan yang tengah terjadi. Sebanyak 69 % responden Indonesia yang disurvei Kantar itu mengaku merasa frustrasi jika suatu pemilik jenama tidak memberikan opsi berkomunikasi lewat kirim pesan teks di aplikasi pesan instan. ”Dengan kata lain, pemilik jenama yang tidak menyediakan opsi komunikasi dengan konsumen lewat kirim pesan tertulis di aplikasi pesan instan akan kurang disukai. Sudah banyak konsumen merasa berkirim pesan teks mampu memberikan pengalaman komunikasi yang lebih personal,” kata Peter. Meta mengem bangkan aneka fitur yang memudahkan pemilik jenama semakin mudah menggaet konsumen dan menciptakan suasana komunikasi yang tepercaya. Salah satunya adalah fitur verifikasi akun atau Meta Verified centang biru.

Di Indonesia, yang termasuk salah satu pasar terbesar Meta, fitur ini sudah bisa diakses pengguna Whatsapp, terutama dari kelompok pemilik UKM. Director of Business Messaging Meta Dean Ostilly membenarkan kabar itu. Dalam demo singkat tentang apa itu Whatsapp Business Call di acara Indonesia Whatsapp Business Summit 2024, dia mencontohkan, operator telekomunikasi MyRepublic adalah contoh pemilik jenama yang sudah bisa mengakses Whatsapp Business Call versi Beta. Secara sekilas, cara kerja fitur itu mirip dengan layanan telepon konsumen (customer service) pada umumnya, yaitu konsumen Whatsapp bisa menelepon via Whatsapp ke akun jenama, lalu memencet nomor ekstensi yang dituju. Bedanya, Whatsapp Business Call baru bisa terjadi jika konsumen memberikan persetujuan agar ada panggilan percakapan dengan pemilik jenama. (Yoga)

Ratusan hektar sawah di Kabupaten Indramayu, Jabar, terdampak kekeringan pada musim tanam kedua. Jumlah itu diprediksi bertambah karena keke ringan masih bisa berlanjut. Produksi padi di lumbung pangan itu terancam menurun. Di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, kekeringan tampak dari tanah yang retak-retak. ”Rata-rata usia tanaman padi yang kekeringan ini 1,5 bulan. Itu lagi butuh banyak air,” ucap H Fahrurozi, Ketua Kelompok Tani Sriwijaya IV, Kamis (22/8). Kekeringan terjadi karena minimnya pasokan air saluran irigasi dari Bendungan Rentang di Majalengka dan Bendungan Cipanas.

Terakhir, sawahnya mendapat air pekan lalu, dengan debit yang sedikit karena harus berbagi dengan desa dan kecamatan lainnya. ”(Petani) di sini sudah sebulan enggak maksimal kebagian air,” ucapnya. Padahal, ia memperkirakan, di Desa Karanganyar sekitar 350 hektar terdampak kekeringan. Bahkan, sejumlah petani menggelar balap lari dan motor di sawah yang mengering, Selasa (20/8). ”Petani spontan saja (balap lari dan motor). Kami bikin ini biar kekeringan dipikirkan,” ungkap Fahrurozi yang turut serta dalam kegiatan itu. Setelah video balap lari dan motor di lahan kering itu tersebar di media, sejumlah lembaga pemerintah terkait datang ke daerah tersebut.

Ia berharap, pemerintah segera menangani dampak kekeringan itu agar petani tidak merugi. Sejauh ini ia menghabiskan 14 juta untuk biaya tanam dan pemupukan sawah seluas 2 hektar. Tanpa pasokan air, sawahnya terancam puso. ”Produksi padi juga berpotensi berkurang karena tanah tidak subur lagi. Tanahnya kering, retak-retak,” ucapnya. Namun, ia belum bisa memprediksi berapa penurunan produksi padi di lahannya. Dalam kondisi normal, ia bisa memanen 5 ton gabah kering panen (GKP). Kondisi serupa juga terjadi di desa lainnya di Kandanghaur. Dari 13 desa, hanya dua desa yang bisa terselamatkan jika pasokan air irigasi belum normal. Fahrurozi menyebut, hampir 80 % sawah di Kandanghaur kekeringan. Luas area tanamnya mencapai 4.000 hektar. (Yoga)

Penetrasi digital dalam dunia perdagangan datang begitu cepat, tak terkecuali bagi usaha kaki lima. Perlahan, para pedagang kecil tak mau tertinggal dalam euforia ekonomi digital. Semarak ekonomi digital terdengar hingga ke kawasan padat penduduk di pinggir Sungai Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalteng. Pada Senin (12/8) siang, sebuah sepeda motor melintas di atas jalan kayu dan berhenti dengan ban berdecit. Arianto (20) turun dari kendaraannya di depan warung Acil Agi (47). Dalam bahasa Banjar, acil berarti ’tante’ atau ’bibi’. Bisa juga panggilan ibu-ibu yang berjualan di pinggir jalan atau di warung makan.

Arianto mengambil tusukan kayu di sebuah stoples terbuka, lalu menusuk-nusuk pentol favoritnya. Ada pentol goreng, rebus, hingga yang bercampur telur dadar. Ada empat pentol dalam satu tusukan itu. Ditemani segelas es teh manis, Arianto mengunyah satu demi satu pentolnya. Ia kemudian beranjak untuk membayar. ”Berapa semuanya, Cil?” tanya Arianto. ”Rp 25.000 sama es teh,” jawab Acil Agi. Begitu merogoh kocek, Arianto bingung. Uangnya raib. ”Waduh, bisa QRIS, kah, Cil?” Giliran Acil Agi yang bingung. Meski sudah setahun menggunakan QRIS atau quick response Indonesian standard, Acil Agi masih agak asing dengan itu.

Ia lalu berteriak memanggil anaknya untuk mencari. Arianto menawarkan transfer antarbank, tetapi Acil Agi menolak. Akhirnya, anak Acil Agi tiba dengan sebuah gambar yang ia taruh di atas lapak. Arianto lalu memindai kode unik melalui layar teleponnya. Begitu selesai, Arianto berjalan pulang. Belum dua langkah berjalan ke jalanan kayu, anak Acil Agi teriak dari dalam rumah, “Di foto dulu, Mah, bukti transfernya.” Acil Agi menepuk jidatnya, Arianto kembali membuka telepon pintarnya. ”Sudah setahun lebih pakai ini karena ikut-ikut orang aja. Pedagang di sini, kan, pada pakai semua,” kata Acil Agi. Semua uang dari kode unik itu memang meluncur ke rekeningnya.

Tapi ia lebih suka menggunakan buku tabungan setiap dua sampai tiga bulan sekali untuk memeriksa tabungannya, terkadang lewat ATM. Hanya anak sulungnya yang bekerja di tengah kota yang menggunakan mobile banking untuk membantu ibunya memeriksa keuangan. Meski tergagap-gagap dengan teknologi, Acil Agi tak mau menyerah. Ia sudah menabung untuk membeli ponsel baru agar bisa memasang perangkat bank untuk mengatur sendiri keuangannya. Beberapa pedagang kaki lima lainnya di sekitar Kereng Bangkirai juga melakukan hal serupa. Meski masih gagap dengan era digital, pedagang kecil seperti Acil Agi membuktikan, dari pinggir sungai mereka tak mau melewati arus digitalisasi ekonomi. (Yoga)