Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir, untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penantian penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menguat, BI memilih langkah hati-hati untuk mencegah volatilitas yang berlebihan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendukung keputusan BI karena dianggap lebih baik dibanding spekulasi penurunan suku bunga di tengah kondisi ekonomi AS yang masih tidak stabil. Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), juga mengakui bahwa pelaku usaha menginginkan penurunan BI Rate, namun memahami alasan BI mempertahankannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Ryan Kiryanto, ekonom Associate Faculty LPPI, menyebut keputusan BI sebagai langkah tepat dan taktis dalam menjaga stabilitas moneter, khususnya dalam memperkuat nilai tukar rupiah. BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada kuartal IV/2024, setelah The Fed menurunkan suku bunganya pada bulan September mendatang.

Tarif penerbangan domestik yang tinggi di Indonesia telah menjadi perhatian serius, karena dapat menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun penerbangan bertarif rendah diharapkan membawa dampak positif, kenyataan di lapangan menunjukkan harga tiket yang lebih mahal, terutama pada beberapa rute domestik dibandingkan rute internasional. Faktor penyebabnya meliputi biaya operasional maskapai yang tinggi, keterbatasan kapasitas bandara, tingginya harga bahan bakar, hingga regulasi pemerintah dan sistem perpajakan yang menambah beban biaya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti masalah kekurangan pesawat sebagai salah satu penyebab tingginya harga tiket. Indonesia masih membutuhkan sekitar 200 pesawat tambahan untuk memenuhi permintaan penerbangan domestik pasca pandemi Covid-19. Meskipun maskapai seperti Garuda Indonesia, Pelita Air Service, dan AirAsia Indonesia sudah merencanakan penambahan pesawat, langkah ini merupakan solusi jangka menengah dan panjang.

Untuk solusi jangka pendek, opsi seperti pemangkasan pajak, pengaturan ulang slot penerbangan, peningkatan frekuensi penerbangan, hingga pemberian subsidi dapat dipertimbangkan. Pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah efektif melalui Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) semakin populer di kalangan dana pensiun dan lembaga keuangan non-perbankan sebagai pilihan investasi jangka pendek yang menawarkan bunga tinggi. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa outstanding SRBI meningkat signifikan menjadi Rp721,06 triliun, naik 29,16% dari bulan sebelumnya. Khusus untuk dana pensiun, terdapat lonjakan aset yang disimpan di SRBI sebesar 221% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp6,1 triliun dalam periode yang sama, terutama berasal dari DPLK.

Bedie Roesnadi, Direktur Investasi Dapen BNI, menjelaskan bahwa meningkatnya minat dana pensiun terhadap SRBI disebabkan oleh ekspektasi yield yang menarik serta risiko yang relatif kecil dan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow. Hal ini kontras dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang hanya mengalami kenaikan 1,8% dalam periode yang sama.

Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA, menambahkan bahwa SRBI adalah pilihan investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, sementara SBN tetap menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Tondy Suradiredja, Ketua Umum Asosiasi DPLK, mencatat bahwa SRBI banyak diborong oleh DPLK dari perusahaan BUMN, dan Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam strategi penempatan investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.

Menjelang suksesi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe mencari utang untuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu terlihat membengkaknya nilai penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dipatok pemerintah pada tahun 2025. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai penerbitan SBN tersebut naik 42,2% jika dibanding dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun. Tak tanggung-tanggung, untuk menarik minat investor, pemerintah mematok yield atau imbal hasil SBN tinggi. Contoh, SBN dengan tenor 10 tahun, besaran yield dipatok 7,1% dalam RAPBN 2025. Target yield ini lebih tinggi dari outlook di APBN 2024 yang hanya 6,7%. Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto menilai, besaran target yield SBN tersebut lebih dipengaruhi oleh prediksi bahwa pemerintah akan melakukan penerbitan surat utang yang cukup tinggi pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar Rp 722,5 triliun surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo. 

Jika ditotal, pemerintah perlu untuk menggalang pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1.338,7 triliun untuk refinancing surat utang yang jatuh tempo maupun membiayai defisit anggaran baru. Masalahnya, lanjut dia, korporasi akan terbebani jika yield SBN 10 tahun di level 7,1% pada tahun 2025. Sebab, kupon obligasi korporasi biasanya memakai obligasi pemerintah sebagai benchmark. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, sentimen di pasar obligasi akan mixed tahun depan. Sentimen positif datang dari pemangkasan suku bunga. Sedang sentimen negatif dari suplai di pasar obligasi yang akan meningkat. Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga, yield SBN akan kembali turun. Dus, kata Josua, yield yang ideal di bawah 7%. "Sekitar 6,3%-6,6%," sebutnya. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menimpali, derasnya arus dana asing dan likuiditas yang masih baik, turut memberi efek terhadap pergerakan yield.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%. 

Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global. Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%. Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Sejumlah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menguat belakangan ini, sejalan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, indeks BUMN20 masih turun sebesar 1,87%, Rabu (21/8). Beberapa saham BUMN masih punya potensi upside dan valuasi yang menarik untuk dikoleksi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, memilih saham BUMN harus lebih selektif. Saat ini, tercatat masih lebih banyak saham yang masih menurun dibandingkan yang naik harganya. Namun, Budi menilai, kinerja indeks BUMN20 akan lebih positif pada semester kedua ini. Beberapa emiten konstituen penghuni indeks ini masih punya kinerja fundamental dan performa saham yang bagus. Misalnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, kinerja IDXBUMN20 sempat terhambat oleh koreksi saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang memiliki bobot besar di indeks ini. Namun, rencana penurunan suku bunga Federal Reserve, akan membuat kinerja saham BUMN lebih positif di sisa tahun ini. Target setoran BUMN ke pemerintah yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi gerak saham emiten BUMN. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dari laba tahun buku 2024 bisa mencapai Rp 85,5 triliun. Target ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 80,8 triliun. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, beberapa saham BUMN20 masih layak beli. Di antaranya, saham BBRI dengan target harga Rp 5.500, BMRI Rp 7.350, BBNI Rp 5.525, TLKM Rp 3.750, dan PGAS Rp 1.660 per saham.

Prospek emiten yang bergelut di bisnis komoditas nikel masih loyo. Sejumlah tantangan masih menghalangi emiten nikel dalam memacu kinerja di tahun ini. Riset terbaru RHB Sekuritas Indonesia menurunkan rekomendasi sektor ini dari overweight menjadi netral. Tingginya tingkat persediaan beberapa logam dasar telah menimbulkan kekhawatiran tentang prospek yang tidak stabil. Terlebih, harga komoditas masih menunjukkan sentimen ketidakpastian. Harga nikel sempat menembus level US$ 20.000 per ton pada periode April-Mei, sebelum kembali melandai ke level US$ 16.000-US$ 17.000 per ton. Penurunan estimasi harga rata-rata nikel ini mempertimbangkan isu surplus persediaan, antusiasme terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang turun, hingga potensi penurunan pangsa pasar baterai berbasis nikel terhadap alternatif lainnya. 

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Arsita Budi Rizqi mengamini, outlook komoditas nikel pada semester II-2024 masih oversupply dan cenderung minim sentimen. Namun harga nikel yang masih bertahan di atas level US$ 16.550 per ton pada Agustus. Menjelang akhir tahun 2024, Arsita memprediksi, harga nikel akan menanjak di kisaran US$ 17.500 per ton. Sentimen terdekat yang dapat memengaruhi harga nikel adalah mulai masuk musim puncak produksi stainless steel pada September-Oktober 2024. Fauzan dan Wafi memprediksi, emiten nikel khususnya pemain smelter, akan lebih fokus pada risiko penurunan margin dan akan mengejar pertumbuhan laba bersih. Dus, para pelaku di sektor ini bakal menggenjot efisiensi biaya, khususnya energi, sambil berusaha meningkatkan output untuk mempertahankan pendapatan utama. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya melihat, permintaan EV bakal jadi katalis positif emiten nikel. Pendongkrak lain, datang dari tren kecerdasan buatan yang butuh lebih banyak produksi cip, serta efek pemangkasan suku bunga The Fed terhadap harga komoditas logam.

Melalui satu hari pembahasan, delapan fraksi di DPR dan pemerintah setuju terhadap revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hanya Fraksi PDI-P yang menyatakan tidak sependapat dan akan menyampaikan nota keberatan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (22/8) ini. Materi yang disepakati dalam pembahasan itu antara lain menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Selasa (20/8). Dalam pembahasan itu juga disepakati aturan syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Padahal, MK telah menegaskan penghitungan usia itu dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, revisi UU Pilkada yang digelar secara kilat di Kompleks Parlemen, menunjukkan pembangkangan terhadap nilai-nilai konstitusional, karena UUD 1945 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan, Indonesia telah memiliki MK selama 21 tahun. Artinya, sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang sudah dibatalkan MK tak dapat dihidupkan kembali. ”Karena itu, tindakan semacam itu (revisi UU Pilkada) berpotensi menimbulkan krisis konstitusional. Karena tidak ada ujungnya. Tidak ada kepastian hukum dan akan berakibat pada bagaimana legitimasi dari pilkada itu sendiri nantinya. Saya bayangkan, dari DPR nanti diundangkan, diuji lagi ke MK, dibatalkan lagi, diatur lagi. Siklusnya tidak berhenti,” kata Bayu. (Yoga)

Pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, didakwa membantu perwakilan PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis, untuk menampung uang yang diduga hasil korupsi dari tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Uang dikutip dari sejumlah perusahaan tambang berdasarkan perhitungan setiap ton timah yang dikeruk dan disamarkan seolah dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dakwaan terhadap Helena dibacakan di PengadilanTipikor Jakarta, Rabu (21/8) yang dipimpin hakim ketua Rianto Adam Pontoh. Selain Helena Lim, dua terdakwa lain di kasus timah, yakni Suparta dan Reza Andriansyah, juga dibacakan dakwaannya kemarin.

Sidang kedua terdakwa ini digelar terpisah dengan Helena yang didakwa memperkaya diri sendiri bersama Harvey hingga Rp 420 miliar, dan Helena memperoleh keuntungan Rp 900 juta. Helena juga didakwa memperkaya sejumlah orang dengan nilai Rp 325 juta hingga Rp 4,5 triliun per orang dan memperkaya lebih dari 375 mitra usaha tambang lebih dari Rp 10 triliun. Harvey juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Sidang dakwaan untuk Harvey sudah digelar pekan lalu. Helena juga didakwa ”mencuci” uang Harvey. Keuntungan dari pencucian uang digunakan untuk membeli rumah, ruko, dan satu bidang tanah di kawasan PIK, Jakut. Selain itu, untuk membeli sejumlah mobil mewah serta 29 tas bermerek terkenal. (Yoga)