PT Bank CIMB Niaga Tbk sampai dengan semester I-2024 mencatatkan penyaluran kredit konsumer tumbuh 5,8% (yoy) secara tahunan menjadi Rp 73,38 triliun. Untuk tahun depan diharapkan  pertumbuhan kredit konsumer bisa tumbuh dua digit didukung kondisi perekonomian yang membaik. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyu mengatakan, pertumbuhan pinjaman untuk kartu kredit, personal loan pada semester I-2024 tumbuh sekitar 13-15% (yoy), kemudian oto loan meningkat 15% (yoy). Kredit tersebut tumbuh kuat, sementara itu, untuk kredit pemilikan rumah (KPR) masih stagnan disebabkan daya beli masyarakat untuk membeli hunian yang dinilai masih kurang. Namun, untuk mendorong permintaan di semester II ini, perseroan akan menggelar berbagai program dalam merayakan hari jadinya yang ke-69 pada September 2024, salah satunya CIMB Niaga XTRA XPO. (Yetede)

Masuknya saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke dalam perhitungan indeks FTSE bulan September, akan menjadi salah satu katalis utama pergerakan positif indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menuju level reisitance di 7,600 pada pekan ini. Sentimen positif dari BREN juga berpotensi menular ke saham milik taipan Parjogo Pangestu lainnnya seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Petrosa Tbk (PTRO), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT). Pada Jumat (23/8/2024), Financial Times Stock Excnage (FTSE) Russell mengumumkan perubahan susunan konstituen indeks  FTSE Global Equity Indonesia untuk semi annual review seri September 2024. Dimana dalam dagtar terbaru itu, saham PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) akan dimasukkan dalam perhitungan FTSE Global Equity index untuk katagori lare cap. Perubahan ini akan efektif  setelaj penutupan pada  20 Septemer 2024. (Yetede)

Usulan penghentian penjualan mobil konvensional atau internal  combustion engine (ICE) pada 2045 untuk mencapai netralitas karbon aatau net zero emission (NZE) pada 2060 dianggap bukan solusi.  Sekretaris Umum gabungan Industri otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, mobil ICE bisa turut serta mengurangi emisi, dengan menggantikan bahan bakarnya dari minyak fosil menjadi minyak nabati. "Jadi, penghentian mobil penjualan mobil ICE bukanlah solusi. Kita punya cara-cara untuk menuju NZE," ucap dia. Salah satu caranya adalah menggunakan multi-pathway untuk mendorong kendaraan dengan emisi rendah. Kukuh menerangkan, jika hanya mengganti kendaraan listrik tapi kalau kemudian pembangkit listriknya masih pakai batubara, itu enggak akan sesuai dengan yang diharapkan. "Kita harus melihat perkembangan secara keseluruhannya ya, bukan hanya Indonesia. Banyak negara sedang mengkaji ulang target pengurangan GRK yang sudah mereka tetapkan," ujar dia. (Yetede)

Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Prabowo menekankan prioritasnya pada pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, salah satu tantangan utama adalah anggaran besar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan ini.

Prabowo menyatakan, “Dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini,” menggarisbawahi pentingnya kehadiran investor untuk mendukung proyek IKN. Meskipun beberapa investor telah menunjukkan minat, jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan.

Regulasi terbaru, seperti PP No. 29/2024 dan Keppres No. 25/2024, dirancang untuk memudahkan proses investasi di IKN. Namun, pragmatisme tetap menjadi panduan utama bagi para investor yang memerlukan jaminan lebih dalam hal infrastruktur, stabilitas sosial-politik, dan konsistensi regulasi sebelum melakukan investasi besar. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menjaga komitmennya agar proyek IKN tetap berkelanjutan dan menjadi wujud pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan besar untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Prabowo untuk menyesuaikan belanja pada Tahun Anggaran 2025, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya hanya direncanakan berkontribusi 20% dari total kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp466 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung proyek ini, dengan anggaran yang nantinya akan diputuskan oleh presiden terpilih.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menegaskan, "Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi presiden terpilih [Prabowo Subianto]."

Sementara itu, ekonom menilai pentingnya keseimbangan anggaran. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran untuk IKN, karena APBN juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. "Pemerintah perlu berhati-hati mengambil keputusan terkait alokasi anggaran untuk IKN," kata Josua.

Penambahan alokasi anggaran untuk IKN dianggap realistis oleh ekonom seperti Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menyatakan, "Investor tidak akan tertarik apabila peran negara dibatasi, terlebih kondisi di pusat pemerintahan baru itu membutuhkan pembangunan yang cukup kompleks."

Likuiditas dan perebutan dana global masih akan ketat pada tahun depan. Satu indikasinya, pemerintah mengerek suku bunga surat berharga negara (SBN) acuan 10 tahun pada 2025. Hanya saja, kebijakan itu justru ditempuh di tengah ekspektasi penurunan suku bunga global terutama Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), yang semestinya membuka peluang melandainya tingkat bunga surat utang pemerintah. Mengacu dokumen Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mematok tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1%. Angka ini naik dibandingkan outlook 2024 yang sebesar 6,9%. Di dokumen itu dijelaskan bahwa pelonggaran kebijakan moneter The Fed berpotensi mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam pasar SBN, sehingga mendorong penurunan imbal hasil ( yield ). Nah tahun depan, pemerintah memang akan merilis SBN lebih besar untuk menutup defisit anggaran. Dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), pemerintah akan menerbitkan surat utang hingga Rp 642,6 triliun, naik signifikan sebesar 42,2% dari outlook penerbitan SBN tahun ini. Itu belum termasuk penerbitan SBN untuk pembayaran utang jatuh tempo. 

Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu) per Mei 2024, posisi SBN jatuh tempo tahun 2025 mencapai Rp 705,5 triliun. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, bunga SBN 10 tahun meningkat pada tahun depan lantaran risiko SBN yang tinggi akibat kondisi fiskal yang buruk. Salah satunya tecermin dari tingginya rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara alias debt service ratio (DSR). Meski demikian, ia menilai, tingkat bunga SBN sebesar 7,1% pada tahun depan juga dinilai tinggi. Bahkan lebih tinggi ketimbang negara tetangga seperti Malaysia dengan tingkat bunga surat utang 10 tahun hanya 3,75%. Dampaknya, kata Wijayanto, APBN semakin terbebani dengan pembayaran bunga yang terus melejit. Padahal bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun tadi, juga naik 10,8% dibandingkan outlook 2024. Meski demikian, para ekonom bank sepakat, imbal hasil SBN pada tahun depan bisa menurun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksi, bunga SBN 2025 bisa tetap di bawah 7%. Ekonom Maybank Myrdal Gunarto memproyeksikan imbal hasil SBN 10 tahun di 2025 di level 6,32%.

Beban fiskal pemerintahan Prabowo Subianto bakal semakin berat. Lihat saja, utang jatuh tempo pemerintah dalam tiga tahun ke depan akan menembus puncaknya, yakni rata-rata per tahun senilai Rp 800 triliun. Kementerian Keuangan mencatat, utang jatuh tempo pemerintah secara berturut-turut pada 2025, 2026, 2027 mencapai Rp 800,33 triliun, Rp 803,49 triliun dan Rp 802,61 triliun. Di sisi lain, posisi utang pemerintah hingga akhir Juli tahun ini sebesar Rp 8.502,69 triliun. Jumlah itu meningkat 4% dibandingkan akhir 2023 senilai Rp 8.144,69 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto menjelaskan, pemerintah menerbitkan utang untuk membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam rangka memenuhi belanja prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Suminto mengungkapkan, pelebaran defisit APBN dalam rangka penangangan pandemi Covid-19 tentu berimplikasi pada bertambahnya utang pemerintah. Debt to GDP ratio yang pada 2019 masih 30,23% meningkat tajam menjadi 39,39% (2020) dan 40,74% (2021). 

Sejalan dengan konsolidasi fiskal, dimana realisasi defisit APBN 2022 terjaga 2,35% dan APBN 2023 di level 1,61%, maka pertumbuhan debt to GDP ratio dapat ditahan, yakni 39,70% (2022) dan 39,20% (2023). Nilai utang pemerintah yang meningkat juga berimplikasi pada belanja bunga yang lebih besar. Realisasi belanja bunga dalam lima tahun terakhir adalah Rp 275,5 triliun (2019), Rp 314,1 triliun (2020), Rp 343,5 triliun (2021), Rp 386,3 triliun (2022) dan Rp 439,8 triliun (2023). Adapun anggaran belanja bunga 2024 sebesar Rp 497,3 triliun, dengan outlook Rp 498,9 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pemerintahan Prabowo mesti mencermati sentimen pasar terkait beban pembayaran utang jatuh tempo Rp 800 triliun. "Penghakiman market biasanya lebih kejam, jadi rupiah bisa goyang dan lain-lain, jadi pemerintah harus mampu membayar," ungkap dia, Minggu (25/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, hal yang perlu dicermati pemerintah jika utang jatuh tempo cukup besar, maka pembayarannya akan memakan ruang fiskal. Kondisi tersebut akan mempersempit kesempatan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan untuk program-program baru.

Dua indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) kembali melakukan rebalancing saham penghuni indeksnya. Terbaru, Jumat pekan lalu (23/8), FTSE mengumumkan Global Equity Index Series Semi-Annual Review September 2024. Kocok ulang saham konstituen FTSE Global Equity Index dengan tinjauan kuartalan ini akan berlaku efektif pada Senin (23/9). Sebelumnya, MSCI telah mengumumkan rebalancing indeks pada 12 Agustus 2024. Indeks FTSE melakukan rebalancing saham pada empat kategori, yakni large cap, middle cap, small cap dan micro cap. CEO Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra menilai, rebalancing indeks global, terutama FTSE kategori large cap cukup sesuai ekspektasi. Guntur mengamati, saham-saham yang masuk ke FTSE dan MSCI umumnya memiliki prospek positif. "Terutama karena mereka berpotensi menarik minat dari manajer investasi global yang akan menyesuaikan portofolionya dengan indeks baru," ungkap Guntur kepada KONTAN, Minggu (25/8). Sepanjang pekan lalu, investor melakukan akumulasi beli bersih (net buy) dengan total nilai Rp 8,25 triliun. Sejak awal tahun ini, total net buy asing mencapai Rp 12,63 triliun per Jum'at (23/8). 

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada turut melihat, ada persepsi aliran dana asing akan mengalir ke dalam transaksi saham-saham yang masuk indeks global tersebut. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi memprediksi, rebalancing indeks global bisa berdampak positif bagi pasar. Kocok ulang ini bakal memberikan dorongan konstituen baru dengan peningkatan likuiditas untuk mendongkrak saham. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengingatkan, ada kemungkinan sejumlah saham yang masuk ke dalam indeks global tidak bergerak naik secara signifikan. Kondisi itu bisa terjadi karena pelaku pasar telah mengantisipasi terlebih dulu sebelum pengumuman rebalancing indeks.

Emiten BUMN Karya meraup nilai kontrak jumbo dari pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Contoh PT Adhi Karya Tbk (ADHI), yang memperoleh nilai kontrak proyek IKN sebesar Rp 11 triliun sejak awal pembangunan hingga kini. Di IKN, ADHI mengerjakan total 22 proyek di IKN. "Proyek yang sudah selesai dibangun antara lain Hunian Pekerja Tahap I pada Mei 2023 dan Proyek Land Development 1B per Desember 2023," ujar Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Rozi Sparta kepada KONTAN, Jumat (23/8). Sementara itu, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) telah mengelola 12 proyek IKN dengan nilai kontrak Rp 7,7 triliun sejak awal pembangunan. Di antara emiten BUMN, WSKT dapat porsi kontrak paling kecil di proyek IKN. Adapun, PT PP Tbk (PTPP) menjadi jawara yang meraup nilai kontrak terbesar dari proyek pembangunan IKN (lihat tabel). Ada 13 proyek yang masih on going. SVP Head of Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengatakan, PTPP berhasil menyelesaikan empat proyek di IKN, yaitu proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 1, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menilai, meski berhasil meraih nilai kontrak jumbo dari proyek IKN, kondisi ini tak mencerminkan kinerja fundamental saham emiten BUMN Karya. Fundamental, kinerja emiten BUMN Karya masih kurang bagus. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas sepakat, dampak proyek di IKN ke kinerja semester I-2024 belum terlihat terhadap kinerja emiten BUMN Karya.