Pilkada serentak diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% tahun 2024 di tengah banyaknya ancaman  yang mengintai, seperti pelemahan daya beli masyarakat, PHK massal, serta kontraksi manufaktur. Ini berkaca pada keberhasilan Pilpres dan Pileg menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang mencapai 5,11%. Kala itu, ekonomi digerakkan oleh belanja negara dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), menggantikan peran konsumsi rumah tangga," Berdasarkan data BPS, pengeluaran LNPRT melejit 24,2%, tertinggi dibandingkan komponen pengeluaran lain dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 0,29%. Salah satu contoh LNPRT adalah parpol yang memang selalu mengucurkan dana besar semasa pemilu. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 19,9% dan menyumbangkan 1,06% pertumbuhan ekonomi, di atas rata-rata historis pertumbuhan ekonomi hanya 4,3%. (Yetede)

Sampai dengan paruh pertama tahun ini, industri perbankan berhasil meraup laba bersih sebesar Rp 126,52 triliun, tumbuh 5,46% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan laba bersih per Mei 2024 yang tumbuh 2,85% (yoy), namun masih relatif mini, sejalan dengan tantangan suku bunga tinggi yang belum berakhir. Perolehan laba bersih tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik 3,05% (yoy) menjadi Rp268,2 triliun. Pertumbuhan yang mini pada NII menunjukkan bahwa ketika suku bunga kredit, sehingga NII hanya  naik 3%, dan membuat biaya dana membengkak. Pertumbuhan yang rendah juga disebabkan  bank masih banyak mengalokasikan  dana sebagai pencadangan sebagai antisipasi berbagai  risiko ke depan. Ini juga menunjukkan bahwa era pertumbuhan laba perbankan yang tinggi telah berakhir. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily dari OJK, apabila dirinci dari permodalannya. Laba bersih kelompok bank berdasarkan modal inti 1 mengalami kontraksi terdalam yakni -48,07% (yoy) menjadi Rp3,9 triliun sebelum yang 62,18% (yoy). (Yetede)

PT Bank CIMB Niaga Tbk sampai dengan semester I-2024 mencatatkan penyaluran kredit konsumer tumbuh 5,8% (yoy) secara tahunan menjadi Rp 73,38 triliun. Untuk tahun depan diharapkan  pertumbuhan kredit konsumer bisa tumbuh dua digit didukung kondisi perekonomian yang membaik. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyu mengatakan, pertumbuhan pinjaman untuk kartu kredit, personal loan pada semester I-2024 tumbuh sekitar 13-15% (yoy), kemudian oto loan meningkat 15% (yoy). Kredit tersebut tumbuh kuat, sementara itu, untuk kredit pemilikan rumah (KPR) masih stagnan disebabkan daya beli masyarakat untuk membeli hunian yang dinilai masih kurang. Namun, untuk mendorong permintaan di semester II ini, perseroan akan menggelar berbagai program dalam merayakan hari jadinya yang ke-69 pada September 2024, salah satunya CIMB Niaga XTRA XPO. (Yetede)

Masuknya saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke dalam perhitungan indeks FTSE bulan September, akan menjadi salah satu katalis utama pergerakan positif indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menuju level reisitance di 7,600 pada pekan ini. Sentimen positif dari BREN juga berpotensi menular ke saham milik taipan Parjogo Pangestu lainnnya seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Petrosa Tbk (PTRO), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT). Pada Jumat (23/8/2024), Financial Times Stock Excnage (FTSE) Russell mengumumkan perubahan susunan konstituen indeks  FTSE Global Equity Indonesia untuk semi annual review seri September 2024. Dimana dalam dagtar terbaru itu, saham PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) akan dimasukkan dalam perhitungan FTSE Global Equity index untuk katagori lare cap. Perubahan ini akan efektif  setelaj penutupan pada  20 Septemer 2024. (Yetede)

Usulan penghentian penjualan mobil konvensional atau internal  combustion engine (ICE) pada 2045 untuk mencapai netralitas karbon aatau net zero emission (NZE) pada 2060 dianggap bukan solusi.  Sekretaris Umum gabungan Industri otomotif Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, mobil ICE bisa turut serta mengurangi emisi, dengan menggantikan bahan bakarnya dari minyak fosil menjadi minyak nabati. "Jadi, penghentian mobil penjualan mobil ICE bukanlah solusi. Kita punya cara-cara untuk menuju NZE," ucap dia. Salah satu caranya adalah menggunakan multi-pathway untuk mendorong kendaraan dengan emisi rendah. Kukuh menerangkan, jika hanya mengganti kendaraan listrik tapi kalau kemudian pembangkit listriknya masih pakai batubara, itu enggak akan sesuai dengan yang diharapkan. "Kita harus melihat perkembangan secara keseluruhannya ya, bukan hanya Indonesia. Banyak negara sedang mengkaji ulang target pengurangan GRK yang sudah mereka tetapkan," ujar dia. (Yetede)

Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Prabowo menekankan prioritasnya pada pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, salah satu tantangan utama adalah anggaran besar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan ini.

Prabowo menyatakan, “Dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini,” menggarisbawahi pentingnya kehadiran investor untuk mendukung proyek IKN. Meskipun beberapa investor telah menunjukkan minat, jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan.

Regulasi terbaru, seperti PP No. 29/2024 dan Keppres No. 25/2024, dirancang untuk memudahkan proses investasi di IKN. Namun, pragmatisme tetap menjadi panduan utama bagi para investor yang memerlukan jaminan lebih dalam hal infrastruktur, stabilitas sosial-politik, dan konsistensi regulasi sebelum melakukan investasi besar. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat menjaga komitmennya agar proyek IKN tetap berkelanjutan dan menjadi wujud pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan besar untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Prabowo untuk menyesuaikan belanja pada Tahun Anggaran 2025, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya hanya direncanakan berkontribusi 20% dari total kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp466 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung proyek ini, dengan anggaran yang nantinya akan diputuskan oleh presiden terpilih.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menegaskan, "Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi presiden terpilih [Prabowo Subianto]."

Sementara itu, ekonom menilai pentingnya keseimbangan anggaran. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran untuk IKN, karena APBN juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. "Pemerintah perlu berhati-hati mengambil keputusan terkait alokasi anggaran untuk IKN," kata Josua.

Penambahan alokasi anggaran untuk IKN dianggap realistis oleh ekonom seperti Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menyatakan, "Investor tidak akan tertarik apabila peran negara dibatasi, terlebih kondisi di pusat pemerintahan baru itu membutuhkan pembangunan yang cukup kompleks."