Transaksi berjalan Indonesia menghadapi tantangan signifikan pada paruh kedua tahun ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar US$3 miliar pada kuartal II/2024, lebih besar dari defisit US$2,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penyebab utama defisit ini adalah menyusutnya surplus transaksi barang dan semakin dalamnya defisit transaksi jasa, termasuk biaya transportasi dan asuransi yang tinggi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., mengindikasikan bahwa defisit transaksi berjalan kemungkinan akan tetap besar pada kuartal III dan seterusnya. “Transaksi berjalan masih akan defisit. Nilainya bisa mirip [dengan kuartal II/2024],” katanya. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas yang masih landai dan biaya pengapalan yang tetap tinggi.

Satria Sambijantoro, ekonom Bahana Sekuritas, memperkirakan defisit transaksi berjalan akan berada pada kisaran 0,2% hingga 0,4% dari PDB tahun ini. Dia juga mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi Amerika Serikat dapat memperburuk prospek ekspor Indonesia pada tahun 2025. "Kalau ekonomi AS melambat, itu akan memperburuk outlook ekspor kita," ujar Satria.

Menanggapi situasi ini, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor jasa dan berfokus pada sektor-sektor strategis seperti teknologi dan layanan keuangan. “Pengembangan yang dilakukan berfokus pada sektor jasa berdaya saing tinggi dan peningkatan investasi di sektor-sektor strategis,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa defisit transaksi berjalan tidak selalu menunjukkan kondisi buruk, terutama dalam konteks pembangunan negara berkembang seperti Indonesia.

Bank Indonesia juga telah menerapkan kebijakan untuk mendukung reformasi struktural, termasuk transaksi menggunakan mata uang lokal. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya, mengatakan bahwa kebijakan ini mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan volatilitas kurs rupiah. “Ini mengurangi ketergantungan dan volatilitas [kurs rupiah] akibat permintaan dolar AS,” jelasnya.

Ke depan, Satria dari Bahana Sekuritas mengharapkan neraca pembayaran akan kembali surplus, berkat arus masuk investasi portofolio. Namun, defisit transaksi berjalan yang belum pulih dapat memengaruhi kebijakan suku bunga. "Neraca pembayaran memang akan positif pada kuartal III dan IV. Namun, transaksi berjalan yang belum membaik signifikan akan jadi pertimbangan BI dalam menentukan pemangkasan suku bunga," katanya. David dari BCA menambahkan bahwa BI kemungkinan akan melakukan pemangkasan suku bunga secara hati-hati. "Jadi, BI akan prudent dan gradual dalam memutuskan suku bunga," ujarnya.

PT PLN Indonesia Power berencana menggunakan green ammonia sebagai sumber energi alternatif di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan, Banten, dengan tujuan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh fasilitas tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia dan mencapai target netral karbon pada tahun 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa pemanfaatan green ammonia di PLTU Labuan akan mengurangi penggunaan batu bara tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik. "Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai karbon netral pada 2060," ujarnya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, PLN menggandeng PT Pupuk Kujang dan IHI Corporation untuk melakukan studi kelayakan terkait penerapan green ammonia di PLTU melalui kerja sama teknis dan ekonomi. Maryono, Direktur Utama Pupuk Kujang, menambahkan bahwa perusahaannya, yang fokus pada produksi amonia, akan berperan penting dalam mengurangi emisi karbon melalui kolaborasi ini. "Kolaborasi ini memungkinkan kami berkontribusi pada solusi energi berkelanjutan, dan mengeksplorasi potensi green ammonia," kata Maryono.

Penelitian menunjukkan bahwa green ammonia dapat digunakan dalam proses co-firing, yakni pembakaran bersamaan dengan batu bara untuk menggerakkan turbin, sehingga mendukung transisi ke energi yang lebih bersih.

Makin ke sini mata uang garuda kian bertaji. Awal pekan ini, rupiah ditutup menguat 0,35% menjadi Rp 15.439 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada awal pembukaan perdagangan, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp 15.298 per dolar AS. Ini artinya, dalam sebulan rupiah sudah menguat 5,58%. Selain rupiah, yen Jepang juga menjadi salah satu mata uang di Asia yang cukup perkasa. Dalam sebulan terakhir nilai tukar mata uang tersebut telah menguat 6,6%. Sementara baht Thailand menanjak 5,71%. Sementara dolar Singapura naik 3,06%. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, arah yang semakin jelas mengenai suku bunga Federal Reserve menjadi pendorong nilai tukar rupiah. Ini juga nampak dari aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Selain ke pasar saham, asing juga masuk ke Surat Berharga Negara (SBN). Karenanya, ia berpandangan kenaikan rupiah saat ini terbilang overshoot. Perhitungannya, nilai wajar rupiah ada di Rp 15.500 hingga Rp 16.000 per USD. 

David menilai, sebaiknya BI melakukan active intervention seperti yang dilakukan bank sentral Jepang. Ini untuk menjaga sektor riil yang mengutamakan stabilitas. Dengan kondisi saat ini, sektor riil tidak bisa mengambil keputusan. "Namun memang, untuk investor portofolio sangat menyukai pergerakan seperti ini," sebutnya. Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong menyebutkan, dolar AS diperkirakan masih akan melanjutkan pelemahan. "Ini seiring dengan perkembangan data ekonomi AS, beberapa pekan terakhir dan pernyataan dovish dari Powell," terangnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, fundamental ekonomi dan prospek ekonomi dalam negeri menjadi katalis positif. Ia menjelaskan, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II masih terkendali.

Pemerintah memasang target penerimaan cukai Rp 244,19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka ini naik 5,93% dibanding outlook tahun 2024 yang senilai Rp 230,50 triliun. Namun demikian, pemerintah tidak memasukkan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam RAPBN 2025. Dalam dokumen buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah tak mencantumkan rencana kenaikan tarif CHT dalam penerimaan cukai tahun depan. Padahal di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 sebelumnya, pemerintah berniat menaikkan lagi tarif CHT dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears serta menyederhanakan layer tarif CHT. Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto tidak mengiyakan apakah pemerintah akan menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu membeberkan alasan pemerintah menunda kebijakan cukai plastik di 2025. Dia menyatakan bahwa saat ini pemerintah fokus terlebih dulu mengendalikan konsumsi gula berlebih, mengingat cukai adalah instrumen untuk mengendalikan konsumsi terhadap barang-barang yang punya efek negatif. "Kami melihat potensi. 

Karena alasannya cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kami ingin prioritas tentang kesehatan terkait konsumsi gula," kata Febrio, belum lama ini. Ekonom Celios Nailul Huda menilai, sebenarnya kenaikan tarif CHT dan cukai MBDK bisa terapkan bersamaan. Ini bukan dilihat dari sisi penerimaan saja, melainkan pengendalian konsumsi. "Jika konsumsi rokok dirasa kurang terkendali dengan tarif sekarang, opsi menaikkan tarif CHT bisa dipertimbangkan," ujar dia, kemarin. Huda menyebutkan, cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang dinilai mempunyai efek eksternalitas negatif terhadap masyarakat. "Rokok, alkohol, MBDK, termasuk plastik harus dikenakan cukai. Berikan disintetif bagi masyarakat untuk tidak mengonsumsi barang tersebut," kata Huda.

Emiten saham telekomunikasi pelat merah, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), membidik target kinerja konservatif. TLKM berharap dapat mencetak pertumbuhan pendapatan low single digit di akhir tahun 2024. Meski begitu, profitabilitas masih tetap terjaga. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TLKM Heru Supriadi mengatakan, sejatinya, tanpa memperhitungkan unrealized loss investasi di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), laba bersih TLKM masih tumbuh 4,2% secara tahunan pada semester I-2024. Namun akibat kerugian yang belum terealisasi dan kenaikan beban, laba bersih TLKM di akhir Juni 2024 hanya Rp 11,76 triliun, turun 7,80% secara tahunan year on year (yoy). Sedangkan pendapatan TLKM tumbuh tipis 2,47% menjadi Rp 75,29 triliun pada semester I-2024. Salah satu yang menjadi penggerus margin TLKM adalah adanya kenaikan pos beban karyawan TLKM yang meningkat dari Rp 7,84 triliun menjadi Rp 9,48 triliun. Ini akibat realisasi program pensiun dini yang merupakan strategi TLKM dalam pengendalian kompetensi. Untuk mendorong pertumbuhan kinerja, TLKM akan mempercepat transformasi bisnis. Melalui Telkomsel, TLKM menggeber fixed mobile convergence (FMC) untuk mempercepat efisiensi operasional. 

Niko Margaronis, Equity Research BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan, pendapatan TLKM bisa tumbuh di kisaran 2,7% yoy tahun ini. Target ini memperhitungkan adanya pemulihan Telkomsel secara bertahap di tengah pendapatan konsumen yang melemah. Pada semester kedua tahun ini, Nico menyebut kinerja emiten telekomunikasi termasuk TLKM akan mendapatkan katalis positif dari momentum libur Natal dan tahun baru. Biasanya, momentum ini akan mendorong peningkatan trafik dan penggunaan data telekomunikasi. BRI Danareksa Sekuritas pun mempertahankan rekomendasi beli saham TLKM dengan target harga di Rp 4.250 per saham. Niko menilai, saham TLKM masih menarik, dengan rasio EV/EBITDA sebesar 4 kali.

Sinyal pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mulai mengembuskan angin segar bagi sejumlah emiten properti. Kondisi itu tercermin dari kinerja saham sejumlah emiten properti yang bertengger di zona hijau pada perdagangan Senin kemarin (26/8). Contoh saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Menutup perdagangan awal pekan ini, saham SMDM ditutup di Rp 482, naik 0,42%. Kemarin, saham PANI melejit 1,28% dibanding penutupan hari sebelumnya. Dihitung sejak awal tahun ini, saham PANI sudah melambung 20,92%. Lonjakan saham PANI sejalan dengan realisasi kinerja emiten itu di sepanjang semester I-2024. Dari sisi marketing sales, misalnya, PANI membukukan pra penjualan sebesar Rp 6,08 triliun. 

Selain PANI, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga mencatat kenaikan marketing sales 19% secara tahunan menjadi Rp 6,08 triliun di semester I-2024. Ini mencakup 54,77% dari target sepanjang tahun 2024. Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda mencermati, sentimen positif yang memengaruhi realisasi marketing sales emiten properti di semester pertama tahun ini, antara lain insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir Juni 2024. Research Analyst Phintraco Sekuritas Nurwachidah sepakat, properti masih punya prospek cerah di semester II-2024. Salah satu penopangnya, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 139 basis poin secara tahunan di kuartal I 2024, naik jadi 5,11% secara tahunan dari 5,04%. Untuk trading saham, Nurwachidah merekomendasi beli BSDE, CTRA, dan SMRA di level Rp 1.300, Rp 1.390 dan Rp 705 per saham. Sedangkan Vicky merekomendasi profit taking untuk SMRA atau hold dengan target di resistance Rp 650-Rp 660.

Komplotan penipu di kompleks Ruko Green Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat, telah merancang jebakan untuk menipu pencari kerja dengan membagi peran di antara anggotanya. Mereka menyamarkan identitas, menggunakan nomor ponsel baru, dan membuat entitas usaha fiktif untuk memperdaya korban. Setiap anggota tim mendapatkan komisi dari uang jaminan yang dibayarkan oleh pelamar kerja.

Dalam praktiknya, anggota komplotan seperti Wendi dan Citra mengiklankan lowongan pekerjaan palsu di media sosial dan situs jual-beli daring. Wendi, misalnya, menciptakan iklan dengan nama perusahaan fiktif dan mempromosikannya dengan nomor Whatsapp cadangan tanpa registrasi data pribadi. "Pukul 12.30 saya pasang iklan, pukul 12.50 sudah mulai banyak yang chat," ujar Wendi. Selanjutnya, para pelamar diundang untuk wawancara di lokasi yang tidak jelas, dengan iming-iming posisi dan gaji yang tidak pernah terealisasi.

Citra, salah satu anggota komplotan, menjelaskan bahwa mereka harus meminta uang jaminan dari pelamar, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 850.000, dan membujuk mereka untuk meminjam uang jika diperlukan. "Kami disuruh ambil uang berapa pun. Mau Rp 50.000 atau Rp 100.000, pokoknya diterima saja," kata Citra. Uang jaminan tersebut dibagi sebagai insentif di antara staf, dengan total komisi mencapai Rp 360.000 untuk setiap pengiklan dan staf HRD.

Indah, anggota lainnya, mengungkapkan bahwa proses wawancara dan penempatan kerja sengaja dibuat rumit dan membingungkan untuk membuat pelamar lelah dan akhirnya menyerah. "Pelamar kerja memang dibuat bingung. Setelah bingung akan menyerah, uang mereka hilang sia-sia," katanya. Prosedur pengembalian uang yang dijanjikan juga dibuat sangat sulit dan sering kali tidak pernah terealisasi.

Saat Kompas mencoba melamar lowongan tersebut, mereka menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika dikonfirmasi, supervisor HRD dari komplotan tersebut menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak lain, menyatakan bahwa ia tidak berwenang untuk memberikan pernyataan. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan statement apa-apa. Silakan langsung dengan kepala cabang karena saya tidak berwenang," ujar IN.

Investigasi harian Kompas mengungkap, perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal bebas menyalurkan pencari kerja di sejumlah tempat. Mereka juga memungut uang dari para pelamar hingga jutaan rupiah. Tim Kompas menyamar sebagai pelamar kerja dengan mendaftar melalui iklan-iklan lowongan yang sejak awal mencurigakan. Tim menemukan PT SAS dan PT PSL yang tak berizin, aktif berperan sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS). PT SAS beralamat di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakbar, 500 meter dari Polres Metro Jakbar. PT itu memungut uang Rp 1,35 juta dari setiap pencari kerja.

Perusahaan ini juga menawari pencari kerja ke perusahaan lain yang butuh karyawan dengan gaji di bawah upah minimum. Agar bisa mendapat pelamar seperti itu, PT memasang iklan lowongan dan mencantumkan nama perusahaan atau bisnis fiktif di media sosial. Pelamar langsung diterima saat sesi wawancara dengan upah layak. Syaratnya, membayar uang jaminan yang akan dikembalikan ketika pelamar gagal di penempatan ketiga. Begitu uang masuk dan perjanjian ditandatangani pelamar, janji-janji manis tadi menguap dan uang jaminan tidak dikembalikan. Merujuk situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Kompas tidak mendapat nama LPTKS, nama PT tersebut juga tak ada di daftar LPTKS yang sudah mendapat sertifikat standar terverifikasi Kemenaker.

Perusahaan lain yang juga tidak berizin ialah PTPSL di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar, berseberangan dengan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jakbar. Nama PT ini juga tidak ada di situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Menurut Siti Kustiati, Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemenaker, berbadan hokum bukan berarti langsung resmi beroperasi sebagai LPTKS. ”Ketika dia menjadi LPTKS, selain mempunyai nomor induk berusaha, dia harus memiliki izin penempatan tenaga kerja,” ucap Oki, sapaan Siti Kustiati.

Karena itu, pemerintah mewajibkan LPTKS memenuhi standar, agar pemerintah dapat mengawasi operasionalisasi mereka sehingga hak-hak pelamar terlindungi. Hal ini merujuk Pasal 18 Ayat 2 Permenaker No 39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta berbadan hukum pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memiliki surat izin usaha LPTKS. LPTKS yang sudah terdaftar tetapi belum mengurus izin usaha, kata Oki, sama saja berpraktik ilegal jika aktif menyalurkan tenaga kerja. (Yoga)

Karyawan Australia kini memiliki hak mengabaikan atasan mereka di luar jam kerja, berkat undang-undang baru yang memberi kekuatan hukum pada hak untuk memutus koneksi atau tak bisa dihubungi di luar jam kerja. Sebelumnya, hak ini sudah dinikmati pekerja di sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin. Jutaan pekerja Australia bisa mulai menikmati aturan yang disebut right to disconnect itu mulai Senin (26/8). Dengan aturan ini, setiap pekerja di Australia punya hak mematikan perangkat komunikasi mereka sehingga tak bisa dihubungi. Mereka juga bisa mengabaikan kontak selama kontak itu tidak masuk akal atau di luar jam kerja.

PM Australia Anthony Albanese memuji reformasi yang didorong pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah yang ia pimpin. ”Kami ingin memastikan, sama seperti orang tidak dibayar 24 jam sehari, mereka tidak harus bekerja 24 jam sehari,” katanya kepada stasiun televisi nasional Australia, ABC. Menurut Albanese, hal ini juga terkait dengan kesehatan mental. Orang butuh melepaskan diri dari pekerjaan serta terhubung dengan keluarga dan kehidupan mereka. Aturan itu dinilai mereformasi hubungan industri dan pekerja. UU tersebut disahkan Februari 2024 dan berlaku di perusahaan besar dan menengah.

Sementara untuk perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 15 orang, aturan berlaku mulai 26 Agustus 2025. Serikat pekerja Australia menyambut baik UU tersebut. Aturan itu dinilai memberi pekerja cara untuk mewujudkan keseimbangan hidup dan kerja. Presiden Dewan Serikat Pekerja Australia Michele O’Neil mengatakan, gerakan serikat pekerja Australia telah memenangi hak hukum bagi warga untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang mereka cintai tanpa stres. Sumber stres kerap kali akibat dipaksa untuk terus- menerus menjawab panggilan dan surat elektronik pekerjaan yang tidak masuk akal. (Yoga)

Pemerintah terus mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di sisa waktu pemerintahan sekarang demi mencapai kesejahteraan sosial. Namun, pemerintah mengakui, berat untuk mencapai target nol % dalam waktu tiga bulan mendatang meski kemiskinan ekstrem sekarang sudah di angka 0,83 %. Berdasar data BPS, Maret 2024, sebanyak 25 provinsi atau 66 % dari total 38 provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem kurang dari 1 %. Namun, tingkat kemiskinan ekstrem di tiga provinsi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua, masih di atas 5 % dan 10 provinsi masih berada di antara 1 % dan 5 %.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Aris Budimanta mengakui, cukup berat mencapai target nol % di sisa waktu pemerintahan sekarang. Fokus pemerintah adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas. ”Kita hampir menyelesaikan program penghapusan kemiskinan ekstrem, tapi perhatian untuk memuliakan orang yang jumlahnya 0,83 % ataupun yang keluar dari kemiskinan ekstrem harus dilakukan karena dia bisa jatuh lagi. Ini angka sesaat,” kata Aris dalam diskusi di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/8). (Yoga)