Warga kurang mampu di DKI Jakarta menjadi sasaran utama dari program sekolah swasta gratis. Terkait anggaran untuk program ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, hasil kajian dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para konsultan beberapa bulan lalu, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta diperkirakan Rp 2,3 triliun per tahun, lebih kecil dibanding anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mencapai Rp 2,8 triliun setiap tahun.

Dengan alokasi anggaran tersebut, program sekolah swasta gratis ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa di sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. ”Selisih uang sekitar Rp 500 miliar ini nantinya bisa diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya, seperti untuk membeli seragam, alat tulis-menulis, dan keperluan lain,” katanya, Selasa (27/8). Berdasar data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada 2024 ini, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 533.649 siswa dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Menurut Iman, kebijakan sekolah gratis di swasta baru diterapkan pada 2025 karena Dinas Pendidikan DKI masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Di sisi lain, DPRD DKI akan mematangkan konsep sekolah gratis melalui kebijakan anggaran. ”Ini juga dilakukan karena banyaknya persoalan yang masuk terkait ijazah ditahan oleh pihak sekolah karena orangtua tidak mampu membayar iuran sekolah setiap bulan. Nantinya, persoalan ini akan diselesaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029,” kata Iman. Sekolah gratis ini digaungkan karena gagalnya sejumlah penerima KJP di berbagai jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2024 ini. (Yoga)

Kalangan dunia usaha menyambut baik pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang prosesnya telah dimulai saat ini. Diharapkan para peserta pesta demokrasi mampu menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada Selasa (27/8/2024) yakni periode pendaftaran calon pasangan (paslon) kepala daerah. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan kampanye dilakukan pada 25 September-23 November 22024 dan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Mengacu pada Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2024 yang dilansir belum lama ini. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen Juli 2024 yang berada dalam zona optimistis (>100) yakni besar 133,3. Tetap kuatnya IEK ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7. (Yetede)

Pemerintah perpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian properti sampai akhir 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong konsumen masyarakat kelas menengah. Sebelumnya, dikson PPN pembelian rumah 100% hanya berlaku sampai Juni 2024. Selepas itu besarannya dipangkas  menjadi 50%. Namun, pemerintah memutuskan memberlakukan lagi dikson PPN 100% pembelian rumah sampai akhir 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Negara. kebijakan tersebut akan menggerakkan kinerja industri properti yang selama ini turut berperan besar ke perekonomian nasional. Selain itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha juga tercatat berada  dalam zona optimis masing-masing sebesar 131,7 dan 130,5, (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen akan mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio)  sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kinerja yang terus positif, diharapkan nilai dividen juga mengalami peningkatan untuk tahun buku 2024. "Kami ingin sampaikan, selama lima tahun terakhir kami bagikan dividend payout ratio yang baik, rasio konsisten dibayarkan 60% dan tentunya kedepan kami ingin  pertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live 2024. Meski demikian, Sigit mengungkapkan bahwa dalam menentukan ratio dividen  juga akan memperhatikan tingkat permodalan yang optimal. Langkah ini juga mendorong  bisnis Bank Mandiri jangka panjang tetap berkelanjutan. "Sekaligus bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan BUMN ini support kredit yang sehat dan agresif dengan kecukupan modal yang baik," sambung dia. (Yetede)

Pembatasan konsumsi bahan bakar (BBM) subsidi lebih baik dimulai pada awal Januari 2025. Sosialisasi pemberlakuan subsidi tepat sasaran dilakukan hingga akhir 2024 guna memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Adapun payung hukum kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun belum jelas apakah beleid ini turunan dari revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu target tahun ini, menurut Komaidi, berat diterapkan lantaran tidak ada ruang untuk melakukan sosialisasi. "Kalau targetnya APBN 2025 menjadi relevan. Tapi kalau targetnya tahun ini enggak ada ruang sosialisasi. Pembatasan kalau diterapkan 2025 relevan," kata Komaidi. (Yetede)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus melakukan penjajakan untuk menentukan calon mitra strategis yang tepat dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hal ini menyusul mundurnya perusahaan Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemical Inc sebagai mitra strategis Bukit Asam dalam proyek hilirisasi batu bara bernilai investasi US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp32 triliun tersebut. Dalam mencari mitra baru di proyek DME, Bukit Asam mengakui cukup selektif. Senior Vice President Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan banyak aspek untuk menentukan mitra strategis yang akan ditarik dalam proyek berjangka dalam waktu 20 tahun tersebut. "Saat ini kami sedang melakukan penjajakan  ke beberapa calon mitra strategis menyusul mundurnya Air Product. Sedang kami assess dari sisi pendanaan dan kelayakan teknologi, serta kepemilikan pasarnya," kata Setiadi. (Yetede)

BISNIS sewa pesawat jet pribadi mendapat sorotan karena Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Anak serta menantu Presiden Joko Widodo ini menjadi buah bibir publik setelah menumpang jet pribadi saat melawat ke Amerika Serikat, pekan lalu. Belum ada komentar resmi dari Kaesang, Erina, ataupun Istana Kepresidenan mengenai hal tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, urusan jet pribadi itu masalah personal Kaesang, yang menjabat Ketua Umum PSI. Menurut Raja Juli, jet pribadi Kaesang juga tidak berkaitan dengan partai.

Terbang menggunakan jet pribadi bukan hal yang lumrah buat kebanyakan orang. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association Bayu Sutanto menjelaskan, permintaan layanan ini sangat terbatas. "Demand-nya datang dari pelanggan high profile, VIP, atau VVIP karena tarif yang cukup mahal bagi orang kebanyakan," katanya kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024. Mereka antara lain pengusaha, selebritas, dan elite politik, termasuk pejabat tinggi negara. Tarif penerbangan menggunakan jet pribadi bervariasi. Sejumlah faktor menentukan besaran tarifnya, seperti jenis dan kapasitas pesawat, serta jangkauan terbangnya. Untuk layanan sewa jet pribadi domestik, Bayu menyebutkan kisaran harganya US$ 5-15 ribu atau sekitar Rp 77,5-232 juta.

Meski biayanya mahal, terbang menggunakan jet pribadi punya beberapa keunggulan ketimbang pesawat komersial. "Untuk segmen niche yang umumnya orang kaya, selebritas, politikus, atau pejabat tinggi, mereka tidak mau terumbar perjalanannya. Selain masalah kecepatan karena tidak perlu ada proses check-in dan boarding serta imigrasi dan customs, yang lebih lama kalau naik maskapai penerbangan umum," ujar Bayu. (Yetede)

APARATUR hukum kini punya sumber awal menelusuri dugaan gratifikasi pejabat negara dan keluarganya: media sosial. Berniat membela kepergian anak Joko Widodo dan menantunya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, ke Amerika Serikat naik pesawat jet pribadi, seorang selebritas Instagram membuka borok pejabat Kejaksaan Agung yang terbiasa mendapat fasilitas mewah dari pengusaha jika berpelesir.

Selebritas Instagram itu, Jelita Jeje, menceritakan pengalamannya sebagai istri dan menantu pejabat tinggi Kejaksaan Agung jika bervakansi sekeluarga. Menurut dia, pejabat dan keluarga terbiasa mendapat fasilitas transportasi dan akomodasi jika bepergian ke luar negeri. Informasi warganet yang mengulik gaya hidup selebritas itu dan kepergian Kaesang bisa menjadi modal awal Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, mengusut dugaan gratifikasi.

Menurut Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas, serta pengobatan cuma-cuma. Jika terbukti, hukumannya 4-20 tahun penjara.Gratifikasi tak mesti diterima oleh pejabat negara. Keluarga dan kerabat yang menikmatinya bisa menjerat para pejabat negara yang terbukti menerima fasilitas. Sebab, delik hukum dalam gratifikasi adalah perdagangan pengaruh dari pejabat negara tersebut yang dinikmati oleh pemberi gratifikasi. Meski bukan penyelenggara negara, Kaesang bisa masuk kategori ini karena ia anak presiden. (Yetede)

DUGAAN keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terkuak dalam dua sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nama Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigadir Jenderal Mukti Juharsa disebut oleh dua saksi dalam sidang untuk terdakwa perwakilan PT Refined Bangka Tin (PT RBT), Harvey Moeis.

Nama Mukti pertama kali disebutkan oleh General Manager PT Timah Tbk periode 2016-2020, Ahmad Samhadi, dalam sidang pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam sidang itu, Syahmadi menceritakan sebuah grup percakapan aplikasi WhatsApp bernama "New Smelter" yang dibuat untuk mempermudah koordinasi PT Timah dengan lima perusahaan smelter swasta, salah satunya PT RBT. Grup itu, menurut Syahmadi, eksis sejak 2018 setelah PT Timah bekerja sama dengan lima perusahaan tersebut.

Syahmadi menyinggung nama Mukti ketika menerangkan soal pembahasan kuota ekspor timah. Awalnya, pembicaraan itu dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada sekitar Mei 2018. PT Timah meminta agar kuota ekspor timah hasil peleburan kelima smelter itu dibagi dua alias 50 : 50. Setiap smelter akan mendapatkan timah batangan 50 persen dari hasil peleburan, sementara PT Timah mendapatkan 50 persen. Usul itu, menurut dia, karena PT Timah ingin meningkatkan nilai ekspor mereka. (Yetede)

SEJUMLAH elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Selasa, 27 Agustus 2024, masih berkutat dengan rapat untuk menentukan calon kepala daerah yang belum diumumkan oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Senin, 26 Agustus 2024. Nama-nama calon yang belum diumumkan adalah untuk pemilihan kepala daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tiga wilayah ini menjadi palagan yang paling berat untuk partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebutkan rapat tersebut bertujuan memfinalkan bakal calon kepala daerah dalam pilkada di tiga daerah tadi. "Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, ini sedang difinalkan sekarang," kata Eriko di lokasi rapat, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Eriko, rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu digelar atas permintaan Megawati. Hasil rapat akan segera disampaikan kepada Mega. Ia mengatakan ada peluang calon kepala daerah yang diputuskan sang ketua umum tak akan diumumkan secara resmi seperti pada dua gelombang sebelumnya. Mereka bisa saja langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Jakarta menjadi palagan pilkada yang paling disorot untuk PDIP. Musababnya, peluang partai ini sebelumnya sudah tertutup karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tak memungkinkan mereka mengusung calon sendiri. PDIP ditinggal oleh koalisi gemuk 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus. Koalisi pro-pemerintah itu mengusung calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono. (Yetede)