Komplotan penipu di kompleks Ruko Green Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat, telah merancang jebakan untuk menipu pencari kerja dengan membagi peran di antara anggotanya. Mereka menyamarkan identitas, menggunakan nomor ponsel baru, dan membuat entitas usaha fiktif untuk memperdaya korban. Setiap anggota tim mendapatkan komisi dari uang jaminan yang dibayarkan oleh pelamar kerja.

Dalam praktiknya, anggota komplotan seperti Wendi dan Citra mengiklankan lowongan pekerjaan palsu di media sosial dan situs jual-beli daring. Wendi, misalnya, menciptakan iklan dengan nama perusahaan fiktif dan mempromosikannya dengan nomor Whatsapp cadangan tanpa registrasi data pribadi. "Pukul 12.30 saya pasang iklan, pukul 12.50 sudah mulai banyak yang chat," ujar Wendi. Selanjutnya, para pelamar diundang untuk wawancara di lokasi yang tidak jelas, dengan iming-iming posisi dan gaji yang tidak pernah terealisasi.

Citra, salah satu anggota komplotan, menjelaskan bahwa mereka harus meminta uang jaminan dari pelamar, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 850.000, dan membujuk mereka untuk meminjam uang jika diperlukan. "Kami disuruh ambil uang berapa pun. Mau Rp 50.000 atau Rp 100.000, pokoknya diterima saja," kata Citra. Uang jaminan tersebut dibagi sebagai insentif di antara staf, dengan total komisi mencapai Rp 360.000 untuk setiap pengiklan dan staf HRD.

Indah, anggota lainnya, mengungkapkan bahwa proses wawancara dan penempatan kerja sengaja dibuat rumit dan membingungkan untuk membuat pelamar lelah dan akhirnya menyerah. "Pelamar kerja memang dibuat bingung. Setelah bingung akan menyerah, uang mereka hilang sia-sia," katanya. Prosedur pengembalian uang yang dijanjikan juga dibuat sangat sulit dan sering kali tidak pernah terealisasi.

Saat Kompas mencoba melamar lowongan tersebut, mereka menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika dikonfirmasi, supervisor HRD dari komplotan tersebut menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak lain, menyatakan bahwa ia tidak berwenang untuk memberikan pernyataan. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan statement apa-apa. Silakan langsung dengan kepala cabang karena saya tidak berwenang," ujar IN.

Investigasi harian Kompas mengungkap, perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal bebas menyalurkan pencari kerja di sejumlah tempat. Mereka juga memungut uang dari para pelamar hingga jutaan rupiah. Tim Kompas menyamar sebagai pelamar kerja dengan mendaftar melalui iklan-iklan lowongan yang sejak awal mencurigakan. Tim menemukan PT SAS dan PT PSL yang tak berizin, aktif berperan sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS). PT SAS beralamat di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakbar, 500 meter dari Polres Metro Jakbar. PT itu memungut uang Rp 1,35 juta dari setiap pencari kerja.

Perusahaan ini juga menawari pencari kerja ke perusahaan lain yang butuh karyawan dengan gaji di bawah upah minimum. Agar bisa mendapat pelamar seperti itu, PT memasang iklan lowongan dan mencantumkan nama perusahaan atau bisnis fiktif di media sosial. Pelamar langsung diterima saat sesi wawancara dengan upah layak. Syaratnya, membayar uang jaminan yang akan dikembalikan ketika pelamar gagal di penempatan ketiga. Begitu uang masuk dan perjanjian ditandatangani pelamar, janji-janji manis tadi menguap dan uang jaminan tidak dikembalikan. Merujuk situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Kompas tidak mendapat nama LPTKS, nama PT tersebut juga tak ada di daftar LPTKS yang sudah mendapat sertifikat standar terverifikasi Kemenaker.

Perusahaan lain yang juga tidak berizin ialah PTPSL di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar, berseberangan dengan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jakbar. Nama PT ini juga tidak ada di situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Menurut Siti Kustiati, Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemenaker, berbadan hokum bukan berarti langsung resmi beroperasi sebagai LPTKS. ”Ketika dia menjadi LPTKS, selain mempunyai nomor induk berusaha, dia harus memiliki izin penempatan tenaga kerja,” ucap Oki, sapaan Siti Kustiati.

Karena itu, pemerintah mewajibkan LPTKS memenuhi standar, agar pemerintah dapat mengawasi operasionalisasi mereka sehingga hak-hak pelamar terlindungi. Hal ini merujuk Pasal 18 Ayat 2 Permenaker No 39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta berbadan hukum pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memiliki surat izin usaha LPTKS. LPTKS yang sudah terdaftar tetapi belum mengurus izin usaha, kata Oki, sama saja berpraktik ilegal jika aktif menyalurkan tenaga kerja. (Yoga)

Karyawan Australia kini memiliki hak mengabaikan atasan mereka di luar jam kerja, berkat undang-undang baru yang memberi kekuatan hukum pada hak untuk memutus koneksi atau tak bisa dihubungi di luar jam kerja. Sebelumnya, hak ini sudah dinikmati pekerja di sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin. Jutaan pekerja Australia bisa mulai menikmati aturan yang disebut right to disconnect itu mulai Senin (26/8). Dengan aturan ini, setiap pekerja di Australia punya hak mematikan perangkat komunikasi mereka sehingga tak bisa dihubungi. Mereka juga bisa mengabaikan kontak selama kontak itu tidak masuk akal atau di luar jam kerja.

PM Australia Anthony Albanese memuji reformasi yang didorong pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah yang ia pimpin. ”Kami ingin memastikan, sama seperti orang tidak dibayar 24 jam sehari, mereka tidak harus bekerja 24 jam sehari,” katanya kepada stasiun televisi nasional Australia, ABC. Menurut Albanese, hal ini juga terkait dengan kesehatan mental. Orang butuh melepaskan diri dari pekerjaan serta terhubung dengan keluarga dan kehidupan mereka. Aturan itu dinilai mereformasi hubungan industri dan pekerja. UU tersebut disahkan Februari 2024 dan berlaku di perusahaan besar dan menengah.

Sementara untuk perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 15 orang, aturan berlaku mulai 26 Agustus 2025. Serikat pekerja Australia menyambut baik UU tersebut. Aturan itu dinilai memberi pekerja cara untuk mewujudkan keseimbangan hidup dan kerja. Presiden Dewan Serikat Pekerja Australia Michele O’Neil mengatakan, gerakan serikat pekerja Australia telah memenangi hak hukum bagi warga untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang mereka cintai tanpa stres. Sumber stres kerap kali akibat dipaksa untuk terus- menerus menjawab panggilan dan surat elektronik pekerjaan yang tidak masuk akal. (Yoga)

Pemerintah terus mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di sisa waktu pemerintahan sekarang demi mencapai kesejahteraan sosial. Namun, pemerintah mengakui, berat untuk mencapai target nol % dalam waktu tiga bulan mendatang meski kemiskinan ekstrem sekarang sudah di angka 0,83 %. Berdasar data BPS, Maret 2024, sebanyak 25 provinsi atau 66 % dari total 38 provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem kurang dari 1 %. Namun, tingkat kemiskinan ekstrem di tiga provinsi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua, masih di atas 5 % dan 10 provinsi masih berada di antara 1 % dan 5 %.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Aris Budimanta mengakui, cukup berat mencapai target nol % di sisa waktu pemerintahan sekarang. Fokus pemerintah adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas. ”Kita hampir menyelesaikan program penghapusan kemiskinan ekstrem, tapi perhatian untuk memuliakan orang yang jumlahnya 0,83 % ataupun yang keluar dari kemiskinan ekstrem harus dilakukan karena dia bisa jatuh lagi. Ini angka sesaat,” kata Aris dalam diskusi di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/8). (Yoga)

Pemerintah memasang target penerimaan pajak yang tinggi sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Target tersebut bakal menantang di tengah kondisi perekonomian global yang lesu, ekonomi domestik yang stagnan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Target penerimaan pajak itu tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. Meskipun disusun pada rezim saat ini, yang menjalankannya kelak adalah rezim Prabowo Subianto. Dengan target tersebut, untuk pertama kalinya, target penerimaan pajak melampaui Rp 2.000 triliun. Pada 2015, di awal kepemimpinan Jokowi, target setoran pajak adalah Rp 1.294,3 triliun, naik 31,3 % dibanding realisasi pajak 2014. Sementara pada 2020, di awal periode kedua pemerintahan Jokowi, target penerimaan pajak Rp 1.198,8 triliun, turun 10,04 % akibat pandemi Covid-19.

Meski nominalnya besar, melampaui Rp 2.000 triliun, dari sisi persentase kenaikan, target setoran pajak tahun 2025 sebenarnya tidak terlalu tinggi. Meski demikian, target penerimaan pajak 2025 tetap menantang untuk dikejar di tengah kondisi perekonomian yang lesu dan kinerja pajak yang loyo. Peneliti Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Senin (26/8) mengatakan, sepanjang Januari-Juli 2024 saja, penerimaan pajak sudah terus mengalami kontraksi. Data per 31 Juli 2024, penerimaan pajak terkontraksi 5,75 % secara tahunan. Meski sudah memasuki bulan kedelapan, setoran pajak baru Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 % dari target. Kinerja yang lesu itu disebabkan merosotnya setoran dari dua penyumbang terbesar penerimaan pajak.

Pertama, anjloknya setoran PPh Badan dari perusahaan berbasis komoditas akibat penurunan harga komoditas global yang cukup tajam. Per 31 Juli 2024, PPh Badan terkontraksi 33,5 % secara neto dan 23,8 % secara bruto. Kedua, PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebagai penyumbang pajak terbesar juga terkontraksi 7,8 % secara neto, disebabkan naiknya restitusi dari industri pengolahan, khususnya industri kelapa sawit dan logam dasar bukan besi. Restitusi terjadi ketika wajib pajak meminta negara mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Fajry mengatakan, capaian pajak tahun depan sulit dikejar, terutama dari sisi capaian PPh yang ditargetkan naik 13,8 %. (Yoga)

Produksi padi pada Agustus, September dan Oktober 2024 berpotensi meningkat dibanding realisasi produksi padi periode sama tahun lalu. Perluasan areal tanam padi dan pompanisasi menjadi pemicu. Namun, potensi peningkatan produksi padi itu dihantui gagal panen di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil kerangka sampel area padi pada Juli 2024 yang dilaksanakan BPS, luas tanam padi Agustus, September, dan Oktober 2024 masing-masing 1,01 juta hektar (ha), 0,97 juta ha, dan 0,85 juta ha. Potensi luas tanam itu di atas realisasi tanam padi pada Agustus, September, dan Oktober 2023 yang masing-masing 0,86 juta ha, 0,84 juta ha, dan 0,7 juta ha. Potensi produksi beras pada Agustus, September, dan Oktober 2024 masing-masing 2,85 juta ton, 2,87 juta ton, dan 2,59 juta ton.

Potensi produksi beras itu lebih tinggi dibanding Agustus, September, dan Oktober 2023 yang masing-masing 2,35 juta ton, 2,5 juta ton, dan 2,38 juta ton. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (26/8) mengatakan, potensi produksi beras selama musim kemarau tahun ini lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Potensi produksi beras pada Agustus dan September 2024 lebih tinggi dibanding realisasi produksi Agustus dan September dalam tiga tahun terakhir. Potensi produksi beras pada Oktober 2024 juga lebih banyak ketimbang realisasi produksi pada bulan yang sama dalam lima tahun terakhir. Capaian itu turut menopang surplus neraca konsumsi-produksi beras nasional pada Januari-Oktober 2024 yang diperkirakan 1,19 juta ton.

”Ini merupakan anomali produksi beras di musim kemarau. Hal itu berkat refocusing anggaran Kementan Rp 5 triliun untuk program perluasan areal tanam dan pompanisasi,” ujar Amran dalam Raker Kementan dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta. Di Cirebon, Jabar, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung mengklaim, pasokan air dari Waduk Jatigede ke lahan pertanian di Cirebon dan Indramayu masih cukup. Namun, ratusan hektar sawah tetap dilanda kekeringan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Kementerian PUPR Dwi Agus Kuncoro mengatakan, ketinggian air di Waduk Jatigede, Sumedang, Jabar, saat ini 251,32 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Itu di bawah kondisi normal, 260 meter di atas permukaan laut. ”(Pasokan air dari Waduk Jatigede) cukup 23 hari ke depan kalau tak ada hujan. Jadi, tak ada defisit air,” ucap Agus di Cirebon, Senin (26/8). Akibat pembagian air yang tidak merata di Cirebon, sekitar 200 hektar sawah di Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, dan desa tetangga tidak kebagian air selama dua pekan terakhir. Bahkan, menurut Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Suranenggala Astika, 3 hektar sawah di antaranya sudah gagal panen. Padahal, usia padi di area itu rata-rata 1,5 bulan dan telah mendapat pemupukan. (Yoga)

Pariwisata yang terus bergeliat mendorong beragam penyedia akomodasi berinovasi menarget anak muda sebagai pangsa pasarnya. Inovasi diperlukan karena Gen Z memiliki ciri tersendiri dalam mengatur perjalanannya, mulai dari karakteristik penginapan hingga dampak yang bisa diberikan pada mereka. Gen Z yang lahir pada rentang 1997-2012 terus menjadi sorotan. Kelompok yang kini mendominasi sepertiga populasi global itu dikenal karena karakteristik atau tingkah laku yang khas. Mengutip Forbes, Gen Z diestimasikan mampu mengeluarkan anggaran hingga 143 miliar USD secara global, setara 40 % dari seluruh pengeluaran kelompok konsumen.

Generasi milenial (1981-1996) dan Gen Z di AS menekankan pengalaman dalam perjalanan yang dilakukan, bahkan yang tak dilakukan keluarga dan kawan-kawannya di luar generasi tersebut. Di China, proporsinya mencapai 90 %. Sekitar 80 % pelaku perjalanan Gen Z menggunakan ponsel pintarnya untuk mencari tahu dan memesan akomodasi. Mereka menjunjung tinggi integrasi teknologi, kepraktisan pemesanan, dan tempat-tempat yang memberi ruang untuk bersosialisasi. Gen Z dianggap sebagai generasi perjalanan (travel generation) yang haus melihat dunia meski anggarannya rendah.

”Mereka tak menunggu hingga level pendapatan atau tabungan tertentu, justru mencari jalan untuk bisa bepergian berdasar kondisi keuangannya,” ujar peneliti rekanan di EHL Hospitality Business School, Tatyana Tsukanova, dilansir dari The Independent Singapore. Pilihan perjalanan generasi Z cenderung dipengaruhi media sosial. Menurut riset Booking.com, kelompok hidup serba digital ini menemukan inspirasi perjalanannya dari media sosial (58 %), rekomendasi teman atau keluarga, dan laman perjalanan wisata. Tren ini dijawab para pelaku usaha di bidang perhotelan. RedDoorz, salah satu platform akomodasi dan perhotelan menargetkan ekspansi hingga 4.500 properti sampai akhir 2024.

Meningkat 1,5 kali lipat dibanding tahun lalu. Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan perusahaan yang mencapai 85 % dari total properti. Pendiri sekaligus CEO RedDoorz Amit Saberwal mengatakan, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesarnya di Asia Tenggara. Bali disebut menunjukkan performa terbaik. Tak ayal, perusahaan ini membidik Gen Z sebagai pangsa pasar utama. ”Kami kini focus pada pembangunan di Bali. Jenama manajemen vila Lavana menjadi penggerak brand kami. Kami menargetkan merangkul 100 mitra vila hingga akhir 2024 serta tumbuh dua kali lipat tahun depan,” ujar Amit di Jakarta, Rabu (21/8). (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag mencatat, sejak era mandatori sertifikasi halal berlaku, pada 2019 hingga 6 Agustus 2024, jumlah produk yang telah mengantongi sertifikat halal mencapai 5.013 juta produk. Sertifikasi halal mampu memberi nilai tambah dan citra merek produk atau jasa serta memenuhi permintaan konsumen yang semakin menyukai produk halal. Sebelumnya, saat era sertifikasi halal bersifat sukarela pada 2012-2018, jumlah produk bersertifikat halal hanya 668.615 produk. ”Kebijakan mandatori sertifikasi halal tidak bisa dilakukan serentak karena perlu sosialisasi dan pembinaan serta infrastruktur hulu-hilir industri halal harus terbangun merata,” ucap Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Dzikro dalam webinar Produk Halal untuk Ekonomi Indonesia Berkelanjutan, Senin (26/8) di Jakarta.

Menurut Dzikro, ada dua sanksi bagi pelaku UMKM dan besar yang tidak menunaikan kewajibannya melakukan sertifikasi halal. Sanksi pertama ialah teguran tertulis. Bila sanksi ini diabaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, pelaku usaha diberikan sanksi kedua yang berupa melarang produknya beredar di pasar Indonesia. Wajib sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsekuensi dari regulasi ini adalah penyelenggaraan jaminan produk halal yang bersifat sukarela ditiadakan. Sertifikasi dilakukan pemerintah, bukanlagi lewat MUI. Skema layanan sertifikasi halal dibagi dua, yaitu reguler dan deklarasi mandiri.

Skema reguler berarti sertifikasi halal melalui pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pusat halal. Sementara skema deklarasi mandiri berarti sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha dan ini hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut Dzikro, sertifikasi halal mampu memberikan nilai tambah dan citra merek produk/jasa serta memenuhi permintaan konsumen yang semakin menyukai produk halal. Dzikro menambahkan, 17 negara yang memiliki lembaga halal telah melakukan penandatanganan perjanjian pengakuan (mutual recognition agreement/MRA) dengan Indonesia. (Yoga)

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan total luas ruang udara 7,79 juta km persegi menjadikan sektor transportasi udara atau penerbangan sangat diandalkan. Penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas wilayah. Kebanyakan masyarakat umum menggunakan layanan penerbangan reguler. Di luar itu, terdapat layanan penerbangan sewa atau carter yang melayani perorangan atau kelompok. Ceruk pasar ini bertumbuh terutama karena kebutuhan bisnis, perjalanan tokoh penting, layanan logistik, sampai urusan medis dan kebencanaan. Ketik saja ”carter pesawat” di mesin pencari. Segera muncul aneka pilihan perusahaan carter pesawat berikut layanannya.

Salah satu perusahaan carter, menuliskan dalam situsnya, selain menyediakan jet pribadi, mereka juga menyediakan helikopter, pesawat eksekutif, dan beragam pesawat kecil khusus untuk berbagai klien, termasuk layanan untuk eksekutif bisnis senior, selebritas, dan bangsawan. Tim juga bisa menyediakan pesawat carter untuk keperluan medis yang dibutuhkan segera bagi pasien yang sakit dan terluka. Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sekaligus Dirut PT Trans Nusa Aviation Madiri Bayu Sutanto menjelaskan, secara umum, terdapat dua target pasar dari lini bisnis penerbangan carter.

Pertama adalah penyewa jangka menengah-panjang yang umumnya merupakan korporasi yang menyewa pesawat untuk operasional perusahaan. Kedua adalah penyewa jet pribadi dalam jangka pendek yang biasanya adalah individu yang menggunakan pesawat untuk perjalanan mereka. Di mata pelaku industri aviasi, pangsa pasar penyewa jet pribadi di dalam negeri masih terlalu eksklusif dengan porsi yang jauh lebih kecil ketimbang segmen perusahan. Ini membuat operator penerbangan carter masih mengandalkan segmen korporasi untuk menarik pendapatan dengan proporsi 80 % berbanding 20 %.

”Kalau dirata-ratakan, ongkos penerbangan spot charter (jet pribadi yang disewa individu) lebih mahal ketimbang penerbangan untuk perusahaan. Namun, pangsa pasar penyewa korporasi jelas lebih besar karena kontraknya dilakukan jangka panjang,” ujarnya, Minggu (25/8/2024). Melansir laman layanan carter pesawat Evojets, estimasi harga sewa jet pribadi dari Jakarta menuju California, AS, dengan jenis pesawat Gulfstream G-IV dengan kapasitas 10-16 penumpang, ada di kisaran 268.000-327.500 USD (Rp 4,12 miliar-Rp 5,04 miliar) dengan lama penerbangan 18 jam 50 menit. Menurut Bayu, pendapatan rata-rata per tahun yang didapatkan operator penerbangan carter dari kontrak B2B tetap lebih besar karena pemesanan carter penerbangan jet pribadi secara B2C tidak dilakukan setiap waktu. (Yoga)

Meski subsidi bunga yang dianggarkan lebih rendah dibanding tahun lalu, target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada 2025 meningkat 4,3 % menjadi Rp 313 triliun. Pelaku UMKM mengharap prosedur pengajuan kredit dipermudah dan dapat menjaring lebih banyak debitor. Dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga KUR Rp 38,28 triliun, terbesar dalam pos subsidi bunga kredit program yang direncanakan Rp 44,23 triliun. Namun, porsi anggaran subsidi bunga KUR pada RAPBN 2025 lebih rendah Rp 9,5 triliun atau turun 24,82 % dari outlook 2024, di Rp 47,78 triliun. Dengan outlook tersebut, pemerintah sebelumnya menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 300 triliun pada 2024.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan, anggaran subsidi bunga KUR tersebut sesuai pagu indikatif Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran ditetapkan dengan memperhitungkan target penyaluran KUR 2025. ”Target penyaluran KUR pada 2025 sebesar Rp 313 triliun, meningkat dari target 2024 di Rp 300  triliun. Jadi, sesuai dengan pagu indikatif tersebut, untuk tahun 2025 tidak ada pengurangan target penyaluran KUR,” kata Yulius, Senin (26/8). Berdasarkan nota keuangan yang telah disetujui, subsidi bunga KUR, antara lain, akan disalurkan tematik sesuai kebutuhan sektor produksi yang ditargetkan 60-65 %. Selain itu, KUR supermikro juga akan dikenai suku bunga 3 %, sedang KUR jenis lain 6 %. Adapun debitor KUR mikro dan kecil yang kembali menerima kredit akan dikenai suku bunga naik berjenjang. (Yoga)