Ditjen Penegakan Hukum KLHK bersama Polda Sumsel berhasil mengungkap perdagangan delapan cula badak yang nilainya Rp 245 miliar. KLHK dan kepolisian pun terus mengusut kasus yang diduga melibatkan jaringan internasional tersebut. ”Kasus ini tercatat sebagai pengungkapan kasus perdagangan cula badak terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kasus ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, melainkan hingga internasional karena badak adalah satwa yang dilindungi di Indonesia ataupun secara global,” ujar Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam konferensi pers di Palembang, Selasa (27/8).

Rasio mengatakan, barang bukti delapan cula badak itu diperoleh dari warga Desa 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, berinisial ZA (60). Selain delapan cula badak, Gakkum KLHK dan Polda Sumsel juga mengamankan lima pipa gading gajah dan tiga pipa tulang dugong dari tersangka ZA. ”Dari identifikasi yang dilakukan, delapan cula badak itu terdiri dari empat cula badak asal Indonesia dan empat cula badak dari luar negeri,” ucapnya. ZA diamankan saat akan melakukan transaksi jual-beli cula badak dan pipa gading gajah di Jalan Rama VII, RT 003 RW 001, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Jumat (23/8).

Secara nilai, delapan cula badak itu sangat fantastis. Merujuk sejumlah situs pasar gelap, cula badak asal Asia dijual dengan harga 400.000 USD (Rp 6,219 miliar) per kg, sedang cula badak asal Afrika dihargai 200.000 USD (Rp 3,109 miliar) per kg. Berat total delapan cula badak itu 7 kg yang artinya dihargai 2,8 juta USD atau Rp 43,4 miliar (kurs Rp 15.500). Akan tetapi, menurut ZA, nilai delapan cula badak itu bisa lebih fantastis. ZA mengaku men ual cula badak itu Rp 35 juta per gram. Artinya, nilai delapan cula badak tersebut Rp 245 miliar. (Yoga)

Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian justru tumbuh melambat. Subsektor tanaman pangan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat performanya justru paling buruk. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov, Selasa (27/8) mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum sesuai harapan. Pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat, dari 4,24 % pada 2014 menjadi 1,3 % pada 2023.

”Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus  3,54 % secara tahunan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Evaluasi 10 Tahun Jokowi di Bidang Ekonomi” yang digelar Indef secara daring di Jakarta. Abra juga menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Kontribusi tahunan sektor tersebut terhadap PDB juga stagnan, yakni 13,34 % pada 2014 dan 12,53 % pada 2023. Bahkan, kinerja subsektor tanaman pangan justru merosot paling tajam dibanding subsector lain. Padahal, tanaman pangan merupakan subsektor paling strategis untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras.

”Tidak mengherankan jika Indonesia terus mengimpor beras lantaran produksi beras nasional berkurang,” katanya. BPS mencatat, subsektor tanaman pangan pada 2014 hanya tumbuh 0,06 % secara tahunan. Pada 2023, subsektor tersebut bahkan tumbuh -3,88 %. Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan terkontraksi cukup dalam, yakni tumbuh -24,73 %. Baru pada triwulan II-2024, subsektor ini tumbuh 12,5 % secara tahunan. Untuk itu, Abra berharap pemerintahan baru nanti benar-benar serius memperbaiki kinerja sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Perbaikan itu tidak hanya mencakup peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteran para produsen pangan di hulu. (Yoga)

Pemerintah melanjutkan stimulus pasar perumahan dengan kembali memberlakukan PPN yang Ditanggung Pemerintah atau PPNDTP sebesar 100 % untuk rumah komersial. Pemerintah juga menambah kuota pembiayaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemberlakuan perpanjangan insentif PPNDTP sebesar 100 % untuk sektor perumahan mulai September-Desember 2024 disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (27/8) dalam konferensi pers dialog ekonomi bertajuk ”Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta.

Sebelumnya, insentif bebas pajak ditanggung pemerintah berlaku dua periode. PPNDTP sebesar 100 % diberlakukan Januari-Juni 2024, untuk Juli-Desember 2024 diberikan 50 %. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, perpanjangan stimulus PPNDTP sebesar 100 % menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap industri property agar tetap produktif. Pembebasan PPN untuk rumah siap huni itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan KPR pada 2024 setidaknya 11 % atau setara realisasi tahun 2023.

Menurut Joko, insentif PPNDTP ini juga akan diikuti tambahan stimulus anggaran Rp 500 miliar sehingga diharapkan mendorong penyerapan pasar perumahan di Tanah Air lebih optimal. Sektor properti selama ini terbukti menggerakkan 185 industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga. ”Sektor properti selama ini padat karya dan turut menyangga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa. Selama Januari-Juni 2024, insentif PPNDTP 100 % dinilai telah mendorong serapan rumah rata-rata Rp 160 miliar-Rp 170 miliar per bulan. Namun, sewaktu besaran PPNDTP diturunkan menjadi 50 % pada Juli-Agustus 2024, serapan rumah komersial melambat, turun 33 % menjadi rata-rata Rp 100 miliar per bulan. (Yoga)

Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR menyepakati produksi siap jual atau lifting minyak bumi pada asumsi dasar RAPBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari. Angka itu terbilang optimistis mengingat posisi lifting minyak saat ini 570.000 barel per hari. Angka itu disepakati dalam raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8). Asumsi dasar lain yang disepakati ialah lifting gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), biaya operasi yang dipulihkan (cost recovery) 8,5 miliar USD dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 82 USD per barel.

Volume BBM bersubsidi jenis solar disepakati 18,89 juta kiloliter (kl) dan jenis minyak tanah 0,5 juta kl. Volume elpiji 3 kg sebesar 8,2 juta metrik ton, subsidi tetap minyak solar Rp 1.000 per liter dan subsidi listrik Rp 90,22 triliun (termasuk sisa kurang bayar tahun 2023). Angka-angka yang disepakati Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM dalam rapat tersebut relatif tidak jauh berbeda dengan apa yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Perubahan di antaranya pada lifting minyak bumi dari 600.000 barel per hari menjadi 605.000 barel per hari dan volume elpiji 3 kg dari sebelumnya 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Bahlil mengatakan, mencapai target lifting minyak pada 2025 menjadi tugas penting Kementerian ESDM. ”Kami akan berbicara dengan SKK Migas, Pertamina, dan beberapa KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) yang memiliki peran penting untuk meningkatkan lifting minyak,” katanya. Target lifting minyak 605.000 barel per hari itu dikejar di tengah tantangan tren penurunan produksi minyak secara alamiah mengingat sebagian besar sumur minyak di Indonesia sudah tua (mature). Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak pada semester I-2024 ialah 576.000 barel per hari atau di bawah target APBN yang sebesar 635.000 barel per hari. (Yoga)

Warga kurang mampu di DKI Jakarta menjadi sasaran utama dari program sekolah swasta gratis. Terkait anggaran untuk program ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuturkan, hasil kajian dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para konsultan beberapa bulan lalu, total kebutuhan program pendidikan gratis di sekolah swasta diperkirakan Rp 2,3 triliun per tahun, lebih kecil dibanding anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mencapai Rp 2,8 triliun setiap tahun.

Dengan alokasi anggaran tersebut, program sekolah swasta gratis ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa di sekolah swasta, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. ”Selisih uang sekitar Rp 500 miliar ini nantinya bisa diberikan kepada anak-anak untuk membeli keperluan sekolah guna menunjang pendidikannya, seperti untuk membeli seragam, alat tulis-menulis, dan keperluan lain,” katanya, Selasa (27/8). Berdasar data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada 2024 ini, jumlah penerima KJP Plus sebanyak 533.649 siswa dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Menurut Iman, kebijakan sekolah gratis di swasta baru diterapkan pada 2025 karena Dinas Pendidikan DKI masih akan melakukan kajian terlebih dahulu. Di sisi lain, DPRD DKI akan mematangkan konsep sekolah gratis melalui kebijakan anggaran. ”Ini juga dilakukan karena banyaknya persoalan yang masuk terkait ijazah ditahan oleh pihak sekolah karena orangtua tidak mampu membayar iuran sekolah setiap bulan. Nantinya, persoalan ini akan diselesaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029,” kata Iman. Sekolah gratis ini digaungkan karena gagalnya sejumlah penerima KJP di berbagai jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2024 ini. (Yoga)

Kalangan dunia usaha menyambut baik pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang prosesnya telah dimulai saat ini. Diharapkan para peserta pesta demokrasi mampu menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada Selasa (27/8/2024) yakni periode pendaftaran calon pasangan (paslon) kepala daerah. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan kampanye dilakukan pada 25 September-23 November 22024 dan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Mengacu pada Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2024 yang dilansir belum lama ini. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen Juli 2024 yang berada dalam zona optimistis (>100) yakni besar 133,3. Tetap kuatnya IEK ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7. (Yetede)

Pemerintah perpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian properti sampai akhir 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong konsumen masyarakat kelas menengah. Sebelumnya, dikson PPN pembelian rumah 100% hanya berlaku sampai Juni 2024. Selepas itu besarannya dipangkas  menjadi 50%. Namun, pemerintah memutuskan memberlakukan lagi dikson PPN 100% pembelian rumah sampai akhir 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Negara. kebijakan tersebut akan menggerakkan kinerja industri properti yang selama ini turut berperan besar ke perekonomian nasional. Selain itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha juga tercatat berada  dalam zona optimis masing-masing sebesar 131,7 dan 130,5, (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen akan mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio)  sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kinerja yang terus positif, diharapkan nilai dividen juga mengalami peningkatan untuk tahun buku 2024. "Kami ingin sampaikan, selama lima tahun terakhir kami bagikan dividend payout ratio yang baik, rasio konsisten dibayarkan 60% dan tentunya kedepan kami ingin  pertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live 2024. Meski demikian, Sigit mengungkapkan bahwa dalam menentukan ratio dividen  juga akan memperhatikan tingkat permodalan yang optimal. Langkah ini juga mendorong  bisnis Bank Mandiri jangka panjang tetap berkelanjutan. "Sekaligus bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan BUMN ini support kredit yang sehat dan agresif dengan kecukupan modal yang baik," sambung dia. (Yetede)

Pembatasan konsumsi bahan bakar (BBM) subsidi lebih baik dimulai pada awal Januari 2025. Sosialisasi pemberlakuan subsidi tepat sasaran dilakukan hingga akhir 2024 guna memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Adapun payung hukum kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun belum jelas apakah beleid ini turunan dari revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu target tahun ini, menurut Komaidi, berat diterapkan lantaran tidak ada ruang untuk melakukan sosialisasi. "Kalau targetnya APBN 2025 menjadi relevan. Tapi kalau targetnya tahun ini enggak ada ruang sosialisasi. Pembatasan kalau diterapkan 2025 relevan," kata Komaidi. (Yetede)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus melakukan penjajakan untuk menentukan calon mitra strategis yang tepat dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hal ini menyusul mundurnya perusahaan Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemical Inc sebagai mitra strategis Bukit Asam dalam proyek hilirisasi batu bara bernilai investasi US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp32 triliun tersebut. Dalam mencari mitra baru di proyek DME, Bukit Asam mengakui cukup selektif. Senior Vice President Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan banyak aspek untuk menentukan mitra strategis yang akan ditarik dalam proyek berjangka dalam waktu 20 tahun tersebut. "Saat ini kami sedang melakukan penjajakan  ke beberapa calon mitra strategis menyusul mundurnya Air Product. Sedang kami assess dari sisi pendanaan dan kelayakan teknologi, serta kepemilikan pasarnya," kata Setiadi. (Yetede)