Lebih dari setengah karyawan di Indonesia aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir sebagai langkah antisipasi. Alasannya, mereka merasa budaya kantor tidak sehat dan tidak puas dengan tempat kerja mereka. Demikian hasil riset perusahaan perekrutan karyawan, Robert Walters. Fenomena karyawan aktif mencari lowongan kerja baru atau career cushioning ialah langkah proaktif karyawan untuk meningkatkan prospek karier sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pekerjaan saat ini.

Career cushioning melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru sambil tetap bekerja. Langkah ini membantu para pekerja beradaptasi dengan ketidakpastian pasar kerja dan perubahan dalam industri. Dalam siaran pers laporan hasil riset Robert Walters, Rabu (28/8) di Jakarta, 50 % profesional atau karyawan kerah putih dalam jaringan Robert Walters mengaku aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir. Faktor yang mendorong praktik career cushioning adalah budaya kerja yang tidak sehat (52 %), kepuasan kerja rendah (25 %) dan kurangnya jaminan keamanan kerja (17 %).

”Career cushioning tidak hanya membantu mengurangi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, juga memungkinkan para profesional membangun jaringan yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Senior Manager Robert Walters Indonesia Rika Tantiana. Menurut dia, 63 % res- ponden meyakini bahwa career cushioning dapat mempercepat pencarian pekerjaan mereka. Karyawan yang melakukan praktik career cushioning merasa lebih percaya diri di tengah volatilitas pasar kerja. Taktik career cushioning yang paling populer dilakukan karyawan, kata Rika, adalah melamar pekerjaan lain (47 %) dan mengikuti pelatihan atau keterampilan (42 %). (Yoga)

Sekarang, Deri (28) karyawan swasta asal Jakarta yang bekerja di hotel jadi lebih perhitungan. Di tengah biaya hidup yang makin tinggi, Deri mesti merelakan gajinya dipotong Rp 2,7 juta sebulan untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh 21) sampai iuran BPJS Ketenagakerjaan. “Dulu gue enggak perhitungan soal pajak karena sudah kewajiban, tapi, sekarang kok, semakin enggak masuk akal potongannya?” ucap Deri, Selasa (27/8). Ia mulai menyadari potongan pajak lebih besar awal tahun ini, bertepatan dengan keputusan pemerintah menerapkan formula baru ”tarif efektif rata-rata atau TER” dalam menghitung tarif Pajak Penghasilan. Dimana potongan pajak pekerja lebih besar pada awal tahun, tapi lebih kecil pada akhir tahun sehingga secara nominal total beban pajak tidak berubah. Pada bulan Desember, pegawai juga berpeluang menerima pengembalian kelebihan bayar pajak.

Kekesalannya bertambah melihat kabar pejabat bergaya hidup mewah serta korupsi, kolusi, dan nepotisme pejabat. Kejengkelan soal pajak dan korupsi pejabat itu bergulir semakin ”liar” menjadi kekesalan atas lemahnya sistem penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Apalagi, melihat koruptor bisa bebas keluar-masuk penjara. Di lini masa media sosial belakangan, kejengkelan warganet atas berbagai pungutan pajak dan iuran bisa dengan mudah ditemukan. Di tengah kekesalan warga pembayar pajak seperti Deri, pemerintah memasang target penerimaan pajak yang tinggi dan menantang tahun depan. Dalam RAPBN 2025, target penerimaan pajak ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, naik 13,9 % dari proyeksi (outlook) APBN 2024. Untuk pertama kalinya, target pajak menembus Rp 2.000 triliun. Mengerek penerimaan pajak setinggi itu tak mudah.

Sepanjang tahun ini, hingga Juli 2024, setoran pajak terus menurun. Data terakhir per 31 Juli 2024, penerimaan pajak terkontraksi 5,75 % secara tahunan. Meski sudah masuk bulan kedelapan, setoran pajak baru mencapai Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 % dari target. Pemerintah sendiri ragu target tahun ini tercapai. Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, untuk mencapai target Rp 2.189,3 triliun tersebut, ada satu prasyarat penting yang tak boleh dipandang sebelah mata, yakni menjaga kepercayaan rakyat sebagai pembayar pajak. Sayangnya, persepsi kepercayaan publik terhadap pemerintah belum pulih. Terlebih, setelah aksi unjuk rasa besar akibat rencana pemerintah dan DPR merevisi UU Pilkada, pekan lalu. (Yoga)

Kemenkominfo mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang beroperasi di Indonesia menandatangani pakta integritas antijudi daring. PSE privat dari dalam dan luar negeri juga dilarang memfasilitasi segala kegiatan terkait judi daring. Hal itu mengemuka dalam Deklarasi Pemberantasan Judi Online melibatkan Kemenkominfo, OJK, BI dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan, Rabu (28/8) di Jakarta. Sebagai langkah konkret dari deklarasi, Kemenkominfo, OJK, BI, dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan akan membentuk satgas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya pemberantasan judi daring secara lebih masif.

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, dirinya telah menandatangani pakta integritas antijudi daring untuk 11.693 PSE privat dengan 18.230 sistem elektronik. PSE privat yang dimaksud sudah mencakup PSE bidang jasa pembayaran. Pakta akan dikirimkan ke mereka dan wajib ditandatangani. ”Bila di antara 11.693 PSE privat itu masih membandel, kami akan cabut tanda daftar sebagai PSE privat. Kalau tanda daftar sudah dicabut, berarti ilegal. Jika dari kami dinyatakan ilegal, masak BI dan OJK memberikan izin usaha operasional,” ujar Budi.

Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha berpendapat, pemberantasan judi daring secara siber tidak sulit meskipun pada saat dilakukan penelusuran ditemukan alamat protokol internet yang dipergunakan ternyata berasal dari luar negeri. Pemblokiran pemerintah dalam mengurangi maraknya judi daring kurang tepat. Pasalnya, apa yang selama ini diblokir hanyalah landing page dari tautan laman judi daring yang menyebar luas di aplikasi media sosial, karena servernya tak berada di landing page. (Yoga)

Target Indonesia masuk peringkat 15 besar dunia dalam Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pariwisata atau TTDI membutuhkan sejumlah pembenahan. Kendala infrastruktur dan higienitas di destinasi wisata perlu jadi perhatian pemerintahan mendatang. Menurut Deputi Bidang Parekraf Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Rabu (28/8) di Jakarta, target pariwisata Indonesia mencapai 15 besar dunia butuhkan pembenahan. Pengembangan pariwisata membutuhkan destinasi yang menawarkan keunikan, seperti destinasi pariwisata superprioritas. Selain itu, juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Destinasi pariwisata superprioritas meliputi lima destinasi, yakni Borobudur (Jateng), Likupang (Sulut), Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumut), dan Labuan Bajo (NTT).

 Meski demikian, performa lima destinasi pariwisata superprioritas masih di bawah target dan hanya satu destinasi yang mendekati target, yakni Borobudur. Dicontohkan, proses penanganan sampah sudah digarap dengan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Kendala utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, antara lain, infrastruktur dan konektivitas antardestinasi wisata, serta higienitas dalam pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi memiliki perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi perbaikan infrastruktur tetap perlu dilanjutkan. Selain itu, perbaikan-perbaikan higienitas juga diperlukan, dan pemda memiliki peran untuk mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penanganan sampah sudah mulai muncul.

Di Samosir, Sumut, masyarakat lokal memprotes wisatawan yang membuang sampah sembarangan. ”Isu besar kita untuk mengubah perilaku wisatawan Indonesia agar tertib dalam menangani sampah,” kata Odo. Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan, pencapaian Indonesia di peringkat ke-22 dunia merupakan cermin kebangkitan sektor pariwisata. Indonesia menargetkan mampu menembus posisi 15 besar dunia melalui langkah-langkah strategis menuju peningkatan kinerja pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan dunia industri untuk fokus mengembangkan pariwisata yang berkualitas, penyempurnaan dalam memberikan pengalaman pariwisata, paket-paket wisata khusus, infrastruktur yang berkelanjutan, hingga pengolahan sampah. Juga digitalisasi pariwisata, pemberian layanan, dan pengalaman unik bagi wisatawan. (Yoga)

Presiden Jokowi didampingi Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Pasar Godean yang telah selesai direvitalisasi, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (28/8). Revitalisasi pasar tradisional itu menelan anggaran Rp 89 miliar. Pasar Godean dibangun tahun1980 dan pernah diperbaiki tahun 1994. ”Sekarang dibangun, direvitalisasi total, dan telah selesai hari ini menelan anggaran Rp 89 miliar,” ujar Presiden. Di hadapan ratusan pedagang pasar dan warga yang hadir, Presiden berpesan agar pasar dirawat dan dipelihara kebersihannya. Presiden juga berharap para pedagang dapat melayani para pembeli dengan baik, dengan senyuman.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. mengatakan, revitalisasi Pasar Godean dilaksanakan Ditjen Cipta Karya atas penentuan Presiden. Revitalisasi dilakukan secara total pada bangunan pasar di lahan seluas 12.359 meter persegi tersebut. ”Revitalisasi dimulai tahun 2023 dan selesai Juli 2024. Sekarang pasar sudah bisa dimanfaatkan, tinggal menunggu pengaturan zona-zona pedagang di dalam pasar oleh Pemkab Sleman,” ujarnya. Pasar Godean kini memiliki tiga lantai, dari sebelumnya hanya satu lantai. Luasan bangunan pun bertambah, dari 10.500 meter persegi menjadi 14.988 meter persegi dengan daya tampung 1.837 pedagang. (Yoga)

Kebijakan pemerintah yang akan membebaskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100% untuk pembelian rumah yang akan berlaku mulai 1 September  sampai Desember 2024, dinilai merupakan langkah positif  dan diyakini akan menggairahkan investasi di sektor properti yang belum sepenuhnya pulih sejak terdampak Covid-19. Pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) properti dari yang sebelumnya 50% untuk semester II 2024, menjadi 100% sampai bulan Desember 2024. Pemerintah juga meningkatkan Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit. Kebijakan tersebut juga akan berjalan  pada 1 September 2024. Pada periode sebelumnya, kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan jalan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya. PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksmal Rp2 miliar yang merupakan dari harga jual paling banyak 5 miliar. (Yetede)

Sektor ritel modern nasional diprediksi mampu mencetak omzet sekitar Rp 700 triliun per tahun. Prospek sektor ini kedepan  masih sangat menjanjikan, seiring besarnya jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, jumlah ritel di suatu negara menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat dunia sebanyak 281 juta jiwa pada 2024. Ini merupakan pasar yang bagus bagi sektor ritel. Dalam acara Indonesian Retails Summit 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024), dia menuturkan, berdasarkan laporan  World Bank, sektor konsumsi atau ritel terus tumbuh sejak 2022. Mall di Indonesia termasuk dalam jajaran pusat perbelanjaan yang terbaik dan modern, khususnya di wilayah Jakarta. "Pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2022 lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yakni 12%. Kita harus tepuk tangan untuk para peritel," ucap Menko. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan mendorong pertumbuhan positif kinerja tahun ini. Hal ini sebagai bentuk konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada investor melalui pembayaran dividen. "Terkait beberapa dividen itu ada beberapa indikator, dividen per share kami upayakan meningkat, karena yield meningkat dibagi rata-rata harga saham. Tapi yang salah satu tolak ukur adalah  dividen per share, bisa dilihat dalam lima tahun terakhir bagaimana terakhir kinerja BCA," ungkap Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim. Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto menambahkan, perseroan bakal memperhatikan kecukupan permodalan kedepan, namun tetap berkomitmen memberikan dividen yang terus meningkat. "Kami terus menjaga capital di di BCA tetap kuat dan kami lihat ROE 24,8% posisinya. BCA tetap menunjukkan komitmen yang baik dan di-translate dengan memberikan dividen lebih besar," samung Raymon. (Yetede)

Kendaraan pertambangan rakyat diusulkan masuk dalam kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mekanisme pembelian BBM subsidi itu harus memiliki surat rekomondasi dari pemerintah provinsi setempat.  Adapun payung hukum ketentuan ini akan tertuang dalam perubahan  Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomondasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kendaraan pertambangan dan perkebunan sebenarnya sudah  dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam menentukan konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. "Dalam konteks revisi maka pemerintah perlu konsisten. Idealnya untuk kegiatan usaha gunakan BM nonsubsidi," kata Komaidi(Yetede)

Pemindahan pelabuhan masuk barang impor ke wilayah timur Indonesia masih dalam kajian. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatuang menerangkan, pemindahan pelabuhan bukan hal dapat diputuskan dengan mudah. menurutnya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Selain itu, terang dia, dalam pemindahan pelabuhan jalur masuk barang impor juga membutuhakn regulatory impact asessment (RIA) atau penyusnan kebijakan  yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan perundang-undangan. "Itukan masih dikaji, karena untuk keputusan itu, semuakan harus melakukan regulatory asessment impact-nya. Apakah perlu, atau nanti hasilnya seperti apa, baru jadi kebijakan," kata Moga. Dia menilai pemindahan pemindahan pelabuhan tersebut tidak perlu dilakukan apabila pengusaha ritel  apat berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Moga mengatakan, pengusaha ritel tengah mengetahui target pangsa pasar dan konsumen dalam negeri. (Yetede)