Sektor ritel modern nasional diprediksi mampu mencetak omzet sekitar Rp 700 triliun per tahun. Prospek sektor ini kedepan  masih sangat menjanjikan, seiring besarnya jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, jumlah ritel di suatu negara menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat dunia sebanyak 281 juta jiwa pada 2024. Ini merupakan pasar yang bagus bagi sektor ritel. Dalam acara Indonesian Retails Summit 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024), dia menuturkan, berdasarkan laporan  World Bank, sektor konsumsi atau ritel terus tumbuh sejak 2022. Mall di Indonesia termasuk dalam jajaran pusat perbelanjaan yang terbaik dan modern, khususnya di wilayah Jakarta. "Pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2022 lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yakni 12%. Kita harus tepuk tangan untuk para peritel," ucap Menko. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan mendorong pertumbuhan positif kinerja tahun ini. Hal ini sebagai bentuk konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada investor melalui pembayaran dividen. "Terkait beberapa dividen itu ada beberapa indikator, dividen per share kami upayakan meningkat, karena yield meningkat dibagi rata-rata harga saham. Tapi yang salah satu tolak ukur adalah  dividen per share, bisa dilihat dalam lima tahun terakhir bagaimana terakhir kinerja BCA," ungkap Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim. Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto menambahkan, perseroan bakal memperhatikan kecukupan permodalan kedepan, namun tetap berkomitmen memberikan dividen yang terus meningkat. "Kami terus menjaga capital di di BCA tetap kuat dan kami lihat ROE 24,8% posisinya. BCA tetap menunjukkan komitmen yang baik dan di-translate dengan memberikan dividen lebih besar," samung Raymon. (Yetede)

Kendaraan pertambangan rakyat diusulkan masuk dalam kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mekanisme pembelian BBM subsidi itu harus memiliki surat rekomondasi dari pemerintah provinsi setempat.  Adapun payung hukum ketentuan ini akan tertuang dalam perubahan  Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomondasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kendaraan pertambangan dan perkebunan sebenarnya sudah  dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam menentukan konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. "Dalam konteks revisi maka pemerintah perlu konsisten. Idealnya untuk kegiatan usaha gunakan BM nonsubsidi," kata Komaidi(Yetede)

Pemindahan pelabuhan masuk barang impor ke wilayah timur Indonesia masih dalam kajian. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatuang menerangkan, pemindahan pelabuhan bukan hal dapat diputuskan dengan mudah. menurutnya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Selain itu, terang dia, dalam pemindahan pelabuhan jalur masuk barang impor juga membutuhakn regulatory impact asessment (RIA) atau penyusnan kebijakan  yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan perundang-undangan. "Itukan masih dikaji, karena untuk keputusan itu, semuakan harus melakukan regulatory asessment impact-nya. Apakah perlu, atau nanti hasilnya seperti apa, baru jadi kebijakan," kata Moga. Dia menilai pemindahan pemindahan pelabuhan tersebut tidak perlu dilakukan apabila pengusaha ritel  apat berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Moga mengatakan, pengusaha ritel tengah mengetahui target pangsa pasar dan konsumen dalam negeri. (Yetede)

PEMERINTAH bakal menarik utang sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, mayoritas dana berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto dengan total nilai Rp 642,6 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. SBN menjadi andalan pemerintah tiap kali berutang. Di komposisi utang pemerintah hingga Juli 2024 yang mencapai Rp 8.502,69 triliun, misalnya, sebanyak 70,49 persen utang berasal dari SBN domestik, lalu 17,27 persen dari SBN valas, dan sisanya dari pinjaman.

Tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun ini sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang, khususnya dari SBN, ini memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit. Belum lagi, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi utang jatuh tempo tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun. (Yetede)

Nama Alfonso Vegara cukup tersohor sebagai pakar tata kota. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang perencanaan kota dan wilayah serta gelar dalam bidang arsitektur, ekonomi, dan sosiologi. Ia juga pendiri dan Presiden Kehormatan Fundacion Metropoli, lembaga berbasis di Spanyol yang didedikasikan untuk penelitian, desain, serta inovasi di kota-kota di seluruh dunia.

Presiden ISOCARP, Masyarakat Internasional Perencana Kota dan Wilayah yang beranggotakan lebih dari 70 negara, ini datang ke Jakarta pada pertengahan Agustus 2024 atas undangan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Industrial Development Organization/UNIDO) sebagai pembicara dalam acara bertema "Cities of Tomorrow: Collaborative Strategies for New Cities."

Pria kelahiran Spanyol pada 1955 ini menjawab pertanyaan soal standar keberlanjutan sebuah kota, seperti Ibu Kota Nusantara, dan soal masih minimnya investor yang mau berinvestasi. Ia juga menjelaskan hasil penelitiannya soal bagaimana mengatasi masalah Jakarta yang rutin diterjang banjir, menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut (sea level rise), dan mengalami penurunan permukaan tanah.

Meski memuji letak Ibu Kota Nusantara yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, Alfonso mengingatkan tentang prinsip dalam membangun sebuah kota baru. "Menciptakan kota tidak hanya menciptakan bangunan, tapi juga menciptakan kehidupan di dalamnya," katanya dalam wawancara sekitar satu jam dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024. (Yetede)

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengeluhkan dampak penurunan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) belakangan ini. Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry mengatakan penurunan ekspor CPO berimbas langsung pada harga tandan buah segar atau TBS produksi petani.

Ekspor CPO turun ketika permintaan global terhadap CPO anjlok. Berkurangnya pasokan CPO di pasar internasional pada akhirnya menekan harga CPO di pasar dunia. Untuk mengurangi kerugian akibat penurunan ekspor dan penumpukan pasokan di dalam negeri, pabrik sawit menekan harga pembelian TBS dari petani. "Lebih terkena dampak lagi petani swadaya yang rantai pasoknya panjang," ujar Marselinus kepada Tempo, kemarin, 28 Agustus 2024.

Adapun SPKS mencatat harga TBS milik petani swadaya kini Rp 1.700-2.000 per kilogram. Sedangkan penetapan harga TBS saat ini sebesar Rp 2.500-2.800 per kilogram. Beban petani bertambah berat akibat perubahan musim. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, Marselinus berujar, perubahan musim dari hujan ke kemarau saat ini membuat produksi merosot. (Yetede)

PENDAFTARAN pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum akan berakhir pada Kamis, 29 Agustus 2024. Selama dua hari masa pendaftaran, sudah tergambar peta koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah 2024 di ratusan provinsi, kabupaten, dan kota.

Peta koalisi partai politik di pilkada makin dinamis sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari 25 persen menjadi 6,5-10 persen dari total suara sah, Selasa pekan lalu. Setelah berbagai kalangan berunjuk rasa agar penyelenggara pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, KPU pun mengubah peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah.

Di pilkada Jakarta misalnya, kecuali PDI Perjuangan, hampir semua partai pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendukung pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono. Adapun PDI Perjuangan, dengan aturan lama, yaitu sebesar 20 persen perolehan kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara sah, tak memenuhi syarat mengusung pasangan calon. Setelah adanya putusan MK itu, PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Kondisi serupa terjadi di pilkada Banten. (Yetede)

Kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meloloskan perusahaan untuk mencatatkan saham di bursa menuai sorotan publik. Mencuat kabar adanya gratifikasi senilai Rp 20 miliar dalam proses pengurusan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Kasus suap ini melibatkan lima karyawan BEI. Kabar beredar di grup-grup investor saham, praktik seperti ini sudah berlangsung lama. Imbasnya, banyak saham emiten baru di BEI yang kinerjanya tidak perform. Kondisi itu tercermin dari banyaknya harga saham emiten yang baru IPO terjun bebas. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan diperdagangkan secara periodic call auction . Catatan KONTAN, dari 34 emiten yang IPO di sepanjang tahun 2024 berjalan, sudah ada 16 emiten yang harga sahamnya anjlok dari penawaran IPO. Hingga menutup perdagangan bursa Rabu (28/8), penurunan harga paling tajam terjadi pada saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) sebesar 76,98%. Emiten ayam goreng yang melantai di BEI pada 15 Februari 2024 ini menetapkan harga penawaran IPO di Rp 278 per saham. Kemarin, saham BAIK tinggal Rp 64.  

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy berpendapat, jumlah emiten baru yang terus naik tidak diiringi peningkatan kualitas perusahaan yang IPO. "Ini karena jumlah pertumbuhan perusahaan IPO setiap tahunnya jadi target BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia ke KONTAN, kemarin. Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo mengatakan, selama ini pihak regulator pasar modal hanya terkesan mengejar kuantitas IPO, bukan melindungi masyarakat dan investor. "BEI dan OJK harus lebih jujur, selama ini mereka hanya melindungi beneficial owner alias bandar," katanya. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI menegaskan, selama ini tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh calon perusahaan tercatat untuk bisa melantai di BEI. Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menjelaskan, terkait adanya dugaan gratifikasi proses IPO, BEI sudah melakukan koordinasi dengan OJK.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi rerata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7% pada tahun depan. Angka ini berbeda dari target yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Di RAPBN 2025, pemerintah menargetkan rerata kurs rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS, melemah dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Sementara tingkat bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,1%, lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 6,9%. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo menilai, asumsi rerata rupiah Rp 16.100 per dolar AS di RAPBN 2025 jauh dari estimasi Bank Indonesia (BI). Bank sentral melihat rupiah bergerak di rentang lebih kuat, yakni Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per dolar AS pada tahun depan. Pemerintah memang bakal membayar utang jatuh tempo jumbo pada tahun depan, yakni mencapai Rp 800,33 triliun. 

Dari jumlah itu, Rp 705,5 triliun adalah SBN jatuh tempo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rupiah yang dipatok Rp 16.100 dan tingkat bunga SBN 7,1% pada tahun depan adalah bentuk kehati-hatian pemerintah yang akan berefek pada postur penerimaan, belanja, hingga pembiayaan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, rerata rupiah yang disepakati masih logis. Namun, ia melihat bunga SBN 10 tahun di 2025 berpotensi meleset dari target yang disepakati.