Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diyakini masih bisa terus melaju hingga menembus 8.000 pada akhir 2024. Aksi ambil untung diprediksi akan banyak membayangi. Sekalipun begitu, tren penguatan indeks bakal berlanjut didorong oleh ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed. Selama dua pekan terakhir, IHSG terpantau telah mengalami penguatan cukup signifikan sebanyak 80.122 poin atau sebesar 10,92% dengan rata-rata harga tertingginya di posisi 7.715. Penguatan tersebut sekaligus menggenapi kenaikan IHSG selama 30 hari perdagangan terakhir sebesar 4.64%. Pada perdagangan Kamis (29/8/2024), setelah melesat jauh hingga menyentuh all time high intraday di level 7.715, aksi profit taking melanda, sehingga indeks akhirnya ditutup turun 0,4% ke level 7.627. Tercatat sebanyak 264 saham terpantau naik, 317 saham turun, dan 206 saham stagnan. Adapun total nilai transaksi di bursa mencapai Rp 13,26 triliun. Volume perdagangan sebanyak 1.292.695 kali. (Yetede)

Kinerja industri manufaktur nasional stagnan pada Agustus 2024, terlihat pada indeks kepercayaan industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian (Kemenperin). IKI pada Agustus mencapai 52,4 sama seperti bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, IKI Agustus 2024 turun 0,82 poin dari 53,22 poin. Juru Bicara Kemenperin Hendri Antoni Arif menerangkan, penyebab stagnasi IKI Agustus 2024 adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sehingga membuat industri  membatasi bahan baku impor. "Sebagian bahan baku industri masih impor, sehingga banyak pengusaha membeli bahan baku lebih sedikit. Akibatnya, produski tidak lebih banyak dibandingkan bulan Juli," ucap dia. Febri mengungkapkan, dari 23 subsektor industri pengolahan, terdapat 20 subsektor mengalami ekspansi dan tiga subsektor kontraksi. Sebanyak 20 subsektor ekspansi memiliki kontribusi sebesar 94,6% terdapat PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II-2024. (Yetede)

Dengan permodalan yang sangat besar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan bahwa akan membayarkan Dividen dengan nilai jumbo kepada pemegang sahamnya dari kinerja tahun buku 2024.  Pada semester I-2024, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BRI sebesar 25%, dengan nilai modal inti (Tier 1) bank only sebesar Rp233,94 triliun, atau secara konsolidasi mencapai Rp 279,49 triliun, atau secara kondolidasi mencapai Rp279,46 trliun. Dari modal jumbo tersebut, maka tidak ada alasan bagi perseroan tidak membagikan dividen yang juga besar kepada pemegang saham. Pasalnya, BRI tidak lagi membutuhkan modal dari laba ditahan, lantaran memiliki modal besar. "Dividend payout ratio tinggi, itu harus hukumnya. Kalau tidak modal kebesaran," kata Direktur Utama BRI Sunarso. Menurut dia, dengan modal yang tinggi dan kuat dapat mendukung pembayaran dividen yang lebih tinggi. Sunarso juga menjelaskan bahwa kondisi hari ini sudah diprediksi sejak 2020 ketika ada pandemi Covid-19. Perseroan memastikan ada sumber pertumbuhan baru, maka pada 2021 dibentuk Holding Ultramikro (UMi) dengan cara rights issue, karena APBN tidak berpartisipasi  aka pemerintah meng-inbreng-kan Penggadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga ada tambahan dana segar Rp 41 triliun. (Yetede)

PT Gudang garam Tbk (GGRM) menghadapi tantangan berat dari cukai hasil tembakau (CHT) dan daya beli masyarakat. Perkembangan positif yang kami harapkan  tergantung pada kebijakan cukai 2025. Tentunya juga tergantung pada seberapa besar perbaikan daya beli di segmen menengah ke bawah," kata Direktur dan Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman. Heru mengaku, meski daya beli di segmen menengah ke bawah belum menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan, Gudang Garam tetap optimistis terhadap pasar rokok di dalam negeri. Hal ini mengingat jumlah penduduk usia muda di Indonesia cukup besar, perbaikan  infrastruktur dan sumber daya alam melimpah yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. "Kehati-hatian Gudang Garam dalam pengelolaan keuangan, kehadiran merek dan produk berkualitas, juga akan mendukung perseroan sebagai pemain utama di sektor utama," ungkap dia.

Pemerintah masih belum akan memutuskan wacana kenaikan tarif rel listrik (KRL) commuter line dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih melakukan kajian karena bersinggungan dengan subsidi tarif public service obligation (SPO) yang saat ini berlaku. Direktur Jenderal Perkeretapian (Ditjen) Kementerian Perhubungan  Risal Wasal mengatakan, tarif KRL yang saat ini dioperasikan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dalam pembahasan. Artinya kajian masih diberlakukan. "Kita masih terus mengkaji, sebab keputusannya akan ada di 2025 dan keputusan tarif KRL ini akan seiring dengan perkembangan penetapan subsidi kereta api yang akan disalurkan ke PT KAI melalui PSO," ungkap Dirgen Risal. Beliau menuturkan, sejumlah hal yang dikaji terkait  dengan PSO kereta yakni penerima PSO yang lebih tetap sasaran dimana dalam RAPBN 2025 penerapan tarif tiket  subsidi PSO akan berbasis elektronik berdasarkan NIK pengguna transportasi KRL Jabodetabek. (Yetede)

PADA pengujung periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang sangat ironis mengenai bau-bau kolonialisme (reek of colonialism) yang ada di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Pernyataan ini dikemukakan Jokowi beberapa hari menjelang peringatan 17 Agustus 2024 yang diperingati di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Istilah "bau-bau kolonialisme" yang keluar dari mulut Jokowi penting untuk dikritik secara serius. Pasalnya, di balik nama Jakarta, sebagai kota pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada masa lampau, tersimpan aroma harum para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, penamaan Jakarta, yang diambil dari kata "jaya" dan "karta", menggambarkan spirit kemerdekaan melawan kolonialisme.

Tak hanya itu, untuk menggenapi makna dan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dicetuskanlah ide pembangunan masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Pencetusnya adalah Menteri Agama pertama, yaitu KH Wahid Hasyim. Ide ini kemudian direalisasi dengan membangun Masjid Istiqlal. Secara kebahasaan, Istiqlal bermakna kemerdekaan.

Pembangunan Masjid Istiqlal bermakna bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan karena keberhasilan aspek materiel semata, seperti senjata. Lebih jauh, pembangunannya menggambarkan keberhasilan para pendiri Indonesia menaklukkan ambisi pribadi dan hawa nafsu mereka sehingga mampu melawan kolonialisme serta mendirikan negara yang didesain untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Yetede)

PAVEL Durov terancam hukuman kurungan penjara. Pendiri Telegram ini baru mendarat dari Baku, Azerbaijan, dengan jet pribadinya saat ditangkap di Bandar Udara Le Bourget, timur laut Paris, pada Sabtu, 24 Agustus 2024, pukul 20.00 waktu setempat. Pavel Durov, 39 tahun, ditahan dengan tuduhan membiarkan Telegram menjadi ajang komunikasi pelaku kejahatan, termasuk pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan. Seperti diberitakan Reuters, penyelidikan terhadap Telegram bergulir sejak 8 Juli 2024 oleh Kantor Kejaksaan Paris bagian pemerangan kejahatan dunia maya.

Telegram menyatakan bahwa Durov, yang berkewarganegaraan Rusia, Saint Kitts and Nevis, Uni Emirat Arab, dan Prancis, tidak bersalah. “Tidak masuk akal menuduh suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram, yang berbasis di Dubai, UEA, sehari setelah penangkapan. Pada hari berikutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kasus Pavel Durov berada di tangan pengadilan dengan independensi penuh. “Ini sama sekali bukan keputusan politik,” kata Macron lewat X.

Prancis menjatuhkan dakwaan awal kepada Durov pada Rabu, 28 Agustus 2024, berupa pemberian izin dugaan aktivitas kriminal pada aplikasi pesannya. Durov juga dilarang meninggalkan Prancis sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dakwaan awal terhadap Durov berupa "keterlibatan dalam pengelolaan platform daring untuk mengizinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisasi”. Seperti ditulis NBC News, kejaksaan Prancis menyatakan kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda 500 ribu euro. (Yetede)

MASYARAKAT adat sesungguhnya punya kemampuan menghasilkan produk dengan nilai keekonomian mencapai miliaran rupiah bahkan ratusan miliar dalam setahun. Hebatnya, hal ini dilakukan dari tempat mereka hidup di dekat kawasan hutan yang jauh dari hiruk-pikuk investasi korporasi besar. Pernyataan itu bukan asal omong atau klaim membabi buta. Sebab, hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat yang disusun tim bidang ekonomi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Namun potensi itu belum tergali secara optimal. Persoalannya, para penentu kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah serta orientasi pengelolaan hutan kurang paham secara menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka juga kurang paham adanya pilihan?pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan di mana masyarakat adat hidup sehari-hari.

Masyarakat adat lebih sering dipandang sebagai penghambat pembangunan di Indonesia. Pandangan ini muncul terutama ketika penentu kebijakan bicara soal pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Mereka lebih melihat investasi korporasi besar sebagai solusi utama, mengabaikan opsi ekonomi lebih berkelanjutan yang dihasilkan masyarakat adat. Situasi dan pandangan tersebut berkontribusi pada lambatnya proses pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini juga terlihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) yang masih terus tertunda. (Yetede)

LIMA ratus ribu hektare. Seluas itu sawah yang ingin dicetak Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kalimantan Tengah. "Syukur-syukur bisa 1 juta hektare," katanya setelah meninjau lahan di Desa Bentuk Jaya A5 Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Sawah tersebut nantinya menjadi salah satu lumbung pangan alias food estate Indonesia. Dia berencana membuka sawah baru di lahan rawa dan bekas pengembangan lahan gambut di tujuh wilayah di Kalimantan Tengah. Tujuh wilayah tersebut adalah Kabupaten Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kota Palangka Raya. Selain itu, masih ada 500 ribu hektare sawah baru yang akan dicetak di Kalimantan Selatan, 200 ribu hektare di Sumatera Selatan, dan 1 juta hektare di Papua Selatan.

Bagi Amran, penambahan luas area sawah ini penting untuk memenuhi permintaan beras nasional. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia sebesar 31,10 juta ton dari luas panen padi sekitar 10,21 juta hektare sepanjang 2023. Jumlah ini belum cukup lantaran Indonesia masih harus mengimpor beras hingga 3,06 juta ton pada periode tersebut. Volume itu paling tinggi dalam lima tahun terakhir lantaran impor beras sebelumnya hanya sekitar 400 ribu ton per tahun. Menurut Amran, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Indonesia masih harus mengandalkan pasokan beras dari negara lain. "Kalau terjadi darurat pangan, negara tidak bisa berbuat banyak dan pemerintah bisa runtuh," 

Amran mengatakan program lumbung pangan merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Proyek ini masuk daftar proyek strategis nasional selama 10 tahun ia menjabat. Meski hasilnya tak cemerlang, program serupa menjadi prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, untuk tahun perdana, pemerintahan Prabowo berencana mencetak sawah 250 ribu hektare dan mengembangkan kawasan padi 485 ribu hektare. Dana untuk program ini masuk anggaran ketahanan pangan senilai Rp 124,4 triliun yang tersebar untuk beragam kementerian dan lembaga, seperti tertera dalam RAPBN 2025.(Yetede)

Presiden Jokowi didampingi Ny Iriana meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, yang dibangun dengan anggaran Rp 3,5 triliun. Bendungan ini tercatat sebagai bendungan termahal pada era Presiden Jokowi. Bendungan yang dibangun pemerintah biasanya hanya memakan anggaran Rp 800 miliar dan paling mahal Rp 1,5 triliun. Bendungan Leuwikeris mulai dibangun pada 2016 dengan luas genangan 243 hektar dan daya tampung 81 juta meter kubik air. Proyek ini adalah bendungan ke-45 yang diresmikan Presiden Jokowi.

”Ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar, Rp 3,5 triliun, biasanya Rp 800 miliar, Rp1triliun, atau Rp 1,5 triliun. Ini sekali lagi Rp 3,5 triliun,” kata Presiden ketika meresmikan Bendungan Leuwikeris, Kamis (29/8). Menurut Presiden, masih ada delapan bendungan lagi yang akan segera diresmikan. ”Berarti, totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani,” katanya.Presiden menargetkan total 61 bendungan selesai dibangun di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

”Iya, yang belum selesai nanti diselesaikan tahun depan. Sebanyak 61 bendungan. Atau nanti akhir Desember mungkin bisa targetnya tercapai,” ucap Presiden. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan manfaat multifungsi dari bendungan itu, mulai dari air baku hingga irigasi. ”Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendalian banjir, dan juga pembangkit listrik. Dan sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektar. Sangat besar sekali manfaatnya bagi para petani,” ujar Presiden. (Yoga)