;

Ketika Tanah 0,75 Meter Persegi Terkena Pembebasan Jalan Tol di DIY

Yoga 05 Sep 2024 Kompas

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di DI Yogyakarta terus bergulir. Dari puluhan bidang tanah, terdapat satu bidang lahan yang dibebaskan dengan luasan hanya 0,75 meter persegi. Hal itu terungkap saat pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo seksi II dilaksanakan di Kantor Desa Sendangadi, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (3/9). Hari itu, sebanyak 52 bidang tanah menerima pembayaran ganti rugi senilai total Rp 88 miliar. Salah satu bidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya adalah tanah warisan orangtua Heru (50) di Dusun Ngemplak, Desa Sendangadi.

Tak seperti pemilik lahan lain yang dibayar ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, keluarga Heru harus puas dengan nilai ganti rugi terendah, yakni Rp 5,4 juta. Luas lahan yang dibebaskan hanya 0,75 meter persegi. ”Waktu tahu yang kena pembebasan seluas itu, saya juga tertawa. Tidak sampai 1 meter persegi,” ujar Heru di rumahnya di Jombor, Sleman. Secuil tanah yang kena pembebasan proyek tol itu masih berstatus milik orangtuanya yang diwariskan kepada delapan anak, termasuk Heru sebagai anak keenam, dengan total luas tanah 640 meter persegi. ”Waktu mengurus pengukuran tanah untuk pembagian warisan, diblokir BPN karena akan dibebaskan untuk pembangunan tol. Jadi, tanah tidak bisa dibagi dulu,” ujarnya.

Saat mengetahui luasan yang kena pembebasan hanya 0,75 meter persegi, pihak keluarga berniat mengikhlaskan tanah tersebut agar pembagian tanah warisan bisa dilanjutkan. Meskipun begitu, hal itu tak dimungkinkan sehingga pihak keluarga, yang diwakili kakak tertua Heru, mengikuti prosedur ganti rugi tersebut. Tanah yang terkena proyek tol itu hanya terpotong sedikit di bagian pojok karena masuk dalam ruang udara tol layang (elevated) yang akan dibangun melintasi wilayah tersebut. Sebagian konstruksi Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di wilayah DIY memang dibangun melayang. Nasib berbeda dialami Maryadi (74) yang menerima ganti rugi terbesar, yakni Rp 4,1 miliar dengan total lahan 565 meter persegi. ”Nilai ganti rugi memuaskan karena di atas harga pasaran di lokasi tersebut, alhamdulillah,” ujar Maryadi. (Yoga)


Beban Berat APBN

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati postur sementara APBN tahun Anggaran 2025 dengan belanja pemerintah pusat naik hingga 8,26% triliun menjadi Rp 2.701,4 triliun. Perubahan komposisi postur belanja pemerintah  pusat itu dilakukan untuk mengakomodir  sejumlah program quick win pemerintah baru yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L). Guna menutupi pembengkakan itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 dinaikkan dengan besaran yang sama, yakni Rp8,26 trliun, menjadi Rp 513,6 triliun. Dari total penaikan PNBP tersebut, Rp 4 triliun diantaranya atau sekitar 48% ditutup melalui penambahan target setoran dividen BUMN. Sedangkan Rp 4,26 triliun sisanya berasal dari beberapa K/L penting yang selama ini menjadi penyumbang PNBP. (Yetede)

Pemilu AS

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden AS tinggal sekitar dua bulan lagi, namun sejumlah pengamat terus mengamati perkembangan politik di AS untuk dapat memperkirakan dampaknya pada perdagangan dan perekonomian dunia. Pada 1 September 2024 sebuah website yang dikelola oleh jaringan ABC News bersama 538 yang memusatkan kegiatannya pada analisa jajak-pendapat nasional di bidang politik, ekonomi dan olahraga di AS menyajikan data terbaru tingkat keberterimaan (endorsement) Calon Presiden (Capres) Donald Trump dari Partai Republik dan Capres Kamala Harris dari Partai Demokrat. Dilaporkan bahwa Kamala Harris unggul 3,2 poin dari Donald Trump, atau tepatnya 47,1% untuk Harris dan 43,8% untuk Trump. Angka ini tentu masih akan berubah terutama di negara-bagian seperti Ohio, Florida, Virginia, Wisconsin, Pennsyvanisa, North Carolina, Iowa dan New Hampshire yang merupakan swinf satates pada masa pemilu kali ini. (Yetede)

Menggenjot Pangsa Pasar Syariah Lebih Meningkat

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
Pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih berada di level 7%. Untuk itu, OJK menargetkan pangsa pasar bisa meningkat menjadi 10% pada 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan syariah diharapkan  dapat meningkatkan value bagi individu bank dan  juga  keseluruhan sistem perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. "Sekarang market share perbankan syariah 7,29%, daro 5% ke 7,29% ini lama sekali. Jadi target kami tidak muluk-muluk, mudah-mudahan di 2027 market share bisa mencapai 10%, itu juga bagus," kata Dian. Untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, OJK coba dengan mendorong konsolidasi. Namun, tidak dengan pendekatan memaksa, namun lebih menekankan pada inisiatif bank sendiri. (Yetede)

AFLN Meningkat Didorong Peningkatan Investasi

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi aset finansial luar negeri (AFLN) Indonesia meningkat didorong oleh peningkatan investasi penduduk pada berbagai intrusmen finansial luar negeri. Posisi AFLN pada akhir triwulan II-2024 US$ 491,5 miliar, naik 1,2% secara quarter to quarter (qtq) dari US$ 485,7 miliar pada akhir triwulan I-2024 sebesar US$ 253,9 miliar. Penurunan kewajiban neto itu bersumber dari peningkatan posisi AFLN dan penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN). Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan posisi AFLN Indonesia tersebut bersumber dari kenaikan  penempatan pada pada hampir seluruh komponen AFLN, terutama dalam bentuk intrusmen utang. Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya terkait kenaikan beberapa aset finansial luar negeri. (Yetede)

Program Hilirisasi Batu Bara Beroperasi pada 2030

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan program hilirisasi batu bara ditargetkan mulai beroperasi pada 2030. Saat ini sejumlah pelaku batu bara tengah melakukan uji kelayakan (feasibility study) terhadap program peningkatan nilai tambah batu bara. Tercatat ada 6 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sedang menggarap hilirisasi batu bara. Keenam perusahaan ini sebelumnya berlisensi Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Perpanjangan konsensi diberikan  pemerintah dengan status IUPK dan mewajibkan pengembangan hilirisasi  batu bara. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Suswanto mengatakan pemerintah menyediakan tiga insentif pengembangan batu bara. Pemerintah juga mewajibkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK harus menyampaikan rencana pengembangan dan pemanfaatan batu bara. (Yetede)

GoTo Angkat Koper dari Vietnam

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Investor Daily (H)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) angkat koper dari Vietnam setelah manajemen baru perseroan  mengambil keputusan besar untuk menutup wilayah operasionalnya di Negeri Naga Biru itu. Sekretaris Perusahaan GOTO R A Koesoemohadiani mengungkapkan, penutupan wilayah operasional di Vietnam akan berlaku efektif pada 16 September 2024. Langkah mengejutkan itu diambil perseroan untuk mempertegas fokus perusahaan dalam mengembangkan dan memperkuat kegiatan operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan. "Hal ini sejalan dengan komitmen GOTO mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang," tutur Koeseomohadini. Menurut beliau, pertimbangan GOTO menutup wilayah operasional di Vietnam tidak lepas dari kondisi pasar salah satu negara Asia Tenggara tersebut yang sangat terfragmentasi oleh banyaknya pemain di bidang transportasi dan pengiriman makanan serta bisnis. (Yetede)

Ponten Merah Jatuhnya Kelas Menengah

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Tempo
TURUNNYA jumlah masyarakat kelas menengah merupakan alarm bagi Indonesia. Anjloknya jumlah kelompok ini merupakan pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera. Ciri utama negara modern, demokratis, dan sejahtera adalah tebalnya lapisan kelas menengah. Dengan begitu, kemakmuran tersebar merata. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya. Jumlah masyarakat kelas menengah makin susut. Pada 2019, jumlah kelompok ini masih 21,45 persen dari total penduduk Indonesia. Tahun ini, jumlahnya tinggal 17,44 persen atau sekitar 47,85 juta. Mereka turun kelas ke kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class. Kelompok ini berada di antara kelas menengah dan kelas rentan miskin.

Pada 2019, persentase kelompok calon kelas menengah masih 128,85 juta dan pada tahun ini naik jadi 137,5 juta. Pada saat yang bersamaan, kelompok rentan miskin juga terus bertambah, dari 54,97 juta pada 2019 menjadi 67,69 juta pada 2024. Celakanya, angka-angka ini tak pernah mendapat perhatian serius pemerintah. Tiap tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu sesumbar berhasil mengurangi angka kemiskinan. Dari 9,41 persen pada 2019 menjadi 9,36 persen pada 2023—setelah sempat melonjak jadi 10,14 persen pada 2021 gara-gara pandemi. (Yetede)

Proyek Riset Restorasi Mangrove

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Tempo
ANAK kami telah lahir ke dunia.” Tengku Zia Ulqodry berseru seraya menunjukkan kelopak buah kekuningan yang menyembul pada salah satu dahan Kandelia candel di Arena Aksi 3, lahan riset restorasi mangrove seluas 7,7 hektare di Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.  “Walaupun baru satu, ini langka,” kata Tengku Zia, yang juga Kepala Laboratorium Bioekologi Kelautan Universitas Sriwijaya, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Anton, warga Desa Sungsang IV yang menemani Tengku Zia, turut girang. Dua tahun lalu, dia ikut menanam mangrove tersebut sebagai bagian dari Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (Smart), proyek riset restorasi mangrove yang diinisiasi pada 2021 oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan sokongan Temasek Foundation.  “Menanam bibit mangrove bukan perkara mudah,” ujarnya. “Sebelum penanaman di Arena Aksi 3 ini, kami sudah mencoba di area Pasir Timbul, Tanjung Carat. Namun sayangnya gagal.” 

Arena Aksi 3 merupakan satu di antara empat area proyek restorasi mangrove Smart. Total luas keempat area restorasi itu 15,3 hektare, tersebar di pesisir pantai Desa Sungsang IV yang terletak di bibir muara Sungai Musi, sekitar 73 kilometer ke arah utara dari Kota Palembang. Di ujung utara desa tersebut, tepat berhadapan dengan Selat Bangka dan Laut Cina Selatan, terdapat area perlindungan mangrove seluas 553 hektare yang sejak tahun lalu dikelola masyarakat setempat melalui Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa (LDPHD). (Yetede)

Manuver Partai Politik dalam Pemilihan Anggota BPK

Yuniati Turjandini 05 Sep 2024 Tempo
KOMISI Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengumumkan hasil seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2024-2029. Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pada 2-4 September 2024, Komisi XI DPR memilih lima dari 75 kandidat yang mendaftar. Mereka adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Tiga dari lima anggota BPK yang dipilih Komisi XI DPR merupakan politikus. Mereka adalah Bobby dari Partai Golkar, Daniel dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Fathan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Akhsanul Khaq sebelumnya merupakan Auditor Utama I BPK.

Berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul "Koalisi Partai Politik dalam Seleksi Anggota BPK", ada manuver partai politik dalam pemilihan anggota BPK. Partai politik bersekutu karena, dalam aturan pemilihan, setiap anggota Komisi XI DPR yang jumlahnya 55 orang berhak memilih satu nama calon. Pemilihan ini mencari lima anggota BPK sehingga setiap anggota Komisi XI akan memilih lima dari 75 nama. Agar calon yang mereka dukung lolos, partai politik perlu mengumpulkan 31-32 suara. Karena itu, partai berkoalisi meloloskan jagoan masing-masing. Sejumlah partai di DPR telah membentuk koalisi, yaitu PDIP, NasDem, Partai Gerindra, dan PKB. Keempat partai ini menguasai 29 kursi di Komisi XI. PDIP memiliki 11 kursi, Gerindra 7 Kursi, NasDem 6 kursi, dan PKB 5 kursi. (Yetede)

Pilihan Editor