PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) memastikan akan memberi nilai tambah kepada para pemegang saham, salah satunya melalui pembayaran dividen. Hingga posisi semester I-2024, rasio kecukupan modal BNI relatif kuat, sehingga perseroan bisa memberikan dividen minimal sama dengan tahun lalu dari sisi rasionya. Direktur keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, apabila riwayat pembayaran dividen bank bersandi saham BBNI ini, pada tahun buku 2021 dividend payout ratio (DPR) yang diberikan sebesar 25%. kemudian secara bertahap terus  meningkat sejalan dengan pertumbuhan kinerja  menjadi 30% pada tahun buku 2022. Berikutnya, pada tahun buku 2023, BBNI kembali mengerek DPR menjadi 50% dari laba bersih yang diperoleh. Novita menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pembagian dividen, perseroan melakukan evaluasi, utamanya dari sisi kecukupan modal. Hingga posisi Juni 2024, CAR BNI cukup kuat dan sehat berada di level 20,7%, dengan Tier 1 sebesar 19,1%. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan realisasi anggaran  tahun 2024 telah mencapai sebesar Rp 22,58 triliun atau setara 51,95%. Angka ini masih sesuai dengan target  yang ditetapkan di awal hingga akhir tahun nanti akan terserap 96%. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp38,6 triliun, dimana pagu tersebut mengalami rekomondasi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp43,47 triliun. "Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%," kata Menhub pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Menurut rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai sebesar 74,04%, belanja barang sekitar 50,84%, dan belanja modal sebesar 48,48%. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp22,58 triliun atau melampaui target bulanan 2024 sebesar Rp22,57 triliun. (Yetede)

Disrupsi digital menggoyahkan industri media massa. Banyak media kelimpungan karena pendapatannya menurun. Sejumlah media siber mengandalkan iklan programatik untuk bertahan. Namun, ketergantungan terhadap iklan programatik harus dikurangi karena tren dan polanya tidak bisa dikontrol perusahaan pers. Oleh sebab itu, media memerlukan diversifikasi pendapatan untuk menyehatkan ekosistem bisnis media. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci bagi media massa menghadapi gelombang disrupsi. Bukan hanya dalam memproduksi konten, tapi juga dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ketua Umum Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano menuturkan, menurunnya pendapatan media dari iklan programatik perlu dimitigasi. Tak cuma mengantisipasi dampaknya terhadap sektor bisnis, tetapi ekosistem pers secara keseluruhan.

Sebab, iklan programatik tidak membedakan konten jurnalistik berkualitas dengan konten yang biasa-biasa saja, bahkan konten yang menjiplak. Padahal, perusahaan media atau publisher menggunakan berbagai sumber daya yang tidak murah untuk memproduksi konten. ”Iklan programatik tidak bisa dikontrol media. Ketika iklannya menurun dengan alasan apa pun, media tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan model bisnis yang berkelanjutan bagi industri media,” ujarnya seusai menghadiri diskusi ”Strategi Revenue Stream Baru untuk Media Digital” dalam Indonesia Digital Conference di Jakarta, Kamis (29/8). Gemiano mengatakan, memang tidak semua iklan programatik tak menghargai konten jurnalistik berkualitas. Namun, polanya yang di luar kendali berpotensi membuat ekosistem bisnis media menjadi tidak sehat jika terlalu menggantungkan pemasukan dari iklan tersebut.

Karena itu, media harus mencari sumber pendapatan bervariasi. Iklan langsung ke perusahaan media perlu diperkuat. Selain itu, masih ada sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan, seperti pengolahan data, event, dan riset. ”Memang tidak murah, perlu investasi. Namun, ini bisa dilakukan bertahap. Diversifikasi revenue bertujuan untuk memecah sumber-sumber pendapatan. Lambat laun ketergantungan media pada iklan itu semakin berkurang sehingga diharapkan menyehatkan ekosistem media,” katanya. Gemiano menambahkan, peluang diversifikasi pendapatan itu tak cuma terbuka bagi media nasional, tetapi juga media berskala kecil di daerah. Media di daerah, bisa memproduksi konten yang menonjolkan kekhasan setiap wilayah. (Yoga)

Pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah layak, Kamis (29/8) di Jakarta. Aksi yang dipicu menurunnya pendapatan pengemudi ini berlangsung di tengah upaya pemerintah menyusun regulasi khusus untuk pekerja di platform digital. Sejak Kamis siang, ribuan pengojek daring dari berbagai platform berunjuk rasa di sekitar Monas, Jakpus. Selama unjuk rasa berlangsung, mereka mematikan layanan aplikasi sehingga tidak bisa melayani pelanggan. Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, unjuk rasa tersebut menyangkut kesejahteraan pengojek daring. Pendapatan pengemudi disebutkan terus menurun, karena perang tarif antarplatform, seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, dan Lalamove.

”Platform digital di bidang layanan transportasi (ride hailing) sewenang-wenang mengatur tarif rendah karena menganggap hubungan dengan pekerja ojol (ojek online atau daring) sebagai hubungan kemitraan. Dengan status mitra, para pekerja ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Pekerja platform terpaksa bekerja lebih dari delapan jam kerja yang rawan akan kelelahan dan kecelakaan kerja,” tutur Lily. Ia mengungkapkan, karena berstatus mitra, pengemudi tidak mendapatkan upah yang layak secara bulanan. Pengemudi hanya dihargai jika mendapatkan orderan. Dengan sendirinya, mereka tidak mendapat upah lembur layaknya pekerja pada umumnya. ”Untuk itu, kami mendukung setiap aksi protes yang terus dilakukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Kami menuntut agar pekerja platform, seperti ojol, taksi daring, dan kurir, diakui sebagai pekerja tetap,” kata Lily.

Zaki (35), menumpahkan unek-unek bahwa aplikator terlalu banyak memotong tarif, dari Rp 16.000 ketika mengantar penumpang rute pendek, ia hanya kebagian Rp 8.000-Rp 10.000. Berkebalikan dengan beberapa tahun lalu. Ia bisa mengantongi Rp 12.000. Belum lagi ada bonus ketika mencapai target harian. ”Kami hanya minta keadilan. Sekarang cari kerja susah. Jangan manfaatkan kesusahan kami,” katanya. Satrio (30), pengojek daring lainnya, menyatakan hal serupa. Menurut dia, besaran potongan tarif memberatkan pengojek daring. Padahal, mereka tak hanya menjemput dan mengantar, tetapi juga ada waktu menunggu, kemacetan, dan faktor lain, seperti cuaca, yang harus jadi pertimbangan besaran tarif. ”Minimal kembalikan seperti dulu. Kami jangan dibuat seperti sapi perah,” ujarnya. (Yoga)

Mengutip laporan BBC, Rabu (21/8) pemilik 7-Eleven, yakni Seven & i Holdings Co, mengumumkan bahwa mereka mendapat penawaran pembelian dari Couche-Tard, yang notabene rival mereka. Rencana tersebut mengejutkan seantero Jepang karena perusahaan Jepang sebesar itu tak pernah dibeli perusahaan asing. Perusahaan Jepang lebih sering mengakuisisi bisnis asal luar negeri. Saat ini, 7-Eleven tercatat sebagai toserba dengan jaringan terbesar di dunia, yakni 85.000 gerai di 20 negara dan wilayah. Toserba itu sukses menjual makanan lezat, yang cepat dan murah, khususnya di negara yang memiliki gerai serupa, seperti Jepang dan Thailand. Dari 85.000 gerai 7-Eleven di dunia, 21.500 gerai berada di Jepang. ”Kami memiliki lebih banyak gerai ketimbang McDonald’s dan Starbucks,” kata Chief Executive Seven & i Holdings Ryuichi Isaka kepada BBC sebelum perusahaan itu menerima penawaran pembelian.

Seperti dilansir Reuters, Seven & i telah menerima proposal awal yang bersifat rahasia dan tak mengikat dari Alimentation Couche-Tard untuk semua saham perusahaan yang beredar. Adapun dewan direksi Seven & i telah membentuk komite khusus guna meninjau proposal itu dan membahas alternatif-alternatifnya. Kabar pengajuan proposal tersebut membuat saham Seven & i melonjak ke level tertinggi harian sebesar 23 %. Kondisi itu membuat nilai perusahaan mendekati rekor tertinggi, yakni 38 miliar USD. Pada 26 Agustus 2024, saham Seven & i ditutup dengan kenaikan 16 % dibanding harga pada 16 Agustus atau perdagangan terakhir sebelum penawaran Couche-Tard tiba. Apabila penjualan 7-Eleven terjadi, hal itu akan menjadi pembelian terbesar yang dilakukan perusahaan asing terhadap perusahaan asal Jepang.

Data London Stock Exchange Group (LSEG) menunjukkan, akuisisi terbesar sebelumnya ialah kesepakatan pembelian memory chip unit Toshiba oleh konsorsium yang dipimpin perusahaan investasi asal AS, Bain Capital, pada 2018 sebesar 18 miliar USD. Bagi para investor, penjualan 7-Eleven dinilai bakal menjadi tonggak sejarah mengenai ketertarikan asing pada aset-aset Jepang yang dulunya dijauhi. Perubahan dalam tata kelola juga bakal membawa perubahan penting bagi Jepang dan perusahaan Jepang. ”Kami melihat itu seiring didirikannya sejumlah kantor dan perekrutan karyawan di Jepang,” kata pendiri konsultan investasi BDA China, Duncan Clark, dikutip CNBC. Adapun Couche-Tard, yang didirikan pada 1980, telah berkembang dari satu gerai di Quebec, Kanada, menjadi jaringan gerai serba ada dan SPBU global. (Yoga)

Pos anggaran energi terbarukan dalam pagu anggaran Kementerian ESDM terbilang rendah. Padahal, target dekarbonisasi lewat pengembangan energi terbarukan tinggi seiring tuntutan global. Pemerintah, lintas kementerian, didorong memberi perhatian lebih pada energi terbarukan dan mengubah paradigma dari era energi fosil menjadi energi rendah emisi. Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2025 senilai Rp 9,3 triliun. Alokasi untuk Ditjen Ketenagalistrikan adalah Rp 496 miliar serta Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Rp 657 miliar. Adapun alokasi anggaran untuk infrastruktur energi terbarukan yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah penerangan jalan umum tenaga surya sebanyak 10.000 unit senilai Rp 184 miliar, 1 unit pembangkit listrik minihidro Rp 44,53 miliar; 3 unit pembangkit listrik mikrohidro Rp 54,5 miliar, dan 5 unit pembangkit listrik tenaga surya Rp 45,3 miliar.

Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, Kamis (29/8) mengatakan, relatif rendahnya pos anggaran pengembangan energi terbarukan menunjukkan pemerintah, secara utuh, belum serius menghadapi transisi energi. Kebijakan energi terbarukan juga kerap tak sinkron dengan kebijakan energi fosil. ”Selain terkait anggaran (yang minim), kebijakan terkait energi terbarukan sering ambigu. Misalnya, energi terbarukan seharusnya diikuti pembatasan atau pengurangan bertahap batubara. Yang terjadi malah ada kebijakan pemberian izin (pengelolaan) batubara kepada ormas keagamaan. Jadi, energi terbarukan dikejar, tetapi batubara juga digeber,” kata Fahmy. (Yoga)

Perpanjangan PPN yang Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100 % untuk rumah komersial hingga akhir tahun 2024 perlu didorong untuk pemasaran apartemen. Selama ini, insentif rumah bebas pajak itu belum banyak dimanfaatkan dalam pemasaran apartemen. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengemukakan, perpanjangan PPN DTP sebesar 100 % hingga akhir tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kebijakan insentif rumah bebas pajak sejak 2021. PPN DTP menyasar pasar residensial tapak ataupun apartemen yang selesai dibangun, siap huni, dan siap diserahterimakan. Sepanjang semester I (Januari-Juni) 2024, tercatat 22.000 unit hunian atau residensial yang terserap lewat skema PPN DTP, tapi, insentif fiskal itu masih lebih banyak dimanfaatkan untuk transaksi rumah tapak.

Sementara, pemasaran apartemen milik atau kondominium belum banyak memanfaatkan insentif PPN DTP. Tercatat hanya 13 % dari 24.000 unit apartemen siap huni yang belum terjual menerapkan skema PPN DTP. Padahal, harga apartemen yang dipasarkan telah memenuhi kriteria PPN DTP. ”Ada segregasi lebih kecil dari pengembang apartemen yang memberlakukan PPN DTP. Maka, penetrasi program PPN DTP perlu diperluas. Stimulan ini tidak hanya diso-sialisasikan dan didorong untuk rumah tapak, tetapi juga rumah vertikal siap huni,” kata Syarifah dalam konferensi pers ”Jakarta Property Highlight H1-2024”, secara daring, Kamis (29/8). (Yoga)

Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta. Akan dihapusnya KJP Plus dan diganti sekolah swasta gratis membuat gusar Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakbar, karena bakal kehilangan pelanggan tetap. ”Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tapi, tahun ini kurang karena penerimaan diperketat. Ada yang bilang KJP-nya dicabut,” katanya, Rabu (28/8). Biasanya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya tiap pekan. Mereka mengeluarkan uang Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Nominal sebesar itu cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya.

Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan. ”Kami terkena dampaknya kalau dihapus. Semoga ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah,” katanya. Toko Uni di Jatipulo, Jakbar, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas. Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak heran, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus. ”Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan sekolah sudah jelek. Lumayan membantu kami menghadapi gempuran toko online,” ujarnya. Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJP Plus.

Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan menggesek mesin electronic data capture atau EDC Bank DKI. Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun. Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya) akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta. ”Tidak langsungnya berdampak jangka pendek dari pembelian kebutuhan sekolah yang menggerakan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia,” tuturnya, Kamis (29/8). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyampaikan, dana bansos pendidikan menopang konsumsi warga tak mampu. Anak-anak mereka bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah. ”Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus,” katanya. (Yoga)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap kegiatan usaha dan bisnis, termasuk peluang untuk menangkap investasi ESG yang banyak masuk. Pelaporan kinerja berkelanjutan menjadi hal krusial untuk mengukur dampak implementasi ESG dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan semakin tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menahan dampak tersebut lewat berbagai kebijakan, banyak pelaku usaha yang kini mengintegrasikan strategi ESG dalam operasionalisasi mereka. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Baru Terbarukan pada Kadin Indonesia Anthony Utomo, Kamis (20/6) mengakui, strategi ESG banyak diterapkan karena tingginya permintaan dari investor yang membiayai kegiatan usaha dan bisnis di dalam negeri.

Menurut laporan Bain & Company 2023, aliran investasi berbasis ESG atau investasi hijau ke Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,6 miliar USD, tumbuh % dibanding tahun sebelumnya. Aliran investasi ini umumnya ke aspek lingkungan dan terbagi ke berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pertanian berkelanjutan. Saat ini investasi berbasis ESG di Indonesia masih didominasi investor asing. Pada 2021, 50 % investasi berbasis ESG di Indonesia berasal dari investor asing. Hanya 30 % hingga 40 % investor domestik yang berinvestasi dalam ESG. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara pada 2023.

Para investor umumnya lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang sudah menerapkan ESG dalam operasionalisasinya, karena kinerja perusahaan tersebut sudah terbukti bertanggung jawab terhadap dampak operasi bisnis yang dilakukan dan umumnya memiliki risiko lebih rendah sehingga mengurangi potensi kerugian bagi investor. Untuk membuktikan ini, termasuk menghindari praktik manipulasi atau greenwashing, perusahaan perlu membuat laporan terkait usaha berkelanjutan mereka. ”Pada 2022, menurut laporan dari PwC (Pricewater-houseCoopers), terdapat 88 % perusahaan di Indonesia yang telah menyusun laporan berkelanjutan,” katanya. Dunia usaha yang telah mengintegrasikan ESG dalam operasionalisasi mereka kini tengah berupaya memenuhi kewajiban menyusun laporan berkelanjutan guna berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan nasional. (Yoga)