Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta. Akan dihapusnya KJP Plus dan diganti sekolah swasta gratis membuat gusar Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakbar, karena bakal kehilangan pelanggan tetap. ”Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tapi, tahun ini kurang karena penerimaan diperketat. Ada yang bilang KJP-nya dicabut,” katanya, Rabu (28/8). Biasanya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya tiap pekan. Mereka mengeluarkan uang Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Nominal sebesar itu cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya.

Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan. ”Kami terkena dampaknya kalau dihapus. Semoga ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah,” katanya. Toko Uni di Jatipulo, Jakbar, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas. Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak heran, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus. ”Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan sekolah sudah jelek. Lumayan membantu kami menghadapi gempuran toko online,” ujarnya. Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJP Plus.

Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan menggesek mesin electronic data capture atau EDC Bank DKI. Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun. Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya) akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta. ”Tidak langsungnya berdampak jangka pendek dari pembelian kebutuhan sekolah yang menggerakan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia,” tuturnya, Kamis (29/8). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyampaikan, dana bansos pendidikan menopang konsumsi warga tak mampu. Anak-anak mereka bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah. ”Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus,” katanya. (Yoga)