TIGA titik di Jakarta dipadati pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek online pada Kamis, 29 Agustus 2024. Tempat-tempat tersebut adalah kantor Gojek Indonesia di Petojo, Jakarta Pusat; kantor Grab Indonesia di Cilandak, Jakarta Selatan; dan Istana Merdeka di Jakarta Pusat. Para pengemudi ojek online itu datang menyuarakan protes mereka kepada pemerintah. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta pemerintah mengatur tarif layanan transportasi ataupun pengiriman barang per kilometer. Selama ini, penyedia jasa yang menentukan besarannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial, jenis tarif layanan tersebut tidak ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Ketua Divisi Hukum KON Ramhan Thohir, tarif layanan yang dilepas ke pasar menimbulkan perang harga antarpenyedia aplikasi. "Jadinya ada pasar yang tidak sehat, yang merugikan mitra," ujarnya seperti dilansir Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024. Idealnya, menurut dia, pemerintah menetapkan batas bawah tarif sebesar Rp 10 ribu untuk jarak terdekat, yaitu hingga 4 kilometer. Ada lima tuntutan yang digaungkan para pengemudi ini. Di antaranya, menuntut adanya evaluasi kegiatan bisnis penyedia aplikasi yang tidak adil terhadap mitra pengemudi. Kemudian penghapusan program tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan serta penyeragaman tarif kedua layanan tersebut. Mereka juga menolak program promosi dari pemilik aplikasi yang dibebankan pada pendapatan mitra pengemudi. Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah melegalkan ojek online sebagai angkutan publik. (Yetede)

Sejumlah kalangan menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dipercepat hanyalah pepesan kosong. Peneliti dari Pusat Studi Anti-Korupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan, jika Jokowi benar-benar mau merampungkan RUU tersebut, hal itu semestinya dilakukan sejak dulu.

Apalagi, kata Herdiansyah, Jokowi memiliki mayoritas koalisi di parlemen. “Dari dulu RUU itu seharusnya dibahas dan disahkan. Kan dia punya koalisi mayoritas di parlemen. Jadi, kalau dia punya niat, dalam semalam bisa selesai,” ujar Herdiansyah kepada Tempo pada Jumat, 30 Agustus 2024. Dia sangsi Jokowi benar-benar punya niat menyelesaikan RUU tersebut. Herdiansyah menduga isu itu sengaja digelindingkan sebagai pengalihan isu dari revisi Undang-Undang Pilkada.

Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada untuk merevisi putusan Mahkamah Konstitusi. Dampak putusan MK ditengarai menutup peluang anak Jokowi, Kaesang Pangarep, maju dalam pilkada 2024. Upaya DPR itu mengundang kemarahan publik, yang berujung demonstrasi di berbagai wilayah. DPR akhirnya menunda pengesahan revisi tersebut. (Yetede)

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tanpa IKN, kawasan ini sebetulnya rentan mengalami kekeringan. Secara tren, jumlah hari hujan di kabupaten ini makin menurun. Curah hujan juga kian berkurang. Di Kecamatan Penajam dan Sepaku pada 2019 masing-masing sebesar 116 dan 122 milimeter per tahun. Ini jauh menurun dibanding curah hujan pada 2010 sebesar 239,5 dan 177,2 milimeter per tahun.

Selain itu, ada risiko kebutuhan air yang lebih besar di Penajam Paser Utara dibanding kapasitas produksinya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk di kawasan Penajam Paser Utara sebesar 2,45 persen, kebutuhan air yang diperlukan mencapai 257,61 liter per detik. Sementara itu, kapasitas produksi air bersih di kawasan ini hanya 76,09 liter per detik. Kota terdekat selain IKN yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air adalah Balikpapan.

Dengan adanya IKN, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut akan makin banyak. Pun dengan kebutuhan airnya. Pemerintah perlu merancang berbagai upaya pengelolaan air berkelanjutan agar ibu kota baru tidak makin menyulitkan masyarakat sekitar berikut penduduk IKN nantinya.Bibit-bibit persoalan air di IKN sudah mulai terlihat. Proyek Bendungan Sepaku Semoi untuk kebutuhan penduduk ibu kota baru, misalnya, menahan akses masyarakat terhadap air Sungai Sepaku dari hulu untuk keperluan irigasi. Biasanya, meskipun kemarau, warga masih bisa memanfaatkan air dari Sungai Sepaku.  (Yetede)

Setelah pemain on demand service (ODS) menaikkan tarif potongan ke para mitra driver, sejumlah platform e-commerce ikut mengerek tarif komisi ke para seller. Ini dilakukan untuk mengejar para profitabilitas, sebuah visi yang mencuat di era tech winter. Manuver pemain e-commerce itu menambah beban para seller, termasuk pelaku UMKM. Riset Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menyebutkan, jutaan pelaku UMKM memanfaatkan platform online untuk berdagang. Mayoritas mengalami kenaikan omzet begitu berjualan online. Ketahanan ekonomi digital Indonesia juga diuji, jika penaikan tarif malah menggerus penjualan. Sebab, e-commerce adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi digital. Tahun 2023, berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain& Company, pasar perdagangan onlie atau e-commerce nasional diprediksi tumbuh 7% menjadi US$ 62 miliar dan naik 15%  menjadi US$ 82 miliar tahun 2025. Pada 2030, pasar e-commerce Indonesia bakal menembus US$ 160 miliar, terbesar diantara subsektor ekonomi digital. (Yetede)

PT United Tractors Tbk (UNTR) menegaskan akan terus mencari tambang potensial untuk diakuisisi, baik didalam maupun di luar negeri. Anak usaha Grup Astra ini mengaku  tengah mencari tambang mineral seperti nikel, emas, tembaga, hingga lithium, yang bisa diakuisisi guna  mendongkrak konstribusi bisnis non-batu bara menjadi 50% dalam lima tahun kedepan. Saat ini, ketergantungan pendapatan perseroan dari bisnis batu bara masih cukup tinggi, mencapai 65% baik dari sketor kontrakstor batu bara maupun pertambangan batu bara. Dan diharapkan dalam lima tahun ke depan, kontribusi dari bisnis batu bara dan non-baru bara menjadi imbang. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro mengatakan, dalam lima tahun terakhir, United Tractors telah menyusun strategi untuk diverifikasi usaha ke dua sektor, yakni pertambangan mineral (non-batu bara), dan bisnis energi baru terbarukan (EBT) atau rebewables energi. (Yetede)

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah di Indonesia, mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian. Adapun jumlah populasi kelas ekonomi menengah saat ini cenderung menurun yang juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. namun posri kelas menengah  mulai mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019. dari 47,85 juta (48,20%) menjadi 137,50 juta (49,22%). "Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah (middle class) dan menuju kelas menengah (aspiring middle class)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) memastikan akan memberi nilai tambah kepada para pemegang saham, salah satunya melalui pembayaran dividen. Hingga posisi semester I-2024, rasio kecukupan modal BNI relatif kuat, sehingga perseroan bisa memberikan dividen minimal sama dengan tahun lalu dari sisi rasionya. Direktur keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, apabila riwayat pembayaran dividen bank bersandi saham BBNI ini, pada tahun buku 2021 dividend payout ratio (DPR) yang diberikan sebesar 25%. kemudian secara bertahap terus  meningkat sejalan dengan pertumbuhan kinerja  menjadi 30% pada tahun buku 2022. Berikutnya, pada tahun buku 2023, BBNI kembali mengerek DPR menjadi 50% dari laba bersih yang diperoleh. Novita menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pembagian dividen, perseroan melakukan evaluasi, utamanya dari sisi kecukupan modal. Hingga posisi Juni 2024, CAR BNI cukup kuat dan sehat berada di level 20,7%, dengan Tier 1 sebesar 19,1%. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan realisasi anggaran  tahun 2024 telah mencapai sebesar Rp 22,58 triliun atau setara 51,95%. Angka ini masih sesuai dengan target  yang ditetapkan di awal hingga akhir tahun nanti akan terserap 96%. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp38,6 triliun, dimana pagu tersebut mengalami rekomondasi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp43,47 triliun. "Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%," kata Menhub pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Menurut rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai sebesar 74,04%, belanja barang sekitar 50,84%, dan belanja modal sebesar 48,48%. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp22,58 triliun atau melampaui target bulanan 2024 sebesar Rp22,57 triliun. (Yetede)

Disrupsi digital menggoyahkan industri media massa. Banyak media kelimpungan karena pendapatannya menurun. Sejumlah media siber mengandalkan iklan programatik untuk bertahan. Namun, ketergantungan terhadap iklan programatik harus dikurangi karena tren dan polanya tidak bisa dikontrol perusahaan pers. Oleh sebab itu, media memerlukan diversifikasi pendapatan untuk menyehatkan ekosistem bisnis media. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci bagi media massa menghadapi gelombang disrupsi. Bukan hanya dalam memproduksi konten, tapi juga dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ketua Umum Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano menuturkan, menurunnya pendapatan media dari iklan programatik perlu dimitigasi. Tak cuma mengantisipasi dampaknya terhadap sektor bisnis, tetapi ekosistem pers secara keseluruhan.

Sebab, iklan programatik tidak membedakan konten jurnalistik berkualitas dengan konten yang biasa-biasa saja, bahkan konten yang menjiplak. Padahal, perusahaan media atau publisher menggunakan berbagai sumber daya yang tidak murah untuk memproduksi konten. ”Iklan programatik tidak bisa dikontrol media. Ketika iklannya menurun dengan alasan apa pun, media tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan model bisnis yang berkelanjutan bagi industri media,” ujarnya seusai menghadiri diskusi ”Strategi Revenue Stream Baru untuk Media Digital” dalam Indonesia Digital Conference di Jakarta, Kamis (29/8). Gemiano mengatakan, memang tidak semua iklan programatik tak menghargai konten jurnalistik berkualitas. Namun, polanya yang di luar kendali berpotensi membuat ekosistem bisnis media menjadi tidak sehat jika terlalu menggantungkan pemasukan dari iklan tersebut.

Karena itu, media harus mencari sumber pendapatan bervariasi. Iklan langsung ke perusahaan media perlu diperkuat. Selain itu, masih ada sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan, seperti pengolahan data, event, dan riset. ”Memang tidak murah, perlu investasi. Namun, ini bisa dilakukan bertahap. Diversifikasi revenue bertujuan untuk memecah sumber-sumber pendapatan. Lambat laun ketergantungan media pada iklan itu semakin berkurang sehingga diharapkan menyehatkan ekosistem media,” katanya. Gemiano menambahkan, peluang diversifikasi pendapatan itu tak cuma terbuka bagi media nasional, tetapi juga media berskala kecil di daerah. Media di daerah, bisa memproduksi konten yang menonjolkan kekhasan setiap wilayah. (Yoga)

Pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi menggelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan, kondisi kerja manusiawi, dan upah layak, Kamis (29/8) di Jakarta. Aksi yang dipicu menurunnya pendapatan pengemudi ini berlangsung di tengah upaya pemerintah menyusun regulasi khusus untuk pekerja di platform digital. Sejak Kamis siang, ribuan pengojek daring dari berbagai platform berunjuk rasa di sekitar Monas, Jakpus. Selama unjuk rasa berlangsung, mereka mematikan layanan aplikasi sehingga tidak bisa melayani pelanggan. Menurut Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, unjuk rasa tersebut menyangkut kesejahteraan pengojek daring. Pendapatan pengemudi disebutkan terus menurun, karena perang tarif antarplatform, seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, dan Lalamove.

”Platform digital di bidang layanan transportasi (ride hailing) sewenang-wenang mengatur tarif rendah karena menganggap hubungan dengan pekerja ojol (ojek online atau daring) sebagai hubungan kemitraan. Dengan status mitra, para pekerja ojol dan kurir secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Pekerja platform terpaksa bekerja lebih dari delapan jam kerja yang rawan akan kelelahan dan kecelakaan kerja,” tutur Lily. Ia mengungkapkan, karena berstatus mitra, pengemudi tidak mendapatkan upah yang layak secara bulanan. Pengemudi hanya dihargai jika mendapatkan orderan. Dengan sendirinya, mereka tidak mendapat upah lembur layaknya pekerja pada umumnya. ”Untuk itu, kami mendukung setiap aksi protes yang terus dilakukan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Kami menuntut agar pekerja platform, seperti ojol, taksi daring, dan kurir, diakui sebagai pekerja tetap,” kata Lily.

Zaki (35), menumpahkan unek-unek bahwa aplikator terlalu banyak memotong tarif, dari Rp 16.000 ketika mengantar penumpang rute pendek, ia hanya kebagian Rp 8.000-Rp 10.000. Berkebalikan dengan beberapa tahun lalu. Ia bisa mengantongi Rp 12.000. Belum lagi ada bonus ketika mencapai target harian. ”Kami hanya minta keadilan. Sekarang cari kerja susah. Jangan manfaatkan kesusahan kami,” katanya. Satrio (30), pengojek daring lainnya, menyatakan hal serupa. Menurut dia, besaran potongan tarif memberatkan pengojek daring. Padahal, mereka tak hanya menjemput dan mengantar, tetapi juga ada waktu menunggu, kemacetan, dan faktor lain, seperti cuaca, yang harus jadi pertimbangan besaran tarif. ”Minimal kembalikan seperti dulu. Kami jangan dibuat seperti sapi perah,” ujarnya. (Yoga)