Kelas Menengah Terpuruk, Ekonomi Terancam Lesu
Berbagai tekanan, seperti beban pajak dan kenaikan harga barang terus membayangi warga kelas menengah. Padahal kelompok ini paling dominan menggotong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Akibat sejumlah tekanan, jumlah warga kelas menengah di Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta dan tahun ini turun menjadi 47,85 juta. Di sisi lain, jumlah masyarakat menuju kelas menengah di periode yang sama meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, kelas menengah adalah pendorong perekonomian Indonesia karena belanja kelompok ini besar. "Mereka senang spending dan juga cepat mengeluarkannya," kata dia, Jumat (28/8). Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, beban pajak atau iuran kelas menengah tahun ini setara 4,53% dari total pengeluaran, mendekati pengeluaran pajak masyarakat kelas atas sebesar 4,84%. Pembayaran pajak itu di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), asuransi. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan periode 2014-2016 menilai, penurunan jumlah kelas menengah akan mengurangi daya beli. Hal ini akan berefek ke setoran PPh seirama penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor formal.
Alhasil, tekanan daya beli turut menghambat ekonomi. "Kalau pekerja formal kena PHK dan pindah ke sektor informal, berarti tak lagi menjadi pembayar PPh Pasal 21," kata dia, kemarin. Untuk menyelamatkan kelas menengah, investasi perlu didorong demi menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Pemerintah juga harus menjaga agar biaya hidup dasar seperti pangan, rumah, transportasi, tidak memberatkan masyarakat kelas menengah. "Ditambah insentif pajak seperti PPN untuk rumah sederhana dan subsidi terkait kebutuhan dasar seperti bahan bakar, tapi harus yang terbarukan," ucap Bambang. Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, kelas menengah telah terabaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah terlalu fokus pada kelompok 20% terbawah dan 10% teratas dalam hal pendapatan. Alih-alih bansos, ia bilang, kelas menengah butuh pekerjaan yang dapat memutar pendapatan. "Temuan kami menunjukkan, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya sekitar 19% adalah kunci," tegas Fithra.
Mengamankan Rupiah dengan Uang Lokal
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengharapkan penggunaan mata yang lokal atau local currency transaction (LCT) antar negara terus meningkat demi melepas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Targetnya, rasio penggunaan LCT sebesar 10% pada 2024 dan 2025. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, rasio transaksi LCT sejak penandatanganan nota kesepahaman (NK) antara pemerintah dan BI pada 5 September 2023 telah meningkat signifikan. Hingga semester I-2024, rasio transaksi LCT mencapai 7,89% dari total transaksi perdagangan dengan empat negara mitra utama. "Ke depannya, pemerintah berharap untuk terus memperluas implementasi LCT, baik dengan negara mitra yang sudah berjalan seperti Thailand, Malaysia, Jepang dan Tiongkok, maupun dengan empat mitra baru seperti Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab," tutur Ferry kepada KONTAN, Jumat (30/8). Pada Jumat pekan lalu, pemerintah melalui sembilan kementerian dan lembaga (K/L) dan BI juga telah meneken perjanjian kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) awal September 2023. Adapun sembilan K/L tersebut antara lain Kemko Perekonomian, Kemko Marves, Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Analis Senior Departemen Internasional BI Veny Tamarind menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukan Satgas untuk memperkuat mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra adalah menyusun rencana strategis (Strategic Business Plan/SBP), program kerja dan
quick wins
yang akan dimulai dari masing-masing komite kerja.
Chief Economist
Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, target rasio 10% bisa mengurangi volatilitas rupiah, juga menahan pelemahan tajam rupiah. Dia menyebut, sebenarnya ide adanya penggunaan mata uang lokal bukan untuk mengurangi ketergantungan rupiah terhadap dolar AS.
Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan
Global Markets
Maybank Indonesia Myrdal Gunarto bilang, target penggunaan mata uang lokal sebesar 10% belum berdampak signifikan terhadap rupiah.
Dana Asing Masuk Lagi, Capai Rp 6 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat, terdapat aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan keempat Agustus 2024.
Berdasarkan data transaksi yang dihimpun BI, pada periode 26 hingga 29 Agustus 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik mencatatkan pembelian neto Rp 6,21 triliun. Dana asing tersebut, masuk ke pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Terdiri dari beli neto Rp 3,89 triliun di pasar saham, Rp 1,56 triliun di SRBI, dan Rp 0,76 triliun di pasar SBN," kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8).
Lebih lanjut, selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 29 Agustus 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp 187,66 triliun di SRBI, Rp 12,79 triliun di pasar saham, dan Rp 9,20 triliun di pasar SBN.
Bursa Tak Lagi Riang Menanti Keputusan Bunga
Setelah berkali-kali mencetak rekor sepanjang masa alias all time high (ATH) di sepanjang Agustus lalu, pada September ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan diuji untuk bisa mencetak rekor serupa. Memasuki awal September, IHSG melangkah dari posisi 7.670,73. Level ini didapat usai IHSG melonjak 4,96% dalam sebulan terakhir dan menembus ATH 7.715,75 pada Agustus. Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas, Isfhan Helmy menilai, setelah menanjak di Agustus, investor perlu waspada. Sebab, September bukan jadi bulan ceria bagi IHSG. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mencatat, secara historis, performa IHSG melambat di bulan September.
Founder Stocknow.id, Hendra Wardana menyoroti hal yang sama. Dalam 10 tahun terakhir bulan September, IHSG hanya mampu menguat pada 2017 dan 2021. Pada September ini, sentimen utama yang akan menentukan arah IHSG adalah kebijakan suku bunga The Fed. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni mengamini, keputusan The Fed akan menjadi sentimen penting, bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Namun, jika pemangkasan suku bunga hanya 25 basis points (bps), efeknya cenderung flat. Sebab, sentimen ini sudah cenderung priced in atau diantisipasi pelaku pasar. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada berharap, tren kenaikan IHSG masih berlanjut. "Namun harus realistis, jika pelaku pasar mulai profit taking dan ada sentimen negatif, IHSG bisa melemah," kata Reza.
Prospek Cerah Bagi Emiten E-Commerce
Sejumlah emiten sektor teknologi di sektor e-commerce masih mencatatkan kerugian. Tetapi berbagai inovasi, seperti meningkatkan biaya layanan, membuka peluang bagi emiten e-commerce meningkatkan pendapatannya di masa depan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis dan Sabela Nur Amalina melihat ada dinamika positif di industri e-commerce yang ditandai dengan sejumlah e-commerce yang kompak akan menaikkan biaya layanan bagi penjual pada September 2024 ini. Riset BRI Danareksa 29 Agustus 2024 menyebut, platform e-commerce yang akan menaikkan biaya layanan adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Shopee dan Lazada terakhir kali menyesuaikan biaya mereka pada Desember 2023. Sementara Tokopedia terakhir kali menaikkan biaya pada Mei 2024. Tokopedia telah tiga kali menaikkan biaya sejak 2023, dengan total peningkatan sekitar 108 basis poin (bps) secara agregat. Penyesuaian biaya ini sejalan dengan panduan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) untuk mencapai target EBITDA diperkirakan US$ 40 juta atau sekitar Rp 610 miliar dalam proyeksi di akhir 2024. Selain itu BRI Danareksa memperkirakan, Tokopedia akan terus menggunakan TikTok sebagai layanan outsourcing untuk kegiatan operasionalnya. Biaya marketplace di Tokopedia misalnya akan meningkat menjadi 1%-8% setelah menerapkan diskon 20% pada batas atas, dari sebelumnya 1,0%-6,5% yang berlaku sejak 24 Mei).
Kisaran biaya baru ini akan berlaku untuk semua produk mulai 16 September. Selain itu, biaya komisi untuk toko mall akan berbeda dari biaya untuk penjual
marketplace
mulai 24 September. Sebelumnya biaya keduanya sama.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, kenaikan biaya
merchant
punya sisi negatif untuk beberapa
merchant
kecil karena akan kesulitan menanggung biaya tambahan. Hal ini bisa mengurangi jumlah
merchant
di platform.
Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy menilai secara garis besar jika perusahaan
e-commerce
sudah mampu mencetak profit yang berkelanjutan, perusahaan lebih mampu menyediakan alokasi anggaran untuk membangun fitur baru yang juga akan menguntungkan bagi
merchant.
"Kenaikan
platform fee
dari
e-commerce
memang didasari oleh kebutuhan para penyedia platform untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Mengingat baik Shopee maupun Tokopedia masih cukup kesulitan untuk mencetak keuntungan yang stabil di pasar Indonesia," kata Jimmy kepada KONTAN, Jumat (30/8).
Obligasi dan Emas: Pilihan Tepat di Tengah Suku Bunga Rendah
Instrumen saham menjadi portofolio dengan kinerja terbaik sepanjang Agustus 2024. Tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 5,72% secara bulanan (MoM). Berdasarkan riset KONTAN, kinerja saham di Agustus mengungguli kinerja emas. Meskipun sempat mencapai level tertinggi baru, kenaikan emas spot di Agustus sebesar 2,20% month on month (mom). Sementara emas Antam justru mencatatkan kinerja minus 0,78% mom. Aset kripto juga terkoreksi dua digit bulan lalu. Tapi sejak awal tahun ini, aset kripto dan emas masih jadi primadona. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana mengatakan, instrumen saham didukung risk on global yang sudah mulai terjadi. Sebab, ekspektasi pemangkasan suku bunga the Fed akan terjadi pada September ini. Untuk bulan ini, Fikri berpandangan kedua instrumen tersebut masih menarik. Namun, ia melihat obligasi pemerintah yang paling menarik. "Jika penurunan Fed Rate di September terjadi, kemungkinan BI rate juga akan turun dan harapannya akan mendorong kinerja pasar obligasi lebih baik," katanya.
Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong menambahkan, melemahnya kinerja emas Antam lebih karena nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar AS. Mengingat, rupiah telah menguat hampir 6% sejak awal bulan, sedangkan emas dunia hanya naik kurang dari 3%.
Meski begitu, secara umum kinerja instrumen saham, obligasi dan emas tetap baik pada jangka pendek ini. "Hanya saja, saham itu secara umum paling berisiko dan bisa bergerak terbalik terhadap
safe haven
emas," imbuh Lukman.
Adapun untuk instrumen aset kripto,
trader
Tokocrypto, Fyqieh Fachrur memaparkan, secara historis September sering kali menjadi bulan yang penuh tantangan bagi bitcoin. Dalam periode tersebut, terjadi penurunan bitcoin antara 5% hingga 15% dalam waktu sebulan. Tapi pada September 2023, bitcoin mampu naik sekitar 5%.
Dengan suku bunga yang lebih rendah, maka daya tarik bitcoin sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi juga meningkat. Sehingga kondisi ini bisa mendorong harga bitcoin naik mendekati level psikologis US$ 100.000, jika momentum
bullish
berlanjut. Ia mengingatkan, volatilitas harga bitcoin masih bisa meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global.
Lesunya Daya Beli Membuat Emiten Ritel Merana
Kinerja emiten ritel semakin dihantui melemahnya daya beli konsumen, khususnya masyarakat kelas menengah. Masyarakat di kelas menengah semakin rentan tergelincir ke kelompok kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kelas menengah terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Namun, pada tahun 2024, jumlah masyarakat kelas menengah kembali anjlok menjadi 47,85 juta jiwa. Fenomena banyaknya kelompok kelas menengah yang semakin turun kasta, jadi salah satu bandul pemberat kinerja emiten ritel. Tercermin dari kinerja keuangan sejumlah emiten ritel yang negatif di semester I-2024. Jebloknya kinerja keuangan ikut menyeret negatifnya laju saham emiten ritel. Dalam catatan KONTAN, hingga akhir penutupan perdagangan bursa pekan lalu, hampir semua saham emiten ritel mengakumulasi penurunan harga secara year to date atau sejak awal tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, emiten ritel pada segmen menengah ke bawah paling merasakan dampak penurunan kelompok kelas menengah.
"Emiten seperti PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) bisa jadi kena dampak negatif," katanya, Jumat (30/8).
Head Customer Literation and Education
Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi sepakat, penurunan pendapatan kelas menengah efek kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. "Pada akhirnya, daya beli masyarakat kelas menengah ini akan tergerus dan berdampak pada emiten-emiten ritel," katanya.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengamini, tak semua emiten ritel terpapar lesunya daya beli konsumen kelas menegah. Dia mengamati, emiten ritel seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) dan MAPI masih tahan banting. "Kedua emiten ini masuk defensif sektor," ujar Nafan.
Subsidi Bunga KUR Akan Terpangkas Tahun Depan
Pemerintah berencana menurunkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan. Dalam dokumen nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, subsidi bunga KUR hanya dianggarkan Rp 38,28 triliun, turun dari 2024 yang anggarannya Rp 47,78 triliun. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), Yulius, mengatakan anggaran subsidi bunga KUR 2024 terlihat besar karena ada porsi membayar carry over subsidi bunga tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan ada perbaikan data dari penyalur KUR. Kemenkop-UKM berharap pembayaran carry over tersebut dapat selesai tahun ini sehingga pada 2025 hanya perlu menyiapkan subsidi bunga reguler. "Tahun depan subsidi bunga Rp 38 triliun itu hanya untuk subsidi reguler dan jumlahnya juga hampir sama dengan subsidi reguler 2024," ujar Yulius, Jumat (30/8). Sementara itu, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Gede Edy Prasetya menyebutkan, besaran subsidi itu masih mengakomodir penyaluran KUR tahun depan meski anggarannya turun.
Dari sisi bank penyalur KUR sendiri,General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Sunarna Eka Nugraha berpendapat kebijakan penyesuaian subsidi bunga KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien.
Sunarna bilang penurunan subsidi bunga tentunya berpengaruh pada pendapatan bunga yang diterima oleh Penyalur KUR. Namun, ia menyebutkan BNI justru melihat ini sebagai peluang untuk lebih kreatif dalam menyalurkan KUR, salah satunya melalui inovasi digital dan peningkatan efisiensi operasional.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi belum bisa berspekulasi mengenai besaran angka subsidi untuk bunga. Sebab, ia bependapat kebijakan pemerintah nantinya pasti akan sangat dinamis mengikuti urgensi kebutuhan masyarakat.
Tekan Potensi Kotak Kosong
KPU berupaya menekan potensi calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Selain memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari, KPU juga mendorong parpol yang belum mengajukan pasangan bakal calon di sejumlah wilayah dengan calon tunggal untuk mengajukan pasangan bakal calon. Berdasar data yang diambil dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dihimpun KPU hingga penutupan pendaftaran, Kamis (29/8) pukul 23.59 WIB, ada 1.518 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah didaftarkan sebagai peserta Pilkada 2024. Sebanyak 1.467 pasangan calon didaftarkan oleh parpol dan gabungan parpol, sedang 51 lainnya maju dari jalur perseorangan. Dari jumlah itu, 101 di antaranya merupakan pasangan bakal calon gubernur dan wagub, 1.113 bakal calon bupati dan wabup, serta 284 bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang menggelar pilkada, tidak ada wilayah tanpa pasangan bakal calon yang mendaftar. ”Hingga 29 Agustus malam, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki pasangan calon, tapi saat penutupan pendaftaran pukul 23.59 malam, semua daerah telah terisi,” ujar Afifudin di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/8). Meski demikian, KPU mencatat, masih ada 43 wilayah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon, terdiri dari satu provinsi, 38 kabupaten, dan lima kota. Satu provinsi yang dimaksud adalah Papua Barat. Hingga pendaftaran ditutup, hanya pasangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani yang didaftarkan gabungan parpol. Dominggus adalah Ketua DPW Partai Nasdem Papua Barat, sedangkan Lakotani adalah Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat. (Yoga)
WAWANCARA KHUSUS DUBES RI UNTUK TAKHTA SUCI VATIKAN
Dubes Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono menjelaskan hubungan bilateral Vatikan dan Indonesia dalam wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Rabu (28/8) sebagai berikut: Isu kemanusiaan menjadi perhatian Vatikan dan Indonesia. Salah satu yang membuat Vatikan kagum dengan Indonesia ialah Pancasila. Itu diakui Vatikan sejak negara itu mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila dengan tegas menyebut: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia dan Vatikan juga punya semangat yang sama kalau membahas persaudaraan antarmanusia.
Siapa pun dia, dia adalah saudara kita. Tidak peduli agama atau sukunya. Perdamaian juga menjadi perhatian bersama. Vatikan dan Indonesia punya sikap yang sama terhadap perdamaian dunia. Dalam konflik Palestina, contohnya, kedua negara punya sikap yang sama, yaitu two state solution. Bagi Vatikan dan Indonesia, perang tidak menyelesaikan konflik. Perang hanya menghasilkan perang lagi. Nilai persaudaraan dan kerja sama antaragama juga menjadi titik berat Vatikan dan Indonesia. Ini penting karena kita akan saling menghargai agama orang lain sehingga tahu posisi dan sikap masing-masing. Berbeda tidak apa-apa, tetapi tetap saling menerima apa adanya.
Kunjungan Paus ke Indonesia menegaskan penghargaan Takhta Suci Vatikan terhadap Indonesia. Terkait agama yang beragam dan Bhinneka Tunggal Ika, itu yang dihargai oleh Vatikan. Mereka memuji dan menghargai keberagaman dan upaya Indonesia menjalin persatuan. Vatikan kagum, bagaimana mungkin negara yang besar ini, dengan suku dan agama yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Salah satu kerja sama yang dilakukan antara Vatikan dan Indonesia adalah upaya untuk menghargai keberagaman tersebut. Ada mahasiswa-mahasiswi lintas agama yang dikirim untuk belajar di Roma menggunakan beasiswa dari Vatikan.
Mahasiswa non-Katolik itu belajar sekaligus memahami apa itu Katolik, siapa itu paus, uskup, dan romo. Selain itu, ada pula pastor-pastor Katolik yang juga belajar tentang Islamologi. WNI di Vatikan adalah biarawan-biarawati. Saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan mengurusi biarawan-biarawati tersebut. Mereka ada yang menempuh pendidikan, ada yang berkarya. Tak sedikit biarawan-biarawati asal Indonesia yang menjabat sebagai pemimpin kongregasi internasional. Uskup Agung Ende Mgr Budi Kleden SVD, contohnya. Sebelum ditunjuk menjadi uskup, dia adalah pemimpin kongregasi SVD internasional. (Yoga)









