Sejumlah kementerian/lembaga ramai-ramai meminta tambahan anggaran tahun 2025 demi menjalankan program prioritas, setelah sebelumnya dipangkas Kementerian Keuangan. Namun permintaan ini menghadapi tantangan berat dari terbatasnya kemampuan fiskal akibat besarnya hutang dan bunga jatuh tempo pada 2025-2026. Seiring dengan itu, sejumlah kalangan khawatir sejumlah program prioritas kementerian terancam tersendat, jika penambahan anggaran tidak terpenuhi. Ini akan merugikan Indonesia ditengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Prabowo Subianto, Presiden Terpilih memasang target pertumbuhan ekonomi ambisius, yakni 8% per tahun, agar Indonesia menjadi negara maju. Target ini membutuhkan sokongan kuat dari sisi fiskal, kebijakan, hingga dunia usaha. Akan tetapi, jika penambahan anggaran disetujui, ruang fiskal penambahan baru akan makin sempit. Selain itu, defisit APBN bisa semakin membengkak, jika penambahan anggaran tidak diimbangi pendapatan negara atau realokasi pagu dari K/L lain. (Yetede)

Pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah di ambang pintu. Hal ini seiring dengan disahkannya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah dan DPR telah mencapai kata mufakat dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN. Dalam PP 79/2014 disebutkan energi pengembangan nuklir  merupakan pilihan terakhir. Artiannya nuklir mulai dimanfaatkan  jika pengembangan seluruh potensi  energi terbarukan masih belum cukup dalam pemenuhan  kebutuhan energi nasional. Dalam pengembangan KEN usulan pemerintah disebuttkan, PLTN mulai dibangun pada 2032 dengan kapasitas 250 megawatt (MW). Naskah revisi KEN versi pemerintah itu menekankan energi nuklir sebagai penyeimbang yang perlu dimanfaatkan. (Yetede)

Pada Januari 2025, program restrukturisasi perbankan (PRP) mulai berjalan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Perbankan juga akan membayar premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjalankan program tersebut. Nantinya perbankan membayar premi PRP dua kali dalam satu tahun setiap awal semester. Pada periode Januari-Juni akan dibayar pada Januari, lalu periode Juli-Desember akan dibayar pada Juli.

Besaran premi juga tidak sama, akan tergantung peringkat kompositnya, mulai dari 0,0% sampai dengan 0,0065%. Aturan ini resmi diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah  No 34/2023 tentang Besaran Bagian Premi atau Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, premi tersebut diperlukan sekali ketika sistem keuangan terguncang, sehingga industri perbankan tidak meminjam uang pemerintah tetapi menggunakan uangnya industri perbankan sendiri dari premi PRP tersebut ketika bank mengalami kejatuhan. (Yetede)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengupayakan penerbangan internasional lansung ke Belitung, Bangka Belitung (Babel), untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah ini. "Kami akan berusaha membantu penerbangan internasional dapat masuk ke Belitung, karena ingin menarik banyak wisatawan dan investasi kesini. Kita ingin lebih banyak penerbangan lebih banyak ke sini," Kata Sandiaga. Menurut dia, sudah ada dua negara yang tertarik atau berniat untuk membuka penerbangan langsung ke Belitung. yakni dari Singapura dan Malaysia (kuala Lumpur). "Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, Bapak Menteri Perhubungan mendukung, Bapak Presiden juga mendukung," ujar dia. Ia mengatakan, dengan adanya penerbangan langsung dari Singapura dan Malaysia akan menarik Investor untuk berinvestasi di kawasan KEK. (Yetede)

Rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur dinilai bukan sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi industri dan ritel nasional dalam bentuk tambahan biaya  logistik yang harus ditanggung. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan terdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Hippindo menawarkan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal yaitu dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia. Peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Asosiasipun mendorong pemerintah untuk memperbanyak produksi dalam negeri. (Yetede)