Polemik Subsidi KRL Berbasis NIK

;

Polemik Subsidi KRL Berbasis NIK

02 Sep 2024 Kompas

Rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa adanya perbaikan nyata hanya semakin membebani masyarakat, terutama penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Rencana skema subsidi ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 di Bab 3 mengenai Belanja Negara. Dengan ketentuan ini, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan, rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK bagian dari rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Proses diskusi mengenai wacana ini masih terus dilakukan. ”Kami masih kaji, mencari polanya,” kata Risal, Sabtu (31/8). Menanggapi rencana itu, warga Jakarta yang tergabung dalam Komunitas KRL Mania, Nurcahyo, mengatakan, transportasi publik seharusnya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi.

Di sisi lain, pengguna KRL Jabodetabek terdiri atas beberapa kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga warga lansia, yang semuanya membutuhkan akses transportasi publik yang adil dan terjangkau. ”Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, kami menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik,” ujarnya. (Yoga)