Pendanaan Nusantara: APBN Lebih Fleksibel
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan besar untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Prabowo untuk menyesuaikan belanja pada Tahun Anggaran 2025, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya hanya direncanakan berkontribusi 20% dari total kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp466 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung proyek ini, dengan anggaran yang nantinya akan diputuskan oleh presiden terpilih.
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menegaskan, "Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi presiden terpilih [Prabowo Subianto]."
Sementara itu, ekonom menilai pentingnya keseimbangan anggaran. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran untuk IKN, karena APBN juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. "Pemerintah perlu berhati-hati mengambil keputusan terkait alokasi anggaran untuk IKN," kata Josua.
Penambahan alokasi anggaran untuk IKN dianggap realistis oleh ekonom seperti Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menyatakan, "Investor tidak akan tertarik apabila peran negara dibatasi, terlebih kondisi di pusat pemerintahan baru itu membutuhkan pembangunan yang cukup kompleks."
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023