;

Target Penerimaan Perpajakan

Yuniati Turjandini 21 Aug 2024 Tempo
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto menghadapi target penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun pada 2025 atau meningkat 12,23 persen dibanding tahun ini yang sebesar Rp 2.218,4 triliun. Lonjakan target setoran pajak tersebut dinilai menantang lantaran melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi industri yang lesu. 

Target tersebut bakal ditopang penerimaan pajak dengan target Rp 2.189,3 triliun, naik sekitar 10 persen dari tahun ini. Pajak penghasilan (PPh) berkontribusi paling besar, yaitu Rp 1.209,3 triliun. Target setoran PPh naik 13 persen dari tahun ini yang sebesar Rp 1.062,3 triliun. Selain itu, pemerintah mengandalkan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang dibidik bisa menyumbang Rp 945,1 triliun atau naik sekitar 15 persen dari tahun ini yang sebesar Rp 819,2 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan pemerintah berharap ada kenaikan setoran PPh badan untuk mencapai target penerimaan pajak 2025. "Kami berharap tahun depan harga komoditas meningkat," ujarnya pada Selasa, 20 Agustus 2024. Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 diharapkan menggenjot setoran ke kas negara. (Yetede)

Rapat Pembahasan Revisi Ketiga Undang-Undang

Yuniati Turjandini 21 Aug 2024 Tempo
BADAN Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat secara tiba-tiba menjadwalkan rapat pada Rabu ini, 21 Agustus 2024. Rapat pembahasan revisi ketiga Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 itu digelar sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. “Betul, besok pagi,” ujar anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo, melalui pesan pendek saat dimintai konfirmasi pada Selasa malam, 20 Agustus 2024.

Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyebutkan partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi di dewan perwakilan rakyat daerah atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10 persen; 8,5 persen; 7,5 persen; dan 6,5 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut.

Menurut beberapa sumber Tempo, rapat Baleg DPR ditengarai bukan hanya untuk menindaklanjuti putusan MK, tapi juga menganulirnya. Ada dua skenario yang disebut disiapkan di Baleg DPR. Pertama, mengembalikan putusan MK dengan tetap menerapkan Pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20 persen kursi DPRD bagi partai atau gabungan partai untuk mengusung calon. Kedua, memberlakukan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu di pilkada 2029. (Yetede)
 

Kuatnya Tim Prabowo di Kabinet Indonesia Maju

Yoga 20 Aug 2024 Kompas (H)

Presiden Jokowi melantik tiga menteri, satu wamen, dan beberapa kepala badan serta kepala kantor, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Perombakan kabinet, dua bulan menjelang pergantian pemerintahan, dinilai sarat pertimbangan politis, untuk memperlancar jalannya transisi pemerintahan. Tiga menteri yang dilantik, adalah Menkumham Supratman Andi Agtas; Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani; serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo, Stafsus Prabowo, sebagai Wamenkominfo dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kemudian, Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM.

Ketua HarianPartai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir saat pelantikan koleganya menegaskan, perombakan kabinet kali ini dibutuhkan untu memuluskan transisi pemerintahan. ”Ada banyak hal yang perlu disinkronisasi sehingga ada beberapa yang kita minta ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru,” tuturnya. Wakil Ketua DPR dari Gerindra ini juga menilai efektif perombakan kabinet yang terjadi menjelang pergantian pemerintahan. ”Reshuffle di dua bulan terakhir justru di tempat-tempat yang memang penting. Sangat perlu sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa berjalan langsung dengan efektif,” ujarnya. Koordinator Stafsus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana juga mengungkapkan, tujuan perombakan kabinet ini untuk mendukung transisi pemerintahan. ”Pengangkatan menteri, wamen, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan serta mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” ujarnya. (Yoga)


RI Berhasil Menego Korsei untuk Bangun Pesawat Tempur KFX

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Kemhan RI akhirnya berhasil bernegosiasi dengan Korsel terkait keikutsertaan dalam pembuatan pesawat tempur generasi ke-4.5 KFX/IFX. Industri pertahanan RI juga berhasil mendapat sejumlah proyek transfer teknologi. ”Indonesia memastikan tetap ikut dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX,” kata Kepala Biro Humas Kemhan Edwin Sumantha, Senin (19/8). Negosiasi berhasil dilakukan setelah 10 tahun Indonesia berniat bergabung dengan Korsel untuk membangun pesawat tempur generasi ke-4.5 KFX/IFX. Sejumlah kesepakatan lain juga dicapai, terutama dengan Korea Aerospace Industries (KAI).

Kesepakatan tak hanya soal mekanisme pembayaran, tetapi juga transfer teknologi. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, terutama terkait prototipe yang akan diterima Indonesia. ”Soal prototipe, kan, tadinya kita dapat satu dari total enam prototipe KFX/IFX. Namun, dengan berkurangnya kontribusi Indonesia, itu akan dibahas lagi,” kata Edwin. Kerja sama antara RI dan Korsel telah berlangsung sejak 2014. Awalnya, Indonesia sepakat akan membiayai 20 % dari seluruh proyek yang bernilai 8,1 triliun won atau Rp 100 triliun tersebut. Proyek ini strategis karena Indonesia akan mendapat pesawat tempur generasi 4.5 sekaligus transfer teknologi serta masuk dalam rantai pasok global industri pesawat tempur.

Indonesia telah memastikan komitmen untuk berkontribusi dalam hal keuangan sampai tahun 2026. Pada tahun 2024, Indonesia akan membayar Rp 1,25 triliun. Selanjutnya pada 2025 dan 2026, Indonesia akan memberikan kontribusi senilai Rp 1,3 triliun setiap tahun. ”Intinya, bendera Merah Putih tetap dipasang di KFX/IFX. Kami bersyukur,” kata Edwin. Kantor berita Yonhap pada Jumat (16/8) memberitakan, otoritas pertahanan Korsel sepakat menurunkan kontribusi Indonesia dalam proyek bersama KFX/IFX, dengan kontribusi Indonesia sebesar 600 miliar won dari komitmen awal 1,6 triliunwon. (Yoga)


Perundungan Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Unpad

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Satu mahasiswa program pendidikan dokter spesialis bedah saraf Unpad mengundurkan diri karena diduga menjadi korban perundungan. Peristiwa itu dialami korban di RS Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, tahun ini. Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Profesor Yudi Mulyana Hidayat mengatakan, sedikitnya enam mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) bedah saraf menjadi korban perundungan di RSHS. Satu di antara mahasiswa PPDS tersebut mengundurkan diri karena trauma. Yudi memaparkan, pihaknya telah berupaya membujuk mahasiswa tersebut membatalkan pengunduran dirinya. Namun, tak berhasil.

Selanjutnya, 10 pelaku yang terlibat perundungan mahasiswa PPDS bedah saraf mendapatkan sanksi pada Juni 2024. Mereka terdiri dari satu dosen dan sembilan residen senior. Sanksi terberat adalah menghentikan proses studi dua residen senior pendidikan spesialis bedah saraf. Sementara dosen yang terlibat mendapatkan sanksi berat dari Kemenkes. ”Saat ini, lima mahasiswa yang menjadi korban perundungan tetap melanjutkan kuliahnya. Komisi Antiperundungan yang dibentuk Fakultas Kedokteran Unpad terus mendampingi mereka hingga kini,” kata Yudi, Senin (19/8).

Ia mengakui, perundungan yang dialami para korban sungguh berlebihan. Bahkan, diduga para korban dalam perundungan harus mengeluarkan uang di luar biaya pendidikan PPDS. Berdasarkan data kajian etik dan hukum perundungan di RSHS yang dikeluarkan Kemenkes, tindakan perundungan yang dialami mahasiswa, antara lain, mengeluarkan dana di luar biaya pendidikan sebesar Rp 65 juta setiap mahasiswa, untuk kebutuhan mahasiswa senior, seperti makan, menyewa mobil, serta membeli obat dan barang. Juga pemukulan terhadap salah satu mahasiswa sebagai hukuman jika terlambat. Ada juga penggunaan kata kasar untuk mahasiswa yunior. (Yoga)


Judi Daring Tetap Tumbuh Walau Diblokir

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Jumlah reproduksi konten judi daring (online) 15.000 hingga 20.000 konten per hari. Sementara jumlah konten judi daring yang dapat diblokir oleh pemerintah 6.849 konten per hari. Artinya, pertumbuhan konten judi daring lebih cepat dari konten yang ditutup. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Teguh Arifiadi pada diskusi Forum Merdeka Selatan (FMB) 9, Senin (19/8) di Jakarta, menyebutkan, sekarang, rata-rata jumlah reproduksi konten judi daring per hari 15.000-20.000. Angka ini bisa naik turun. Sementara dalam tujuh tahun terakhir, Kemenkominfo berhasil memblokir atau memutus akses 3,8 juta konten judi daring.

Sebanyak 2,5 juta konten di antaranya dapat diblokir ataupun diputus aksesnya dalam setahun terakhir. Maka, konten yang diblokir atau diputus aksesnya oleh Kemenkominfo dalam setahun terakhir rata-rata 6.849 konten per hari. ”Dalam beberapa bulan terakhir, kami berhasil memutus akses atau memblokir hingga 15.000 konten judi daring. Jadi, hampir setara dengan jumlah reproduksi konten judi daring. Kapasitas mesin dan orang untuk memverifikasi konten kami tambah,” ujarnya. Pelaku judi daring, menyiasati upaya pemberantasan Pemerintah Indonesia lewat teknologi yang lebih cepat serta menciptakan aplikasi dan domain lebih rumit.

Mereka juga membuat transaksi judi daring lebih mudah lewat uang elektronik, pulsa, dan kripto. Ketika kementerian memblokir domain, para pelaku judi daring cepat mengubah dari domain menjadi alamat protocol internet. Mereka lantas bersembunyi di balik aplikasi, membuat file APK, sampai membuat pesan di media sosial. Mengamati dinamika itu, Kemenkominfo berupaya meningkatkan kapasitas mesin untuk crawling yang di antaranya memakai teknologi kecerdasan buatan, menambah jumlah verifikator konten, serta berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara untuk menyisir dan menindak laman-laman pemerintahan dan pendidikan agar tidak disusupi judi daring. (Yoga)


Bantuan Pangan di Jateng

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Warga terlihat sedang mengambil beras bantuan pangan di Desa Ketundan, Pakis, Magelang, Jawa Tengah, Senin (19/8/2024). Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram bagi warga miskin / prasejahtera di desa, yang dibagikan kepada 1.169 keluarga kurang mampu di pedesaan yang terdapat di daerah Jawa Tengah. (Yoga)

Anjloknya ”Lifting” Minyak Bumi

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

”Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 82 USD per barel. Lifting minyak diperkirakan 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” demikian petikan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (16/8). Di tengah tren penurunan produksi minyak secara alamiah, kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi lifting atau produksi siap jual selalu di bawah target APBN. Sejumlah upaya telah dilakukan guna meningkatkan lifting minyak. Namun, tren penurunan produksi secara alamiah terus berlangsung. Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting minyak Indonesia pada semester I-2024 hanya 576.000 barel per hari. Bahkan, proyeksi sampai akhir 2024, lifting minyak 595.000 barel per hari.

Mengutip data yang dipaparkan Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2025, defisit minyak mentah (nilai ekspor dikurangi nilai impor) masih lebar. Pada 2023, defisit mencapai 9,4 miliar USD, turun dari 2022 senilai 9,8 miliar USD. Namun, jauh disbanding defisit pada 2019 senilai 4 miliar USD, 2020 senilai 2 miliar USD, dan 2021 senilai 4,3 miliar USD. Berbagai upaya yang dilakukan belum mampu mengangkat produksi minyak, untuk mencapai target APBN dari tahun ke tahun. Bahkan, target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 semakin menjauh jika melihat realisasi lifting minyak saat ini. Kompas mencatat, lifting minyak terus melorot. Pada 2000, lifting minyak Indonesia pernah mencapai 1,4 juta barel minyak per hari (BOPD), turun menjadi 900.000-an BOPD pada 2010, hingga 605.500 BOPD pada 2023.

Pada semester I-2024 realisasi bahkan hanya 576.000 BOPD. Sejak 2004, Indonesia berstatus pengimpor bersih minyak karena produksi nasional berada di bawah kebutuhan domestik. Tantangan pemerintahan berikutnya di tangan Prabowo Subianto yang segera dilantik sebagai presiden periode 2024-2029 adalah membuktikan realisasi lifting minyak bumi bisa meningkat atau menyamai target APBN. Peningkatan produksi minyak bukan perkara jangka pendek, terutama saat 70 % sumur minyak Indonesia sudah tua. Pengamat ekonomi energi, juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, Minggu (18/8) menuturkan, melihat data historis, target lifting minyak bumi APBN sulit dicapai. Sumber baru perlu ditemukan di lapangan-lapangan migas baru dan dibutuhkan investor yang mau datang berinvestasi. (Yoga)


Target Penyediaan Minyak Goreng Rakyat Turun

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Kemendag mengurangi target penyediaan minyak goreng rakyat dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan, seiring dicoretnya minyak goring curah dari program Minyak Goreng Rakyat. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestic (DMO) minyak goreng. Para eksportir CPO dan sejumlah produk turunan hanya wajib menyediakan minyak goreng dalam kemasan sederhana merek Minyakita.

”Target penyediaan minyak goreng kemasan dalam bentuk Minyakita itu 250.000 ton per bulan. Kami juga telah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) Minyakita Rp 15.700 per liter,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (19/8). Meskipun dicoret dari program Minyak Goreng Rakyat, lanjut Moga, minyak goreng curah tetap boleh diperdagangkan. Harganya tidak lagi diatur pemerintah atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan itu bertujuan mendorong masyarakat beralih mengonsumsi minyak goreng dalam kemasan yang mutu, higienitas, keamanan, dan kehalalannya lebih terjamin.

Kebijakan baru itu diatur dalam Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024. Regulasi itu menegaskan, minyak goreng rakyat bukan subsidi pemerintah, melainkan bentuk kontribusi pelaku usaha industri turunan kelapa sawit menyediakan kebutuhan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Penyediaan Minyakita di dalam negeri menjadi syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan produk turunan. Selain itu, permendag tersebut juga mewajibkan Minyakita disalurkan dalam kemasan botol, jeriken, bantal, dan kantong berdiri berkapasitas 500 mililiter, 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. (Yoga)


Ekspor Ratusan Ton Kelapa ke China dari Sultra

Yoga 20 Aug 2024 Kompas

Sebanyak 646 ton kelapa asal Sultra diekspor secara bertahap ke pasar China. Pengiriman ini menandakan besarnya potensi komoditas nontambang wilayah ini. Selama ini kekayaan hasil bumi Sultra tertekan masifnya pertambangan nikel dan belum adanya keseriusan pengembangan hingga hilirisasi. Pada Senin (19/8) sebanyak 54 ton kelapa bulat diekspor dari Pelabuhan Pelindo Kendari, Sultra. Ekspor ini bagian dari total 646 ton yang akan diekspor secara bertahap ke China. Nilai ekspor mencapai Rp 2,5 miliar. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean menuturkan, ekspor kelapa menjadi poin penting untuk pengembangan komoditas di daerah. Hal ini menunjukkan potensi hasil perkebunan menembus pasar dunia.

”Kita punya banyak sumber daya, salah satunya kelapa. Ikan juga besar potensinya, bahkan mencapai Rp 476 miliar. Kami berharap ekspor berbagai hasil pertanian, perkebunan, dan kelautan terus ditingkatkan. Ini menjadi tugas kita bersama,” kata Sahat, usai melepas ekspor tersebut. Kelapa merupakan komoditas yang banyak terdapat di Sultra hingga Kalimantan dan Sulawesi. Namun, potensinya belum banyak dikelola untuk pasar yang lebih luas. Padahal, selain kelapa bulat, santan hingga serabut kelapa juga sangat terbuka untuk diekspor. Karena itu, pihaknya terus berusaha menjembatani dengan kementerian teknis dan pemda agar hasil bumi dan laut berorientasi ekspor. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah persoalan kualitas dari hulu hingga ke hilir. (Yoga)


Pilihan Editor