DPR di Gruduk
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan Presiden Joko Widodo terangan mengangkangi hukum demi memuluskan langkah dinasti Jokowi. Hanya dalam waktu tujuh jam, kemarin, Badan Legislasi DPR bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas setuju membawa perubahan keempat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ke rapat paripurna hari ini.
DPR mempercepat pembahasan rancangan UU pemilihan kepala daerah itu setelah mandek berkali-kali selama empat tahun. Fraksi-fraksi di DPR sepakat membahas RUU tersebut sehari setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora tentang ambang batas syarat jumlah kursi di parlemen untuk mengusung calon kepala daerah.
Hakim konstitusi mengubah ketentuan Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur hanya partai atau gabungan partai yang menguasai 20 persen kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25 persen suara sah yang bisa mengusung calon gubernur, bupati, atau wali kota. Putusan MK yang progresif ini membuyarkan skenario kotak kosong koalisi partai pendukung pemerintah.
Putusan MK itu juga mengubah ketentuan penting dalam pilkada, yakni batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun saat mendaftar. Ketentuan ini sebelumnya ditafsirkan oleh hakim Mahkamah Agung sebagai batas usia saat pelantikan. Tafsir MA ini membuka peluang Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, bisa berlaga dalam pilkada. Kaesang baru genap 30 tahun pada 25 Desember 2024. Sedangkan pilkada serentak dilangsungkan pada 27 November 2024. (Yetede)
Tags :
#HukumPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023