Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih menghantui Indonesia. BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun tipis. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi di kawasan perkotaan bertambah lebar. Ekonom menilai penurunan angka kemiskinan lambat salah satu penyebabnya karena penyerapan tenaga kerja lambat, khususnya di industri manufaktur dan pertanian. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus berupa insentif pajak bagi perusahaan manufaktur. Misalnya, dengan insentif pajak super agar bisa meningkatkan produksi dan berdampak penambahan jumlah tenaga kerja. Selain itu, birokrasi juga harus sinkron antarlembaga. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas harga pangan, utamanya beras. Sebab, fluktuasi harga beras sensitif terhadap kemiskinan.
Gini ratio Maret 2019 turun menjadi 0,382 atau yang terendah sejak 2011. Namun, rasio gini di perkotaan justru naik. Artinya, jurang antara di kaya dan di miskin di perkotaan sedikit melebar. Peneliti Indef menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menurunkan ketimpangan. Pertama, konsentrasi pertumbuhan masih di Pulau Jawa. Kedua, inflasi di luar Jawa relatif tinggi.

Menkeu memerintahkan Ditjen Pajak agar mengarahkan kebijakan untuk memenuhi visi Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan periode keduanya, salah satunya mendorong investasi secara besar-besaran, terutama investasi yang berorientasi ekspor. Sebagai upaya mendukung visi tersebut, Menkeu menegaskan pihaknya sangat serius mengkaji penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20%. Selain itu, Menkeu juga menugaskan Ditjen Pajak untuk terus mengkaji potensi ekonomi digital. Sebab, realisasi perpajakan hingga saat ini belum mencerminkan besarnya potensi penggunaan internet, e-commerce, dan bersarnya jumlah penduduk Indonesia. Ia ingin tantangan perpajakan di era digital tercakup dalam RUU PPh.

Parlemen Perancis menyetujui RUU pajak atas layanan digital. Rencana ini membuat Amerika Serikat gerah dan mengancam dengan tarif pembalasan atas produk asal Perancis, karena perusahaan-perusahaan asal negeri Paman Sam yang akan menjadi targetnya. Aturan ini akan mengenakan pajak sebesar 3% atas transaksi internet perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Facebook, dan Google, atas usahanya di Perancis. Aturan ini mulai berlaku pada Januari 2020. Menanggapi ancaman AS, Menkeu Perancis menyatakan perbedaan bisa diselesaikan melalui negosiasi dan diskusi.

Sejumlah perusahaan menjajaki peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Potensinya masih terbuka lebar, namun sejumlah tantangan menjadi perhatian pelaku usaha. Kendala pengembangan PLTS justru berada di pemerintah, salah satunya terkait ketentuan pemotongan tarif jual ke PLN hanya menjadi 65%. Belum lagi grid PLN belum siap.

Pemerintah sedang menggodok aturan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI). Adapun salah satu ketentuannya adalah black list alias ponsel diblokir atau tidak bisa menggunakan simcard Indonesia. Tentunya pemblokiran kartu telepon bakal melibatkan pihak operator. Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap aturan validasi IMEI tidak membebankan industri. Pasalnya, operator telekomunikasi hampir dipastikan akan mengeluarkan dana investasi untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menganalisis secara komprehensif, sehingga skema yang ditawarkan kepada publik bisa melindungi seluruh kepentingan.

Kekeringan sudah melanda sejumlah daerah, namun pemerintah baru ancang-ancang mengambil tindakan. BKMG memprediksi kemarau tahun ini akan lebih kering. Presiden Jokowi menginstruksikan pihak terkait untuk segera bertindak, modifikasi cuaca dan pembangunan sungai bor jika diperlukan. Presiden juga memerintahkan KLHK untuk memantau dan mengendalikan titik panas (hotspot) terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan tentang pentingnya reformasi perpajakan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait itu, pihaknya telah menetapkan lima aspek sebagai fokus dari reformasi perpajakan yang meliputi aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, aspek proses bisnis dan aspek regulasi perpajakan. Dari aspek organisasi, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan dengan membentuk dua direktorat baru di lingkungan DJP, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, dari aspek SDM, Kementerian Keuangan berfokus pada hal memastikan perlindungan bagi insan pajak yang bertugas dan berjuang dalam mencapai target penerimaan negara. Selain itu, dari aspek reformasi teknologi informasi berbasis data, Menteri Keuangan akan terus melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna menghadapi era digital. Adapun, dari aspek proses bisnis, Kementerian Keuangan, akan diwujudkan melalui peraruan sistem inti (core system) administrasi perpajakan. Untuk reformasi dalam aspek regulasi, Sri Mulyani meminta pemerintah dapat memberikan regulasi perpajakan yang mampu mendorong perekonomian, terutama di bidang investasi dan ekspor mallui berbagai insentif, dengan tetap menjaga kesinambungan penerimaan pajak.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhammad Hasan menyatakan penyerapan garam pada masa panen tahun ini masih minim. Oleh karena itu harga terjun hingga Rp 500 per kilogram. Rendahnya penyerapan dipicu oleh stok yang masih menumpuk di gudang. Pemerintah perlu membenahi tata niaga garam yang karut marut dan memukul semangat petambak untuk meningkatkan produksi.

Ada indikasi garam industri merembes ke industri kecil dan menengah. Hasan berharap pemerintah mendata secara akurat jumlah industri kecil dan menengah serta kebutuhan dan asal pasokan garamnya. Petambak juga berharap pemerintah memasukan garam ke dalam negeri terlindungi dan terhindar dari permainan kartel.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia memperketat pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran bisa lebih baik. Beberapa poinya antara lain :

• perusahaan harus mendaftar melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) serta menyertakan modal minimal Rp 5 miliar dan deposito Rp 1,5 miliar pada bank pemerintah untuk mendapat surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI)
• perusahaan juga harus menyertakan rencana kerja penempatan dan perlindungan dalam kurun tiga tahun

Pemerintah harus melanjutkan implementasi kebijakan bauran bahan bakar nabati dan penyerapan minyak jatah kontraktor oleh PT Pertamina sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan terutama dari sektor minyak dan gas bumi. Defisit impor migas di Tanah Air merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Program bauran 20% biodiesel dan 80% solar (b20) dan upaya lain pemerintah mendiversifikasi energi masih harus dilanjutkan dan diperluas untuk menekan defisit perdagangan minyak dan gas bumi.