Para pelaku bisnis ayam domestik bakal semakin terdesak. Sebab, impor ayam Brasil berpotensi menambah sesak pasar unggas yang selama ini pasokannya sudah berlebih. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), menilai masuknya impor ayam Brasil berpotensi merugikan produsen ayam di dalam negeri, terutama kelompok peternak mandiri. Padahal selama ini peternak sudah mengalami kesulitan menghadapi persaingan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, GOPAN mengharapkan pemerintah memperlihatkan harga sarana produksi ternak agar lebih terjangkau dan tak memberatkan kelompok peternak mandiri skala kecil dan menengah, meliputi bibit ayam, pakan dan obat-obatan.

KemenPAN-RB menyatakan, wacana untuk menerapkan sistem kerja dari rumah kepada ASN masih memerlukan kajian mendalam sebelum menjadi aturan resmi pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, menilai sistem kerja dari rumah bagi ASN belum bisa diterapkan di Indonesia. Pasalnya, produktivitas dan budaya kerja ASN belum optimal dan sulit mengukur efektivitas kerja mereka.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan biodiesel. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar B20 ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Selanjutnya di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50. Menanggapi target presiden agar segera menerapkan B50 dan B100 pada 2021 mendatang, Menko Perekonomian mengatakan, Indonesia terus berinvestasi biodiesel untuk memenuhi kebutuhan (B100). Dalam tiga tahun diharapkan produksi mencapai 5 juta kiloliter dan terus bertumbuh.

Presiden Joko Widodo bertekad agar kebijakan B50 atau mencampur 50% biodiesel ke dalam bahan bakar minyak (BBM) berlaku pada akhir 2020, setelah B30 ditargetkan awal tahun depan.  Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kebijakan pencampuran biodiesel ke BBM ini merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil serta mengurangi impor minyak. Di samping itu, Presiden Jokowi menyatakan B20 akan menciptakan permintaan domestik terhadap minyak sawit (crude palm oil/CPO). Besarnya permintaan itu akan menimbulkan efek berganda terhadap petani, pekebun, dan pekerja di industri kelapa sawit.  

Pemerintah merelaksasi mekanisme pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis atau pengalihan kontraktor dari pengalihan participating interest (saham partisipasi). Rencananya, dalam perubahan mekanisme tersebut pemerintah akan menghapus ketentuan pengenaan branch profit tax (BPT) yang sebelumnya dikenakan sebesar 20%. Rencana pemerintah itu akan menarik investasi di hulu migas, karena  pengenaan BPT sebesar 20% memang berpotensi double taxation atau pemajakan berganda. Apalagi di tax treaty ada yang mengatur mengenai tarif khusus sesuai tax treaty.

Efektivitas belanja negara terhadap per­tumbuhan ekonomi masih cukup minim. Berdasarkan catatan Badan Peren­canaan Pembangunan Na­sional (Bappenas), pertum­buhan ekonomi pada 2011 mencapai 6,16% dengan belanja negara hanya mencapai Rp1.294 triliun. Pada 2018, ketika belanja negara men­capai Rp2.269 triliun pertum­buhan ekonominya justru berada di angka 5,17%. Berarti ada belanja yang tidak tepat sasaran, yang namanya belanja tepat sasaran adalah belanja yang punya efek secara makro. Adapun yang menjadi sorotan adalah belanja K/L yang be­saran­nya sudah dipatok dalam UU yakni belanja pendidikan dan belanja kesehatan,  sehingga perlu dimaksimalkan dampaknya. Saat ini Bappenas tengah men­cari faktor-faktor pembentuk dari belanja negara yang dapat men­dorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan serta memperbaiki prosedur impor bawang putih untuk meminimalkan terjadinya persaingan tidak sehat dan korupsi. PPU merangkai runtutan penyebab terjadinya lonjakan harga yang tinggi dikarenakan terlambatnya rencana impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian serta surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Pertanian. KPPU menyatakan bahwa penerbitan izin impor seyogyanya didasarkan pada permintaan yang telah memenuhi prasyarat dan dilakukan sesuai dengan waktu realisasi impor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, dengan adanya dua jalur yang harus ditempuh importir di dua kementerian dalam mengajukan izin impor, justru memunculkan peluang penya­lahgunaan wewenang. Selain itu, agar pungutan tarif yang dikenakan terhadap impor bawang putih dapat digunakan untuk mendukung program swasembada bawang putih yang ditargetkan terjadi pada 2021. Rekomendasi dari KPK kepada pemerintah agar Kemendag menyusun acuan untuk menentukan kelayakan harga bawang putih yang diimpor di tingkat konsumen supaya terhindar dari praktik korupsi dan suap. Dan juga perlu revisi Peraturan Menteri Per­dagangan No. 20/2017 tentang Pen­daftaran Pelaku Usaha Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok. Pasalnya, dalam aturan tersebut bawang putih tidak termasuk komoditas yang distributornya diwajibkan melakukan post audit atas laporan distribusi dan stok yang dimiliki.

Biaya investasi yang tercermin dari incremental capital-output ratio (ICOR) masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Semakin tinggi ICOR, semakin besar pula biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output produksi. Pada 2014. ICOR Indonesia tercatat sebesar 5,5. Angka tersebut lumayan tinggi dibandingkan dengan Vietnam 5,2, India 4,9, Malaysia 4,6, Thailand 4,5, dan Filipina 3,7. Namun, saat rata-rata negara Asia Tenggara mengalami penurunan ICOR ke kisaran 3 - 4 pada 2018, ICOR Indonesia justru melambung 6,3.

Menteri Keuangan mengatakan, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi semakin mahal. Menkeu mengklaim setiap tahun pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, tapi hasilnya belum juga maksimal. Selain kualitas SDM rendah, Menkeu menyebut tingginya biaya investasi disebabkan oleh rumitnya birokrasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan, perlu ada strategi konfigurasi investasi, misalkan penurunan suku bunga riil, optimalisasi investasi sehingga return lebih cepat dan berorientasi ekspor. Selain itu harus ada efisiensi produksi melalui pengembangan energi murah. Ia menyebut pemerintah akan fokus investasi pada sektor non-infrastruktur, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia.

DJP masih mencari cara untuk memajaki industri digital. Untuk itu, DJP akan memanfaatkan pertemuan otoritas pajak se-Asia Pasifik ke-49 di Yogyakarta, September mendatang. Dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen keuangan, serta agenda pembaharuan reformasi perpajakan anggota. Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh OECD.

Adapun DJP bakal mengangkat pembahasan mengenai informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Sebelumnya, Kepala BKF menyatakan bahwa saat ini pemerintah kesulitan untuk merumuskan skema perpajakan bagi ekonomi digital, sebab hak pemajakan tidak jelas. Saat ini, Kemkeu sedang mengkaji peraturan perpajakan di dalam negeri untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce. Salah satu tujuannya agar pemerintah dapat membuat aturan yang menegaskan kewajiban perusahaan over-the-top (OTT) sebagai wajib pungut PPN atas produk yang dijual di Indonesia.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, impor keramik dari India melesat lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, produsen keramik lokal meminta India masuk dalam daftar negara yang dikenai safeguard. Hal tersebut sesuai dengan PMK 119/2018. Saat PMK itu diteken, India belum masuk daftar safeguard lantaran impor keramik India masih 3%. Impor keramik China yang sebelumnya mencapai 60% kini sudah menyusut menjadi 30%. Tapi impor keramik tidak berkurang lantaran porsi yang semula didominasi China digantikan produk India. Makanya, Asaki mengirimkan surat kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) agar memasukkan India ke daftar negara yang dikenai safeguard. Begitu pula dengan Vietnam yang perlu diwaspadai.