Kemko Perekonomian memastikan program diskon 50% tarif pesawat tetap berlaku hingga ada evaluasi lagi. Jumat (9/8) pekan lalu, Kemko Perekonomian menggelar evaluasi bulanan untuk kali pertama dan dihadiri pejabat Kementerian Perhubungan dan manajemen maskapai penerbangan. Rencananya, pemerintah akan menggantikan program diskon tarif dengan kebijakan permanen. Pasalnya, jika terus diterapkan, kebijakan itu berpotensi menekan kinerja keuangan maskapai penerbangan. Meski diakui oleh direktur utama Citilink, bahwa program diskon tarif meningkatkan keterisian penumpang.

Devaluasi nilai tukar yuan oleh Pemerintah China sebagai bentuk balasan dari ancaman kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat AS. Kebijakan Negeri Panda itu juga akan berimbas negatif terhadap mata uang kelompok Asia.  Secara tidak langsung kebijakan itu juga berdampak besar terhadap negara lain. Dampak terbesar pun dapat dirasakan oleh negara yang sedang dan akan memberlakukan kerja sama perdagangan bebas dengan China. Devaluasi yuan akan menyebabkan produk-produk dari China lebih murah sehingga volume impor berpotensi naik. Devaluasi yuan dapat melemahkan sektor manufaktur nasional. Untuk menghadapi dampak tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memberlakukan hambatan nontarif, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kado pemerintah bagi pengusaha sepertinya belum akan berhenti. Setelah mengguyur banyak insentif fiskal melalui pengurangan pajak, pemerintah ingin mengurangi beban pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Menaker mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menambah dua jaminan. Pertama, jaminan kehidupan pekerjaan (JKP). Kedua, jaminan pelatihan dan sertifikasi (JPS).

JKP meliputi pemberian pesangon saat terjadi PHK karyawan. Selama ini kewajiban JKP dan JPS menjadi tanggungan pengusaha. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengamini tengah kaji usulan tersebut. Bahkan, saat ini JPS sudah tahap uji coba piloting di DKI Jakarta dan Banten. Sedangkan untuk JKP masih dikaji. Meskipun nantinya kewajiban tersebut dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, belum tentu mengurangi biaya yang ditanggung pengusaha.

Pertumbuhan bisnis teknologi finansial atau tekfin peer-to-peer (P2P) lending di berbagai wilayah mencatatkan pertumbuhan pesat, melebihi tingkat pertumbuhan di Pulau Jawa yang notabene merupakan pusat bisnis tekfin. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agregat total pinjaman yang disalurkan tekfin P2P lending pada Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat atau 97,6% (year-to-date) dibandingkan dengan akhir tahun lalu senilai Rp22,6 triliun. Pertumbuhan pinjaman yang terjadi di luar Jawa justru mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Pertumbuhan pinjaman Jawa tercatat meningkat 96,2% (year-to-date), sedangkan pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi, yakni sebesar 107,19% (year-to-date) dari akhir tahun lalu. Belum padatnya pasar di luar Jawa membuat pertumbuhan tekfin P2P lending di berbagai wilayah menjadi sangat pesat. Belum tingginya penetrasi tekfin P2P lending di luar Jawa juga membuat tingkat pertumbuhannya relatif lebih tinggi.

Pemerintah memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan, karena aturan yang berlaku saat ini kerap digunakan sebagian korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus disetor ke negara. Salah satu klausul yang akan diubah adalah ketentuan mengenai agunan. Selain soal agunan, kebijakan lain yang akan diubah dalam aturan yang baru mencakup implementasi skema cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Saat ini di DPR tengah bergulir RUU Konsultan Pajak. RUU ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu poin pentingnya adalah perluasan peran konsultan pajak. Di satu sisi, syarat lulus uji kompetensi pendidikan khusus profesi konsultan pajak yang harus diadakan oleh organisasi konsultan pajak dikhawatirkan menimbulkan monopoli profesi oleh organisasi konsultan pajak.  RUU Konsultan Pajak yang sekarang ada di DPR adalah inisiasi DPR. IKPI adalah salah satu sumber informasi yang sewaktu-waktu diminta oleh DPR melalui RDP (rapat dengar pendapat).

Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Perpres tentang Kendaraan Bermotor Listrik. Aturan itu akan menjadi motor penggerak bagi industri untuk mengembangkan kendaraan bermotor dengan energi listrik. Presiden Jokowi berharap mobil listrik nantinya bisa beredar dengan harga terjangkau. Untuk itu, ada beberapa insentif yang bakal diberikan, antara lain: penghapusan PPnBM.

Tahap awal, kendaraan listrik bisa impor dengan insentif PPnBM 0%. Bertahap ada kewajiban kandungan lokal dari baterai 60%, lainnya 35% selama tiga tahun, dan tahun berikutnya 45%. Agar murah, subsidi harga mobil listrik dari Pemda, termasuk bebas ganjil genap, tarif parkir lebih murah.

Kesulitan keuangan membuat salah satu entitas Duniatex Group, PT Delta Dunia Sandang Textile (DSST) gagal membayar bunga senilai US$ 11 juta dari sindikasi senilai US% 260 huta. Masalah menjadi pelik ketika kondisi ini menjadi efek domino ke entitas lainnya seperti perusahaan tekstil besar PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) yang mengambil pasokan bahan baku dari DSST. Saat ini, para kreditur Duniatex tengah membicarakan skema restrukturisasi dengan AJ Capital sebagai pihak yang ditunjuk untuk membuat proposal restrukturisasi utang.

Profesor keuangan di Universitas Peking, Michael Pettis, memperingatkan utang besar yang membebani perekonomian Tiongkok. Pemerintah China harus cepat melakukan reformasi ekonomi domestik karena masalah utang ini sangat serius, seperti bom waktu. Kendati memberi lampu kuning, ia yakin China bisa meredam krisis ini.

Jepang berambisi menjadi pemimpin industri mobil terbang. Negara Sakura ini menargetkan mobil terbang bisa digunakan mengangkut barang di tahun 2023 dan membawa orang di 2030. Dilansir dari Bloomberg, mobil NEC Corp berhasil melayang tanpa penumpang selama hampir satu menit di ketinggian tiga meter saat uji coba di pinggiran Tokyo. Sebetulnya Jepang bukanlah satu-satunya negara yang bermimpi untuk menghadirkan mobil terbang. Dubai, Singapura, dan Selandia Baru juga telah menyatakan niat yang sama. Google dan Uber Technologies Inc juga mengembangkan proyek mobil terbang.