Pemindahan ibu kota negara tidak menggunakan APBN murni. Ada tiga sumber pendanaan proyek tersebut. Pertama, memakai dana APBN, kedua Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ketiga pendanaan swasta murni. Nantinya, pemerintah akan melakukan pengelolaan aset milik negara di Jakarta yang ditinggalkan serta aset di kota baru. Berdasarkan perkiraan kasar, pengelolaan aset bisa memberikan pemasukan PNBP mencapai Rp 150 triliun. Pengelolaan aset itu nantinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni bisa berbentuk penyewaan hingga tukar guling.

Untuk berinvestasi di sebuah negara banyak faktor yang dipertimbangkan oleh investor asing. Stabilitas politik dan keamanan seing disebut sebagai faktor utama yang menjadi pertimbangan. Namun tidak hanya itu banyak faktor lain yang juga mempengaruhi. Sebuah kabar menggembirakan berasal dari riset majalah CEOWORLD Amerika Serikat menunjukkan, Indonesia menempati urutan keempat dalam daftar negara-negara terbaik di dunia untuk berinvestasi atau melaukan bisnis pada tahun 2019. Riset tersebut menggunakan 11 indikator utama yang membuatnya patut dipehatikan.

Meskipun berada pada posisi ke empat tidak berarti Indonesia akan unggul dalam persaingan mengingat skor yang diberikan terpaut tipis, terutama dengan negara-negara di ASIA. Posisi pertama adalah Malaysia, Polandia di posisi kedua, yang ketiga adalah Filipina, sementara Singapura dan Thailand berada pada posisi ke enam dan ke sepuluh. Berdasarkan data dari UNCTAD investasi asing di Indonesia menunjukkan trend positif dalam 10 tahun terakhir, akan tetapi pada 5 tahun terakhir menunjukkan perlambatan kenaikan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, bahkan dengan Vietnam, Indonesia patut waspada karena negara-negara tersebut menunjukkan penyerapan investasi asing yang tidak kalah bahkan lebih baik dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bisa menjaga iklim invesatasi agar terus kodusif bagi Investasi asing.

Pemerintah berupaya untuk membangkitkan manufaktur melalui pemberian insentif fiskal sejalan dengan rendahnya sumbangsih sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.  Kontribusi dan pertumbuhan sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) kian tergerus sejalan dengan anjloknya harga komoditas. Bahkan, kontribusi sektor ini pada kuartal II/2019 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Tergerusnya kontribusi manufaktur ini merupakan imbas dari pertumbuhan sektor tersebut yang nyaris stagnan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelambatan kinerja manufaktur. Salah satunya kendornya ekonomi di sejumlah negara yang ikut berimbas ke industri domestik. Selain itu, pelambatan kinerja manufaktur juga disebabkan oleh rendahnya harga komoditas. Di sisi lain, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk merangsang sektor ini. Sebagian fasilitas fiskal tersebut terpantau ramai peminat, di antaranya tax holiday dan tax allowance yang direspons positif oleh pelaku usaha industri maufaktur dan padat karya.

Data Ditjen Pajak menunjukan, kepatuhan formal WP karyawan mencapai 10,17 juta atau 73,65%. Jumlah itu jauh di atas kepatuhan korporasi yang hanya sebesar 57,28% atau WP orang-orang kaya yang berada di angka 42,75%. WP karyawan juga memiliki kontribusi ke penerimaan pajak yang cukup besar jika dibandingkan dengan kontribusi WP orang-orang kaya.  Padahal, orang-orang kaya ini sering mendapatkan fasilitas keringanan pajak melalui usaha yang dijalankannya. Namun, hal itu tidak lantas meningkatkan kepatuhan. Belum tuntas masalah kepatuhan, pemerintah menggulirkan wacana baru. Yakni program pengampunan pajak jilid II yang tentunya sebagian besar menyasar masyarakat kelas atas. Selain dari sisi waktu relatif masih singkat, pengampunan pajak jilid I juga masih menyimpan berbagai persoalan yang belum tuntas. Pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi peserta tax amnesty dengan jujur, serta bagi WP yang selama ini sudah patuh.

Baru-baru ini terungkap kejahatan properti, yakni penipuan notaris yang melakukan pemalsuan sertifikat rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Korban penipuan properti di kawasan Tebet, Jakarta Selatan bertambah dan kini menjadi enam orang. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyidikan kepada empat tersangka, namun hanya tiga yang baru selesai. 

Wacana pemberlakukan Tax Amnesty Jilid II kembali muncul dalam diskusi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jum'at, 2 Agustus 2019. Padahal dengan UU No. 11 Tahun 2016 telah diberlakukan pengampunan pajak selama waktu sembilan bulan, sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Pemberlakuan Tax Amnesty Jilid II disinyalir akan bakal menimbulkan setback bagi institusi perpajakan itu sendiri. Selain itu dari sisi elemen keadilas sosial, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kepastian hukum untuk mereka yang memenuhi syarat dalam Tax Amnesty tetapi belum melaksanakan kewajibanya. Perlu adanya penegakan hukum agar antara yang secara voluntary ikut Tax Amnesty dengan yang tidak sehingga dapat tercipta keadilan hukum bagi Wajib Pajak dari sisi makro. Tax Amnesty yang berulang juga akan menimbulkan moral hazard yaitu seperti adanya asumsi bahwa 'saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty'.

Padamnya aliran listrik secara total (blackout) di sebagian Jawa berbuntut panjang. Pemerintah meminta PLN bertanggung jawab. PLN harus memberikan kompensasi total Rp 1 triliun kepada 21,3 juta pelanggan terdampak. Kompensasi berupa pengurangan biaya listrik pelanggan per KWH yang harus ditanggung PLN. Pelanggan listrik prabayar juga akan menerima kompensasi berupa deposit saldo pada pengisian berikutnya.

YLKI mengimbau publik menempuh langkah hukum dengan mengajukan class action ke Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN atas pemadaman listrik ini. Efek blackout memang sempat melumpuhkan sejumlah sektor, seperti telekomunikasi, ritel, angkutan transportasi daring, rumah sakit, perbankan, hingga jalan tol.

Aliran listrik yang terputus pada Minggu (4/8) ikut mengganggu bisnis perbankan. Sekitar 5.000 mesin ATM Mandiri terkendala transaksi, baik berupa transaksi tarik tunai, pengiriman uang, cek saldo, bayar, maupun top-up. Potensi pendapatan yang hilang selama kejadian diprediksikan cukup besar. Terutama pendapatan dari EDC merchant, karena biasanya transaksi belanja di akhir pekan relatif lebih tinggi 37% daripada transaksi di hari kerja. Sedangkan rata-rata transaksi melalui e-channel ATM sebanyak 3,3 juta transaksi pada akhir pekan. Sementara BCA menyebut sekitar 5.300 unit ATM offline. Sementara mesin EDC, secara teknis tergantung baterai serta dukungan provider telekomunikasi. Sedangkan channel lain seperti internet banking dan mobile banking masih berjalan normal.

Padam listrik sudah berlangsung di sejumlah daerah. PLN kini masih menunggu pulihnya pasokan setrum dari pembangkit. Plt Direktur Utama PLN belum bisa memastikan jangka waktu pemadaman lsitrik itu. Namun yang pasti, sesuai instruksi Presiden, wilayah DKI Jakarta menjadi prioritas untuk mendapatkan pemulihan pasokan listrik.

Meminta maaf atas terjadinya blackout, PLN juga mengaku rugi lantaran tak bisa menjual listriknya ke konsumen. Total kerugian mencapai Rp 90 miliar. Jumlah kerugian itu dihitung dari jumlah daya yang hilang, dikalikan dengan lama durasi serta dikalikan harga tarif listrik.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengatakan, blackout harus menjadi pelajaran berharga semua stakeholders kelistrikan nasional. APLSI menyarankan PLN untuk memperkuat keandalan transmisi dan distribusi kelistrikan melalui modernisasi sistem dan pemeliharaan.

Pemerintah terus mendorong kontribusi pelaku industri dalam penggunaan biodiesel B20 dan B30. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian mengklaim implementasi kewajiban penggunaan B20 berjalan baik. Saat ini pemerintah mulai road test atau uji jalan penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel. Aspek-aspek yang diuji meliputi performance, tingkat emisi, serta dampak penggunaan bahan bakar B30 terhadap komponen-komponen mesin yang ada. Produsen pun siap menyesuaikan penggunaan biodiesel.