PLN mulai merealisasikan kompensasi atas pemadaman listrik massal pada 4 Agustus lalu. Para pelanggan bisa mengakses besaran kompensasi di laman PLN https://www.pln.co.id/pelanggan/informasi-kompensasi. Ketua Pengurus Harian YLKI menilai besaran kompensasi tersebut memang sesuai regulasi, namun YLKI terbuka bagi konsumen yang hendak mengajukan gugatan. Beberapa konsumen menilai hasil kompensasi tersebut tidak sesuai harapan. Vice President Public Relations, menyatakan perhitungan kompensasi tersebut masih bersifat perkiraan. Besaran kompensasi sesungguhnya baru dapat diketahui khusus bagi pengguna pasca bayar, setelah proses pencatatan rekening secara sistem, untuk periode penggunaan Agustus 2019 dan ditagihkan pada September 2019.

Setidaknya ada empat perusahaan elektronik di wilayah Batam terancam kolaps dan tengah memproses PHK kepada karyawannya. Keempat perusahaan itu adalah PT Noble Batam, PT Foster Elsctronic Indonesia, PT Unisem dan PT Samina. Ketua Apindo Kota Batam, menjelaskan ada sejumlah masalah utama perusahaan padat karya di Batam. Pertama, upah minimum sudah tidak kompetitif. Kedua, frekuensi demonstrasi semakin tinggi. Ketiga, masih mahalnya ongkos angkut kontainer dari Batam ke luar negeri. Keempat, masih adanya aturan pemerintah yang berbelit. Direktur Promosi dan Humas BP Batam menjelaskan, perusahaan-perusahaan itu telah merugi selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, ada pergeseran industri ke arah yang lebih tinggi teknologinya.

Realisasi anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2015 hingga 2019 naik sebesar rata-rata 7,4% per tahun. Pun demikian dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan belanja reformasi birokrasi sebesar Rp 261,3 triliun atau tumbuh 5,1% dari pagu untuk 2019. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat lembaga-lembaga negara semakin sederhana, lincah, cepat dalam melayani dan memberikan izin, serta makin efisien. Guna mencapai target tersebut, pemerintah memberikan tunjangan kinerja seiring dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, berdasarkan kajian Bappenas, urusan regulasi dan institusi menjadi kendala utama paling mengikat (most binding constraint) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Transportasi digital mensyaratkan perubahan model bisnis. Bukan sekedar mendigitalkan proses kegiatan. Perusahaan mapan berupaya tetap relevan dengan inovasi dan investasi. 

Di industri telekomunikasi, menurut Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah isu terbesar yang dihadapi adalah perpindahan (shifting) bisnis legasi yang terdiri SMS dan suara menuju ke bisnis digital. Tantanganya kemudian seberapa cepat perusahaan mampu memonetisasi bisnis digital untuk mengompensasi penurunan pendapatan bisnis legasi. 

Sementara PT Astra International Tbk masuk ke ekonomi sistem digital melalui PT Astra Digital Internasional (ADI). ADI memperkenalkan 4 platform digital : Cari Parkir, Sejalan, Movic, dan marketplace Seva.id. 

Investasi di sektor digital pun ditempuh antara lain : PT Pegadaian, PT Blue Bird Tbk, PT Sri Rejeki Isman (Sritek) Tbk. Inoveasi dinilai menjadi kunci menghadapi perubahan akibat evolusi teknologi. Selain pelaku usaha pemerintah dinilai perlu mendorong inovasi antara lain melalui insentuf atas riset dan pengembangan. Namun menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, insentif perlu lebih fokus ke sektor yang berperan penting terhadap perekonomian.

Perum Bulog tidak lagi memasok beras untuk program bantuan sosial untuk masyarakat prasejahtera atau rastra mulai September 2019. Penghentian itu seiring perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang sepenuhnya beralih ke program bantuan pangan nontunai (BNPT). 

Sebelumnya, Kementerian sosial memutuskan untuk menjadikan Bulog sebagai pengelola pasokan bahan pangan dalam program BNPT. Dengan demikian, badan usaha milik negara itu memiliki kepastian saluran sehingga fungsi stabilisasi harga bisa berjalan lebih baik.

Sejak pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan pangan, yakni dari natura berupa beras menjadi non tunai atau transfer langsung, saluran beras Bulog menyempit. Selain menumpuk, stok beras berpotensi rusak dan menambah ongkos penyimpanan.

Risiko negatif masih membayangi kinerja APBN 2020. Prospek perekonomian global yang lesu, kendati diperkirakan membaik akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengelola ekspektasi investor dan pelaku usaha.

Dalam rancangan APBN 2020, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.861,8 triliun atau meningkat 13,3% dibandingkan proyeksi APBN 2019. Target perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.639,9 triliun dan kepabeanan Rp 221,9 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto ditargetkan 11,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 bukan angka tetap tergantung prospek pertumbuhan ekonomi serta kemampuan pemerintah memungut pajak dan bea cukai. Pada 2020, arah kebijakan perpajakan difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas layanan, perbaikan restitusi PPN, implementasi keterbukaan informasi perpajakan (AEoI) serta penyetaraan berusaha.

Pemerintah melalui RAPBN Tahun 2020 menyiapkan anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun, meningkat 3,5% dibandingkan outlook anggaran K/L tahun ini yang sebesar Rp 854,9 triliun. Kali ini, rekor K/L penerima anggaran terbesar diambil alih oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI) dengan pagu anggaran Rp 127,4 triliun, meningkat 16,2% dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 109,6 triliun. Belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2020 diarahkan pada bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yakni pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial serta pertahanan dan keamanan seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 bersama sejumlah Menteri, termasuk Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8). Kementerian PUPR yang tahun ini memegang rekor penerima anggaran K/L terbesar, tahun depan tergeser ke posisi kedua. Kementerian ini hanya mendapat jatah anggaran Rp 120,2 triliun, naik 7,5% dibandingkan outlook anggaran tahun ini yang sebesar Rp 111,8 triliun. Posisi penerima anggaran terbesar ketiga, keempat dan kelima dalam RAPBN 2020 masing-masing dipegang oleh Kepolisian RI (Polri), Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial dengan aggaran secara berurutan sebesar Rp 90,4 triliu, Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Sedangkan posisi keenam hingga sepuluh adalah Kementerian Kesehatan (Rp 57,4 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp 42,7 triliun), Kemenristekdikti (Rp 42,2 triliun), Kementerian Keuangan (Rp 37,2 triliun) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Rp 35,7 triliun).

Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi menggunakan kode respons cepat (Quick Response Code) Indonesa Standard atau QRIS yang dikenakan kepada penjual atau merchant discount rate (MDR) sebesar 0,7%, untuk pembayaran reguler transaksi on us maupun off us. Biaya tersebut dinilai lebih murah dibandingkan dengan MDR kartu debit off us sebesar 1%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa implementasi QRIS mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, penetapan biaya MDR tersebut disepakati bersama oleh bank sentral dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain mengenakan tarif yang lebih murah untuk transaksi khusus. seperti pendidikan sebesar 0,6%, bahan bakar di SPBU 0,4%, bansos maupun donasi 0%.

Perkembangan teknologi mengubah tatanan kehidupan sehingga berdampak ke sektor usaha. Di bisnis transportasi, kehadiran taksi daring berbasis aplikasi "memukul" pelaku usaha lama. Laba bersih PT Blue Bird Tbk turun dari Rp 826,1 miliar pada tahun 2015, jadi Rp 500,8 miliar pada tahun 2016, lalu Rp 421,7 miliar pada akhir 2017. Namun, serangkaian perbaikan menelurkan hasil positif. Tahun 2018 laba blue bird naik jadi Rp 462,5 miliar. Direktur Utama Blue Bird Noni Purnomo menyatakan bahwa yang dihadapi oleh Blue Bird bukan teknologi melainkan perang harga sehingga Blue Bird mengubah proses bisnisnya agar lebih efektif dan efisien.

Di sektor tekstil dan produk tekstil, ada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang bertahan. Pada semester I-2019 Sritex mencatat pertumbuhan pendapatan bersih 12,2 % secara tahunan menjadi 63,2 juta dollar AS. Salah satunya berkat kesuksesan menembus pasar Amerika Serikat dan Amerika Latin yang kontribusi penjualanya meningkat 3,2 kali lipat menjadi 51,3 juta dollar AS.

Telkom juga dinilai mampu tumbuh di tengah perubahan. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk Ririek Adriansyah mengatakan, perushaan terus memperkuat kapabilitas digital dalam layanan, infrastruktur dan pengalaman pelanggan.

Menurut pendiri dan CEO Bhinneka, Hendrik Tio hal yang dibutuhkan tidak hanya kecepatan dan fleksibilitas mengadopsi teknologi tetapi juga kemampuan memahami perilaku konsumen.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan peraturan pengendalian nomor identitas peralatan bergerak internasional (IMEI) bakal diterbitkan Agustus 2019, namun regulasinya belum final diantaranya soal substansi pajak.

Ketua Umum IdEA Ignatius Untung menyatakan definisi tentang barang black market masih buram. Menurutnya selama ini belum ada sistem pengecekan kepatuhan membayar pajak atas barang impor yang diperjualbelikan di platform e-dagang.