;

Bulog Tak Lagi Jadi Pemasok Rastra

Ayu Dewi 20 Aug 2019 Kompas

Perum Bulog tidak lagi memasok beras untuk program bantuan sosial untuk masyarakat prasejahtera atau rastra mulai September 2019. Penghentian itu seiring perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang sepenuhnya beralih ke program bantuan pangan nontunai (BNPT). 

Sebelumnya, Kementerian sosial memutuskan untuk menjadikan Bulog sebagai pengelola pasokan bahan pangan dalam program BNPT. Dengan demikian, badan usaha milik negara itu memiliki kepastian saluran sehingga fungsi stabilisasi harga bisa berjalan lebih baik.

Sejak pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan pangan, yakni dari natura berupa beras menjadi non tunai atau transfer langsung, saluran beras Bulog menyempit. Selain menumpuk, stok beras berpotensi rusak dan menambah ongkos penyimpanan.

RAPBN 2020 : Risiko Negatif Masih Membayangi

Ayu Dewi 20 Aug 2019 Kompas

Risiko negatif masih membayangi kinerja APBN 2020. Prospek perekonomian global yang lesu, kendati diperkirakan membaik akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meski demikian, potensi penerimaan negara tetap dibidik melalui ekstensifikasi perpajakan dengan mengelola ekspektasi investor dan pelaku usaha.

Dalam rancangan APBN 2020, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.861,8 triliun atau meningkat 13,3% dibandingkan proyeksi APBN 2019. Target perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.639,9 triliun dan kepabeanan Rp 221,9 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto ditargetkan 11,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 bukan angka tetap tergantung prospek pertumbuhan ekonomi serta kemampuan pemerintah memungut pajak dan bea cukai. Pada 2020, arah kebijakan perpajakan difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas layanan, perbaikan restitusi PPN, implementasi keterbukaan informasi perpajakan (AEoI) serta penyetaraan berusaha.

Kemenham Pegang Rekor Penerima Anggaran K/L Terbesar pada 2020

Leo Putra 19 Aug 2019 Investor Daily

Pemerintah melalui RAPBN Tahun 2020 menyiapkan anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun, meningkat 3,5% dibandingkan outlook anggaran K/L tahun ini yang sebesar Rp 854,9 triliun. Kali ini, rekor K/L penerima anggaran terbesar diambil alih oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI) dengan pagu anggaran Rp 127,4 triliun, meningkat 16,2% dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 109,6 triliun. Belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2020 diarahkan pada bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yakni pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial serta pertahanan dan keamanan seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 bersama sejumlah Menteri, termasuk Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8). Kementerian PUPR yang tahun ini memegang rekor penerima anggaran K/L terbesar, tahun depan tergeser ke posisi kedua. Kementerian ini hanya mendapat jatah anggaran Rp 120,2 triliun, naik 7,5% dibandingkan outlook anggaran tahun ini yang sebesar Rp 111,8 triliun. Posisi penerima anggaran terbesar ketiga, keempat dan kelima dalam RAPBN 2020 masing-masing dipegang oleh Kepolisian RI (Polri), Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial dengan aggaran secara berurutan sebesar Rp 90,4 triliu, Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Sedangkan posisi keenam hingga sepuluh adalah Kementerian Kesehatan (Rp 57,4 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp 42,7 triliun), Kemenristekdikti (Rp 42,2 triliun), Kementerian Keuangan (Rp 37,2 triliun) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Rp 35,7 triliun).

BI Tetapkan Biaya MDR QRIS 0,7%

Leo Putra 19 Aug 2019 Investor Daily

Bank Indonesia menetapkan biaya transaksi menggunakan kode respons cepat (Quick Response Code) Indonesa Standard atau QRIS yang dikenakan kepada penjual atau merchant discount rate (MDR) sebesar 0,7%, untuk pembayaran reguler transaksi on us maupun off us. Biaya tersebut dinilai lebih murah dibandingkan dengan MDR kartu debit off us sebesar 1%. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa implementasi QRIS mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, penetapan biaya MDR tersebut disepakati bersama oleh bank sentral dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selain mengenakan tarif yang lebih murah untuk transaksi khusus. seperti pendidikan sebesar 0,6%, bahan bakar di SPBU 0,4%, bansos maupun donasi 0%.

Perusahaan Ditantang Tetap Relevan

Ayu Dewi 19 Aug 2019 Kompas

Perkembangan teknologi mengubah tatanan kehidupan sehingga berdampak ke sektor usaha. Di bisnis transportasi, kehadiran taksi daring berbasis aplikasi "memukul" pelaku usaha lama. Laba bersih PT Blue Bird Tbk turun dari Rp 826,1 miliar pada tahun 2015, jadi Rp 500,8 miliar pada tahun 2016, lalu Rp 421,7 miliar pada akhir 2017. Namun, serangkaian perbaikan menelurkan hasil positif. Tahun 2018 laba blue bird naik jadi Rp 462,5 miliar. Direktur Utama Blue Bird Noni Purnomo menyatakan bahwa yang dihadapi oleh Blue Bird bukan teknologi melainkan perang harga sehingga Blue Bird mengubah proses bisnisnya agar lebih efektif dan efisien.

Di sektor tekstil dan produk tekstil, ada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang bertahan. Pada semester I-2019 Sritex mencatat pertumbuhan pendapatan bersih 12,2 % secara tahunan menjadi 63,2 juta dollar AS. Salah satunya berkat kesuksesan menembus pasar Amerika Serikat dan Amerika Latin yang kontribusi penjualanya meningkat 3,2 kali lipat menjadi 51,3 juta dollar AS.

Telkom juga dinilai mampu tumbuh di tengah perubahan. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (persero) Tbk Ririek Adriansyah mengatakan, perushaan terus memperkuat kapabilitas digital dalam layanan, infrastruktur dan pengalaman pelanggan.

Menurut pendiri dan CEO Bhinneka, Hendrik Tio hal yang dibutuhkan tidak hanya kecepatan dan fleksibilitas mengadopsi teknologi tetapi juga kemampuan memahami perilaku konsumen.


Arah Peraturan IMEI Belum Final

Ayu Dewi 19 Aug 2019 Kompas

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan peraturan pengendalian nomor identitas peralatan bergerak internasional (IMEI) bakal diterbitkan Agustus 2019, namun regulasinya belum final diantaranya soal substansi pajak.

Ketua Umum IdEA Ignatius Untung menyatakan definisi tentang barang black market masih buram. Menurutnya selama ini belum ada sistem pengecekan kepatuhan membayar pajak atas barang impor yang diperjualbelikan di platform e-dagang. 

Fokus Awal pada Pedagang UMKM

Ayu Dewi 19 Aug 2019 Kompas

Sistem pembayaran menggunakan kode baca cepat atau QR code kian marak. Penyelenggara diingatkan untuk mengikuti standar Bank Indonesia. 

QRIS efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2020 untuk memberi masa transisi bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pada tahap awal QRIS fokus pada pedagang termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun fokus berikutnya adalah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dan pekerja migran di Indonesia. Berikutnya baru difokuskan bagi warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri.

Wisatawan Punya WeChat dan Alipay Disasar

Ayu Dewi 19 Aug 2019 Kompas

PT Bank Central Asia Tbk menargetkan integrasi sistem pembayaran dengan aplikasi WeChat dan Alipay bisa mulai digunakan pada awal tahun 2020. Integrasi sistem ini diharapkan memberi tambahan sarana transaksi pembayaran bagi wisatawan mancanegara yang melancong ke Indonesia. 

Budi Suyanto 19 Aug 2019 Kontan

BRI berencana memiliki satu satelit tambahan, selain BRIsat yang meluncur tahun 2016 silam. Satelit baru ditujukan untuk menjangkau wilayah barat Indonesia. Kelak satelit baru ini tak dioperasikan oleh SateBRI, melainkan afiliasi SateBRI yaitu PT Satkomindo Mediyasa, anak Dana Pensiun (Dapen) BRI. Aturan BRI untuk mengoperasikan satelit adalah izin telekomunikasi khusus dan hanya dapat digunakan untuk keperluan sendiri.

Hati-Hati, Copet Digital Bisa Mengintai Transaksi QR Code

Budi Suyanto 19 Aug 2019 Kontan

Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) tepat saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74. Gubernur BI mengatakan, QRIS bertujuan untuk memperlancar transaksi non tunai, mendorong inklusi keuangan, memajukan UMKM, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM). Penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Namun yang harus diwaspadai adalah QR code bisa diganti dan dipalsukan. Para pengguna harus waspada, karena benteng pertahanan QR hanya PIN. Modusnya, copet digital itu mencetak potongan-potongan kertas kecil dengan kode QR Code. Lalu menempelkan ke merchant pedagang. Konsumen disarankan untuk mengonfirmasi jika pembayaran mereka sudah diterima merchant.

Pilihan Editor