PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menyesuaikan tarif di setidaknya enam jalan tol. Usulan kenaikan tarif diberlakukan untuk tol Jakarta-Tangerang, Jagorawi, Palimanan-Kanci, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Cawang-Tomang-Pluit, serta Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol. Selain JSMR, Astra Infra juga bersiap menyesuaikan tarif, antara lain Jombang-Mojokerto, seksi tertentu ruas Semarang-Solo, ruas Cikopo-Palimanan, dan Tangerang-Merak.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjelaskan, kenaikan tarif reguler setiap dua tahun merupakan hak pengelola jalan tol yang dijamin oleh undang-undang. Kenaikan tarif akan disesuaikan dengan inflasi wilayah. Pengusaha transportasi menanggapi dingin rencana kenaikan tarif jalan tol. Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) menilai peningkatan tarif tol harus seimbang dengan pelayanan yang semakin prima.

Pemerintah memberikan fasilitas percepatan pencairan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Direktur P2Humas mengatakan, pemerintah ingin mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerimaan pajak hanya naik tipis 3,75% dibanding Juni 2018. Hal ini disebabkan oleh tingginya restitusi pajak. Namun Ditjen Pajak optimistis, perluasan Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat kali ini tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Pendapat berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo. Yustinus menilai bahwa aturan baru ini bisa menggerus penerimaan pajak lebih dalam tahun ini. Secara umum, dia menyatakan kebijakan restitusi dipercepat layak diteruskan. Hanya, kantor pajak perlu melakukan pengetatan dan pengawasan saat menentukan kriteria wajib pajak yang mendapat fasilitas ini.

Jumlah pemain di segmen industri multifinance terus berkurang dan kebutuhan pendanaan jangka panjang juga seret. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengakui bisnis pembiayaan properti masih terkendala pendanaan dari perbankan yang hanya menawarkan tenor pendek. Sementara pembiayaan properti memerlukan waktu panjang. Menurutnya, pembiayaan properti tidak bisa melawan perbankan.

Pelaku industri otomotif nasional optimistis Indonesia bisa mewujudkan target ekspor mobil hingga 1 juta unit pada 2025 mendatang. Dari sisi kemampuan industri, pabrikan lokal sudah cukup kuat. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan saat ini industri otomotif lokal sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestik. Catatan Gaikindo, ekspor mobil utuh atau completely bulid up (CBU) mencapai 136.959 atau naik 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendaraan roda empat produksi Indonesia selama ini sudah masuk 80 negara yang mencakup ASEAN, Asia, Afrika, negara di Amerika bahkan Jepang. Pelaku industri mendukung upaya pemerintah dan agen pemegang merek (APM) untuk menggenjot volume ekspor. Tantangan ke depan adalah ekspansi pasar yang tidak hanya terpaku pada penambahan negara tujuan.

Perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance, memberikan saran kepada BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit. Perusahaan China berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence) untuk membantu efisiensi bisnis perusahaan. Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Pin An Insurance.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi guna mengatasi permasalahan di subsektor kelapa sawit setelah sebelumnya mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti". " Ada beberapa hal seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi,...". Terdapat beberapa permasalahan di subsektor sawit dan ada 5-6 kriteria yang harus dipenuhi para pemangku kebijakan. Luhut menjelaskan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81% (perkebunan sawit) tidak memenuhi ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasma dan lainnya.

Jumlah impor produk elektronik yang tinggi belum membuat pemerintah berencana untuk menaikkan tarif bea masuk elektronik. Namun, pemerintah tetap mengendalikan impor sektor ini melalui instrumen fiskal yang ada. Catatan BPS menunjukkan, impor komputer, barang elektronik dan optik membengkak dari tahun ke tahun. Bila tahun 2015 impor sebesar US $12,8 miliar, pada tahun 2018 menembus US$ 17,3 miliar. Sementara itu, ekspor elektronik Indonesia relatif stagnan. Ekspor tahun lalu hanya sekitar US$ 6,2 miliar, tak banyak beranjak dari tahun 2015 yang sebesar US$ 6 miliar. Tentu pemerintah harus menaruh perhatian khusus agar berdampak pada pengembangan industri elektronik dalam negeri dan pengendalian harga barang elektronik dalam negeri. Untuk mengendalikan jumlah impor ada beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu melalui instrumen tarif dan non-tarif. Instrumen tarif bisa dilakukan dengan menaikan besaran tarif bea masuk, atau besaran pajak dalam rangka impor seperti PPN atau PPh Impor. Namun untuk melakukan langkah ini harus dengan kajian mendalam. Biasanya akan dibahas di tim tarif yang ada di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, serta melibatkan K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Instrumen non tarif bisa dijalankan melalui pengaturan kebijakan larangan/pembatasan atau tata niaga impor. Misalnya, dengan mengenakan aturan Standar Nasional Indonesia atau perizinan impor lain. Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan hal ini karena dengan menurunya supply produk maka konsekuensi harga akan naik maupun akan menyumbang inflasi secara agregat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan akan melakukan perubahan ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Ketentuan ini tertuang dalam PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. "hal ini dilakukan untuk mendorong program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta likuiditas wajib pajak yang melakukan transaksi melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dalam PMK tersebut disebutkan apedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan dalam daftar Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah maka akan diberikan pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap masa pajak. Pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri (sebagai Pemungut PPN) yang merupakan mitra BPJS Kesehatan. Dengan PMK ini diharapkan likuiditas pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu dan pada akhirnya mampu mendukung program JKN.

Kementerian Keuangan resmi meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Sementara pemerintah sudah menggandeng sejumlah bank, pelaku fintech, dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak untuk dapat menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, megnatakan saat ini biaya administrasi (fee) yang dipungut oleh lembaga persepsi Bank lebih tinggi dibandingkan e-commerce. Oleh karena itu, ia meminta bank-bank untuk segera menurunkan fee, setidaknya sama dengan fee yang dikenakan oleh e-commerce.

PT Berdikari Persero meyiapkan dana Rp 600 milyar untuk mengimpor 10 ribu ton daging sapi asal Brasil. Berdikari menjadi salah satu BUMN di Tanah Air yang mendapat penugasan untuk mengimpor daging sapi Brasil dengan kuota 50 ribu ton. Pemasukan pertama daging sapi Brasil oleh Berdikari ditargetkan mulai pertengahan September 2019.