Penggunaan 30% biodiesel dalam setiap liter solar siap diterapkan pada 1 Januari 2020. Penerapan kebijakan ini diproyeksikan menghemat devisa hingga 4,83 miliar dollar AS atau sekitar Rp 69,5 triliun.

Penghematan itu bersumber dari pengurangan impor solar sebanyak 9,6 juta kiloliter per tahun. Disisi lain, penyerapan minyak sawit dalam negeri meningkat hingga 9 juta ton per tahun untuk biodiesel.

Pemerintah getol menerbitkan insentif fiskal pada 2015-2019. Insentif fiskal diberikan dalam berbagai bentuk, seperti : pengecualian pengenaan pajak (exemptions), pembebasan pajak (tax holiday), pengurangan pajak (tax allowance), fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, dan puncaknya amnesti pajak. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni misalnya ada 6 (enam) insentif fiskal baru terbit. Dari hitungan Kementerian Keuangan, potensi penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberian insentif fiskal diluar amnesti pajak mencapai sekitar Rp 203,5 triliun per tahun pada 2016-2018 atau sekitar 1,5% dari PDB. Angka itu setara dengan 3 tahun alokasi dana desa atau nyaris dua kali lipat anggaran kesehatan. 

Jorjoran insentif fiskal belum dibarengin pengukuran efektivitas dan ketepatan sasaran. Laju pertumbuhan penerimaan pajak justru dibawah pertumbuhan utang. Penerimaan pajak bahkan tidak pernah mencapai target dalam 10 tahun terakhir. Penerimaan Indonesia yang relatif kecil di tahun 2017 yaitu dibawah 15% dari PDB mendapat sorotan dari Dana Moneter Internasional dalam laporan Article for Consultation 2019. Pemerintah secara tersirat diminta menghindari langkah-langkah yang dapat melemahkan pendapatan negara, termasuk memberikan insentif pajak tambahan. 

Ketimbang memberikan insentif tambahan, Indonesia disarankan menyusun strategi penerimaan pajak jangka pendek melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. Kecepatan pemberian insentif fiskal harus dibarengi dengan perluasan basis pajak dan peningkatan kapasitas pajak. 

Patut digarisbawahi bahwa insentif fiskal bukan satu-satunya faktor pendorong perokonomian yang di dalamnya termasuk kinerja investasi dan ekspor. Ada faktor lain seperti : kemudahan perizinan, kemudahan membayar pajak, kepastian hukum, hingga pembebasan lahan.

Upaya KPK membongkar data kontrak batubara dan harga sesuai invoice sejak 2017 hingga Juni 2019 trus menggelinding. Guna mengusut kasus ini, KPK sudah berkirim surat ke sembilan lembaga, yaitu: Dirjen Minerba, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perdagangan Luar Negei, serta emapt kepada dinas ESDM di seluruh provinsi Kalimantan. Langkah yang dilakukan mulai penelitian soal tumpang tindih perizinan dan penggunaan lahan, kerusakan lingkungan hingga dugaan manipulasi harga dalam perdagangan batubara (transfer pricing).

Kasus dugaan transfer pricing yang diduga melibatkan perusahaan batubara Adaro diungkapkan lembaga non-profit Global Witness. Namun, Direktur P2Humas menyebut saat ini sulit bagi wajib pajak untuk melakukan transfer pricing karena aturan perpajakan sudah mewajibkan perusahaan membuka harga kewajaran dan kelaziman usaha.

Direktur CITA mengingatkan KPK harus hati-hati menangani dugaan transfer pricing karena bukan ranah pidana. Pakar perpajakan Universitas Pelita Harapan menyebut KPK baru bisa mengusut transfer pricing jika ada penyalahgunaan wewenang atau tangkap tangan.

Luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air yang telah mengantongi sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO) hingga Agustus 2019 mencapai 5.185.544 hektare (ha) dengan luas tanaman menghasilkan (TM) 2.961.293 ha. Dari luas TM tersebut diperoleh 56.650.844 ton tandan buah segar (TBS) yang setara dengan 12.260.641 ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun.

Pemerintah melonggarkan pengembalian PPN bagi para pelancong asing. Nilai PPN tetap Rp 500.000. Namun di aturan baru, turis bisa mengajukan permohonan pengembalian PPN dengan faktur pajak khusus (FPK) yang berbeda, dari toko ritel yang berbeda, dan pada tanggal transaksi yang berbeda pula. Asalkan, nilai PPN-nya minimal Rp 50.000 per faktur. Selain itu, pembelian barang dilakukan dlaam kurun waktu satu bulan, sebelum keberangkatan turis ke luar dari Indonesia. Perubahan kebijakan ini untuk menarik minat turis asing untuk berbelanja saat berkunjung di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini untuk menarik UMKM bergabung dalam program VAT refund for tourist. 

Meskipun QR code hadir menawarkan transaksi dengan lebih mudah, eksistensi uang elektronik berbasis kartu diyakini tetap ada. Oleh karena itu, perbankan berupaya mendorong transaksi lewat uang elektronik. Caranya, meningkatkan kemudahan top up e-money secara online melalui kerja sama dengan merchant-merchant online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan LinkAja. QR code bukan dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan pelengkap layanan untuk nasabah dalam transaksi keuangan.

PT MRT Jakarta menyebut dua peristiwa pada awal bulan membuat rerata penumpangnya mengalami penurunan. Saat terjadi pemadaman listrik massal, MRT hanya mengangkut 29.000 penumpang dari rata-rata 80.000 per hari. Akibatnya, terdapat potensi PT MRT Jakarta kehilangan revenue. Yang jelas, PT MRT Jakarta telah menyurati pihak PLN untuk mengantisipasi kejadian pemadaman listrik tersebut tidak terulang lagi.

Viral komentar pedas pemilik Big Blue Taxi Service asal negeri jiran Malaysia atas rencana ekspansi Gojek ke negara itu, Twitter diramaikan oleh netizen yang memasang tagar UninstallGrab. Selain itu, jagad dunia maya juga diramaikan dengan tagar #boikotgrab dan #usirgrabdariindonesia. Ekonom Indef mengatakan diperlukan lobi antar pemerintah untuk membantu ekspansi Gojek ke negara  Asean, mengingat Gojek merupakan perusahaan asli karya anak bangsa. Anggota komisi I DPR menilai perlunya menciptakan iklim bisnis yang adil, sehingga memungkinkan Gojek bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.

Pengusaha dan buruh sepakat untuk menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini untuk menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan. Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengangkap kaum buruh akan semakin dimiskinkan dengan kenaikan iuran ini. Tak hanya buruh, pengusaha juga mengeluh dengan kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS. Direktur Eksekutif Apindo meminta pemerintah mengambil kebijakan non tarif untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan harus aktif menagih peserta pasif yang tidak bayar. Selain itu, efisiensi operasioanl dan audit menyeluruh perlu dilakukan.

Pemindahan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dijadikan momentum untuk membangun dan mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Kadin menyarankan seluruh kendaraan di Ibukota baru merupakan mobil atau bus listrik guna mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik sekaligus melengkapi konsep futuristik kota dan menjadikannya smart-city. Pemerintah masih punya waktu cukup sebelum target pemakaian mobil listrik sebesar 20% pada 2025.